“Tata kelola data merupakan kerangka kerja untuk memastikan bahwa data dikelola sebagai aset yang berharga dalam organisasi, memainkan peran kunci dalam menjaga kualitas, keamanan, dan ketersediaan data yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2024,” ujarnya dalam Rakernis Pengelolaan Data dan Informasi bagi Panwascam se-Kabupaten Sukabumi, Jumat (9/8) malam.

Rasminto melanjutkan, tata kelola data melibatkan serangkaian kerangka kerja yang komprehensif. “Mulai dari kebijakan, prosedur, dan standar yang dirancang agar pengelolaan data efisien dan efektif.”

Pakar geografi politik Universitas Islam 45 (Unisma) ini lalu menjabarkan pentingnya data secara tataran filosofis. Katanya, data merupakan sumber kebijaksanaan.

“Jika diolah menjadi sebuah informasi, dari informasi diproses secara kognisi menjadi sumber pengetahuan, dan jika dipahami akan menjadi sumber kebijaksanaan,” katanya.

Menurutnya, prinsip utama dalam tata kelola data adalah keterbukaan informasi publik. Apalagi, termaktub di dalam berbagai regulasi, seperti Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 10 Tahun 2019, Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008, dan Pasal 28F UUD 1945.

Eks Sekretaris Tim Seleksi Bawaslu Jakarta ini melanjutkan, pengaturan keterbukaan informasi publik panitia pengawas secara rigid diatur dalam Perbawaslu 10/2019. Di dalamnya memandatkan agar seluruh tahapan pemilihan dilaksanakan secara transparan sehingga masyarakat memiliki akses yang luas terhadap informasi yang relevan atas proses pemilu, mulai dari tahap persiapan hingga pengumuman hasil.

Rasminto pun meminta jajaran panwascam agar memperhatikan aspek keamanan data penyelenggara. Apalagi, ancaman terhadap keamanan data kian kompleks dan beragam pada era digital, mulai dari serangan siber hingga pencurian data.

“Oleh karena itu, penyelenggara pemilu perlu memastikan bahwa data yang dikelola terlindungi dengan baik dari segala ancaman tersebut,” ucap Wakil Bendahara Umum MN KAHMI ini.

Ia juga mendorong keterbukaan informasi publik. Baginya, penerapan tata kelola data dan informasi yang baik bukan hanya menjadi kewajiban, tetapi kunci dalam menjaga integritas dan kredibilitas proses pemilu.

“Dengan tata kelola data yang terjamin, diharapkan Pemilu Serentak 2024 dapat berlangsung dengan lancar, aman, dan menghasilkan keputusan yang dipercaya oleh seluruh rakyat Indonesia,” tandas Rasminto.

Artikel Pilkada 2024, pengamat sorot urgensi tata kelola data dan informasi pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

“Data pemilih yang terjaga kerahasiaannya dan keamanannya merupakan fondasi utama untuk memastikan bahwa proses pemilihan berjalan dengan integritas,” kata Rasminto.

Menurutnya, pentingnya keamanan data pemilih semakin disoroti dengan meningkatnya ancaman siber yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem pemilu.

“Upaya peretasan, manipulasi data, hingga pencurian identitas adalah beberapa risiko yang harus dihadapi dan diatasi oleh penyelenggara pemilu,” ucapnya.

Sebagai pengelola data pribadi, bagi Rasminto, KPU wajib menjaga kerahasian data pribadi. Hal ini diatur dalam UU 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

“Jelas dalam Pasal 36 bahwa Pengendali data pribadi (KPU dalam konteks pemilu) wajib menjaga kerahasiaan data pribadi. Apalagi, dalam Pasal 67 dan 68 UU tersebut mengatur tindak pidana terkait pengumpulan, pengungkapan, penggunaan, dan pemalsuan data pribadi dengan ancaman pidana dan denda yang bervariasi dari 4 hingga 6 tahun penjara dan denda dari 4 hingga 6 miliar rupiah,” bebernya.

Pakar geografi politik Universitas Islam 45 (Unisma) ini mengatakan, transparansi dalam pengelolaan data pemilih juga menjadi kunci.

“Masyarakat harus diberikan akses informasi yang jelas dan terbuka mengenai bagaimana data mereka diproses dan dilindungi. Hal ini penting untuk membangun dan memelihara kepercayaan publik terhadap proses pemilu,” jelasnya.

Keamanan data pemilih bukan hanya tanggung jawab KPU atau pemerintah semata, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.

“Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil diperlukan untuk menciptakan ekosistem pemilu yang aman dan terpercaya,” ucap Wakil Bendahara Umum Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) ini.

