“Hampir semua orang akan kuat menghadapi penderitaan, namun karakter seseorang hanya bisa diuji dengan memberinya kekuasaan.”

Ungkapan populer dari Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat dua abad lalu, tersebut kini lebih bisa diapresiasi dalam konteks konsesi pengelolaan tambang.

Pemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan telah menimbukan polemik berkepanjangan. Terjadi saling serang antarpihak yang pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut berdasarkan perspektif, pertimbangan, dan kepentingan masing-masing.

Namun demikian, harus disadari bahwa polemik yang timbul bukan semata-mata efek dari kebijakan dimaksud. Kebijakan itu sendiri mengandung detonator untuk memecah integrasi dan integritas kelompok-kelompok kritis di luar negara dan bisnis (critical non-state not for profit actors). Pemecahbelahan kekuatan sipil ini bermuara pada arus konsolidasi politik dalam bentuk korporatisme negara yang jadi penanda mutakhir dari era yang telah melupakan amanat reformasi.

Proyek korporatis

Pemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan akan melanjutkan sisa proyek-proyek pertambangan sebagaimana telah banyak dianalisis para pengamat. Saat ormas keagamaan yang baru belajar menambang ini harus mencuci pengelolaan tambang energi kotor dan kerusakan yang ditimbulkannya, proyek baru yang sebenarnya adalah negara sedang berupaya menggiring aktor-aktor kunci di luar negara ke dalam kontrolnya.

Korporatisme negara terhadap kekuatan-kekuatan kemasyarakatan bukan hal baru. Strategi tersebut dijalankan penguasa secara efektif dan masif hingga tumbangnya Presiden Soeharto. Pada masa Orde Baru, korporatisme negara berbentuk upaya penjinakan aktor kritis atau yang dianggap berpotensi untuk menggugat prioritas dan kebijakan pemerintah. Cara lain dengan melakukan akomodasi terhadap kekuatan masyarakat yang menguntungkan rezim yang berkuasa. Negara saat itu melakukan perpanjangan tangan ke dalam berbagai wadah kemasyarakatan yang telah dikotak-kotakkan dalam fungsi-fungsi, seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk urusan jurnalistik, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) untuk urusan perburuhan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk urusan keagamaan Islam, atau Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) untuk urusan kesarjanaan. Bahkan, kekuatan mahasiswa coba diredam pula dengan menerapkan kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) dan memaksakan Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) untuk menggantikan Dewan Mahasiswa yang dikenal anti-Orde Baru.

Dalam era pascareformasi, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) telah melakukan berbagai cara untuk memastikan berjalannya pembangunan ekonomi yang diwarisi dari masterplan pembangunan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan menjaga arus investasi dengan beragam regulasi dan kebijakan pendukung. Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dan UU Minerba memperkuat kendali pemerintahan pusat (resentralisasi) terhadap sektor-sektor strategis pembangunan, yang mana bertentangan dengan otonomi daerah dan pelayanan publik yang mendekat kepada warga.

Yang lebih disayangkan, Jokowi pada akhir pemerintahannya tidak merasa cukup dengan mengatur isi sektor-sektor strategis, tetapi juga memastikan aktor-aktor pengontrol dan penyeimbang berada di bawah naungannya. Revisi UU KPK yang sudah kita rasakan akibatnya, begitu pula sejumlah revisi UU dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di DPR, telah dan potensial menjadi ajang perpanjangan tangan pemerintah ke dalam lembaga quasi-negara.

Pemberian izin pengelolaan pertambangan kepada ormas keagamaan menjadi skenario berikutnya dari upaya kontrol negara atas agenda-agenda politik yang nondemokratis, eksklusif, dan tidak sadar lingkungan. Inilah proyek percobaan (pilot project) yang diterapkan berdasarkan pragmatisme pasca-Pemilihan Umum (Pemilu) dan kalkulasi elektoral pra-Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Patut dikiritisi lebih jauh jika ini bukanlah episode terakhir dari korporatisme negara atas kekuatan sipil. Aktor yang memiliki otonomi dan kekuatan, seperti perguruan tinggi dan organisasi-organisasi mahasiswa intra dan ekstrakampus, jangan-jangan juga sudah masuk dalam skema korporatis untuk mengelola tambang atau sumber daya ekonomi lainnya. Sinyalemennya sudah terlihat pada munculnya figur-figur akademik, ormas, dan organisasi mahasiswa yang mendeskreditkan para penentang kebijakan perizinan tambang ini. Juga bisa dibaca kembali di dalam UU Cipta Kerja yang menyederhanakan partisipasi publik ke dalam keterlibatan akademisi dan konsultan profesional.

