Alhamdulillah, saat ini saya sedang berada di Yogyakarta. Agenda selain bersilaturahmi dengan kawan dan sahabat, junior dari Lamakera yang sedang belajar dengan penuh semangat menggapi cita di Kota Pelajar Yogyakarta, juga mengisi materi di forum LK2, Intermediate Training Tingkat Nasional HMI Cabang Yogyakarta.

LK2 kali ini diikuti oleh 50 orang peserta, ditangani oleh kepanitaan dari Pengurus Korkom HMI UIN Yogyakarta, yang berlokasi di Balai Besar Pemerintahan Desa RI di Kalasan, Yogyakarta.

Forum kaderisasi tingkat nasional ini sangat dinamis karena diikuti oleh beragam peserta dari beragam kampus, beragam cabang, terutama peserta yang pernah nyantri di pondok pesantren. Tentu mereka memiliki basis normatif dengan teori klasik dan peserta berbasis pendidikan umum yang menguasai basis ilmu sosial modern.

Dari sini terjadi perdebatan kompilatif kritis dengan berbagi sudut pandang keilmuan yang berbasis pada teori, logika, mantik, nahu, dan ushul fiqh.

Inilah lautan kekayaan ilmu yang tak berbatas dalam kandungan Nilai Dasar Perjuangan (NDP) yang harus terus-menerus digali untuk lebih menjawab realitas keumatan dan kebangsaan. Membedah NDP dengan pisau analisis yang tajam dimaksudkan untuk membongkar tirai kosmologi kejumudan yang saat ini membelenggu dunia pergerakan HMI. Tirai kosmologi kejumudan HMI dan umat Islam adalah lahan yang subur mendorong tumbuhnya tirani kekuasaan minoritas.

Studi NDP bagi kader HMI merupakan proses pelembagaan nilai-nilai fundamental untuk membentuk bangunan kerangka berpikir kader yang senantiasa berorientasi ke depan dan menjadi bagian dari agen perubahan masa depan. Oleh karena itu, kader HMI harus berwatak merdeka, yakni watak yang terbebaskan dari belenggu kemusyrikan. Membiarkan tumbuhnya sifat kemusyrikan sama halnya dengan mematikan keberanian sehingga tak mampu lagi mengusung daya kreatif, kritis, inovatif, dan bergerak progresif untuk merebut perubahan. Merawat sifat kemusyrikan berarti mematikan langkah keberanian dalam menegakan kebenaran atau melumpuhkan kebenaran.

Janji perubahan itu hanya bisa diraih oleh setiap kader HMI jika memiliki energi keberanian. Dan keberanian itu bisa tegak dalam kondisi apa pun ketika setiap kader HMI sanggup meneguhkan tauhidnya hanya kepada keesaan Allah semata.

Saya Berbahagia berada di sini, pulang kampung.

Artikel Catatan LK2 Nasional HMI Cabang Yogyakarta: Bertemunya pemikiran berbasis normatif, teori klasik, dan ilmu sosial modern pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Demikian disampaikan Wakil Bendahara Umum Majelis Nasional Korps Alumni HMI (MN KAHMI), Rasminto, saat menjadi pemateri Latihan Kader (LK) II HMI di Tasikmalaya, Jawa Barat (Jabar), pada Minggu (12/5).

“Sifat kepemimpinan dan keterampilan manajemen organisasi (KMO) yang dilandasi oleh mission keislaman dan keindonesiaan sangatlah relevan dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh generasi Z bagi kader HMI, terutama yang mengikuti LK II,” ucapnya.

Ia melanjutkan, gen Z cenderung kritis terhadap nilai-nilai dan praktik yang ada. Karenanya, perlu memiliki landasan kuat dalam mission keislaman dan keindonesiaan sehingga membantu kader HMI mengartikulasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

“Keterampilan KMO ini tidak hanya penting dalam memperkuat identitas dan komitmen kader HMI terhadap nilai-nilai Islam dan kebangsaan Indonesia, tetapi juga dalam menghadapi dan merespons tantangan-tantangan yang dihadapi oleh generasi Z dalam konteks teknologi dan informasi yang berkembang pesat,” tuturnya.

Rasminto juga berharap kader HMI tidak larut dalam berorganisasi. Namun, membawa bekal integritas diri sebagai pilar utama dalam berorganisasi.

“Integritas merupakan landasan moral yang kokoh bagi setiap pemimpin dan anggota organisasi. Dengan membangun integritas yang kuat, kader HMI akan mampu menjaga kesetiaan pada prinsip-prinsip organisasi serta mempertahankan integritas pribadi dalam menghadapi berbagai godaan dan tantangan di sekitarnya,” bebernya.

Adanya integritas, menurut dosen Universitas Islam 45 (Unisma) Bekasi ini, kader HMI bisa menjadi contoh yang baik bagi anggota lainnya. Pun dapat mempertahankan martabat dan reputasi organisasi dalam segala situasi.

Sebagai pilar berorganisasi, sambungnya, integritas diri juga memungkinkan kader HMI mengambil keputusan yang benar dan bertanggung jawab. Pada gilirannya, akan memperkuat kepercayaan anggota dan masyarakat pada HMI sebagai lembaga yang berkomitmen pada kebenaran dan keadilan.

“Oleh karena itu, membangun integritas diri sebagai pilar berorganisasi adalah suatu hal yang sangat penting bagi setiap kader HMI dalam melangkah maju dan menghadapi berbagai tantangan di dalam dan di luar organisasi,” kata Rasminto.

LK II HMI Cabang Tasikmalaya mengusung tema “Terbinanya Kader HMI yang Mempunyai Intelektual untuk Memetakan Peradaban dan Memformulasikan Gagasan dalam Lingkup Organisasi”. Kegiatan diikuti sekitar 40 peserta, yang berasal dari berbagai cabang se-Indonesia.

Artikel Urgensi sifat kepemimpinan dan keterampilan manajemen organisasi bagi kader HMI pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Ia lantas menceritakan pengalamannya ketika menjalani kaderisasi di Universitas Indonesia (UI). Demikian disampaikannya dalam kegiatan buka puasa bersama Majelis Wilayah Korps Alumni HMI (MW KAHMI) Jatim di Surabaya, Sabtu (23/3).

