Namun, politikus senior Partai Golkar ini juga mengingatkan adanya ancaman terhadap Pancasila dari internal. Dicontohkannya dengan radikalisme, narkoba, terorisme, dan liberalisme.

“Inilah ancamaan internal terhadap Pancasila. Mari kita perhatikan nilai Pancasila yang telah menjadi kesepakatan para pendiri bangsa,” katanya saat membuka Sosialisasi Empat Pilar MPR bertema “Desain Pemerintahan dalam Pembangunan Desa Berdasarkan UUD 1945” yang digelar KAHMI di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu (31/7).

Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo, juga mengajak masyarakat agar menjaga kemajemukan dan keragaman Indonesia yang berjalan rukun dan aman selama ini. Menurutnya, Indonesia yang kaya dan majemuk merupakan sumber kekayaann tersendiri.

Ia turut berpesan tentang peran pemerintahan desa yang selama ini sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Katanya, pemerintah telah mengucurkan dana desa secara rutin dan berhasil menggerakkan ekonomi perdesaan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Ma’mun Murod; Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Suparji Ahmad; dan Sekjen MN KAHMI, Syamsul Qomar. Acara juga dihadiri ratusan peserta dari KAHMI, HMI, serta mahasiswa dan ormas kepemudaan.

Artikel Ketua MPR beber hal-hal yang mengancam Pancasila pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

“Seharusnya MK sudah memberlakukan PT 0%. Masa barang yang tidak sah masih dipertahankan? Seharusnya PT 0% langsung diberlakukan sekarang, di 2024 ini,” ucap Koordinator Nasional KPD, Miftahul Arifin, dalam keterangannya pada Selasa (16/7).

Menurutnya, penghapusan PT 4% sangat rasional karena sesuai semangat demokrasi sehingga mestinya langsung diberlakukan. Apalagi, ambang batas tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin konstitusi.

“Ambang batas parlemen dalam pemilu ini sebenarnya banyak menimbulkan permasalahan karena konsep ambang batas dapat mengurangi dari arti kedaulatan rakyat yang sesungguhnya sesuai amanat UUD 1945,” katanya.

Miftah melanjutkan, ambang batas parlemen dalam Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu menimbulkan kerugian konstitusional. Pasal tersebut pun bertentangan dengan UUD 1945 dan tak memiliki kekuatan hukum mengikat sejak Pemilu 2024.

“Itu menimbulkan kerugian konstitusional. Pasal tersebut membuat hak konstitusionalnya sebagai pemilih menjadi hangus atau tidak dihitung,” jelasnya.

Ada sekitar 17.304.303 suara terbuang pada Pemilu 2024 imbas diterapkannya PT 4%. Jumlah suara yang terbuang berasal dari 10 partai politik (parpol) yang gagal ke Senayan.

“Padahal, dalam prinsip demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Namun, kebijakan ambang batas parlemen telah mereduksi hak rakyat sebagai pemilih,” ujar Miftah.

Hak rakyat untuk dipilih, sambungnya, juga direduksi ketika mendapatkan suara lebih banyak namun tidak menjadi anggota DPR. Sebab, partainya tidak mencapai ambang batas parlemen.

Artikel 17 juta suara hangus, MK diminta terapkan ambang batas parlemen 0% pada 2024 pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Ketua DPW Partai Bulan Bintang (PBB) Sultra ini bahkan telah membentuk relawan untuk menyosialisasikan dirinya. Utamanya tentang program kerja yang akan diusungnya.

“Tim relawan Selaras telah terbentuk kuat di 17 kabupaten dan kota se-Sultra. Dibentuk khusus untuk bekerja menyosialisasikan program saya jika menjadi gubernur Sultra,” katanya, Senin (25/3).

Selain membentuk relawan, Ruksamin juga telah membangun komunikasi dengan berbagai partai politik (parpol) untuk menghadapi Pilkada 2024. Namun, ia enggan membeberkannya.

“Belum bisa kami bocorkan parpol mana saja yang telah kami bangun komunikasi untuk koalisi. Hal itu karena bagian dari strategi. Nanti, saat yang tepat, baru bisa disampaikan,” ujarnya.

