“Dari parpol pendukung seperti Golkar, ada Bang Doli Kurnia dan Dito [Ariotedjo],” ucap pengamat politik Citra Institute, Yusak Farhan, kepada KAHMINasional.com, Kamis (2/5).

“Dari PAN (Partai Amanat Nasional), ada Bang Viva Yoga. Dari Demokrat, saya kira, Bang Herman Khaeron juga layak,” sambungnya.

Dito Ariotedjo saat ini menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Posisi tersebut diembannya sejak 3 April 2023.

Menurut Yusak, beberapa alumnus HMI yang menjadi pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga layak masuk kabinet Prabowo. Misalnya, Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy.

Selain itu, sambungnya, alumni HMI yang sempat menjadi relawan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 juga dinilai pantas membantu pemerintahan mendatang. Namun, tidak ditempatkan di kabinet.

“Sebagaimana yang sudah-sudah, faksi relawan berpotensi diplot di BUMN,” jelasnya. Alumni HMI yang sempat menjadi relawan Prabowo adalah Arief Rosyid dan Haris Rusly Moti.

Lebih jauh, Yusak menganggap wajar jika banyak alumni HMI yang kelak masuk kabinet Prabowo. Sebab, HMI merupakan organisasi matang yang memproduksi banyak tokoh-tokoh politik nasional dengan jejaring yang kuat.

“HMI tidak akan kehabisan stok SDM di ranah politik karena banyak alumni HMI yang masuk ke partai politik dan berkiprah di pemerintahan,” ulasnya.

Artikel Sederet alumni HMI berpotensi masuk kabinet Prabowo, siapa saja? pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Koordinator Presidium MN KAHMI, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan, film Lafran digagas 7 tahun lalu oleh senior KAHMI, Akbar Tanjung. Niatan tersebut akhirnya terwujud setelah melewatkan beragam lika-liku langkah Akbar untuk mewujudkan kisah perjuangan pendiri HMI tersebut.

“Prosesnya memakan waktu lama dan berliku-liku. Tapi, alhamdulillah akhirnya terwujud dan dilanjutkan co produser M. Arief Rosyid Hasan,” ujarnya saat memberi sambutan.

Doli melanjutkan, film Lafran memginspirasi masyarakat tentang perjuangannya dalam awal kemerdekaan Indonesia dan mendirikan HMI. Melalui organisasi perkaderan HMI, Lafran Pane bersama teman-temannya menempa para mahasiswa Islam untuk berpikir maju demi mengembangkan Indonesia.

Telah banyak tokoh nasional lintas profesi, seperti cendekiawan, ekonom, politisi, dan hingga pebisnis, dari HMI. Misalnya, Nurcholis Madjid, Mar’i Mohamad, Sjafii Ma’arif, Artidjo Alkostar, Nurbasya Djunaid, M. Dawam Raharjo, Djohan Effendi, Fahmi Idris, Adi Sasono, Jusuf Kalla, Akbar Tanjung, Mahfud MD, Anies Baswedan, dan hingga beberapa menteri era Soeharto, BJ Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi.

Menurutnya, film Lafran akan menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus mengembangjan potensi diri dalam mengisi kemerdekaan. Kata Doli, HMI merupakan organisasi yang independen dan fokus terhadap nilai keislaman dan keindonesiaan.

Saat ini, sambungnya, KAHMI telah menyusun berbagai program demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Program terimplementasikan dalam berbagai aktivitas dan badan otonom KAHMI.

Kegiatan nobar turut dihadiri Presidium KAHMI, Ahmad Yohan dan Romo Syafii; eks Wagub Jakarta, Ahmad Riza Patria; dan pengurus Majelis Wilayah KAHMI se-Indonesia.

Artikel Nobar film Lafran, keluarga besar HMI harap jadi inspirasi generasi muda pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Senior alumni HMI Yogyakarta, Baharuddin Aritonang, mengungkapkan, kegiatan ini rutin digelar sejak awal ’90-an. Tujuannya, mempererat silaturahmi antaralumni dan kader di Jakarta dan sekitarnya.

Saat itu, bukber diinisiasi para senior, seperti almarhum Beddu Amang, Dawam Raharjo, Djohan Effendi, dan Mahadi Sinambela. Tradisi tersebut berlanjut hingga kini, yang dilanjutkan alumni generasi ’90-an.

“Hasilnya, membentuk yayasan dan mendirikan Gedung Amal Insani di Yogya,” ucap Baharuddin dalam sambutannya. Alumni HMI Yogyakarta berasal dari UGM, IAIN Sunan Kalijaga, IKIP Yogya, dan UII.

Eks anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini melanjutkan, Yayasan Amal Insani memiliki berbagai program. Salah satunya adalah pemberian beasiswa kepada kader HMI Cabang Yogyakarta maupun Bulaksumur yang masih aktif.

“Perkaderan harus terus jalan agar terus lahir pemimpin nasional dari Yogya,” jelasnya. Sudah ratusan orang yang menerima manfaat Yayasan Amal Insani.

Di sisi lain, ada tiga jebolan HMI Yogyakarta yang kini menjadi presidium Majelis Nasional Korps Alumni HMI (MN KAHMI). Yakni, Ahmad Yohan, Zulfikar Arse, dan Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.

Adapun kegiatan bukber tersebut turut dihadiri eks Dubes dan Ketua Komisi I DPR, Ibrahim Ambong; mantan Direksi Pertamina, Maher Zaini; anggota DPR. Ahmad Yohan dan Zulfikar Arse; Direktur BPJS Ketenagakerjaan, M. Irsyadi; Tenaga Ahli KSP, Sigit Pamungkas; Sekretaris Utama BPKH, Ahmad Zaky; anggota KPUD, Agus Hilman; Kabag KPU, Arif Maruf; dan ratusan alumni muda HMI Yogyakarta di Jakarta.

Artikel Alumni HMI Yogyakarta gelar bukber di Jakarta, tradisi sejak ’90-an pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Ia lantas menceritakan pengalamannya ketika menjalani kaderisasi di Universitas Indonesia (UI). Demikian disampaikannya dalam kegiatan buka puasa bersama Majelis Wilayah Korps Alumni HMI (MW KAHMI) Jatim di Surabaya, Sabtu (23/3).

“Semasa saya mengikuti LK 1 HMI, dulu diajarkan mekanisme bersidang dan membuat makalah yang mengangkat tentang Isra Mikraj dan saya ingat betul pesan Pak Pakriali dulu, ‘Kamu tidak boleh ke luar negeri sebelum menjadi kader HMI’,” tuturnya

Emil melanjutkan, akan mendukung HMI agar terus menjunjung tinggi meritokrasi. “Penting bagi kita semua mendukung kader dan alumni HMI yang memiliki kualitas yang baik.”

Di sisi lain, ia mengapresiasi pelaksanaan buka puasa bersama MW KAHMI Jatim dan Majelis Daerah (MD) KAHMI se-Jatim itu.

“Luar biasa sekali ini. Terima kasih atas undangan. Atas nama pribadi, kami sampaikan apresiasi. Semoga kegiatan buka bersama ini mampu menjadi wadah silahturahmi bagi kita semua,” tuturnya.

Kegiatan bertema “Spiritualitas HMI, Membangun Komitmen Komunitas” itu turut dihadiri para presidium KAHMI Jatim dan Presidium Majelis Nasional (MN) KAHMI, Zulfikar Arse Sadikin.

Artikel Emil Dardak ajak kader dan alumni HMI saling mendukung pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Selamat datang di arena Kongres HMI di Pontianak, para intelektual muda muslim, kader umat, dan kader bangsa. Adinda semua memikul mission HMI untuk diantarkan ke setiap tempat tujuan di mana adinda berada.