“Semasa saya mengikuti LK 1 HMI, dulu diajarkan mekanisme bersidang dan membuat makalah yang mengangkat tentang Isra Mikraj dan saya ingat betul pesan Pak Pakriali dulu, ‘Kamu tidak boleh ke luar negeri sebelum menjadi kader HMI’,” tuturnya

Emil melanjutkan, akan mendukung HMI agar terus menjunjung tinggi meritokrasi. “Penting bagi kita semua mendukung kader dan alumni HMI yang memiliki kualitas yang baik.”

Di sisi lain, ia mengapresiasi pelaksanaan buka puasa bersama MW KAHMI Jatim dan Majelis Daerah (MD) KAHMI se-Jatim itu.

“Luar biasa sekali ini. Terima kasih atas undangan. Atas nama pribadi, kami sampaikan apresiasi. Semoga kegiatan buka bersama ini mampu menjadi wadah silahturahmi bagi kita semua,” tuturnya.

Kegiatan bertema “Spiritualitas HMI, Membangun Komitmen Komunitas” itu turut dihadiri para presidium KAHMI Jatim dan Presidium Majelis Nasional (MN) KAHMI, Zulfikar Arse Sadikin.

Artikel Emil Dardak ajak kader dan alumni HMI saling mendukung pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Selamat datang di arena Kongres HMI di Pontianak, para intelektual muda muslim, kader umat, dan kader bangsa. Adinda semua memikul mission HMI untuk diantarkan ke setiap tempat tujuan di mana adinda berada.

Tugas mengantarkan mission organisasi itu merupakan tugas peradaban yang sungguh mulia. Di sini peran dan posisi adinda selaku kader, saya ibaratkan bagai anak panah peradaban yang melesat ke sasaran terjauh untuk bisa mengubah medan yang buruk, medan penindasan, ketidakadilan, antinilai-nilai kemanusiaan universal menjadi medan peradaban yang sarat dimensi kemanusiaan.

Lebih dari itu, seorang kader HMI laksana pemimpin penggerak perubahan masyarakat bangsa plural, yang saya istilahkan bagai lokomtif yang menarik gerbong panjang peradaban umat manusia yang plural menuju kampung peradaban darussalam.

Saya ucapkan selamat untuk semua juniorku, ketua umum HMI cabang se-Indonesia, ketua delegasi kongres, serta semua peserta kongres, yang saat ini berada di medan kongres. Bahwa kepengurusan adinda semua berada di periode kongres.

Adinda beruntung dari periode sebelumnya karena memiliki momentum menjadi pimpinan HMI dan mendapat mandat menjadi delegasi kongres mewakili anggota HMI di cabang masing-masing.

Pada event kongres, adinda mempunyai kesempatan yang terhormat untuk berartikulasi, merefleksikan pemikiran besar, pandangan masa depan, juga konsep peradaban berorganisasi maupun peradaban bernegara. Apalagi, adinda semua merupakan pemimpin terpilih pada salah satu organisasi kemahasiswaan terbesar di negeri ini.

Event kongres merupakan forum yang tepat bagi adinda para peserta kongres untuk menguji sosok dan profilmu sebagai kader yang berkarakter dan berintegritas. Di sini, komitmen, loyalitas, dan militansimu memperjuangkan tegaknya muruah organisasi teruji.

Sebagai pimpinan HMI dan delegasi kongres, adinda perlu menyadari bahwa adinda semua sedang berproses menapaki jalan berliku dan medan terjal untuk mengukir sosok kader. Adinda semua menjadi pemimpin yang terdidik dan terpelajar, sosok kader yang memiliki kometmen yang kuat pada visi dam misi HMI, serta sosok kader yang mempunyai loyalitas yang utuh dan militansi tanpa pamrih mengawal organisasi mencapai tujuan.

Profil dan karakter yang demikian itu harus menjadi sosok yang hidup dan aktif menguasai gelanggang kongres, yang memainkan peran penting mengarahkan arah kongres. Dengan harapan kongres tidak jatuh di tangan penguasa dinasti, kongres tidak dikendalikan oleh para agen oligarki. Kongres harus selamat mendarat di dermaga lima kualitas insan cita.

***

Kongres kali ini merupakan momentum yang tepat untuk mengukur seberapa besar relevansi dan urgensi HMI sebagai organisasi kader di tengah luasnya dinamika berbangsa dan bernegara: sudah seberapa jauh atau seberapa besar PB HMI periode Rayhan melakukan pembenahan pada aspek kualitas dan kuantitas perkaderan dan kekaderan? Seberapa optimal PB HMI melakukan konsolidasi organisasi, meluruskan arah juang garis organisasi dari level PB HMI-pengurus Komisariat dan anggota dalam satu garis komando, yaitu tunduk dan patuh pada konstitusi dan independensi HMI?

Selain itu, secara internal pula bisa diukur intensitas PB HMI melakukan upaya pelembagaan nilai dasar sehingga nilai itu tertanam kuat menjadi jiwa kehidupan, lalu tumbuh menjadi attitude atau karakter dan pola aktivitas kader, pola berorganisasi HMI. Dengan begitu, semua kader HMI memiliki kesanggupan yang terorganisir mengusung agenda besar mission organisasi secara terstruktur, terinstitusi, dari level atas, Pengurus Besar, hingga pengurus Komisariat, level yang terbawah.

Tampaknya agak sulit mengukur profil kader ideal, sebagaimana diharapkan, karena kegagalan dalam konsolidasi pada level nilai dan struktur. Nilai pun tidak melembaga membentuk idealisme dan watak organisasi. Bahkan, konsolidasi struktur pun saya tidak mengatakan gagal, tetapi tidak terarah bahkan tercabik-cabik.

Bayangkan, satu cabang bisa berbulan-bulan bahkan tahunan tidak mendapatkan SK Pengesahan Kepengurusan. Bahkan, ada pengurus Badko sampai membubarkan diri tanpa arah karena begitu lama menunggu SK.

Bisa dibayangkan ada cabang sampai memiliki dua bahkan tiga kepengurusan dan itu berdampak ikutan sampai kepengurusan tingkat komisariat pun terpecah-pecah. Ada SK yang ditandatangani oleh ketua umum, sekjen, juga kabid PA.

Kesamrawutan dan wajah bopeng HMI ini menunjukkan lemahnya dan ketidakberdayaan kepemimpinan adinda Rayhan serta seluruh staf yang mendampingi. Realitas perwajahan struktur HMI yang bopeng ini semestinya menjadi fokus telaah peserta kongres.