Ruksamin memiliki modal untuk maju pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sultra 2024. Salah satunya berhasil mengantarkan PBB meraih 4 kursi DPRD Sultra. Butuh 9 kursi untuk mengusung pasangan calon (paslon) gubernur-wakil gubernur (wagub) Sultra.

“Alhamdulillah, PBB meraih 4 kursi. Terima kasih kepada masyarakat Sultra yang telah memilih caleg (calon legislatif) PBB. Selanjutnya, kami fokus menatap Pilgub Sultra,” tutur Bupati Konawe Utara ini.

Artikel Korpres KAHMI Sultra siap maju Pilkada 2024 pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Beberapa bulan terakhir ini sedang dilangsungkan primary election atau babak penyisihan calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) Amerika Serikat (United State of America/USA), November mendatang. Sebagaimana kita ketahui, bahwa di Amerika hanya ada dua partai politik besar, Demokrat dan Republik.

Babak penyelisihan capres ini berlangsung untuk dan oleh kedua partai. Calon dari Demokrat adalah petahana, Presiden Biden. Yang sedang mencari kandidat secara serius adalah Partai Republik. Hingga kemarin, tinggal dua kandidat yang bertahan: mantan Presiden Donald Trump dan Nikki Haley, mantan Dubes Presiden Trump untuk PBB.

Dengan selesainya “Super Tuesday” (pemilihan serentak di semua negara bagian hari Selasa), Republik telah menentukan capresnya. Donald Trump, mantan rival Joe Biden pada pilpres lalu. Dengan demikian, Biden dan dia rival beratnya ini akan kembali bertarung memperebutkan kursi kepresiden negara super power USA.

Dengan kembali bertemunya Biden dan Trump pada pilpres mendatang, Amerika dipastikan lagi-lagi akan memilih dua kandidat tua dan uzur. Biden berumur 81 tahun, sedangkan Trump saat ini berumur 78 tahun. Sehingga, dapat dipastikan sekiranya bukan karena isu panas di Amerika, khususnya pertarungan kebijakan antara lebijakan-kebijakan yang bersifat konservatif versus liberal dalam bidang imigrasi, aborsi, dan lain-lain, tetapi anak-anak muda tidak lagi tertarik untuk ikut memilih capres/cawapres itu.

Beberapa isu domestik dan global akan mendominasi perdebatan capres kali ini. Isu domestik, antara lain, banjirnya imigran yang datang ke Amerika secara ilegal. Di beberapa negara bagian atau kota, saat ini bahkan menjadi keadaan darurat. Begitu banyak pendatang ilegal yang baru, khususnya dari negara-negara Latin. Sementara itu, kemampuan finansial dan infrastruktural juga terkendala. Belum lagi masalah-masalah sosial yang timbul karena pendatang baru itu. Kejahatan, misalnya, terjadi dilakukan pendatang baru di tempat-tempat penampungan.

Selain itu, berbagai isu sosial yang memang membedakan antara Republik yang bercirikan konservatisme dan Demokrat yang bercirikan liberalisme. Isu kesehatan reproduksi kaum hawa menjadi isu utama. Republik cenderung mengkriminalkan aborsi tanpa batas. Sementara itu, Demokrat cenderung melegalkan tanpa batas. Ini menjadi perdebatan politik yang bahkan berdampak pada pengangkatan para hakim agung (supreme judge).

Secara umum, permasalahan ekonomi menjadi isu utama. Selama pemerintahan Biden, masyarakat Amerika merasakan tekanan ekonomi yang cukup tinggi. Terjadi inflasi tinggi. Harga-harga meninggi dengan kemampuan belanja yang tidak mengalami penguatan. Kelompok masyarakat ekonomi menengah juga semakin mengecil. Kemiskinan dan homeless meningkat di berbagai kota.