Tugas mengantarkan mission organisasi itu merupakan tugas peradaban yang sungguh mulia. Di sini peran dan posisi adinda selaku kader, saya ibaratkan bagai anak panah peradaban yang melesat ke sasaran terjauh untuk bisa mengubah medan yang buruk, medan penindasan, ketidakadilan, antinilai-nilai kemanusiaan universal menjadi medan peradaban yang sarat dimensi kemanusiaan.

Lebih dari itu, seorang kader HMI laksana pemimpin penggerak perubahan masyarakat bangsa plural, yang saya istilahkan bagai lokomtif yang menarik gerbong panjang peradaban umat manusia yang plural menuju kampung peradaban darussalam.

Saya ucapkan selamat untuk semua juniorku, ketua umum HMI cabang se-Indonesia, ketua delegasi kongres, serta semua peserta kongres, yang saat ini berada di medan kongres. Bahwa kepengurusan adinda semua berada di periode kongres.

Adinda beruntung dari periode sebelumnya karena memiliki momentum menjadi pimpinan HMI dan mendapat mandat menjadi delegasi kongres mewakili anggota HMI di cabang masing-masing.

Pada event kongres, adinda mempunyai kesempatan yang terhormat untuk berartikulasi, merefleksikan pemikiran besar, pandangan masa depan, juga konsep peradaban berorganisasi maupun peradaban bernegara. Apalagi, adinda semua merupakan pemimpin terpilih pada salah satu organisasi kemahasiswaan terbesar di negeri ini.

Event kongres merupakan forum yang tepat bagi adinda para peserta kongres untuk menguji sosok dan profilmu sebagai kader yang berkarakter dan berintegritas. Di sini, komitmen, loyalitas, dan militansimu memperjuangkan tegaknya muruah organisasi teruji.

Sebagai pimpinan HMI dan delegasi kongres, adinda perlu menyadari bahwa adinda semua sedang berproses menapaki jalan berliku dan medan terjal untuk mengukir sosok kader. Adinda semua menjadi pemimpin yang terdidik dan terpelajar, sosok kader yang memiliki kometmen yang kuat pada visi dam misi HMI, serta sosok kader yang mempunyai loyalitas yang utuh dan militansi tanpa pamrih mengawal organisasi mencapai tujuan.

Profil dan karakter yang demikian itu harus menjadi sosok yang hidup dan aktif menguasai gelanggang kongres, yang memainkan peran penting mengarahkan arah kongres. Dengan harapan kongres tidak jatuh di tangan penguasa dinasti, kongres tidak dikendalikan oleh para agen oligarki. Kongres harus selamat mendarat di dermaga lima kualitas insan cita.

***

Kongres kali ini merupakan momentum yang tepat untuk mengukur seberapa besar relevansi dan urgensi HMI sebagai organisasi kader di tengah luasnya dinamika berbangsa dan bernegara: sudah seberapa jauh atau seberapa besar PB HMI periode Rayhan melakukan pembenahan pada aspek kualitas dan kuantitas perkaderan dan kekaderan? Seberapa optimal PB HMI melakukan konsolidasi organisasi, meluruskan arah juang garis organisasi dari level PB HMI-pengurus Komisariat dan anggota dalam satu garis komando, yaitu tunduk dan patuh pada konstitusi dan independensi HMI?

Selain itu, secara internal pula bisa diukur intensitas PB HMI melakukan upaya pelembagaan nilai dasar sehingga nilai itu tertanam kuat menjadi jiwa kehidupan, lalu tumbuh menjadi attitude atau karakter dan pola aktivitas kader, pola berorganisasi HMI. Dengan begitu, semua kader HMI memiliki kesanggupan yang terorganisir mengusung agenda besar mission organisasi secara terstruktur, terinstitusi, dari level atas, Pengurus Besar, hingga pengurus Komisariat, level yang terbawah.

Tampaknya agak sulit mengukur profil kader ideal, sebagaimana diharapkan, karena kegagalan dalam konsolidasi pada level nilai dan struktur. Nilai pun tidak melembaga membentuk idealisme dan watak organisasi. Bahkan, konsolidasi struktur pun saya tidak mengatakan gagal, tetapi tidak terarah bahkan tercabik-cabik.

Bayangkan, satu cabang bisa berbulan-bulan bahkan tahunan tidak mendapatkan SK Pengesahan Kepengurusan. Bahkan, ada pengurus Badko sampai membubarkan diri tanpa arah karena begitu lama menunggu SK.

Bisa dibayangkan ada cabang sampai memiliki dua bahkan tiga kepengurusan dan itu berdampak ikutan sampai kepengurusan tingkat komisariat pun terpecah-pecah. Ada SK yang ditandatangani oleh ketua umum, sekjen, juga kabid PA.

Kesamrawutan dan wajah bopeng HMI ini menunjukkan lemahnya dan ketidakberdayaan kepemimpinan adinda Rayhan serta seluruh staf yang mendampingi. Realitas perwajahan struktur HMI yang bopeng ini semestinya menjadi fokus telaah peserta kongres.

Secara etik maupun konstitusional, kongres juga harus bisa mengukur pemaknaan dan konsistensi sikap independensi PB HMI dalam merespons berbagai dinamika eksternal pada konteks negara, umat, dan bangsa.

Secara eksternal, nyaris tidak terdengar suara HMI pada kasus kekerasan yang menimpa pimpinan-tokoh umat dan aktivis ormas keagamaan. Kasus KM 50 merupakan tragedi buruk yang menimpa wajah bangsa. Di sini, sejumlah aktivis Islam mati secara biadab. Mereka mati di tangan para serdadu yang menghujani dengan peluru negara. Beberapa ormas Islam pun dibubarkan tanpa proses pengadilan dan tanpa rasa keadilan. Padahal, ini negara hukum bukan negara kekuasaan. Hukum semestinya menjadi panglima dalam penegakan hukum yang berkeadilan tanpa diskriminasi oleh negara.

Kebijakan investasi modal asing yang berdampak invasi sehingga menimbulkan penggusuran warga, pengosongan lahan, penggeseran tempat huni warga. Semua itu menimbulkan keresahan dan kecemasan serta hilangnya rasa kenyamanan warga. Kasus serupa terjadi di banyak tempat, di mana pemerintah melakukan kekerasan dengan memobilisasi polisi dan TNI bahkan preman untuk mengintimidasi rakyat sehingga terjadi kekerasan. Pada ujungnya, tidak sedikit rakyat yang menjadi korban kekerasan oleh alat negara. Rakyat pemilik lahan pada akhirnya dituduh pengacau dan perusuh sehingga digiring ke markas polisi, lalu dijadikan tersangka.

Peristiwa kekerasan yang melibatkan oknum aparat, alat negara, seperti polisi dan TNI, ini terjadi di banyak tempat, antara lain, Morowali, Bengkayan, Seruyan, Konawe, Pohwatu, Wadas, Weda, dan paling terakhir di Rempang, Kepulauan Riau. Dan di Rempang ini, investasi berbau invasi dengan relokasi tanpa lokasi dipimpin langsung Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, yang juga alumni HMI. Padahal, penduduk suku Melayu telah berabad-abad menempati Pulau Rempang sebelum penjajah datang menjajah bahkan pra-kemerdekaan.

Aspek investasi, yang belakangan menjadi riuh terdengar dan nyaris masif, hadir ke berbagai daerah penghasil tambang batu bara, nikel, emas, pasir, pangan diawali dengan penyederhanaan regulasi melalui omnibus law (Undang-Undang Cipta Kerja).