Rasminto melanjutkan, dengan menjaga keamanan data pemilih, kita tidak hanya melindungi hak individu, tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi itu sendiri. “Mari bersama-sama kita jaga integritas Pilkada demi masa depan bangsa yang lebih baik.”

Artikel Demi integritas Pilkada 2024, keamanan data pemilih mesti terjamin pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

“Keduanya, menurut saya, pasangan yang cocok bahkan bisa menjadi pesaing ketat Khofifah pada Pilgub Jatim mendatang,” ucap pengamat politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Usni Hasanudin, saat dihubungi di Jakarta, Rabu (15/5).

Menurutnya, Awiek, sapaan Baidowi, memiliki kekuatan di Madura. Ini tecermin dari perolehan suaranya pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 dan 2024.

“Awiek juga representasi tokoh muda. Nah, ini bisa melengkapi ceruk pemilih Risma jika keduanya nanti dipasangkan,” jelasnya.

Sementara itu, Risma memiliki kekuatan di kelompok wong cilik sebagai representasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ia juga pernah menjabat Wali Kota Surabaya.

“Artinya, pasangan Risma dan Awiek memiliki kekuatan karena masing-masing mewakili ceruk pemilih yang berbeda. PPP dan PDIP juga demikian, keduanya akan merepresentasikan golongan nasionalis dan agamis,” tutur Usni.

Usni berpandangan, PDIP dan PPP memiliki hubungan yang baik. Keduanya bahkan berkoalisi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Duet Risma dan Awiek bisa menjadi titik temu PDIP dan PPP, terutama pada Pilgub Jatim mendatang,” katanya.

Artikel Awiek dinilai layak dampingi Risma maju Pilkada Jatim 2024 pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Sebelumnya, MK menolak seluruh permohonan Bupati Kutai Kartanegara, Edi Darmansyah, tetang kepastian hukum antara pelaksana tugas (plt), penjabat (pj), dan pelaksana harian (plh) agar tidak disamakan dengan definitif.

Edi mengajukan uji materi Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016. Isinya, “… belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon wali kota, dan calon wakil wali kota.”

“Putusan tersebut memiliki dampak terhadap kontestasi Pilkada Serentak 2024 mengingat putusan Mahkamah Konstitusi punya kekuatan hukum dan mengikat (final and binding),” kata Koordinator KPD, Miftahul Arifin, Rabu (15/5).

Miftah berpendapat, dalam putusannya, MK dengan tegas menyatakan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih sama dan tidak membedakan “masa jabatan yang telah dijalani” tersebut, baik secara definitif maupun sementara.

“Putusan itu punya implikasi terhadap pencalonan kepala daerah seluruh Indonesia dengan kasus yang sama. Artinya, siapa pun itu yang pernah menjabat kepala daerah definitif lalu dilanjutkan sebagai plt, maka yang bersangkutan terhitung menjabat satu kali masa jabatan,” tuturnya.

Pada kesempatan sama, Koordinator KPD Bidang Hukum, Abdul Latif, menyinggung Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009. Di dalamnya menyatakan, “Masa jabatan yang dihitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan.”

“Ini juga dikuatkan kembali dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUUXVIII/2020 yang menyatakan, setengah masa jabatan atau lebih dihitung 1 kali masa jabatan. Artinya, jika seseorang telah menjabat kepala daerah atau sebagai pejabat kepala daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat 1 kali masa jabatan,” urainya.

Artikel KPD minta KPU segera revisi PKPU terdampak Putusan MK 2/2023 pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

“Ini pedebatan dan kompetisi di tingkat elite tidak ada pertentangan di masyarakat kita. Artinya, saya lihat debat capres-cawapres, yang mungkin menurut kita sangat keras, dinamis, [tetapi] menunjukkan perubahan. Pertarungan, kompetisi politik sekarang menunjukkan kemajuan demokrasi kita,” ucapnya dalam sambutannya pada Halal Bihalal KAHMI di Jakarta, Rabu (8/5).

“Jadi, tidak lagi melibatkan isu-isu soal SARA, agama, soal yang membuat potensi keterbelahan di kita. Jadi, masyarakat disuguhkan dengan pilihan-pilihan rasional. Jadi, itu hikmah pertama yang harus kita petik, terlepas hasilnya apa,” sambungnya.

Kendati begitu, menurut Doli, perlu ada evaluasi. Apalagi, sesuai pengakuan Presiden RI terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto, proses demokrasi di Indonesia melelahkan, mahal, dan “berisik (noise)”.