Wacana hegemonik

Negara yang berusaha memikat ormas ke dalam gengamannya itu sudah jelas, meskipun tidak mengagetkan. Setiap rezim selalu punya hasrat dan cara untuk menyederhanakan masalah dan mengontrol yang dianggap bisa bermasalah. Apalagi, dengan kecenderungan Jokowi di periode kedua pemerintahannya yang tidak urung melepas pedal gas pertumbuhan ekonomi.

Yang tragis justru pada hilangnya sikap kritis ormas keagamaan yang telah sekian lama menjadi kontrol sosial dan suara nurani publik. Para tokoh dan proponen intelektual dari ormas keagamaan tidak saja melakukan pembelaan diri, mereka malah menyerang para kritikus lingkungan yang secara by default pasti sangat vokal terhadap kebijakan korporatis negara. Tidak kurang tulisan dan komentar dari unsur pengurus Penguru Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang berupaya melakukan delegitimasi dan pemburukan citra aktivis dan intelektual pro lingkungan dan perubahan iklim. Upaya lebih jauh untuk melunakkan sikap kritis dalam jamaah masing-masing ormas keagamaan tentunya berjalan pula di balik yang tersaji di media dan ruang publik digital.

Pimpinan dan duta-duta intelektual ormas keagamaan sengaja atau tidak telah menjalankan upaya hegemoni budaya dan intelektual dengan harapan bahwa publik akan menerima sikap mereka sebagai suatu keabsahan dan pemerintah telah mendatangkan keadilan bagi ormas keagamaan. Narasi yang dihembuskan tentang kesempatan yang sudah semestinya direngkuh menutup mata atas minimnya kemampuan atas pengelolaan tambang dan dampaknya serta lemahnya tekad untuk menegosiasikan pilihan-pilihan kesempatan yang lebih baik di hadapan negara dan korporasi.

Dalam grand scheme of things, kita bisa melihat dengan pasti satu persatu ormas dipancing masuk ke dalam ruang-ruang politik berwajah keuntungan tambang yang tidak berkelanjutan. Hilang sudah kearifan yang dahulu ada untuk berpikir dua-tiga kali ketika ormas keagamaan diajak keluar zona pendidikan dan pengabdian kepada jamaah dan masyarakat di sekitarnya.

Melampaui polemik

Ormas keagamaan masih punya kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Metode yang dipakai bisa bersifat jangka pendek dan menengah. Dalam jangka pendek, masukan-masukan dari jamaah dan jejaring ormas dapat dijadikan basis moral untuk mengambil sikap menunda upaya pengelolaan tambang hingga ada keputusan yang lebih kuat. Selanjutnya, dalam jangka menengah, perlu dilakukan pembahasan ulang persoalan ini dengan mempertimbangkan pengambilan dasar hukum (istidlal) baru dan inquiry langsung dari lapangan untuk penetapan kepentingan publik (maslahah).

Tawaran konkret antara lain telah disampaikan oleh Mohamad Shohibuddin dalam diskusi di Pesantren An-Nuqayah sebagai formulasi fikih keselamatan yang mencakup kehidupan manusia dan alam. Tawaran lain muncul pula dari Budhy Munawar-Rachman tentang teologi ekologis yang menggabungkan prinsip-prinsip teologis dengan kesadaran ekologis dalam serial tulisannya untuk menanggapi pandangan Ulil Abshar Abdalla.

Selain upaya internal ormas di atas, kalangan aktivis dan intelektual antitambang kotor perlu melakukan dialog berjenjang dengan pemuka ormas keagamaan yang difokuskan untuk mengembalikan integritas dan kohesi dalam masyarakat sipil. Pertemuan-pertemuan mana perlu dirancang untuk menjembatani kubu yang berseberangan dan dengan semangat untuk menghentikan maupun membalikkan upaya kooptasi terhadap masyarakat sipil.