Pengesahan omnibus law membuat negara bertransformasi menjadi agen imperialis karena menindas rakyatnya sendiri atas nema investasi. Sebetulnya dalam konteks globalisasi dan modernisasi, kerja sama antarnegara sesuatu yang mesti terjadi dan tidak bisa dihindari. Akan tetapi, negara perlu memilih dan memilah watak investasi itu. Investasi itu harus menghormati kedaulatan rakyat sebagai pemilik lahan.

Investasi memberikam atmosfir kesetaraan dan kesederajatan sosial ekonomi warga negara. Investasi merupakan proses instrumental bagi peningkatan martabat ekonomi, hukum, dan politik warga negara. Oleh sebab itu, negara perlu memilih mana yang layak secara rasional berinvestasi di Tanah Air sejalan dengan prisip kedaulatan negara dan hak kemerdekaan warga negara.

Investasi tidak boleh berwatak invasi yang menjajah dan menindas rakyat di negeri sendiri. Apabila negara gagal mencegah hadirnya investasi yang berdampak invasi, boleh jadi negara turut serta merusak kedaulatan rakyatnya sendiri karena negara melakukan pembiaran investasi berlanjut menjadi invasi.

Yang menjadi masalah serius yang tengah dihadapi adalah investasi yang diikuti tenaga buruh murah hingga diskriminatif upah antara buruh asing dan lokal. Buruh asing diperlakukan sebagai tenaga ahli sehingga dibayar lebih mahal daripada buruh lokal.

Investasi berwatak investasi menafikan hak warga sebagai pemilik lahan. Menko Polhukam, Mahfud MD, tentu harus bertanggung jawab dalam berbagai kesemrawutan yang diakibatkan omnibus law. Pak Mahfud tidak boleh cuci tangan dari lari dari berbagai persoalan kemanusiaan yang diakibatkan investasi.

Selain itu, ada masalah yang lebih serius di era kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi): pemindahan ibu kota negara (IKN), dari Jakarta ke Nusantara (Penajam Paser Utara-Kutai Kartanegara), Kalimantan Timur (Kaltim), tanpa referendum untuk bertanya kepada rakyat, setuju atau tidak.

Pemindahan IKN itu hak rakyat. Olehnya, perlu bertanya kepada rakyat. Kapan Presiden Joko Widodo bertanya kepada rakyat, meminta pendapat rakyat tentang setuju atau tidak, perlu atau tidak pindah ibu kota negara? Begitu pula urgensi dan relevansi ibu kota baru, sangat perlu dikaji secara rasional sehingga kelak hari tidak menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan publik.

Begitu pula apakah sudah ada uji analisis dampak lingkungan (amdal)? Sudah adakah pernyataan rakyat pemilik hak ulayat membolehkan Penajam Paser Utara-Kutai Kartanegara menjadi lokasi IKN? Sehingga, tidak terkesan pemindahan IKN semata-mata merupakan ambisi yang sarat dengan manipulasi tanpa rasionalitas dan konstitusional.

Tindakan pemindahan IKN itu terkesan ambisi ego seorang Presiden Joko Widodo semata yang sangat dipaksakan. Apabila hal demikian ini tidak melalui kajian yang mendalam, akan sangat buruk, bahaya di waktu-waktu akan datang.

Pemindahan IKN dari Jakarta ke Kaltim juga menghilangkan nilai-nilai sejarah peradaban yang telah dicapai generasi pejuang pendiri bangsa sebelumnya. Nama kota Jakarta, Jayakarta, Batavia yang amat bersejarah, menyimpan peristiwa besar, tentu akan hilang dengan sendirinya, tidak akan lagi disebut generasi pasca-IKN. Sebutan Jakarta sebagai tempat bersejarah bagi bangsa Indonesia, misalnya tempat pembacaan teks sumpah pemuda, perumusan teks proklamasi, tempat perdebatan Piagam Jakarta atau Pancasila. Semua itu seiring proses waktu akan pudar dengan sendirinya. Berarti menghilangkan nama besar tokoh-tokoh yang memengaruhi peristiwa sejarah tersebut dengan sendirinya. Tentu bisa kita duga masih banyak hal lain yang masih menjadi teka-teki atau misteri di balik keinginan Jokowi memindahkan IKN.

Belum lagi pembangunan IKN itu butuh investasi besar. Untuk bisa mengundang investor, bisa membangun IKN, Joko Widodo menyiapkan kompensasi investasi dengan menyiapkan lahan hak guna usaha (HGU) selama 195 tahun. Bisa dibayangkan investor bisa menguasai tanah dalam usia yang panjang di atas tanah dengan kekayaan potensi sumber daya alam (SDA) berlimpah. Kompensasi tanah yang luas-waktu yang panjang, di tilik secara material, merugikan rakyat dan negara.

Persoalan Gibran Rakabuming yang menjadi calon wakil presiden (cawapres) Prabowo pada Pilpres 2024 tidak kalah menarik dan menyita perhatian publik. Gibran, yang belum genap 40 tahun dan baru 2 tahun menjadi Wali Kota Solo, diusung menjadi cawapres dari Partai Golkar, sedangkan Gibran bukan kader Partai Golkar.

Hadirnya Gibran di Partai Golkar bagai putra mahkota, yang dengan singkat meruntuhkan ribuan reputasi kader Golkar terbaik yang bertahun-tahun bergelut dan bergumul mengaderi diri. Bahkan, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan perubahan Undang-Undang (UU) Pemilu terkait usai calon presiden (capres)-cawapres yang belum mencapai 40 tahun dengan menambahkan norma pernah menjadi kepala daerah.

Andaikan revisi UU oleh MK ini kelahirannya dilatari kebutuhan kaum muda dan dimaksudkan mempersiapkan generasi muda/aktivis pemuda, seperti ketua KNPI, ketua umum HMI, PMII, PMKRI, GMKI, Pemuda Muhammadiyah, IMM, ketua dewan mahasiswa untuk menjadi pemimpin negara di masa depan, saya kira, suatu gebrakan yang harus mendapat apresiai di ruang konstitusi. Maka, harus disetujui dengan persetujuan yang tulus oleh kita semua. Namun, jelas latar belakang putusan MK itu lebih pada memenuhi ambisi Jokowi untuk memperpanjang kepemimpinannya melalui putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka.

Apalagi, sebelumnya berhembus wacana Presiden Joko Widodo untuk maju kembali mencalonkan diri menjadi presiden yang ketiga kalinya. Upaya ini berulang kali didengungkan Bahlil atas kehendak para investor. Selain itu, terhembus juga wacana memperpanjang periode kepimimpinan Presiden Jokowi. Namun, keduanya mendapat penolakan publik. Kalau saja hal ini benar, maka sesungguhnya Presiden Joko Widodo sedang berupaya membangun politik dinasti atau dinasti Jokowi.

Hemat saya, politik dinasti jauh lebih berbahaya daripada nepotisme. Sejarah reformasi mencatat, salah satu poin penting dari gerakan reformasi 1998 adalah menolak dan mengutuk tindakan kekuasaan yang bercorak nepotisme pada akhir rezim Soeharto.

Nepotisme dianggap sebagai salah satu bentuk kejahatan politik kekuasaan yang bertentangan dengan moral atau etika bernegara oleh Pak Harto. Maukah kita semua suatu saat nanti diadili oleh pengadilan sejarah bahwa kita melegalkan politik dinasti di negeri Pancasila?

***

Dari sekian daftar persoalan yang dihadapi bangsa dan negara, apa yang telah dilakukan HMI sebagai organisasi kemahasiswaan Islam, ekstrakampus terbesar dan tertua di Tanah Air? Tampaknya, PB HMI periode Rayhan alpa, tidak hadir, gagal membawa mission di tengah hiruk pikuk konstelasi politik nasional. HMI kehilangan jejak peradaban, tertimbun oleh beban kekuasaan Joko Widodo ketimbang menegakkan independensi untuk membangun daya kritis anak umat dan anak bangsa yang tengah berkiprah di HMI.