Secara etik maupun konstitusional, kongres juga harus bisa mengukur pemaknaan dan konsistensi sikap independensi PB HMI dalam merespons berbagai dinamika eksternal pada konteks negara, umat, dan bangsa.

Secara eksternal, nyaris tidak terdengar suara HMI pada kasus kekerasan yang menimpa pimpinan-tokoh umat dan aktivis ormas keagamaan. Kasus KM 50 merupakan tragedi buruk yang menimpa wajah bangsa. Di sini, sejumlah aktivis Islam mati secara biadab. Mereka mati di tangan para serdadu yang menghujani dengan peluru negara. Beberapa ormas Islam pun dibubarkan tanpa proses pengadilan dan tanpa rasa keadilan. Padahal, ini negara hukum bukan negara kekuasaan. Hukum semestinya menjadi panglima dalam penegakan hukum yang berkeadilan tanpa diskriminasi oleh negara.

Kebijakan investasi modal asing yang berdampak invasi sehingga menimbulkan penggusuran warga, pengosongan lahan, penggeseran tempat huni warga. Semua itu menimbulkan keresahan dan kecemasan serta hilangnya rasa kenyamanan warga. Kasus serupa terjadi di banyak tempat, di mana pemerintah melakukan kekerasan dengan memobilisasi polisi dan TNI bahkan preman untuk mengintimidasi rakyat sehingga terjadi kekerasan. Pada ujungnya, tidak sedikit rakyat yang menjadi korban kekerasan oleh alat negara. Rakyat pemilik lahan pada akhirnya dituduh pengacau dan perusuh sehingga digiring ke markas polisi, lalu dijadikan tersangka.

Peristiwa kekerasan yang melibatkan oknum aparat, alat negara, seperti polisi dan TNI, ini terjadi di banyak tempat, antara lain, Morowali, Bengkayan, Seruyan, Konawe, Pohwatu, Wadas, Weda, dan paling terakhir di Rempang, Kepulauan Riau. Dan di Rempang ini, investasi berbau invasi dengan relokasi tanpa lokasi dipimpin langsung Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, yang juga alumni HMI. Padahal, penduduk suku Melayu telah berabad-abad menempati Pulau Rempang sebelum penjajah datang menjajah bahkan pra-kemerdekaan.

Aspek investasi, yang belakangan menjadi riuh terdengar dan nyaris masif, hadir ke berbagai daerah penghasil tambang batu bara, nikel, emas, pasir, pangan diawali dengan penyederhanaan regulasi melalui omnibus law (Undang-Undang Cipta Kerja).

Pengesahan omnibus law membuat negara bertransformasi menjadi agen imperialis karena menindas rakyatnya sendiri atas nema investasi. Sebetulnya dalam konteks globalisasi dan modernisasi, kerja sama antarnegara sesuatu yang mesti terjadi dan tidak bisa dihindari. Akan tetapi, negara perlu memilih dan memilah watak investasi itu. Investasi itu harus menghormati kedaulatan rakyat sebagai pemilik lahan.

Investasi memberikam atmosfir kesetaraan dan kesederajatan sosial ekonomi warga negara. Investasi merupakan proses instrumental bagi peningkatan martabat ekonomi, hukum, dan politik warga negara. Oleh sebab itu, negara perlu memilih mana yang layak secara rasional berinvestasi di Tanah Air sejalan dengan prisip kedaulatan negara dan hak kemerdekaan warga negara.

Investasi tidak boleh berwatak invasi yang menjajah dan menindas rakyat di negeri sendiri. Apabila negara gagal mencegah hadirnya investasi yang berdampak invasi, boleh jadi negara turut serta merusak kedaulatan rakyatnya sendiri karena negara melakukan pembiaran investasi berlanjut menjadi invasi.

Yang menjadi masalah serius yang tengah dihadapi adalah investasi yang diikuti tenaga buruh murah hingga diskriminatif upah antara buruh asing dan lokal. Buruh asing diperlakukan sebagai tenaga ahli sehingga dibayar lebih mahal daripada buruh lokal.

Investasi berwatak investasi menafikan hak warga sebagai pemilik lahan. Menko Polhukam, Mahfud MD, tentu harus bertanggung jawab dalam berbagai kesemrawutan yang diakibatkan omnibus law. Pak Mahfud tidak boleh cuci tangan dari lari dari berbagai persoalan kemanusiaan yang diakibatkan investasi.

Selain itu, ada masalah yang lebih serius di era kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi): pemindahan ibu kota negara (IKN), dari Jakarta ke Nusantara (Penajam Paser Utara-Kutai Kartanegara), Kalimantan Timur (Kaltim), tanpa referendum untuk bertanya kepada rakyat, setuju atau tidak.

Pemindahan IKN itu hak rakyat. Olehnya, perlu bertanya kepada rakyat. Kapan Presiden Joko Widodo bertanya kepada rakyat, meminta pendapat rakyat tentang setuju atau tidak, perlu atau tidak pindah ibu kota negara? Begitu pula urgensi dan relevansi ibu kota baru, sangat perlu dikaji secara rasional sehingga kelak hari tidak menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan publik.

Begitu pula apakah sudah ada uji analisis dampak lingkungan (amdal)? Sudah adakah pernyataan rakyat pemilik hak ulayat membolehkan Penajam Paser Utara-Kutai Kartanegara menjadi lokasi IKN? Sehingga, tidak terkesan pemindahan IKN semata-mata merupakan ambisi yang sarat dengan manipulasi tanpa rasionalitas dan konstitusional.

Tindakan pemindahan IKN itu terkesan ambisi ego seorang Presiden Joko Widodo semata yang sangat dipaksakan. Apabila hal demikian ini tidak melalui kajian yang mendalam, akan sangat buruk, bahaya di waktu-waktu akan datang.

Pemindahan IKN dari Jakarta ke Kaltim juga menghilangkan nilai-nilai sejarah peradaban yang telah dicapai generasi pejuang pendiri bangsa sebelumnya. Nama kota Jakarta, Jayakarta, Batavia yang amat bersejarah, menyimpan peristiwa besar, tentu akan hilang dengan sendirinya, tidak akan lagi disebut generasi pasca-IKN. Sebutan Jakarta sebagai tempat bersejarah bagi bangsa Indonesia, misalnya tempat pembacaan teks sumpah pemuda, perumusan teks proklamasi, tempat perdebatan Piagam Jakarta atau Pancasila. Semua itu seiring proses waktu akan pudar dengan sendirinya. Berarti menghilangkan nama besar tokoh-tokoh yang memengaruhi peristiwa sejarah tersebut dengan sendirinya. Tentu bisa kita duga masih banyak hal lain yang masih menjadi teka-teki atau misteri di balik keinginan Jokowi memindahkan IKN.