Tidak pernah di masa pascareformasi kekuatan masyarakat sipil diuji sekeras ini. Tidak ada pilihan lain kecuali berbenah jika tidak ingin didikte oleh kepentingan oligarkis sehingga tetap menjadi suara bagi mereka yang terdampak pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Artikel Tambang korporatisme negara pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Pemberian izin konsesi pertambangan pemerintah kepada ormas keagamaan menuai ragam kritik. Kebijakan tersebut dikhawatirkan akan melanjutkan dan memperburuk potret krisis sosial ekologis dan agraria akibat rezim keruk tambang. Hingga kini, masih sulit menemukan praktik industri ekstraktif pertambangan di tanah air yang hormat kemanusiaan, keadilan, dan keberlanjutan ekologis. Sebaliknya, marginalisasi, eksklusi, praktik korupsi, pencemaran (air dan udara), perampasan tanah, konflik agraria, perusakan ruang hidup rakyat justru yang sering tampil dominan (TII 2024, JATAM 2024).

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP No. 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batubara, dalam Pasal 83A, ormas keagamaan sah menjadi prioritas pemegang izin usaha. Pasal itu menegaskan bahwa wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki ormas keagamaan. Berdasarkan Pasal 83A ayat (2), WIUPK yang dapat dikelola oleh badan usaha ormas keagamaan merupakan wilayah tambang batu bara yang sudah pernah beroperasi atau sudah pernah berproduksi. Sejak 2022, pemerintah mengevaluasi izin usaha pertambangan yang diberikan kepada swasta dan menemukan sebanyak 2.078 izin usaha pertambangan (IUP) yang dianggap tidak melaksanakan rencana kerja dengan baik. Izin usaha inilah yang bisa digarap ormas keagamaan.

Melampaui debat tentang mampu tidaknya suatu ormas keagamaan mengelola industri tambang dengan baik dan benar, mungkin penting satu refleksi serius soal mengapa praktik agama bisa berwajah ganda? Di satu sisi, semua agama—dengan ormas keagamaan—pasti memiliki dalil sebagai penyeru utama pelestarian alam, penegakan keadilan, dan kemanusiaan. Namun di sisi lain, kenapa atas nama agama juga kerap menjadi pendukung bahkan legitimator praktik buruk kebijakan pembangunan perusak alam dan mengabaikan keadilan dan kemanusiaan sekaligus?

Hasil studi awal ICRS-UGM dan Sajogyo Institute (2020) berjudul “Agama dan Pembangunan Wajah Ganda Agama dalam 10 Potret Kasus di Indonesia” memperlihatkan dengan jelas praktik baik dan buruk atas nama agama. Sebut saja, misalnya, penolakan pertambangan oleh gereja Katolik di Manggarai (2009). Para pimpinan Gereja Katolik mengorganisasi masyarakat untuk menuntut penghentian aktivitas pertambangan oleh perusahaan. Diikuti oleh pernyataan Uskup Lenteng bahwa Keuskupan Ruteng merupakan gereja antitambang (2014). Tahun 2018, terbentuk Ikatan Masyarakat Adat Manggarai Anti Tambang (Imamat), yang mendeklarasikan diri sebagai kelompok peduli masalah pertambangan.

Kasus lainnya adalah penolakan para pendanda Hindu Bali bersama ForBali terhadap reklamasi Teluk Benoa (2016). Berdasarkan Keputusan Pesamuan Sabha Pandhita, para pedanda menyebutkan, di wilayah kawasan reklamasi terdapat wilayah-wilayah suci yang masih digunakan umat Hindu di sekitar Teluk Beno untuk ritual keagamaan.

Kasus lainnya adalah penolakan warga Nahdatul Ulama (NU) di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, yang didukung Front Nahdiyin untuk Kedaulatan Sumberdaya Alam (FNKSDA), atas PT Semen Indonesia dengan melakukan istigasah akbar di Pondok Pesantren Roudlotut Tholibin, KH Mustofa Bisri (2015). Selain menyebabkan konflik agraria, kehadiran pabrik semen di Rembang juga mengancam ekosistem kars Pegunungan Kendeng dan penghidupan rakyat di sekitarnya sehingga mudarat (dampak buruk, bahaya, kerusakan, atau bencana) dianggap jauh lebih besar dibandingkan maslahat (manfaat atau kebaikannya).

Yang menarik adalah dalam ketiga kasus ini, terdapat kelompok gereja/pendeta, pendanda, dan ulama/kiai di wilayah yang sama menggunakan argumen dan dalil agama justru untuk memberi dukungan, baik langsung maupun tidak, kepada proyek-proyek pertambangan dan reklamasi tersebut.