HMI menghadapi episode kelam dan terburuk dalam sejarah. Kenapa HMI mandul, HMI memilih jalan aman dan nyaman ketimbang menyuarakan suara kritis pada kekuasaan yang bergelimang dengan berbagai ketimpangan dan pengkhianatan? Apakah HMI punya utang budi pada kabinet Presiden Joko Widodo sehingga enggan menampilkan pamflet kritik tentang kebatilan kekuasaan Joko Widodo? Padahal, kritik atas penyimpangan perilaku bernegara merupakan bentuk kepekaan dan ciri kaum intelektual progresif.

Melayangkan suara kiris tentang buruknya sistem pengelolaan negara adalah hak HMI. Sebagai organisasi mahasiswa, organisasi kaum intelektual muda muslim, senantiasa peduli dan kritis pada kerusakan kekuasaan adalah karakter HMI. Pandangan dan sikap kritis, sebagai ciri kaum intelektual, tentu menambah bobot poin bagi HMI. Bahkan, lebih dari itu, HMI mencetaķ nama besar yang berpengaruh, dihormati, disegani oleh organisasi kemahasiswaan se-Tanah Air. Dan sudah pasti, tidak akan ada risiko pembubaran organisasi mengingat rezim sudah berganti, era otoritarianisme sudah berakhir.

Mengkritik kekuasaan, bagi kader HMI, adalah jalan mencetak kekayaan pengalaman juga investasi untuk meraih kekuasaan di masa depan. Jadi anak manis tanpa kritis kelak menjadi beban yang terhina bagi negara pada masa depan. Ketika HMI mendiamkan perilaku rezim anomali yang melakukan berbagai pelanggaran etika bernegara, membawa titik balik yang merendahkan HMI sendiri. Negara tentu akan terus terpuruk ke jurang kehancuran ketika HMI diam seakan tak peduli. HMI pun semakin pudar, tidak diperhitungkan kawan dan lawan, bahkan tertimbun di balik berbagai kebijakan ambigunya terhadap kekuasaan Presiden Joko Widodo.

***

Saran saya kepada semua peserta kongres: harus bisa memulihkan legacy dan dignity nama besar HMI, yaitu menegakkan kembali fondasi independensi HMI. Di otak setiap peserta kongres tersimpan daya intelegensia-moralitas, yang merupakan modal, untuk menegakkan martabat dan kehormatan HMI. Untuk itu, tegakkan independensi etis dan independensi organisasi yang dirohi oleh nilai-nilai dasar perjuangan. Maka, HMI akan tegak bermartabat dan terhormat.

Untuk itu, peserta kongres harus bisa tampil dengan kecerdasan dan integritas: mengkritisi secara objektif, membedah secara jernih laporan pertanggungjawaban PB HMI periode kepemimpinan Rayhan. Sebagai alumnus yang intens melakukan kaderisasi di seluruh sudut negeri dan mengawasi HMI secara dekat, saya tidak melihat karya kebijakan Ketum Rayhan untuk membesarkan dan membanggakan bagi kader HMI. Tidak ada konsolidasi terstruktur dan terorganisasi untuk memperkuat mission dan kekohesian organisasi di semua level.

Struktur kepemimpinan Rayhan adalah representasi dan rekonsiliasi antartim sukses dari para kandidat yang bertarung dalam kongres. Kepengurusan Rayhan bukan representasi dari para kader terbaik pilihan yang direkomendasikan cabang se-Indonesia. Olehnya, pengurus periode ini bekerja bukan semata-mata untuk menyolidkan kewibawaan gerakan HMI dan memperkuat basis perkaderan, melainkan menghidupkan faksi-faksi yang diwarisi kongres. Inilah wajah bopeng dari kepengurusan adindaku Rayhan.

Untuk itu, sebagai bentuk pembelajaran bagi pengurus HMI di semua level juga kontinutas kaderisasi HMI yang akan datang, dapat memetik pelajaran dari kegagalan periode ini dengan merawat organisasi tetap progresif dan independen. Sebab, peserta kongres harus dengan tegas menolak laporan pertanggungjawaban Ketua Umum Rayhan dan memecat semua kepengurusan Rayhan Aryatama mengingat periode kepengurusannya sangat kontraproduktif dengan hakikat HMI sebagai organisasi kader, mahasiswa, dan independen. HMI lemah, seakan menjadi bagian dari kekuasaan rezim yang berkuasa sekarang.

Dan putusan dalam poin rekomendasi eksternal:
1. Meminta Presiden Joko Widodo untuk mengakhiri kekuasaannya sebagai Presiden RI pada tahun 2024 dengan husnulkhatimah;
2. Presiden Joko Widodo berhenti melakukan cawe-cawe sebab tindakan berkonspirasi dengan para elite parpol untuk menyiapkan calon presiden dan calon wakil presiden adalah potret buruk berdemokrasi. Tindakan cawe-cawe itu melukai warga negara yang memiliki pilihan yang berbeda dan perbedaan pilihan itu merupakan hak asasi setiap warga negara yang dibolehkan oleh demokrasi; dan
3. Batalkan semua kebijakan negara yang kiranya telah dan seterusnya merugikan kedaulatan dan kehormatan negara, seperti:
a. Putusan MK Nomor 90 tentang cawapres sudah pernah menjabat kepala daerah. Putusan ini berbau diskriminatif dan hanya mementingkan Gibran yang kebetulan anak Presiden. Namun, di sisi lain, membunuh potensi anak muda terbaik yang bukan anak Presiden. Gibran dianggap darah biru kekuasaan. Hanya dia yang dianggap pantas mewarisi kepemimpinan politik Indonesia, sementara kita tahu isi dan pandangan Gibran tidak melewati pergumulan intelektual dan kepemudaan,
B. Omnibus law. UU yang lahir di gelap malam ini wujud dari persekongkolan segelitir elite politik. UU ini membuka ruang secara legal untuk merampok harta kekayaan sumber daya alam yang masih tersimpan dalam kandungan bumi Indonesia. Perampokan legal dilakukan saudagar pribumi bersekutu dengan kekuatan modal asing, dan
C. Pemindahan IKN di Penajam Paser Utara-Kutai Kartanegara, Kaltim, di atas lahan 200.000 hektare lebih milik para pengusaha. Proyek ini ke depan hanya menguntungkan pengusaha/pemodal yang berbagi keuntungan. Konsesi lahan IKN hanya untuk pengusaha raksasa, bukan untuk rakyat. Kongres, melalui rekomendasi, perlu meminta supaya proyek itu dibatalkan. Sebab, semua proyek itu dipandang tidak memberikan manfaat ekonomis dan martabat kemanusiaan bagi warga negara Indonesia. Apabila diteruskan, justru bisa membelah bangsa dan negara di kemudian hari.

Mengutip ungkapaan Jendral Soedirman, “HMI bermakna ‘Harapan Masyarakat Indonesia'”, apabila kader HMI peserta kongres terpanggil menyelamatkan bangsa dan negara dari kezaliman kekuasaan. Sejumlah rekomendasi eksternal tersebut merupakan jalan bagi HMI untuk membawa negeri tercinta bebas dari kemungkinan buruk yang akan terjadi.

Artikel Meneguhkan komitmen, loyalitas, dan militansi ber-HMI untuk Islam dan Indonesia pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Karenanya, Bendahara Umum Majelis Daerah Korps Alumni HMI Jakarta Selatan (MD KAHMI Jaksel), Harjono, mengajak para peserta kongres tak memilih calon ketua umum yang lupa dengan asalnya atau kacang lupa kulit. Pangkalnya, tidak sedikit yang membuat gaduh demi ambisi.