Semua itu dan banyak lagi faktor lainnya, termasuk kejahatan yang kian merajalela seperti penembakan, menjadikan Biden berada di ujung tanduk. Dapat dipastikan jika Biden gagal mengambil hati kaum minoritas, termasuk komunitas muslim, dia akan gagal menduduki kursi kepresiden Amerika pada periode keduanya. Dengan demikian, Trump akan kembali menjadi presiden.

Perkiraan bahwa Donald Trump akan gagal bahkan dikriminalkan karena peristiwa “January 6th insurrection” ternyata tidak terlalu berdampak terhadap popularitasnya. Tampaknya karena dendam politik kaum putih yang meningkat. Mereka gelisah dengan menguatnya kaum berwarna, khususnya komunitas Hispanik, Asia, dan komunitas muslim. Popularitas Trump ini juga tidak bisa dilepaskan dari dendam politik kaum putih atas terpilihnya Barack Obama.

Kebijakan Luar Negeri 

Menguatnya Donald Trump sebenarnya memiliki dua wajah yang paradoks. Di satu sisi, ada wajah seram yang mengkhawatirkan masa depan demokrasi dan hak-hak sipil (civil rights) di Amerika. Di sisi lain, Trump dipandang wajah tersenyum masyarakat Amerika yang mulai muak dengan peperangan dan ambisi global dominance Amerika.

Donald Trump di satu sisi dianggap ancaman bagi masa depan demokrasi karena peristiwa 6 Januari 2021. Ia juga dianggap ancaman terhadap hak-hak sipil karena tendensi dan karakternya yang rasis. Dua kelompok minoritas Amerika yang paling merasakan ini adalah komunitas Hispanik dan muslim.

Namun, di sisi lain, Trump dianggap harapan dan angin segar untuk menyetop peperangan yang Amerika menjadi biang keroknya. Dari Afghanistan, Timur Tengah, hingga ke beberapa negara Latin bahkan di Ukraina, kesemuanya tidak bisa dipisahkan dari lebijakan luar negeri Amerika yang berambisi mendominasi dunia global. Di sinilah Donald Trump dianggap membawa harapan baru karena dianggap tak terlalu memiliki ambisi dominasi global itu.

Memang ada perbedaan tajam antara Republik dan Demokrat dalam menyikapi beberapa kebijakan luar negeri, khususnya yang berkaitan dengan perang Rusia-Ukraina saat ini. Namun, ketika sudah bersentuhan dengan kebijakan Timur Tengah, khususnya isu Palestina-Israel, kedua partai ini hampir tidak memiliki perbedaan. Lebih spesifik lagi, Biden dan Trump memiliki kejiwaan dan karakter serta pemikiran yang sama tentang konflik Palestina-Israel.

Pembantaian bangsa Palestina dalam beberapa bulan terakhir disikapi dengan cara yang sama. Pemerintahan Biden telah berkali-kali memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB soal gencatan senjata. Artinya, Biden memang ingin pembantaian terus berlanjut entah hingga kapan. Namun, Trump sesungguhnya lebih sadis lagi. Kita masih ingat bahwa ia yang memberkan pengakuan atas Jerusalem sebagai ibu kota Israel. Trump pula yang memutuskan memindahkan Kedutaan Amerika dari Tel Aviv ke Jerusalem. Dan kini, Trump secara terbuka mengatakan, “Israel has the right to finish the business in Gaza”. Artinya, Israel punya hak menghabisi orang-orang Palestina di Gaza.

Pada akhirnya, komunitas muslim di Amerika harus mengambil sikap. Ikut memilih atau diam. Dengan situasi seperti ini memang sangat dilema. Seolah maju kena, mundur kena. Karenanya, komunitas muslim sedang memikirkan matang-matang apa yang akan dilakukan pada pilpres mendatang.

Dan sebagaimana biasanya komunitas terpecah dalam menyikapi keadaan itu. Ada yang akan tetap memilih dan mendukung salah satu kandidat dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Mereka yang memilih Trump karena pertimbangan konservatisme sosial (anti-perkawinan sejenis, antiaborsi, dan lain-lain). Namun, mereka yang memilih Biden karena pertimbangan kebebasan sipil. Umat Islam merasa lebih luas dalam pergerakan dakwah untuk melakukan perubahan dan perbaikan di bawah pemerintahan Biden.