Belum lagi pembangunan IKN itu butuh investasi besar. Untuk bisa mengundang investor, bisa membangun IKN, Joko Widodo menyiapkan kompensasi investasi dengan menyiapkan lahan hak guna usaha (HGU) selama 195 tahun. Bisa dibayangkan investor bisa menguasai tanah dalam usia yang panjang di atas tanah dengan kekayaan potensi sumber daya alam (SDA) berlimpah. Kompensasi tanah yang luas-waktu yang panjang, di tilik secara material, merugikan rakyat dan negara.

Persoalan Gibran Rakabuming yang menjadi calon wakil presiden (cawapres) Prabowo pada Pilpres 2024 tidak kalah menarik dan menyita perhatian publik. Gibran, yang belum genap 40 tahun dan baru 2 tahun menjadi Wali Kota Solo, diusung menjadi cawapres dari Partai Golkar, sedangkan Gibran bukan kader Partai Golkar.

Hadirnya Gibran di Partai Golkar bagai putra mahkota, yang dengan singkat meruntuhkan ribuan reputasi kader Golkar terbaik yang bertahun-tahun bergelut dan bergumul mengaderi diri. Bahkan, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan perubahan Undang-Undang (UU) Pemilu terkait usai calon presiden (capres)-cawapres yang belum mencapai 40 tahun dengan menambahkan norma pernah menjadi kepala daerah.

Andaikan revisi UU oleh MK ini kelahirannya dilatari kebutuhan kaum muda dan dimaksudkan mempersiapkan generasi muda/aktivis pemuda, seperti ketua KNPI, ketua umum HMI, PMII, PMKRI, GMKI, Pemuda Muhammadiyah, IMM, ketua dewan mahasiswa untuk menjadi pemimpin negara di masa depan, saya kira, suatu gebrakan yang harus mendapat apresiai di ruang konstitusi. Maka, harus disetujui dengan persetujuan yang tulus oleh kita semua. Namun, jelas latar belakang putusan MK itu lebih pada memenuhi ambisi Jokowi untuk memperpanjang kepemimpinannya melalui putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka.

Apalagi, sebelumnya berhembus wacana Presiden Joko Widodo untuk maju kembali mencalonkan diri menjadi presiden yang ketiga kalinya. Upaya ini berulang kali didengungkan Bahlil atas kehendak para investor. Selain itu, terhembus juga wacana memperpanjang periode kepimimpinan Presiden Jokowi. Namun, keduanya mendapat penolakan publik. Kalau saja hal ini benar, maka sesungguhnya Presiden Joko Widodo sedang berupaya membangun politik dinasti atau dinasti Jokowi.

Hemat saya, politik dinasti jauh lebih berbahaya daripada nepotisme. Sejarah reformasi mencatat, salah satu poin penting dari gerakan reformasi 1998 adalah menolak dan mengutuk tindakan kekuasaan yang bercorak nepotisme pada akhir rezim Soeharto.

Nepotisme dianggap sebagai salah satu bentuk kejahatan politik kekuasaan yang bertentangan dengan moral atau etika bernegara oleh Pak Harto. Maukah kita semua suatu saat nanti diadili oleh pengadilan sejarah bahwa kita melegalkan politik dinasti di negeri Pancasila?

***

Dari sekian daftar persoalan yang dihadapi bangsa dan negara, apa yang telah dilakukan HMI sebagai organisasi kemahasiswaan Islam, ekstrakampus terbesar dan tertua di Tanah Air? Tampaknya, PB HMI periode Rayhan alpa, tidak hadir, gagal membawa mission di tengah hiruk pikuk konstelasi politik nasional. HMI kehilangan jejak peradaban, tertimbun oleh beban kekuasaan Joko Widodo ketimbang menegakkan independensi untuk membangun daya kritis anak umat dan anak bangsa yang tengah berkiprah di HMI.

HMI menghadapi episode kelam dan terburuk dalam sejarah. Kenapa HMI mandul, HMI memilih jalan aman dan nyaman ketimbang menyuarakan suara kritis pada kekuasaan yang bergelimang dengan berbagai ketimpangan dan pengkhianatan? Apakah HMI punya utang budi pada kabinet Presiden Joko Widodo sehingga enggan menampilkan pamflet kritik tentang kebatilan kekuasaan Joko Widodo? Padahal, kritik atas penyimpangan perilaku bernegara merupakan bentuk kepekaan dan ciri kaum intelektual progresif.

Melayangkan suara kiris tentang buruknya sistem pengelolaan negara adalah hak HMI. Sebagai organisasi mahasiswa, organisasi kaum intelektual muda muslim, senantiasa peduli dan kritis pada kerusakan kekuasaan adalah karakter HMI. Pandangan dan sikap kritis, sebagai ciri kaum intelektual, tentu menambah bobot poin bagi HMI. Bahkan, lebih dari itu, HMI mencetaķ nama besar yang berpengaruh, dihormati, disegani oleh organisasi kemahasiswaan se-Tanah Air. Dan sudah pasti, tidak akan ada risiko pembubaran organisasi mengingat rezim sudah berganti, era otoritarianisme sudah berakhir.

Mengkritik kekuasaan, bagi kader HMI, adalah jalan mencetak kekayaan pengalaman juga investasi untuk meraih kekuasaan di masa depan. Jadi anak manis tanpa kritis kelak menjadi beban yang terhina bagi negara pada masa depan. Ketika HMI mendiamkan perilaku rezim anomali yang melakukan berbagai pelanggaran etika bernegara, membawa titik balik yang merendahkan HMI sendiri. Negara tentu akan terus terpuruk ke jurang kehancuran ketika HMI diam seakan tak peduli. HMI pun semakin pudar, tidak diperhitungkan kawan dan lawan, bahkan tertimbun di balik berbagai kebijakan ambigunya terhadap kekuasaan Presiden Joko Widodo.