“Hari ini, banyak kader yang mengaku ber-HMI dan menduduki jabatan strategis di PB (Pengurus Besar) HMI, tapi mengabaikan konstitusi dan membuat ketidakharmonisan di cabang demi ambisi pencalonan di PB HMI,” ucapnya, Sabtu (25/11).

Jono, sapaannya, menambahkan, pemimpin yang akan dipilih harus peduli dengan keberlangsungan organisasi. Pun tidak merusak dan menimbulkan konflik internal cabang dengan senior-senior pendahulu.

“KAHMI Jaksel berharap cabang-cabang memilih ketua umum PB HMI yang mempunyai karakter baik, tidak bersikap kasar dan arogan kepada junior komisariatnya, dan mempunyai ikatan kuat dengan para senior di cabangnya,” tuturnya.

Di sisi lain, ia menegaskan, KAHMI Jaksel secara organisasi bersikap netral. Dengan demikian, tidak memberikan dukungan secara khusus kepada kandidat tertentu.

Sekretaris Umum KAHMI Jaksel, Ahmad Husni, melanjutkan, Kongres HMI merupakan forum tertinggi dan vital bagi organisasi. Sehingga, terpilihnya kandidat yang berkompeten akan membawa kemajuan bagi organisasi.

“Mari kita menjaga kebersamaan dan memilih pemimpin yang mampu membawa organisasi kita menuju masa depan yang lebih baik.” serunya.

Artikel KAHMI Jaksel harap Kongres HMI tak lahirkan pemimpin yang “lupa kulit” pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Peluncuran film tersebut akan menjadi kado di hari ulang tahun HMI ke-77. Sosok Lafran Pane diperankan Dimas Anggara.

Produser Eksekutif Lafran, Arief Rosyid Hasan, sempat berdiskusi dengan Dimas tentang figur Lafran. Dimas, ungkapnya, merasakan perjuangan Lafran menggaungkan semangat keislaman dan keindonesiaan membutuhkan kerja-kerja kolektif.

“Dimas berkata, ‘Saya baru sadar bahwa berjuang tidak cukup kita sendiri, tapi harus melibatkan banyak orang’. HMI hadir di sana,” ujar Arief Rosyid dalam konferensi pers peluncuran cuplikan (trailer) Lafran di KAHMI Center, Jakarta, pada Senin (20/11).

Selain Dimas Anggara, film Lafran juga dibintangi sederet aktor dan aktris kenamaan Tanah Air. Mathias Muchus, Ariyo Wahab, Lala Karmaela, dan Ratna Riantiarno, misalnya.

Koordinator Presidium Majelis Nasional (MN) KAHMI sekaligus Produser Eksekutif Lafran, Ahmad Doli Kurnia, menambahkan, film tersebut menegaskan kembali pesan “saya lillahi taala untuk Indonesia” yang sejalan dengan dua pilar yang berperan penting dalam kemajuan bangsa: semangat nasionalisme dan religiositas.

“Indonesia ditopang oleh nasionalisme dan religiositas. Pilarnya ada dua itu untuk memajukan Indonesia karena mayoritas muslim, jadi nilai keislamannya,” tuturnya.

Artikel Segera rilis, film biopik pendiri HMI Lafran Pane pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Upaya tersebut pun diapresiasi Presidium Majelis Nasional Korps Alumni HMI (MN KAHMI), Ahmad Yohan. Sebab, turut memperlancar pelaksanaan kongres.

“MN KAHMI sangat mengapresiasi Pak Menteri Bahlil Lahadalia yang telah memfasilitasi fund raising untuk Kongres HMI. Sehingga, kebutuhan anggaran kongres bisa tercukupi,” katanya usai fund raising di rumah dinas Menteri Investasi, Jakarta, pada Kamis (16/11).

Yohan berharap Kongres HMI ke depannya dapat berjalan sesuai agenda yang disusun seiring terpenuhinya kebutuhan anggaran. Pun diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis untuk organisasi, umat, dan bangsa.

“Kita berharap peserta kongres tidak hanya fokus pada agenda pemilihan ketua umum. Yang sangat penting adalah rekomendasi strategis untuk organisasi, umat, dan bangsa, utamanya dalam konteks menjalarkan komitmen keislaman dan keindonesiaan,” tuturnya.

Anggota Komisi XI DPR ini juga mengimbau peserta kongres menjaga nama baik organisasi dengan mengedepankan lima kualitas insa cita.

“Kongres sepatutnya menjadi perayaan ide dan gagasan mahasiswa Islam. Karena itu, peserta harus tertib dan menjaga nama baik HMI,” seru politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

“Kedepankan lima kualitas insan cita. Jangan sampai ada hal-hal yang dapat mencoreng nama baik keluarga besar HMI,” sambung Yohan.

Artikel Fund raising Kongres HMI, Presidium KAHMI apresiasi Menteri Bahlil pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Dalam sambutannya, Cak Qomar, sapaannya, mengatakan, turnamen futsal ini digelar dalam rangka menyemarakkan HUT ke-57 KAHMI. Karenanya, diharapkan pertandingan bergulir dengan penuh keriangan.

“Oleh karenanya, yang penting pertandingan berjalan sportif, bukan hasilnya. Yang penting bisa menyemarakkan HUT KAHMI,” ujarnya.

Cak Qomar melanjutkan, kegiatan digelar dengan sederhana. Panitia pun berharap tidak ada protes dari para peserta.

“Tapi, karena ada protes terkait usia dan peserta, enggak apa-apa. Harus ada jalan keluarnya,” katanya.

Oleh karena itu, tim yang berisikan kader HMI ataupun masih berstatus mahasiswa dibuatkan kompetisi sendiri. Adapun tim yang beranggota KAHMI melakukan kocok ulang.

“Karena ada protes, kita akan bagi timnya. Tim KAHMI [dan] ada tim mahasiswa,” jelasnya. Pertandingan berlangsung di Sport Center DPR.

Sementara itu, Ketua Panitia HUT ke-57 KAHMI, Ana Sofa Yuking, mengucapkan selamat bertanding kepada para peserta.

“Semangat olahraga, jaga sportivitas karena ini petndingan seru-seruan menyemarakkan HUT KAHMI ke-57,” ucapnya.

Ia pun berharap para peserta turnamen futsal dapat turut berpartisipasi dalam rangkaian acara HUT KAHMI lainnya. Jalan sehat, misalnya.

“Dan nanti moga kawan-kawan ikut jalan sehat pada 17 September, hari Minggu, untuk membuktikan memang keluarga besar KAHMI sangat besar,” tandasnya.

Mulanya, pertandingan diikuti 11 tim. Kemudian, MD KAHMI Jakarta Barat (Jakbar) mengundurkan diri.

Mengingat pemain tim KAHMI Sulawesi Selatan (Sulsel) dan KAHMI Ambon berisikan mahasiswa/kader HMI, maka langsung bertanding. Adapun 8 tim lainnya berebut memperebutkan KAHMI Cup.

Artikel Sekjen buka turnamen futsal KAHMI Cup pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Bukan perkara mudah mengelola, mengembangkan, dan mempertahankan pesantren dengan jumlah santri dan area kerja seluas itu. “Saya sebutkan sebagai manajemen nilai-nilai dan itu bisa diorganisir, pengorganisasian nilai-nilai,” cetus KH Abdullah Syukri Zarkyasi, pimpinan Gontor dan Ketua Bidang Lembaga Dakwah Himpunan Islam (LDMI) HMI Cabang Ciputat 1964-1965 era Nurcholish Madjid (Cak Nur) Ketua Umum Cabang ini.