“Itu menunjukkan kita harus lakukan penyempurnaan melalui evaluasi,” jelas politikus Partai Golkar ini. Dorongan evaluasi tersebut pun selaras dengan isi perbedaan pendapat (dissenting opinion) tiga hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kala menyidangkan sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Doli berpandangan, evaluasi sistem pemilu tergolong penting karena berada di hulu dalam konfigurasi ketatanegaraan, pemerintahan, dan politik. “Kalau [evaluasi pemilu] berhasil dengan baik, maka penyempurnaan undang-undang atau sistem yang lain akan mudah.”

Oleh karena itu, ia mengajak kader KAHMI sebagai masyarakat intelektual dan pergerakan yang berbasis keislaman agar menjadi lokomotif terdepan dalam menyongsong perubahan ini.

“KAHMI harus mulai menyuarakan reformasi kenegaraan [dengan mengadakan] diskusi sistem politik, pemerintahan, ekonomi, hukum,” serunya.

“Dalam kesempatan ini, saya mengajak seluruh Majelis Wilayah dan Majelis Daerah dalam rangka menyambut pemerintahan baru, mari galakkan diskusi-diskusi intensif mulai dari yang mendasar,” sambungnya.

Artikel Korpres KAHMI beber hikmah Pemilu 2024, salah satunya evaluasi sistem elektoral pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

“KAHMI Bojonegoro memastikan independen atau tidak mendukung salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Bojonegoro karena organisasi kami merupakan gerakan intelektual,” ucap Ketua KAHMI Bojonegoro, Mochlasin Afan, Selasa (7/5).

Kendati demikian, sambungnya, KAHMI Bojonegoro tetap menawarkan ide dan gagasan. “Kita akan pro terhadap mereka yang memiliki gagasan yang paling berlian untuk kesejahteraan masyarakat.”

Sementara itu, Koordinator Presidium Majelis Wilayah (MW) KAHMI Jawa Timur (Jatim), Agung Mulyono, menyampaikan, KAHMI di Jatim diisi berbagai lapisan masyarakat. Misalnya, politikus, akademisi, pengacara, hingga pengusaha.

Ia pun mempersilakan kepada kader KAHMI secara pribadi untuk mendukung dan memperjuangan kandidat masing-masing.

“KAHMI merupakan wadah gerakan yang diisi kaum intelektual yang berasal dari berbagai kalangan. Maka dari itu, secara tegas KAHMI berada di posisi yang independen,” jelasnya.

Artikel Pilkada 2024, KAHMI Bojonegoro pastikan independen pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

“Pak Baidowi sebagai anggota DPR RI dari Jawa Timur sangat mengakar di Pulau Madura. Sehingga, berpotensi mempertebal kemenangan,” kata Manajer Program dan Riset Puspoll Indonesia, Luqmanul Hakim, kepada media.

“Sementara Pak Sarmuji sukses memimpin Golkar Jawa Timur pada pemilu legislatif (pileg) lalu. Hal tersebut tentu sangat menguntungkan buat Khofifah pada periode kedua dan sekaligus regenerasi kepemimpinan,” sambungnya.

Luqmanul melanjutkan, Khofifah harus didampingi anak muda yang memiliki basis suara kuat. Awiek, sapaan Baidowi, terbukti memiliki basis suara dari Pulau Madura menyusul perolehan suaranya paling tinggi dalam dua kali pemilu legislatif (pileg).

“Khofifah, kan, pernah jadi kader PPP (Partai Persatuan Pembangunan) saat pemilu sebelum reformasi. Khofifah juga selama ini telah mendapat dukungan PPP dalam Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) Jatim,” jelasnya.

Diketahui, Awiek, yang merupakan pengurus PPP, menjadi salah satu calon anggota legislatif (caleg) dengan suara tertinggi pada Pileg 2024 dari daerah pemilihan (dapil) Jatim XI. Ia meraih 359.189 suara.

Sementara itu, Sarmuji dipercaya memimpin Partai Golkar Jatim. Eks Ketua Umum HMI Cabang Jember ini berhasil meningkatkan perolehan suara Golkar pada Pileg 2024.

Artikel Pilgub Jatim, dua kader KAHMI layak dampingi Khofifah pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Itulah yang melatarbelakangi KAHMI Pelalawan mengadakan halal bihalal bersama seluruh kadernya di Gedung LAM Pelalawan, Riau, pada Kamis (2/5). Acara turut dihadiri Ketua Umum Majelis Wilayah (MW) KAHMI Riau, Yulisman; perwakilan Bupati Pelalawan; dan Kapolres Pelalawan, AKBP Suwinto.

Ketua KAHMI Pelalawan, Baharuddin, menyatakan, halal bihalal juga dilaksanakan untuk mempererat silaturahmi antarkader.