Cerita tiga kasus di atas hanyalah “puncak gunung es” dari kasus lain sejenis, yang mungkin belum/tak terekspose dan sangat mungkin lebih luas dan beragam di Indonesia. Tentu saja sikap keagamaan mereka juga dinamis, berubah-ubah, dahulu dan sekarang: dari yang sebelumnya menolak, kadang berubah menjadi mendukung. Namun, terlihat bahwa praktik wajah ganda agama bukanlah ekspresi keagamaan yang bersifat eksklusif dari satu agama. Hampir semua agama memiliki potensi yang sama: satu wajahnya bisa menjadi anugerah, tetapi wajah lainnya dapat menjadi bencana bagi hidup manusia dan alamnya. Setidaknya ada dua hal yang menjadikan agama berubah menjadi bencana, yakni pembusukan nilai-nilai dan pemutlakan atas tafsir kebenaran agama dan praktik politisasi dan instrumentalisasi agama.

Jika merefleksikan dan mengaktualisasikan ulang gagasan Charles Kimball (2013), diperlihatkan kapan agama dapat menjadi bencana. Dalam kasus terorisme dan aksi radikalisme, dengan berkedok agama, mereka menafsiran sepihak teks kitab suci secara skriputalistik menurut “ideologi” yang mereka yakini secara fundamental sehingga melahirkan “kebenaran suci” yang tak bisa dibantah. Di titik ini, agama telah menjadi korup/busuk. Busuknya agama setidaknya dapat dikenali melalui beberapa tanda. Pertama, ketika suatu agama mengklaim kebenaran agamanya sebagai kebenaran tunggal dan mutlak/absolut. Kedua, adanya ketaatan yang buta kepada pemimpin keagamaan. Ketiga, agama mulai gandrung merindukan zaman ideal, lalu bertekad merealisasikan zaman tersebut ke dalam zaman sekarang. Keempat, agama membenarkan dan membiarkan terjadinya tujuan yang membenarkan segala cara. Kelima, adanya seruan perang suci demi mencapai tujuan.

Dengan demikian, hal pertama yang menjadikan agama dapat menjadi bencana tatkala ada pembusukan nilai-nilai agama dengan memutlakkan kebenaran dari hasil tafsir atas kitab suci untuk tujuan-tujuan yang justru berkebalikan dengan mandat kemuliaan agama bagi manusia dan alam ciptaan-Nya. Dalam cerita tiga kasus di atas, baik Kristen, Hindu, dan Islam, dasar semangat perjuangan atas nama agama, baik untuk menolak maupun mendukung, sama-sama dimulai dengan menyusun argumen tafsir atas ajaran dan nilai agama dari kitab suci masing-masing. Maka, dapat disimpulkan bahwa sumber masalah agama dapat menjadi bencana atau anugerah ditentukan dari titik hulunya, model dan cara menafsirkan teks ajaran agama dalam kitab suci yang ujungnya menjadi landasan keyakinan atas “kebenaran mutlak/absolut”.

Sebaliknya, agama akan berubah menjadi anugerah ketika mampu dihindari upaya pembusukan agama akibat dari salah tafsir dan monopoli kebenaran tafsir itu secara mutlak dan membabi buta. Untuk itu, diperlukan satu bentuk tafsir agama yang lebih inklusif, manusiawi, dan ekologis selaras dengan mandat nilai dasar universal semua agama sebagai rahmat bagi semesta alam. Pemutlakan dan absolutisme dan kebenaran tunggal “tafsir agama” wajib dihindari. Sebab, sebagai manusia beragama, terikat batas imanensinya untuk menggapai secara penuh kebenaran ilahi yang bersifat transenden (tak terbatas). Dengan kata lain, sesama “penafsir” agama semestinya tidak bisa mengklaim diri memiliki “kebenaran mutlak tentang/dari Tuhan” daripada lainnya.

Secara historis, agama hidup dan dihidupi oleh para penganutnya yang juga terus-menerus mengkonstruksi kebudayaan dalam seluruh aspek kehidupannya, baik sosial, ekonomi, ekologi, dan politik, selaras ruang waktu tantangan zamannya. Dengan demikian, terjadi dialog, akulturasi, dan saling memengaruhi antara nilai-nilai sakral dan universal (kemanusiaan, persaudaraan, kasih sayang, pelestarian alam, dan seterusnya) dengan nilai-nilai profan dari manusia (kekuasaan, kebutuhan, kesenangan tanpa batas [materialisme-hedonisme], keuntungan sebesar-besarnya [kapilalisme], dan seterusnya). Yang mengkhawatirkan sering terjadi adalah ketika terjadi “perselingkuhan” antara manusia beragama yang memiliki keinginan akumulasi keuntungan–kekuasaan politik dengan menggunakan legitimasi agama. Maka, hal kedua yang dapat menjadikan agama berubah menjadi bencana adalah praktik politisasi dan instrumentalisasi agama. Sebab, praktik semacam ini membawa dampak-dampak sangat destruktif bagai nilai-nilai universal agama.