Pengorganisian nilai-nilai itu untuk mendidik manusia-manusia penggerak dan pejuang. “Mendidik generasi penggerak dan pejuang dengan mendidik manusia biasa itu sungguh sangat berbeda. Di samping butuh kecakapan yang bisa diindrakan, juga membutuhkan nilai-nilai kejiwaan yang sulit diindrakan. Puluhan tahun saya mengalaminya, hampir seluruh usia saya,” papar kiai kelahiran 19 September 1942 ini.

Pada berbagai kesempatan sebelum September 2006, antara lain, di Hotel Marcopolo Jakarta dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, usai menyandang gelar doktor honoris causa dari kampus ini pada Agustus 2005, KH Abdullah Syukri Zarkasyi memaparkan kaderisasi di Gontor serta pandangan sekilasnya tentang kaderisasi di HMI dan kilas nostalgia HMI Cabang Ciputat kepada Alfi Rahmadi dari Majalah Visi Kita. Selengkapnya:

Apa saja modal Pak Kiai memimpin Gontor dengan area kerja yang luas ini?
Kalau dalam konteks HMI, ente panggil kanda juga tidak apa-apa. Ini mengingatkan saya pada Cabang Ciputat (hahaha). Sederhana saja sebetulnya, ada nilai-nilai kejiwaan yang sulit diindrakan tampak sederhana diucapkan, tetapi harus dijalankan, seperti nilai keikhlasan dan kesungguhan sebagai nilai utama. Dari sini akan terlihat wawasan pengalaman yang banyak dan matang, wawasan pemikiran, keilmuan, nyali besar dan keberanian yang tinggi dan tegas, punya idealisme tinggi dan visioner, kemudian banyak mengambil inisiatif, mampu membuat dan memanfaatkan jaringan kerja, bisa dipercaya karena telah berbuat, serta jujur dan transparan. Modal-modal ini kemudian punya kriteria sebagai pimpinan personal dan kolektif yang diproteksi oleh nilai-nilai luhur pesantren dan dikembangkan secara modern.

Baiklah Pak Kiai, eh, Kanda. Agar modal-modal itu bisa berkelanjutan, manajemen kaderisasi apa yang paling signifikan diterapkan?
Dengan suksesi kepemimpinan pesantren yang tidak secara geneologis atau hal-hal kenisbatan, tetapi langkah-langkah pendidikan dan pembelajaran yang sistematis dan berkelanjutan sepanjang masa, seperti uswah al-hasanah, pengarahan, pendekatan, motivasi, penugasan, pembekalan, evaluasi, dan pembinaan lahir-batin. Semuanya diberikan secara berjenjang.

Ambil contoh pada penugasan. Penugasan itu sebetulnya proses penguatan dan pengembangan diri. Mereka yang melibatkan diri untuk ambil peran atau banyak mendapatkan tugas, maka dialah yang akan kuat dan terampil menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sosial. Tetapi, di Gontor untuk melibatkan diri atau menerima tugas itu, yang berlaku adalah siapa yang banyak mengambil inisiatif sebagaimana salah satu motonya, “Sebesar keinsyafanmu, sebesar itu pula keuntunganmu”.

Berjenjang, Kanda? Bisa dijelaskan lebih lanjut?
Perjenjangan itu dimulai dari kiai, lalu guru-guru dengan kualifikasi senior, semisenior, dan junior, kemudian santri senior atau santri kelas akhir hingga santri kelas I-V. Medium kaderisasinya semua yang terlingkup dalam totalitas kegiatan kampus, dari intrakurikuler, ekstra, maupun kokurikulernya dalam sistem full 24 jam yang saya sebut sebagai “totalitas pendidikan” dan “pendidikan total”.

Semua ini diatur secara self governance antarmereka sendiri yang dikawal oleh pimpinan pondok. Sistem rekrutmen yang menempati setiap pos kelembagaan di Gontor adalah dari internal pondok sendiri secara perjenjangan pula, mulai guru-gurunya secara berjenjang tadi sampai jenjang santrinya. Guru-guru ini alumni Gontor yang terlibat secara langsung dalam totalitas kehidupan pondok. Mereka mengabdikan dirinya dan bahkan mewakafkan dirinya kepada pondok. Jumlahnya sedikit. Dari tiap angkatan setiap tahun, hanya sedikit yang dipilih mengabdi di Gontor dan jumlahnya semakin sedikit lagi setelah menempuh berbagai “ujian kehidupan” di pondok yang hasilnya para guru yang mewakafkan dirinya.

Apa saja kriteria alumni yang mewakafkan dirinya ini?
Mereka harus siap melakukan suksesi kaderisasi pondok seperti mengerti, meresapi, dan menghargai tatanan nilai dan sistem yang sudah ada; siap lahir-batin dalam membantu, membela, memperjuangkan, dan memikirkan pondok; bahkan kalau perlu mengorbankan nyawanya untuk tegak dan terlaksananya tatanan nilai dan sistem yang lebih konstruktif, bukan sebaliknya: destruktif. Ini merupakan bagian integral dari strategi proteksi dan proyeksi yang sejalan dengan kaidah zaman “al-muhafadhotu ‘ala qodimis sholih wal-akhdzu bil jadidil ashlah” (,emelihara yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik, red).

Seperti apa strategi proteksi dan proyeksi yang Kanda maksud?
Strategi proteksi itu usaha lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas luhur santri: iman, ilmu, maupun amal. Kalau proyeksi, ini berbagai upaya membangun dan mengembangkan segenap potensi stakeholders pesantren secara individual maupun institusional. Secara individual, proyeksi ini mengacu pada berbagai kecendrungan dalam diri santri pada minat dan bakatnya. Kalau secara institusional, menjadi acuan pengembangan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur institusi seperti visi-misinya, programnya serta orientasi pendidikan dan pengajarannya. Seperti apa pengembangannya? Tiap-tiap pesantren punya jawaban sendiri sesuai kebutuhan, kemampuan, dan proyeksi perencanaannya.

Kepekaan atas strategi proteksi dan proyeksi tidak bisa timbul seketika atau responsif begitu saja. Pekanya harus utuh. Kepekaan terhadap perencanaan atas berbagai situasi dulu, sekarang, dan masa depan; efektivitas, transpransi, dan evalusi pelaksanaannya; kemudian sinergi. Tetapi, dari semua kepekaan ini, kepekaan terhadap nilai-nilai keikhlasan dan kesungguhan itulah yang terpenting.

Dalam konteks organisasi kaderisasi, itu berarti nilai-nilai seperti keikhlasan, kesungguhan, dan nilai-nilai luhur lainnya bisa dibikin sistemnya?
Betul! Bahkan, sistem itu mesti diorganisir. Pada pidato pengukuhan saya doktor honoris causa di UIN Jakarta belum lama ini (Agustus 2005, red), saya sebutkan sebagai “manajemen nilai-nilai” dan itu bisa diorganisir. Pengorganisasian nilai-nilai yang terdiri dari panca jiwa, moto, orientasi, dan filsafat hidup Gontor.

Mendidik generasi penggerak dan pejuang dengan mendidik manusia biasa itu sungguh sangat berbeda. Di samping butuh kecakapan yang bisa diindrakan, juga membutuhkan nilai-nilai kejiwaan yang sulit diindrakan. Puluhan tahun saya mengalaminya, hampir seluruh usia saya. Maka, saat peserta didik masuk ke dalam lingkungan kelembagaan kader, pikiran bawah sadar mereka itu harus dikuak bahwa dirinya itu seorang pemimpin yang terus-menerus dilakukan sepanjang masa dan tugas pokok pengkader adalah memastikan manajemen nilai-nilai berjalan atau tidak.