***

Saran saya kepada semua peserta kongres: harus bisa memulihkan legacy dan dignity nama besar HMI, yaitu menegakkan kembali fondasi independensi HMI. Di otak setiap peserta kongres tersimpan daya intelegensia-moralitas, yang merupakan modal, untuk menegakkan martabat dan kehormatan HMI. Untuk itu, tegakkan independensi etis dan independensi organisasi yang dirohi oleh nilai-nilai dasar perjuangan. Maka, HMI akan tegak bermartabat dan terhormat.

Untuk itu, peserta kongres harus bisa tampil dengan kecerdasan dan integritas: mengkritisi secara objektif, membedah secara jernih laporan pertanggungjawaban PB HMI periode kepemimpinan Rayhan. Sebagai alumnus yang intens melakukan kaderisasi di seluruh sudut negeri dan mengawasi HMI secara dekat, saya tidak melihat karya kebijakan Ketum Rayhan untuk membesarkan dan membanggakan bagi kader HMI. Tidak ada konsolidasi terstruktur dan terorganisasi untuk memperkuat mission dan kekohesian organisasi di semua level.

Struktur kepemimpinan Rayhan adalah representasi dan rekonsiliasi antartim sukses dari para kandidat yang bertarung dalam kongres. Kepengurusan Rayhan bukan representasi dari para kader terbaik pilihan yang direkomendasikan cabang se-Indonesia. Olehnya, pengurus periode ini bekerja bukan semata-mata untuk menyolidkan kewibawaan gerakan HMI dan memperkuat basis perkaderan, melainkan menghidupkan faksi-faksi yang diwarisi kongres. Inilah wajah bopeng dari kepengurusan adindaku Rayhan.

Untuk itu, sebagai bentuk pembelajaran bagi pengurus HMI di semua level juga kontinutas kaderisasi HMI yang akan datang, dapat memetik pelajaran dari kegagalan periode ini dengan merawat organisasi tetap progresif dan independen. Sebab, peserta kongres harus dengan tegas menolak laporan pertanggungjawaban Ketua Umum Rayhan dan memecat semua kepengurusan Rayhan Aryatama mengingat periode kepengurusannya sangat kontraproduktif dengan hakikat HMI sebagai organisasi kader, mahasiswa, dan independen. HMI lemah, seakan menjadi bagian dari kekuasaan rezim yang berkuasa sekarang.

Dan putusan dalam poin rekomendasi eksternal:
1. Meminta Presiden Joko Widodo untuk mengakhiri kekuasaannya sebagai Presiden RI pada tahun 2024 dengan husnulkhatimah;
2. Presiden Joko Widodo berhenti melakukan cawe-cawe sebab tindakan berkonspirasi dengan para elite parpol untuk menyiapkan calon presiden dan calon wakil presiden adalah potret buruk berdemokrasi. Tindakan cawe-cawe itu melukai warga negara yang memiliki pilihan yang berbeda dan perbedaan pilihan itu merupakan hak asasi setiap warga negara yang dibolehkan oleh demokrasi; dan
3. Batalkan semua kebijakan negara yang kiranya telah dan seterusnya merugikan kedaulatan dan kehormatan negara, seperti:
a. Putusan MK Nomor 90 tentang cawapres sudah pernah menjabat kepala daerah. Putusan ini berbau diskriminatif dan hanya mementingkan Gibran yang kebetulan anak Presiden. Namun, di sisi lain, membunuh potensi anak muda terbaik yang bukan anak Presiden. Gibran dianggap darah biru kekuasaan. Hanya dia yang dianggap pantas mewarisi kepemimpinan politik Indonesia, sementara kita tahu isi dan pandangan Gibran tidak melewati pergumulan intelektual dan kepemudaan,
B. Omnibus law. UU yang lahir di gelap malam ini wujud dari persekongkolan segelitir elite politik. UU ini membuka ruang secara legal untuk merampok harta kekayaan sumber daya alam yang masih tersimpan dalam kandungan bumi Indonesia. Perampokan legal dilakukan saudagar pribumi bersekutu dengan kekuatan modal asing, dan
C. Pemindahan IKN di Penajam Paser Utara-Kutai Kartanegara, Kaltim, di atas lahan 200.000 hektare lebih milik para pengusaha. Proyek ini ke depan hanya menguntungkan pengusaha/pemodal yang berbagi keuntungan. Konsesi lahan IKN hanya untuk pengusaha raksasa, bukan untuk rakyat. Kongres, melalui rekomendasi, perlu meminta supaya proyek itu dibatalkan. Sebab, semua proyek itu dipandang tidak memberikan manfaat ekonomis dan martabat kemanusiaan bagi warga negara Indonesia. Apabila diteruskan, justru bisa membelah bangsa dan negara di kemudian hari.

Mengutip ungkapaan Jendral Soedirman, “HMI bermakna ‘Harapan Masyarakat Indonesia'”, apabila kader HMI peserta kongres terpanggil menyelamatkan bangsa dan negara dari kezaliman kekuasaan. Sejumlah rekomendasi eksternal tersebut merupakan jalan bagi HMI untuk membawa negeri tercinta bebas dari kemungkinan buruk yang akan terjadi.

Artikel Meneguhkan komitmen, loyalitas, dan militansi ber-HMI untuk Islam dan Indonesia pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Karenanya, Bendahara Umum Majelis Daerah Korps Alumni HMI Jakarta Selatan (MD KAHMI Jaksel), Harjono, mengajak para peserta kongres tak memilih calon ketua umum yang lupa dengan asalnya atau kacang lupa kulit. Pangkalnya, tidak sedikit yang membuat gaduh demi ambisi.

“Hari ini, banyak kader yang mengaku ber-HMI dan menduduki jabatan strategis di PB (Pengurus Besar) HMI, tapi mengabaikan konstitusi dan membuat ketidakharmonisan di cabang demi ambisi pencalonan di PB HMI,” ucapnya, Sabtu (25/11).

Jono, sapaannya, menambahkan, pemimpin yang akan dipilih harus peduli dengan keberlangsungan organisasi. Pun tidak merusak dan menimbulkan konflik internal cabang dengan senior-senior pendahulu.

“KAHMI Jaksel berharap cabang-cabang memilih ketua umum PB HMI yang mempunyai karakter baik, tidak bersikap kasar dan arogan kepada junior komisariatnya, dan mempunyai ikatan kuat dengan para senior di cabangnya,” tuturnya.

Di sisi lain, ia menegaskan, KAHMI Jaksel secara organisasi bersikap netral. Dengan demikian, tidak memberikan dukungan secara khusus kepada kandidat tertentu.