Pertama, agama akan hilang identitas nilai sakral dan universalnya sebagai sumber kedamaian, kasih sayang, kemanusiaan, pelestari alam, dan seterusnya. Sebab, dalam praktik kontestasi politik umumnya segala cara dipakai untuk mencapai tujuan meraih kekuasaan. Tak ada kawan dan lawan yang abadi, yang abadi hanya kepentingan untuk kekuasaan. Melalui intrumentalisasi agama sebagai alat politik, solidaritas dukungan konstituen politik dibangun dan ditumbuhkan. Seringkali dengan sentimen fanatisme dengan membajak kedalaman makna dan tafsir agama menjadi lebih eksklusif dan radikal.

Kedua, agama akan berubah lebih berwatak ekstrem dan meluruhkan jiwa moderasinya. Sebab, agama semata didudukkan sebagai instrumen dan komoditas politik demi kekuasan pribadi dan kelompok. Maka, ekspresi keagamaan yang akan dilahirkan adalah politik segregasi siapa kawan dan lawan secara ekstrem. Istilah keagaman kerap serampangan dirujuk sebagai justifikasi, seperti, kafir, murtad, munafik, bid’ah, dan seterusnya. Istilah yang sebenarnya multitafsir, dimonopoli secara eksklusif untuk menarik demarkasi kebenaran seturut pengucapnya. Ketiga, agama akan kehilangan identitasnya sebagai entitas yang mampu membangun persaudaraan antaragama. Sebab, saat agama menjadi instrumen politik kekuasaan, maka akan menjadi alat pembelah efektif “kita” dan “mereka”, kawan dan lawan berlandaskan tujuan politik pragmatis penganut masing-masing.

Dengan argumen di atas, maka agama dapat berubah menjadi anugerah ketika mampu menghindari dari upaya politisasi dan intsrumentalisasi agama semata demi kekuasaan dan kepentingan pragmatis sekelompok orang/lembaga. Sebab, jika satu kelembagaan agama punya tujuan pragmatis kekuasaan, maka ia akan mudah dan berani memproduksi statement politik atas nama “kebenaran” agamanya untuk mendukung kebijakan kekuasaan tersebut. Tepat pada titik ini, terjadi legitimasi kebijakan kekuasaan atas nama agama. Jika kebijakan itu berupa pemberian konsesi tambang, yang dalam praktiknya lebih banyak melahirkan kerusakan ekologis, pengabaian prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial, maka pada saat itulah terjadi praktik holy grabbing; perampasan dan penyingkiran hak rakyat dari ruang hidupnya sendiri atas nama kesucian (agama).

Tampaknya semakin tak cukup lagi tujuan kegiatan keagamaan dan kelembagaannya semata berorientasi penebalan keimanan umat pada Tuhannya atau peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi umatnya semata. Namun, mesti memiliki keberanian politik menolak praktik politisasi, instrumentaslisasi agama demi tujuan pragmatis kekuasaan, terlebih jika hal itu justru menjadi topeng kapitalisasi sumber daya alam yang terbukti memperburuk dan melahirkan bencana bagi nasib umat dan ruang hidupnya. Sebab, hal itu akan mengingkari hakikat agama yang sejak lahirnya adalah sumber energi pembebasan kaum marginal, berwatak sosialistik yang antieksploitasi dan akumulasi, menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kemanusiaan (Syed H. Alatas, Islam dan Sosialisme, 2022). Maka, praktik wajah ganda agama mesti menjadi refleksi penting. Agama akan menjadi anugerah atau bencana sangat ditentukan bagaimana agama diperlakukan oleh para penganutnya, dipahami bagaimana, digunakan untuk apa, dan yang terpenting untuk membela siapa.

Artikel Wajah ganda agama: Antara anugerah dan bencana pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Bahkan, menurut prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau 2024 akan lebih panas daripada sebelumnya. Adapun puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada Juli-Agustus nanti.

“Jika dibandingkan terhadap rerata klimatologinya (periode 1991-2020), maka awal musim kemarau 2024 di Indonesia diprediksi mundur pada 282 ZOM (40%), sama pada 175 ZOM (25%), dan maju pada 105 ZOM (15%),” beber Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, dalam keterangannya.