Nah, Gontor telah dirintis sejak abad ke-18 atau era Gontor Lama di Tegalsari, kemudian menemukan formulasi pengembangan pendidikannya tahun 1926 di Desa Gontor (Ponorogo, red) yang disebut era Gontor Baru di tengah pergolakan zaman pergerakan Indonesia modern, kemudian diwakafkan kepada umat Islam sejak 1958, telah menempuh sejarah panjang dalam merumuskan dan menegakan manajemen nilai-nilai berupa panca jiwa, moto, orientasi, dan filsafat Hiduh. Seorang pendidik pasti mampu menjadi pemimpin, tetapi belum tentu seorang pemimpin mampu menjadi pendidik.

Bagaimana kalau ada alumni Gontor di luar kelembagaan formal Gontor dan ada nonalumni Gontor yang ingin berkontribusi di Gontor?
Tetap diterima, tetapi kita selalu berhati-hati agar mereka tidak merusak sistem, nilai-nilai, dan falsafah yang sudah mengakar kuat ini. Salah satu moto Gontor “berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, dan berpikiran bebas” tidak bisa dibolak-balik. Berpikiran bebas malah akan jadi sebebas-bebasnya dan sesat tanpa fase berpengetahuan luas.

Berpikiran bebas itu maksudnya dia bukan saja bersikap terbuka, tetapi bertanggung jawab dalam persoalan apa pun. Kebebasan itu simbol kedewasaan dan kematangan yang didasarkan kepada Al-Qur’an dan sunah. Kemudian, bagaimana mungkin bisa berpengetahuan luas kalau dia tidak sehat? Di atas segalanya adalah adab dan akhlak yang dikandung dalam nilai berbudi tinggi. Itu salah satu contoh kecilnya saja dalam memahami, meresapi, dan melaksanakan moto ini.

Kalau kualitas HMI menurun, itu artinya apakah karena faktor pengkader dan dan sistem manajemen nilai-nilainya?
Pasti ada yang salah, tidak sungguh-sungguh melaksanakan dan menegakkan manajemen nilai-nilai ke-HMI-an. Atau memang sudah rapuh atau tidak punya lagi manajemen pengorganisasian visi, misi, dan tujuan HMI di berbagai jenjang kaderisasinya.

Jenjang kaderisasi HMI apakah mesti sebangun dengan manajemen nilai-nilainya?
Lo iya dan itu bukan terhenti pada Latihan Kader (LK), tetapi justru setelah latihan untuk dipraktikkan secara nyata dan berkesinambungan. Tanpa nilai-nilai, yang ada hanya gerombolan, bukan himpunan. Himpunan itu lambang kolektivitas yang terorganisir, terutama mengorganisir nilai-nilai yang menjadi fondasinya. Bagaimana mungkin menjadi insan pengabdi yang hebat tanpa fase menjadi insan akademik dan pencipta yang kuat? Untuk itulah, nilai-nilai yang menjiwai menuju insan akademik dan pencipta, tugas pokok para pemimpin di setiap jenjang pengkaderan formal dan informal mesti insyaf untuk memiliki keteladanan atau uswah al-hasanah dan adanya pengarahan, pendekatan, motivasi, penugasan, pembekalan, evaluasi, pembinaan lahir-batin sepanjang massa.

Maka, di kampus-kampus ataupun di pusat-pusat unggulan, pada fase pertama dan kedua itu (insan akademik dan pencipta, red) menjadi mutlak mempersiapkan kualitas kader secara utuh, menyeluruh, dan terus-menerus. Untuk apa? Agar saat terjun ke masyarakat dengan sebenar-benarnya menjadi insan pencipta dan apalagi pada fase pengabdi, ia punya dasar atau fondasi yang sangat kuat.

Namanya juga “insan cita”, mencetak insan kamil untuk kemajuan negeri atau baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur yang berpegang teguh pada Al-Qur’an dan sunah. Contoh di Gontor, ukuran keberhasilan santri dapat diukur saat dia telah berada di tengah masyarakat: seberapa besar jasa dan pengabdiannya kepada masyarakat karena salah satu falsafah dan moto Gontor adalah “khairunnas anfauhum linnas” (sebaik-baik manusia ialah yang paling bermanfaat bagi sesamanya, red). Tetapi, Gontor mewanti-wanti melalui falsafah lainnya, “berjasalah, tetapi jangan minta jasa”.

Pokok-pokok pengalaman apa saja yang memantapkan Kanda yakin terhadap langkah dan sistem Gontor sekarang ini?
Ada empat hal penting yang saya alami. Pertama, tanpa mengaitkan antara gerakan mormon (sebuah sekte Kristen di Amerika) dengan insitusi Islam, tetapi semata-mata melihat sisi gerakan ekonomi dan sosialnya yang tangguh. Saya melihat mereka sangat disiplin dan punya etos kerja yang tinggi.

Kedua, saat saya menyaksikan kemajuan pendidikan di Eropa sangat kentara komunitas belajar mereka yang disebut sebagai learning society itu. Mereka juga punya budaya disiplin yang sangat kuat.

Ketiga, pengalaman menjadi aktivis mahasiswa HMI Ciputat dan IAIN Jakarta bersama-sama Nurcholish Madjid, AM Fatwa, dan sebagainya serta cabang-cabang lain, seperti Akbar Tandjung, Mar’ie Muhammad, dan lain-lain. Pengalaman aktivis mahasiswa bersama mereka-mereka ini mengasah kepekaan saya.

Keempat, menyaksikan bahwa perguruan tinggi besar di dunia ini berawal dari sesuatu yang kecil, tetapi ini dilakukan dengan semangat keagamaan yang kuat. Universitas Al-Azhar itu dari masjid kecil, Universitas Laiden juga dari gereja kecil, termasuk Universitas Harvard dan sejumlah universitas bergengsi lainnya.

Sedikit bernostalgia zaman Kanda di HMI Cabang Ciputat, seperti apa?
Kami pengurus Cabang Ciputat periode 1964-1965 dan saat itu baru saja menjadi cabang (1961, red) setelah sebelumnya komisariat Cabang Jakarta Raya. Salah satu pendirinya, AM Fatwa, juga aktif di PII (Pelajar Islam Indonesia). Ketua umum pertamanya kalau tidak salah Abu Bakar. Keduanya ini senior beberapa tahun.

AM Fatwa dari dulu vokal terhadap situasi sosial politik sebelum maupun sesudah meletus peristiwa Gestok (Gerakan 1 Oktober 1965/PKI, red). Dia pengkritik keras PKI dan underbow-nya, seperti CGMI (Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia). Saya lupa tahun berapa, aparat pernah memburu AM Fatwa karena mengkritik Menteri Pendidikan yang lebih memanjakan CGMI. Ini tidak adil. Apalagi, waktu itu di tahun-tahun awal Cabang Ciputat berdiri, PKI melalui CGMI lantang ingin membubarkan HMI.

Kalau Cak Nur dari dulu sejak di Gontor sudah “kutu buku” dan pintar. Begitu di HMI, tambah lagi. Periode sebelumnya (1962-1963, red), Cak Nur sudah jadi pengurus cabang, ketua umumnya Salim Umar. Cak Nur kalau tidak salah sekretaris umumnya. Setahun sebelum kami menjadi pengurus Cabang Ciputat, kondisi HMI secara keseluruhan sangat memprihatinkan. Ini terjadi zaman Mas Tom (Sulastomo, red), Ketua Umum PB HMI (1963-1966, red). Karena tarik-menarik antarkekuatan politik pemerintahan Bung Karno setelah Masyumi dan PSI (Partai Sosialis Indonesia) dibubarkan (1960, red), Cabang Ciputat dan Yogyakarta kena getahnya setelah sebelumnya berkali-kali demonstrasi merespons buruknya situasi nasional saat itu. Mas Tom terpaksa membekukan dua cabang ini dalam tekanan politik luar biasa.

