Palu dan Manado Bersaing Jadi Tuan Rumah Munas XI KAHMI

Kahminasional.com, Jakarta – Rapat Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) pada Rabu (23/2) memutuskan Sulawesi Utara (Sulut) dan Sulawesi Tengah (Sulteng) sebagai calon lokasi Musyawarah Nasional (Munas) XI pada 2022.

“Rapat memutuskan Kota Palu, Sulawesi Tengah, dan Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai calon tuan rumah,” ucap Ketua Panitia Pelaksana Munas XI KAHMI, Sabaruddin, kepada Kahminasional.com.

Terkait Kota Manado, terangnya, dijagokan menjadi calon tuan rumah karena muslim termasuk kelompok minoritas di sana. Karenanya, pelaksanaan Munas KAHMI akan menjadi bentuk toleransi antarumat beragama.

“Munas KAHMI di Kota Manado menjadi bentuk toleransi karena umat muslim yang minoritas tetap diterima,” jelasnya.

Sedangkan Palu, ungkap Sabaruddin, sempat dilanda gempa bumi dan tsunami pada 2018 silam. Namun, proses pemulihan masih berlangsung sampai saat ini.

“Kalau Palu, Munas KAHMI di sana sebagai bentuk dukungan KAHMI terhadap saudara-saudara kita yang dilanda bencana. Jadi, kita ingin menguatkan,” katanya.

Selain itu, Sulteng pun menjadi daerah penghasil nikel terbesar di Indonesia. Melalui Munas XI, KAHMI ingin memastikan investasi yang ada tetap berkontribusi kepada masyarakat setempat dan Indonesia.

Adapun dari segi dukungan dan kesiapan kepanitiaan, Palu dan Manado sama-sama tidak memiliki masalah berarti.

Untuk memutuskannya, Majelis Wilayah (MW) KAHMI Sulut dan Sulteng masing-masing diberikan waktu hingga sepekan untuk menyetorkan dana jaminan pelaksanaan munas ke rekening MN KAHMI.

Hal tersebut akan menjadi acuan siapa yang bakal ditetapkan sebagai tuan rumah Munas XI KAHMI, yang rencananya digelar pada November mendatang.

“Siapa cepat, dia yang menjadi tuan rumah. Syukur-syukur bisa segera disetorkan sehingga diumumkan saat Rakornas IV KAHMI di Batam,” harapnya. Rakornas digelar pada 25-27 Februari ini.

Saat presentasi dengan panitia, KAHMI Sulteng menyiapkan dukungan anggaran untuk pelaksanaan munas sebesar Rp20 miliar. Sementara itu, KAHMI Sulut Rp5 miliar lebih rendah.

Sabaruddin melanjutkan, penentuan lokasi acara mesti segera diputuskan karena berhubungan dengan penetapan APBD-P 2022. Alasannya, ada keterlibatan pemerintah daerah (pemda) menyukseskan Munas KAHMI.

“Pembahasan APBD Perubahan, kan, dibahas awal Maret sebelum akhirnya diputuskan dan diketok,” tandasnya.