Wilayah-wilayah yang kemaraunya diprediksi mundur seperti sebagian Sumatra Utara dan Riau; Lampung; Banten; Jakarta; Jawa Barat; DIY; Jawa Timur; sebagian besar Kalimantan; sebagian Bali dan sebagian NTT; NTB; sebagian Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Tengah; serta sebagian Maluku.

Apabila dibandingkan terhadap klimatologinya, musim kemarau 2024 secara umum diprediksi bersifat normal dan atas normal, masing-masing 359 ZOM (51,36%) dan 279 ZOM (39,91%). Namun, terdapat 61 ZOM (8,73%) yang diprediksi bersifat bawah normal.

Adapun wilayah yang diprediksi mengalami kemarau di bawah normal, yakni sebagian Aceh; sebagian Sumatera Utara; sebagian Riau; sebagian Kepulauan Babel; sebagian Jawa Timur; sebagian Kalimantan Barat; sebagian Sulawesi Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah; sebagian NTT; Maluku Utara; serta sebagian Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan.

Sedangkan wilayah yang diprediksi mengalami kemarau di atas normal, yaitu sebagian pesisir selatan Sumatera Barat; Bengkulu; Sumatera Selatan; Lampung; sebagian Jawa; Bali dan Nusa Tenggara; sebagian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara; selatan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara; Sulawesi Barat; utara Gorontalo dan Sulawesi Utara; sebagian Maluku; serta sebagian Papua Barat dan Papua Selatan.

Di sisi lain, Dwikorita menerangkan, berdasarkan hasil pemantauan sampai awal Maret 2024, El Nino moderat masih berlangsung di Samudra Pasifik dengan nilai indeks 1,59. Adapun suhu muka laut Samudra Hindia kondisinya Indian Ocean Dipole (IOD) netral.

El Nino diperkirakan segera menuju netral pada Mei-Juli mendatang dan setelah triwulan ketiga (Juli-September). Ia berpotensi beralih menjadi La Nina lemah.

Sementara itu, kondisi IOD diprediksi bakal tetap netral hingga September 2024. Sedangkan kondisi suhu muka laut di Indonesia diprediksi dalam kondisi yang lebih hangat dengan kisaran +0.5 hingga +2.0 derajat celcius.

Artikel BMKG sebut musim kemarau 2024 mundur di sebagian wilayah Indonesia pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Kegiatan ditandai dengan penanaman pohon di Desa Gunung Sari, Kecamatan Pemijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar), pada Sabtu (30/9). Acara melibatkan Kemeterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan PT Aneka Tambang Tbk atau Antam.

Presidium MN KAHMI, Abdullah Puteh, dalam sambutannya menyatakan, kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian kader HMI dan alumni atas ancaman pemanasan global yang terjadi.

“KAHMI dan seluruh kader HMI di berbagai daerah harus mengambil peran penting ini untuk menjaga dan merawat kualitas lingkungan hidup agar tetap sehat. Bumi ini harus diselamatkan dari berbagai ancaman yang menimbulkan kerusakan,” tuturnya.

Selain itu, sambungnya, kegiatan penanaman pohon juga sebagai pengingat kepada masyarakat dan pemerintah bahwa upaya pelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. “Sebagai makhluk citaan Tuhan Yang Mahakuasa.”

Ketua MN FORHATI, Cut Emma Mutia Ratna Dewi, menambahkan, bumi yang kita ditinggali merupakah anugerah Tuhan. Oleh karena itu, harus dijaga dengan sebaik-baiknya.

Pernyataan senada disampaikan Ketua Dewan Penasihat MN KAHMI, Akbar Tandjung. Ia mengatakan, kegiatan penanaman pohon adalah respons keluarga besar KAHMI dan FORHATI dalam menumbuhkan kesadaran atas urgensi pelestarian lingkungan di tengah perubahan iklim.

“Menanam pohon banyak manfaatnya. Selain mencegah bencana alam, penanaman pohon juga dapat berdampak positif bagi kondisi udara yang kita hirup serta dapat mencegah pencemaran udara,” ucapnya.

“Secara simbolis, penanaman pohon juga bermakna bagaimana kita menghargai kehidupan agar lingkungan hidup kita senantiasa terjaga dan terawat dengan baik,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Gerakan KAHMI & FORHATI Menanam Sejuta Pohon, Arfian, menerangkan, kegiatan tersebut digelar sebagai bentuk pengingat agar aktif dan memiliki sense of responsibility terhadap pemanasan global yang mengancam kehidupan umat manusia.