Aktivis HMI Cabang Ciputat, seperti AM Fatwa, Salim Umar, dan kawan-kawan sampai ditangkap aparat. Mereka dituduh kontra revolusioner. Jadi, boleh dibilang pada periode kami (1964-1965) bersama Cak Nur, situasi kelam itu baru dipulihkan. Kegiatan cabang yang bertumpu pada pengkaderan yang sempat vakum dihidupkan lagi.

Bagaimana dengan kaderisasi Cabang Ciputat periode 1964-1965 ini?
Cak Nur jadi Ketua Umum Cabang Ciputat dan saat itulah untuk pertama kalinya LK menggunakan modul rumusan Cak Nur. Waktu itu disebut Nilai-Nilai Islamisme sebelum dirumuskan menjadi Nilai-Nilai Dasar Perjuangan (NDP) saat Cak Nur menjadi Ketua Umum PB HMI pada akhir periode keduanya dan digunakan PB HMI pengganti Cak Nur zaman Akbar Tandjung ketua umumnya. Tetapi, sebelumnya, karena landasan perjuangan HMI ini baru lahir di Cabang Ciputat dan Cak Nur sering memaparkannya pada berbagai forum diskusi di luar IAIN, maka banyak sekali komisariat dari lintas kampus di Jawa Barat dan Jakarta Raya sebagai wilayah terdekatnya mengikuti LK di HMI Cabang Ciputat. Kalau ada perkumpulan sebuah kegiatan, apalagi sampai malam, di mana-mana pasti selalu dicurigai kontra revolusioner. Beruntung pada 1965, saat Gestok meletus, saya sudah kelar kuliah di IAIN Jakarta, jadi tidak terlalu terganggu dengan proses perkuliahan.

Nah, kalau tradisi diskusi di Ciputat?
Intelektualisme Cabang Ciputat dan IAIN Jakarta dirintis dari peran Cak Nur. Anggota dan pengurus cabang bisa semalam-suntuk berdiskusi, dari pagi ke pagi lagi hampir setiap hari, tetapi lebih banyak sembunyi-sembunyi karena zaman itu konstalasi politik nasional sangat buruk. Selain itu, IAIN pada zaman saya tengah mencari landasan akademiknya karena baru saja masuk pada era formulasi kelembagaannya dari peleburan ADIA (Akademi Dinas Ilmu Agama) Jakarta dengan PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri) Yogyakarta (dileburkan sejak 1960, red) menjadi IAIN, yang berpusat di Yogyakarta.

Apa yang disebut interdisipliner studi Islam yang kelak jadi ciri khas seluruh UIN dan IAIN sekarang, pada era 1960-an belum diterapkan di kelas-kelas perkuliahan, tetapi embrionya sudah dimulai melalui forum diskusi HMI Cabang Ciputat. Beberapa tahun setelahnya (1963, red), baru ada pemisahan secara otonom: IAIN Jakarta dan IAIN Jogja. Dua IAIN inilah ditugaskan oleh negara sebagai pembina untuk membidani lahirnya IAIN-IAIN lainnya di berbagai daerah diawali dari fakultas-fakultas.

Seingat saya, Cak Nur sebelum dan sesudah jadi Ketua Umum Cabang Ciputat masih bolak-balik Jakarta-Jogja karena dia aktif pada kelompok diskusi terbatas lintas kampus Jogja, seperti dengan Ahmad Wahib (UGM), Johan Effendi (IAIN Yogyakarta), Dawam Raharjo (UGM), terkadang ada Gus Dur dan lain-lain. Pulang dari Jogja, selalu ada oleh-oleh yang dia bawa. Oleh-oleh di sini adalah buku. Sebaliknya dari Jakarta, kawan-kawan di Jogja selalu menunggu buku-buku yang dibawa Cak Nur karena Jakarta dianggap lebih lengkap. Yang paling senior dari forum diskusi terbatas ini Pak Mukti Ali, alumni Pesantren Termas Pacitan dan Lasem yang kelak jadi Mentri Agama dari HMI. Beliau ini kalau istilah sekarang menjadi semacam sponsornya.

Kalau forum diskusi terbatas, Cak Nur dkk disponsori Prof. Mukti Ali dan memang kelak beliaulah katalisator berkembangnya akar intelektual Islam di Indonesia dengan mengirim alumni-alumni IAIN dan tokoh muda Islam ke negeri barat saat menjabat Menteri Agama 1971-1978.

Di HMI Ciputat (IAIN Jakarta) periode Kanda, siapa sponsornya?
Hampir tidak ada (hahaha). Kalau disebut-sebut dilakukan Pak Harun Nasution juga tidak tepat karena era 1960-an, beliau masih merampungkan studi master dan doktornya di MacGill, Kanada. Jadi, kalau Cak Nur pernah menyebut tidak pernah diajar Prof. Harun memang betul.

Sepulang dari McGill, Prof. Harun baru jadi rektor IAIN Jakarta (1969, red), saat kami sudah tamat IAIN atau masih ada beberapa kawan yang tengah merampungkan sarjana penuhnya (Drs) setelah sarjana muda (BA). Saya pun sudah melanjutkan studi sarjana dan master ke Al-Azhar, Kairo, sekitar setahun setelah selesai (demisoner, red) di Cabang Ciputat (dari 1966 sampai 1976, red). Cak Nur dari dulu sebetulnya ingin sekali melanjutkan studi ke Timur Tengah, tetapi takdir membawanya belajar Islam ke Amerika (hahaha). Malahan kalau tidak salah akhir era 1960-an, dia mendapat beasiswa keliling negara-negara Timur Tengah.

Kalau sponsor berupa logistik teknis kegiatan?
Logistik seperti makan-minum, peralatan kesekretariatan, dan lain-lain sebagai penunjang proses intelektualisme dan kaderisasi, kami iuran. Terkadang kalau kurang, ditambah dari saya karena dianggap anak kiai Gontor (hahaha). Hampir semua kegiatan mahasiswa digalang secara swadaya dengan cara iuran.

Zaman itu mana ada istilah sponsor seperti sekarang. Mereka yang menyokong atau iuran, kembali lagi seperti salah satu moto Gontor, sebesar keinsyafanmu, sebesar itu pula keberuntunganmu. Aktivis mahasiswa pertengahan 1960-an (eksponen 1966, red) insyaf atau sadar akan pentingnya kegiatan perjuangan dan insyaf atas manfaatnya sehingga gotong royong. Ini prinsip dasar kemandirian. Dengan kemandirian itu organisasi apa pun tidak gampang dibajak.

Seperti organisasi civil society sekarang jugakah?
Betul, harus mandiri. Organisasi-organisasi menengah-besar mesti ada usaha pendapatan untuk menghidupkan organisasinya, seperti Al-Azhar, Kairo, yang pendapatannya setara dan bahkan melebihi pendapatan negara (APBN, red) Republik Mesir atau seperti Hizbullah di Lebanon melalui manajemen wakafnya atau gotong royong dengan iuran karena sama-sama meyakini dan menyadari manfaat organisasinya. Kampus-kampus harusnya pun begitu, jangan dikit-dikit tergantung dari negara.

Naskah ini dikutip dari Rubrik Liputan Utama/Wawancara Majalah Visi Kita edisi 25 tahun 2006, ditulis Alfi Rahmadi dan diterbitkan Majelis Nasional KAHMI.

Artikel KH Abdullah Syukri Zarkasyi, 4 pengalaman agar kader berkarakter pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.