Sekretaris Umum KAHMI Jaksel, Ahmad Husni, melanjutkan, Kongres HMI merupakan forum tertinggi dan vital bagi organisasi. Sehingga, terpilihnya kandidat yang berkompeten akan membawa kemajuan bagi organisasi.

“Mari kita menjaga kebersamaan dan memilih pemimpin yang mampu membawa organisasi kita menuju masa depan yang lebih baik.” serunya.

Artikel KAHMI Jaksel harap Kongres HMI tak lahirkan pemimpin yang “lupa kulit” pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Subuh 18 Mei 2023, saya dikejutkan oleh kabar duka berpulangnya Ikhsan Parinduri. Kabar duka itu saya lihat di status media sosial Yul Rahmat Datar atau biasa kami panggil Master Jo. Di flayer yang dibagikan Master Jo tertulis “Universitas Budi Darma mengucapkan turut berduka atas wafatnya Ikhsan Parinduri, S.Si, M.Si”.

Di flayer ucapan duka itu, terpampang foto dan nama yang sangat familiar bagi saya, Ikhsan Parinduri. Ketika menyebut Ikhsan Parinduri, di otak saya langsung tergambar sosok seorang pria berwajah bulat, berpandangan tajam, bertubuh gempal, tinggi, dan suka membuat keriuhan karena candaannya.

Ikhsan Parinduri adalah salah satu Master of Training (MoT) dalam Latihan Kader Tingkat Pertama (LK-1) HMI Cabang Padang pada masa saya kuliah. Pertemuan pertama saya dengan Ikhsan Pinduri adalah ketika Komisariat Adab IAIN Imam Bonjol Cabang Padang melaksakanakan LK-1 untuk pertama kalinya setelah beberapa tahun lamanya.

Ketika itu, pada tahun 2008, sepengetahuan saya, anggota HMI di Komisariat Adab tidak lebih dari lima orang. Itupun sudah termasuk pengurus. Mereka adalah Sulman (Ketua Umum), Jamal (Sekrtaris), Dian (Bendahara), Rio dan Agus sebagai anggota. Dengan lima anggota Komisariat itu, keberadaan HMI antara ada dan tiada.

Para pengurus utama HMI Komisariat Adab pada itu tak cukup kuat untuk mendobrak dominasi organisasi mahasiswa KSI atau LDK, perpanjangan PKS dalam kampus yang menguasai semua srtruktur organisasi mahasiswa dari tingkat Koordinator Mahasiswa (Kosma).

Pada tahun 2009 awal, anggota HMI Komisariat Adab bertambah dua orang, penulis ini dan Yosi Nofa lewat skema LK-1 STKIP. MoT-nya adalah Master Jo. Jadilah anggota Komisariat HMI menjadi sembilan orang. Sekali lagi, termasuk pengurus. Dengan tambahan dua orang anggota yang tak dapat diandalkan ini, pengurus nekat melaksanakan LK-1.

Sulman sebagai Ketua Umum ketika itu beralasan, sudah lebih tiga tahun Komisariat tidak mengadakan LK-1. “Kalau begini terus, lama-lama Komisariat bisa mati karena tidak ada kader. Untuk sekarang saja kita tercatat sebagai Komisariat persiapan, bukan penuh. Kalau sempat Komisariat ini mati, waduh, susah menghidupkan kembali!”

Di kemudian hari saya mengerti bahwa yang disampaikan oleh Sulman ketika itu adalah bahasa provokasi untuk saya sebagai kader HMI yang baru lahir, darah HMI sedang panas-panasnya setelah di tempa selama satu minggu penuh, siang dan malam. Dengan provokasi itu, saya merasa tertantang.

Pengurus memutuskan LK-1 mesti diadakan dengan tujuh orang tenaga dari Komisariat. Sejak hari itu, dimulailah rapat-rapat persiapan. Rio, salah seorang pengurus, ditunjuk sebagai ketua panitia. Ketupat sebutannya waktu itu. Enam orang lainnya, Sulman, Jamal, Dian, Agus dan dua anggota baru, sebagai anggota panitia.

Pada saat pembagian kerja panitia, semua ambil bagian. Semangat Komisariat benar terbudur. Sulman sebagai Ketua Umum Komisariat merangkap anggota panitia mengatakan, “Saya bertanggung jawab terhadap logistik, beras, dan pendanaan”. Agus menimpali, “Saya juru masak selama LK-1, tujuh hari-tujuh malam. Jamal, “Saya mengurus dan pedaftaran, penerimaan peserta, sampai screening“.

Melihat semangat para pengurus itu, saya hanya bingung tak mengerti. Apa yang bisa saya lakukan sebagai anak baru. Yang saya punya hanya semangat yang menggebu-gebu. Tak ada pengalaman. Tak tahu pula apa yang arus saya kakap dan kerjakan. Lalu, dengan berat hati saya sampaikan, “Saya siap libur satu minggu kuliah untuk menemani panitia dan peserta”. Jadilah saya sebagai tenaga serbaguna.

Setelah semua persiapan selesai dan pembukaan pendaftaran dimulai, muncul masalah baru. Tidak ada tim pengelola LK-1 yang bersedia. Tidak ada Master of Training (Mot) dan wakilnya atau Wamot. Tidak ada juga instruktur. Semua MoT ketika itu sudah kelelahan karena training yang berlangsung silih berganti setiap minggunya.

Masa-masa itu, memang LK-1 di Gedung HMI, Jalan Hang Tuah 58, Padang, sedang-giat-giatnya dilakukan. Hang Tuang 58 selalu ramai tiap hari. Siang dan malam.

Berkali-kali Sulman dan Ketua Panitia bolak-balik ke Hang Tuah 58. Tak ada jalan. Tak ada lagi yang sanggup mengelola LK-1. Semua kelelahan. Dan sudah banyak juga yang kuliahnya terbengkalai. Ada juga yang sebagian akan menghadapi ujian tengah semester.

Ada beberapa instruktur yang bersedia, tetapi percuma kalau tidak ada master. Ada satu-dua yang bersedia jadi MoT, tetapi tak sanggup kalau instruktur kurang dari 10 orang.

Satu-dua hari menjelang LK-1, Sulman sebagai Ketua Umum tampak mulai putus asa. Sampai di kampus, wajahnya agak pucat, kusam, dan mata hitam. Sudah beberapa hari Sulman begadang dan tidak tidur. Ia pergi kian ke mari tak tentu waktu mencari siapa yang bersedia menjadi MoT, Wamot satu, dan Wamot dua, beserta siapa yang bersedia menjadi instruktur utama dan instruktur muda.