“KAHMI dan seluruh kader HMI di Indonesia diharapkan dapat menangkap pesan sosial ini. Sebagai wujud kepedulian KAHMI dan kader HMI pada gerakan penghijauan lingkungan. Kegiatan ini melibatkan perwakilan KAHMI Wilayah di Indonesia dan kader HMI, terutama di sekitar Jakarta, Bekasi, Tangerang, dan Bogor,” bebernya.

Artikel Hadapi krisis iklim, KAHMI-FORHATI luncurkan gerakan menanam sejuta pohon pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

“Dengan rekam wilayah Indonesia yang begitu luas, 191 juta hektare, dengan kondisi geografis beragam, 17 ribu pulau, semua tidak mungkin mengandalkan insiatif pemerintah. Kita harus bisa bersama-sama, termasuk menangani dampak lingkungan,” ucapnya dalam seminar nasional “Pembangunan Lingkungan yang Terus Melaju untuk Indonesia Maju” di Jakarta, Rabu (30/8).

Dalam kegiatan yang diselenggarakan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) itu, Alue menambahkan, banyak kemajuan yang dicatatkan di usia 78 tahun kemerdekaan Indonesia. Namun, tantangan ke depan kian kompleks sehingga butuh keterlibatan semua pihak dalam mengatasi problem yang ada, termasuk isu lingkungan.

“Baru-baru ini Sekjen PBB (Eurico Guterres) menyampaikan, kita bukan global warming, pemanasan global, tetapi global boiling, pendidihan global,” katanya. “(Global boiling) akibat kegagalan mitigasi perubahan iklim, bencana alam, hilangnya keberagaman hayati.”

Alue pun sependapat dengan Koordinator Presidium Majelis Nasional Korps Alumni HMI-Wati (MN FORHATI), Cut Emma Mutia Ratna Dewi, bahwa perempuan merupakan aktor terdepan yang kritis dengan isu lingkungan.

Sebelumnya, dalam kesempatan sama, Cut Emma, menyampaikan, perempuan merupakan aktor terdepan menjaga lingkungan. Dicontohkannya dengan seorang ibu yang takkan ke luar rumah ketika tempat tinggalnya masih kotor.

“Kenapa ibu-ibu itu enggak mau tinggali rumah sebelum bersih? Karena bapaknya suka bikin kotoran. Makanya, Bumi secara filosofis disebut sebagai mother earth, bukan father earth, karena kuncinya ada di ibu-ibu,” tuturnya.

Lebih jauh, Alue menerangkan, pemerintah telah merancang desain besar dalam mengatasi persoalan lingkungan. Misalnya, pengelolaan sampah nasional mengedepankan konsep ekonomi sirkular.

“Sampahnya dikelola lagi sehingga menjadi sumber ekonomi baru. Salah satu contoh melalui program bank sampah,” ujarnya.

Ia pun mengajak KAHMI dan FORHATI terlibat dalam pengelolaan bank sampah. Apalagi, manajemennya tidak rumit dan menguntungkan secara ekonomi.

“Karena orang bisa antar sampah, ditimbang, dan ditabung dalm bentuk uang. Itu mejadi sumber daya baru,” jelas eks Deputi Bidang Konstruksi, Operasi, dan Pemeliharaan Badan Restorasi Gambut (BRG) ini.

Artikel Wamen LHK ajak semua pihak terlibat tangani masalah lingkungan pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Hal tersebut disampaikan Koordinator Presidium Majelis Nasional Forum Alumni HMI-Wati (MN FORHATI), Cut Emma Mutia Ratna Dewi, dalam seminar nasional “Pembangunan Lingkungan yang Terus Melaju untuk Indonesia Maju” secara hybrid dari Jakarta, Rabu (30/8).

“FORHATI merupakan badan semiotonom di dalam KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam) yang didominasi ibu-ibu. Ibu-ibu ini adalah penggiat-penggiat paling getol dan vokal masalah lingkungan. Contohnya puntung rokok,” ucapnya.

“Perempuan (aktor) paling terdepan dalam menjaga lingkungan di skala mikro karena kami tidak akan ke luar rumah kalau rumah kami tidak bersih,” sambungnya dalam kegiatan yang diselenggarakan menyambut HUT ke-57 KAHMI itu.

Cut Emma melanjutkan, pekanya perempuan terhadap masalah lingkungan karena menyadaari pentingnya dampak negatif yang ditimbulkan.