“Bangsa ini terdiri dari keberagaman latar belakang. Seluruh masyarakatnya yang sangat luar biasa. Sehingga, sangat penting adanya sinergitas antar berbagai lembaga dan pihak dalam menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 agar berjalan dengan damai dan lancar,” tuturnya.

Baharuddin melanjutkan, adanya perbedaan sikap dan pendapat, termasuk dalam politik, adalah keniscayaan karena Indonesia menganut demokrasi. Menurutnya, kebersamaan menjadi kunci membangun bangsa agar lebih baik ke depannya.

“Sinergitas antarpihak apabila terjalin dengan baik, maka juga akan mampu semakin meminimalisasi beberapa hal negatif lain yang sangat mengganggu dan mencederai pesta demokrasi di Pelalawan, seperti adanya penyebaran hoaks, politik uang, politik identitas, kampanye hitam, serangan fajar, dan intimidasi atau pemaksaan,” bebernya.

Pada kesempatan sama, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pelalawan, Andrizal Tambusai, mengajak mahasiswa agar melakukan literasi pilkada kepada masyarakat.

“Mari sama-sama kita awasi pelaksanaan pilkada agar terhindar dari kecurangan-kecurangan yang dapat menimbulkan konflik di tengah masyarakat,” ucapnya.

Artikel Pilkada 2024, KAHMI Pelalawan ajak semua pihak bersinergi pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Ia bahkan telah mengambil formulir bakal calon bupati Tapsel 2024-2029 di Kantor Golkar setempat, 18 April lalu. Hari ini (Jumat, 26/4), Parulian dan rombongan menyambangi Sekretariat Partai Amanat Nasional (PAN) untuk menyerahkan berkas.

“Kami menyerahkan secara resmi formulir pendaftaran Bang Parulian Nasution ke Kantor PAN untuk bakal calon bupati Kabupaten Tapanuli Selatan,” ujar juru bicara (jubir) Parulian, Ahmad Efendi Nasution.

Eks Ketua KPU Padangsidimpuan ini berharap, partai politik (parpol) menimbang dan melihat figur yang pantas untuk diusung pada pilkada mendatang.

“Kita mengikuti proses penjaringan ini dari bawah. Saya yakin partai, termasuk PAN, bisa mengukur dan melihat track record masing-masing calon yang sudah mendaftar, mana yang sesui dengan visi partai dan diterima masyarakat,” tuturnya.

Parulian sebelumnya aktif sebagai abdi negara di beberapa daerah di Sumatera Utara. Ia pernah menjabat Kabid Sosial dan Budaya Bappeda Kadis Sosial Kota Padangsidimpuan; Kadis Pendidikan, Kadis Perhubungan, dan Kadis Pemuda dan Olahraga Mandailing Natal; serta Kadis Ketenagakerjaan Sekretaris Daerah Tapel 2016-2023.

Selama menjadi birokrat, Parulian diganjar beberapa penghargaan. Bahkan, menerima Satya Karya 30 tahun pengabdian dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) jelang pensiun.

Artikel Korpres KAHMI Tapsel siap maju Pilkada 2024 pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Koordinator Presidium KAHMI Subang, Ade Sahid, menyatakan, pihaknya memiliki banyak kader berkualitas dan mengabdi di berbagai bidang. Pemerintahan, pimpinan BUMD, hingga menjadi penyelenggara pemilu.

“Alumni HMI dan KAHMI ini ada yang menjadi dirut BUMD, anggota dewan, pejabat, bahkan ada yang menjadi Bupati dan juga Wali Kota. Artinya, kontribusi di beberapa daerah sudah terbukti,” tuturnya, Rabu (24/4).

“Untuk itu, HMI dan KAHMI Kabupaten Subang sedang menggodok … sejumlah nama cabup (calon bupati) dan cawabup (calon wakil bupati),” imbuhnya.

Ade tidak memerinci siapa saja yang diseleksi untuk menjadi cabup ataupun cawabup pada Pilkada Subang 2024. Ia hanya memastikan penjaringan mencakup kader-kader yang dinilai layak dan memiliki kompetensi.

“Nama-nama yang saat ini sedang menduduki jabatan itu tadi, temasuk keluarga kehormatan, yang sedang kita godok,” jelasnya.

Pilkada Serentak 2024 dimulai sejak 26 Januari lalu. Adapun pendaftaran calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dijadwalkan pada 27-29 Agustus mendatang, sedangkan pemilihannya 27 November.

Artikel KAHMI Subang “godok” nama-nama kader untuk Pilkada 2024 pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.