Sulman dan pengurus Komisariat Adab ketika entah benar-benar punya nyali besar atau malu pada dua anggota baru untuk surut mundur dan membatalkan rencana LK-1. Entah. Yang jelas, meski belum ada yang bakal mengelola training, ia tetap memastikan persiapan LK-1 di Kantor HMI Cabang Padang. Ia memastikan alat-alat dapur, ATK, dan bertanya berapa orang yang sudah mendaftar. Bahkan, ia berani-beraninya untuk menyuruh panitia tetap membawa peserta screening di Kantor HMI Cabang Padang. Benar-benar gila. Tidak pernah saya melihat orang Sulman itu.

Dan lebih gila lagi, entah apa yang terjadi masa itu, entah Tuhan Yang Maha Penyayang menunjukkan kuasanya, Ikhsan Parinduri tiba-tiba bersedia menjadi MoT merangkap Wamot I dan WaMot II sekaligus instruktur. Ia kemudian dibantu tak kurang dari tujuh orang instruktur. Beberapa orang bahkan instruktur magang, pemula.

Akhirnya, LK-1 HMI Komisariat Adab terlaksana kembali setelah beberapa tahun tidak ada kaderisasi. HMI Komisariat Adab Cabang Padang hidup lagi dan akhirnya menjadi Komisariat penuh sampai sekarang.

Di sinilah jasa besar Ikhsan Parinduri dalam proses kaderisasi HMI di Cabang Padang, Komisariat Adab khususnya. Atas nama HMI dan masa depan anak-anak muda Indonesia, Ikhsan Parinduri telah melakukan banyak hal. Menjadi pengelola LK-1 bukan perkara mudah dan ringan. Apalagi, ketika itu, 2009, Ikhsan Parinduri memikul beban berat itu seorang diri. Empat peran sekaligus ia ambil demi kaderisasi.

Katanya di kemudian hari setelah LK-1 HMI Komisariat Adab selesai, “Belum pernah seumur-umur saya di HMI, LK-1 hanya ada Master, dan Wamot I, dan II sekaligus pula perangkap instruktur dan pemateri. Hanya di Komisariat Adab. Hanya di Komisariat Adab pula LK-1 dikelola oleh lima-enam instruktur. Dan di LK-1 Komisariat Adab pula hanya ada lima panitia untuk tujuh hari. Siang dan malam. Kalau panitia tak punya semangat juang yang tangguh, saya juga takkan sanggup mengelola LK-1 sendirian.”

Kalau saya mengingat-ingat apa yang terjadi selama LK-1 Adab 2009 itu, hampir-hampir saya menitikkan air mata. Perjuangan dan pengorbanan luar biasa dari Ikhsan Parinduri. Jasanya takkan pernah saya lupa untuk HMI, khususnya HMI Komisariat Adab IAIN (UIN) Imam Bonjol Padang.

Kini, orang yang berjasa besar pada HMI, terutama HMI Komisariat Adab, itu telah berpulang tanpa saya sempat bertemu lagi. Ia berpulang keharibaan Allah dalam usia yang sangat muda. Selamat jalan, Master Ikhsan Parinduri. Wajahmu yang bulat, tubuh tambun, suara yang besar, dan sering tertawa gahar itu akan terus saya kenang.

Jasa dan pengorbananmu untuk HMI, untuk anak-anak muda bangsa Indonesia, semoga dicatat sebagai amal jariah oleh Allah Yang Maha Penyayang.

Karena pengorbanan dan jasamulah, Master Ikhsan, sampai sekarang HMI tetap eksis di Komisariat Adab IAIN (UIN) Imam Bonjol Padang. Sejak 2009, sudah puluhan mungkin juga ratusan anak-anak muda mendapat manfaat dari kaderisasi di HMI Komisariat Adab. Terima kasih, Master Ikhsan.

Artikel Master Ikhsan Parinduri dan Eksistensi HMI Komisariat Adab UIN Padang pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Mereka adalah Ahmad Husni, Amsori Bahruddin Syah, Fahmi Dzikrillah, Agus Harta, dan Safarianshah Zulkarnaen.

Dalam paparannya, Ahmad bercerita tentang pengalamannya memimpin dan terbentuknya HMI Cabang Jaksel dari yang semula HMI Cabang Jakarta Barat (Jakbar)-Selatan.

Pun demikian dengan Abin, sapaan Amsori. Dirinya mengaku, tidak pernah berpikir menjadi Ketua Umum HMI Cabang Jaksel, Ketua Bidang Pengurus Besar (PB) HMI, hingga kandidat Ketua Umum PB HMI.

“Tapi alhamdulillah, Allah berhentikan saya. ‘Kau enggak pantas jadi Ketum PB HMI. Kau cocoknya jadi Ketum FAPSI (Forum Akademisi Penggemar Sepak Bola Indonesia),” selorohnya.

Sementara itu, Fahmi menyambut baik kebersamaan yang terbangun antara kader dan alumni HMI di Jaksel. Menurutnya, kekerabatan yang terjadi ini merupakan sebuah keberkahan.

“Keberkahan itu selalu ada dalam kebersamaan, kelompok, tidak sendiri-sendiri,” katanya.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jaksel ini melanjutkan, ada peran para senior di “Hijau Hitam” dengan apa yang didapatkannya hingga kini, termasuk dalam karier.

“Ini tidak lepas dari dukungan abang-abang, senior-senior semua, pelajaran HMI yang saya dapat,” ungkap kandidat Komisioner KPU DKI Jakarta itu.

Pleno I KAHMI Jaksel juga dirangkai dengan kegiatan tausiah, buka puasa bersama, dan santunan anak yatim melalui Baznas. Lalu, diakhiri penyusunan program kerja.

Pleno I KAHMI Jaksel turut didukung PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dan Bank DKI.

Artikel Para Eks Ketum HMI Jaksel bernostalgia dalam Rakerda KAHMI pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

“Sikap kemandirian itu kita tidak tergantung kepada manusia, namun hanya semata-mata kepada Allah,” katanya dalam pidato di sela-sela Kongres Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) di Kota Manado, Sulawesi Utara.