“Setiap hari kami bersentuhan (dengan masalah lingkungan) dan (menyadari) bagaimana dampak polusi berdampak terhadap kesehatan kita. Ya, nanti akan berdampak kepada pendidikan dan banyak sekali pengaruhnya,” tuturnya.

Lebih jauh, Cut Emma mengingatkan, sumber daya alam (SDA) Indonesia sangat diminati bahkan mendominasi dalam kegiatan industri. Nikel, misalnya, sekitar 25% dari kebutuhan global dipasok dari Indonesia.

Menurutnya, besarnya daya tarik dunia terhadap kekayaan alam Indonesia harus disikapi bijak dengan tidak melakukan pengerukan atau eksplorasi secara besar-besaran.

“Harus kita lindungi lingkungan kita karena dampak globalisasi ini nantinya akan berefek terhadap eksploitasi lingkungan. Ini yang harus kita jaga, harus kita kontrol. Kita enggak mau sumber daya alam kita rusak,” tegasnya.

Ia pun mengajak segenap elemen yang hadir dalam seminar nasional KAHMI tersebut dapat bersinergi dalam menjaga lingkungan seusai kegiatan.

“Selepas acara ini, KAHMI, FORHATI, mahasiswa, pelaku usaha, pemerintah, kita sama-sama berkolaborasi, bersinergi. Mudah-mudahan ke depan ada program untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam menjaga lingkungan hidup,” tutur Cut Emma.

Artikel FORHATI: Perempuan aktor terdepan menjaga lingkungan pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Hal ini mendasari KAHMI mengadakan seminar nasional bertema “Pembangunan Lingkungan yang Terus Melaju untuk Indonesia Maju” secara hybrid dari Jakarta, Rabu (30/8). Kegiatan ini juga dalam rangka menyambut HUT ke-57 KAHMI.

“Ini semua tentu saja satu peringatan pada kita bahwa masalah lingkungan adalah masalah serius dan menjadi perhatian kita,” ucap Presidium Majelis Nasional (MN) KAHMI, Abdullah Puteh, dalam sambutannya.

Eks Gubernur Aceh ini melanjutkan, Indonesia termasuk salah satu “pahlawan lingkungan” lantaran cakupan hutannya luas setelah Amerika Latin dan Afrika.

Namun, pada saat bersamaan, terdapat tantangan. Apalagi, pencemaran lingkungan, baik udara, air, hutan, dan lainnya, kian berat.

Puteh berharap, seminar nasional KAHMI ini, yang dihadiri berbagai pihak, menjadi salah satu wadah untuk menghasilkan solusi efektif. Ia meyakini, upaya memperbaiki kualitas lingkungan hidup harus dilakukan bersama-sama.

“Saya harapkan seminar ini menjadi satu keberpihakan kita untuk bersama antar-stakeholder, pemerintah, KAHMI, FORHATI, masyarakat, swasta, dan mahasiswa berbuat untuk Indonesia yang lebih asri,” tuturnya.

Artikel KAHMI berkomitmen wujudkan Indonesia asri pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Seminar akan diselenggarakan di Jakarta, 30 Agustus 2023. Kegiatan mengusung tema “Pembangunan Lingkungan yang Terus Melaju untuk Indonesia Maju.”

Ketua panitia, Rizki Maulana, menyampaikan, seminar ini digelar selaras dengan dinamika yang terjadi. Harapannya, isu lingkungan menjadi arus utama dalam pembangunan.

“Isu lingkungan akan menjadi concern KAHMI. Kita semua butuh merawat bumi dan lingkungan sekitar,” ujarnya dalam keterangannya, Sabtu (26/8).

Ada sejumlah tokoh nasional dan pakar yang diundang sebagai narasumber. Pun beberapa figur KAHMI, seperti Abdullah Puteh, Ahmad Doli Kurnia, Akbar Tandjung, Mahfud MD, Nasyirul Falah Amru, dan Cut Emma Mutiara.

“Acara ini adalah hasil kerja sama antara Bidang Lingkungan Hidup Majelis Nasional KAHMI dan FORHATI Nasional,” ucap Rizki.

“Acara sendiri nantinya akan diisi oleh peserta dari berbagai kalangan, yaitu mahasiswa, komunitas, instansi pemerintah, akademisi, pegiat lingkungan, hingga Majelis Daerah dan Wilayah KAHMI,” imbuhnya.

Artikel Sambut HUT ke-57, KAHMI gelar seminar lingkungan pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.