Hanifah melanjutkan, dirinya mendapatkan pengalaman berharga tentang kemandirian dari dunia bisnis yang digelutinya selama puluhan tahun terakhir. Menurutnya, kemandirian membuat kita sejahtera dan memungkinkan berbagi dengan sesama.

“Untuk itu, saya meyakini dengan sepenuh jiwa bahwa sejatinya kemandirian itu adalah satu tarikan nafas dengan ketauhidan. Allah telah menganugerahi kita semua dengan akal sebagai alat pembeda kebenaran dan kebatilan. Di sinilah Allah menegaskan agar kita menggunakan akal untuk membedakan dengan makhluk ciptaan-Nya yang lain,” tuturnya.

“Kita mesti secara tegas mengelompokkan diri sebagai manusia beriman dan berakal. Dengan keimanan yang utuh kepada Allah, kita akan memiliki benteng pertahanan yang kokoh sebagai modal menjalani hidup yang semakin kompetitif,” imbuh dia.

Direktur Utama PT Insan Cita Mandiri Sejahtera (ICMS) ini menambahkan, kita akan mampu menginstal sikap kemandirian dengan berharap kekuatan Allah di dalam jiwa. “Untuk itulah, kita harus kembali kepada Allah dan menuju jalan-jalan Allah.”

Di sisi lain, Hanifah berpesan agar kader-kader HMI mengedepankan persatuan dan kesatuan serta menjauhi perkelahian. Alasannya, pertengkaran bakal meruntuhkan dan melemahkan kekuatan serta menghancurkan diri sendiri.

“Percayalah, bahwa dengan bersatu, kita akan disayang Allah, dicinta Allah, dan dibantu sepenuhnya oleh Allah,” pungkasnya.

Artikel Kepada Kader HMI, Koorpres FORHATI Tekankan Pentingnya Kemandirian pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

“Ini era di mana dunia sedang mencari pola-pola keseimbangan baru yang mungkin tidak pernah manusia pikirkan,” ucapnya dalam pidato di sela-sela Kongres Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) di Kota Manado, Sulawesi Utara.

“Perubahan dunia ini bukan hanya dikendalikan oleh otak manusia, tetapi lebih jauh dari itu, dikendalikan nyaris sepenuhnya oleh mesin-mesin digital yang dibuatnya sendiri,” imbuh dia.

Hanifah melanjutkan, pergerakan oleh mesin-mesin tersebut berlangsung tanpa henti setiap detik hingga tahunnya. Namun, ada makna terdalam yang dapat digali dari perubahan tersebut.

“Sebagai kelompok kaum beriman, saya menyadari bahwa pergerakan dari perubahan itu pasti ada yang menggendalikan. Sebab, perubahan itu sangat dahsyat, menyentuh kehidupan kita yang esensial,” jelasnya.

“Saya pribadi meyakini pula bahwa perubahan itu hanya Allah yang mengendalikannya. Di situlah pentingnya kita kembali kepada Allah Rabbul Izzati. Allah adalah penyebab utama dalam hidup kita, Allah jualah yang mematikan kita, termasuk mematikan kerja mesin-mesin yang berputar sangat cepat itu,” tambahnya.

Karenanya, Hanifah mengajak para kader HMI sebagai aktivis pergerakan Islam menyadari tanda-tanda ketauhidan tersebut sebagai bukti kita tetap beriman kepada Allah Swt.

“Bukan seperti orang-orang yang larut dalam kecanggihan informasi dan semata-mata hanya menjadi hamba dari benda-benda dan kemewahan dunia,” ujar Direktur Utama PT Insan Cita Mandiri Sejahtera (ICMS) ini.

Sayangnya, ungkap Hanifah, situasi ketauhidan mulai luntur akibat kemiskinan dan penderitaan yang dialami umat muslim. Dampaknya, antarumat mudah terpecah belah.

“Kita semakin mudah terjebak oleh jebakan dan tarikan materialisme, hedonisme, dan pragmatisme yang melampaui batas-batas kewajaran,” tegasnya. “Melampuai batas itu, dalam pandangan Islam sebagai jalan hidup, kita adalah sesuatu yang dimurka Allah.”

Dirinya mengingatkan, Allah sangat benci orang-orang yang melampaui batas. “Untuk itu, terhadap orang-orang sombong, kita harus bersikap tegas sebagai wujud dari ekspresi ketauhidan kita kepada Allah Yang Maha Mengendalikan,” serunya.

Artikel Koorpres FORHATI: Kemiskinan dan Penderitaan Lunturkan Ketauhidan Umat pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Acara berlangsung di sebuah kafe di Majalengka, Jawa Barat (Jabar), pada Selasa (10/5). Kegiatan ini dalam rangka merekatkan kembali hubungan emosiasi antarsesama, khususnya kader dan alumni HMI.

Apalagi, sambung Koordinator Presidium MD KAHMI Majalengka, Diding Badjuri, masih dalam suasana Idulfitri 1443 H. Momentum ini sudah seharusnya menjadikan organisasi lebih baik lagi.

“Tanpa keberadaan HMI sebagai organisasi induk, KAHMI tidak akan pernah ada dan tercatat dalam sejarah,” katanya.

“KAHMI Majalengka hadir untuk berupaya keras dalam memberikan kontribusi nyata baik bagi kader HMI maupun bangsa dan negara ini,” tambahnya.

Diding melanjutkan, anggota KAHMI memiliki berbagai latar belakang profesi sesuai keahlian dan bidangnya masing-masing.

Dirinya berharap, potensi besar ini memberikan kontribusi nyata, baik sumbangsih pemikiran, gagasan, ide, sekaligus solusi terhadap beragam persoalan demi kesejahteraan masyarakat Majalengka.

“Alumni HMI di Majalengka banyak menduduki posisi strategis, baik itu di eksekutif ada Pak Bupati Majalengka, ada Pak Sekda, dan lain-lain,” jelasnya.

“Selain itu, di legislatif, di Bawaslu, di KPU, kalangan profesional lainnya,” tandas Diding.

Kegiatan turut dihadiri Bupati Majalengka, Karna Sobahi; Kepala DP3KB, Nasrudin; dan Ketua Bawaslu Majalengka, Agus Sri Sabana.

Lalu, Komisioner Baznas Majalengka; Ketua HMI Cabang Majalengka; Ketua KOHATI Cabang Majalengka; serta dosen dan alumni HMI dari berbagai perguruan tinggi.

Artikel Pererat Hubungan Emosional, KAHMI-HMI Majalengka Gelar Halalbihalal pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.