Sebagian lain melihat bahwa demi solidaritas kepada saudara-saudara bangsa Palestina dan demi pertanggungjawaban ukhrawi, mereka memutuskan untuk tidak memberikan dukungan dan pilihan. Pada tataran tertentu, ini cukup dikhawaturkan oleh Biden. Di Michigan, misalnya, lebih dari 20% suara memilih uncommitted alias tidak mendukung. Tanpa dukungan komunitas dan masyarakat minoritas lainnya, hampir dipastikan kekalahan Biden di pilpres mendatang.

Wajar saja dalam dua hari ini Biden dan Kamala menyerukan gencatan sejata—walaupun setengah hati—karena hanya untuk 6 minggu. Tampaknya, tujuan seruan itu selain untuk mendapat dukungan komunitas muslim dan Timur Tengah, tetapi juga agar masa 6 minggu itu dimaksimalkan untuk membebaskan orang-orang Israel yang masih ditahan Hamas.

Namun, sebodoh itukah komunitas Islam untuk ditipu lagi? Cukuplah Indonesia jadi pelajaran!

Artikel Pertarungan Joe Biden vs Donald Trump pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

“Sudah benar KAHMI tidak mempunyai sikap politik tertentu,” katanya dalam sambutannya pada “Jalan Sehat KAHMI” di Kompleks Kemenpora, Jakarta, pada Minggu (17/9).

Mahfud melanjutkan, KAHMI tidak tabu membicarakan persoalan politik. Namun, ketidakberpihakan pada kubu tertentu merupakan jalan terbaik bahkan menyehatkan organisasi.

“Mari kita buat KAHMI ini sehat. Kalau KAHMI sehat, maka Indonesia akan sehat. Insyaallah,” ucap Ketua Dewan Pakar KAHMI itu.

“Kenapa? Karena KAHMI atau HMI ini adalah anak kandung Republik Indonesia yang akan terus membela Negara Kesatuan Republik Indonesia,” imbuh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Mahfud menerangkan, kader-kader KAHMI bisa berbeda dalam menentukan arah politik. Ia pun meminta alumni HMI mengedepankan sikap kebangsaan untuk merawat konstitusi.

“Semua perbedaan itu diolah agar menjadi vitamin bagi kelangsungan bangsa dan negara ini. Itu harus sama kita, bahwa kita pro NKRI yang akan kita jaga dan akan kita rawat dengan semua ideologi dan konstitusi peraturan perundang-undangnya sesuai dengan peran kita di posisinya masing-masing,” tuturnya.

Lebih jauh, Mahfud menyampaikan, Indonesia adalah organisasi politik tertinggi. Ia mengatur kekuasaan.

Di bawah negara, sambungnya, terdapat sub-suborganisasi. Salah satunya adalah partai politik (parpol). “Ada Partai Golkar, ada PKB (Partai Kebangkitan Bangsa).”

“Semuanya harus jadi vitamin yang menyehatkan bagi Indonesia ini. Oleh sebab itu, sudah benar KAHMI, sudah benar HMI itu tidak mempunyai sikap politik tertentu secara elektoral,” tandas Mahfud.

Artikel Mahfud MD apresiasi KAHMI tak berpihak poros politik tertentu pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Identity is people’s source of meaning and experience – Manuel Castells

Empat hari pasca-pencapresan oleh Partai NasDem, Anies Rasyid Baswedan menghadiri undangan pernikahan anak Habib Rizieq Syihab (HRS) sekaligus peringatan Maulid Nabi saw di Petamburan, Jakarta. Lawan politik ramai-ramai ngetwit wacana politik identitas. Niluh Djelantik, Ketua Departemen Bidang UMKM Partai NasDem, langsung menyatakan diri keluar dari kepengurusan partai besutan Surya Paloh itu. Salah satu petinggi Partai Demokrat, partai potensial koalisi NasDem, juga mewanti-wanti agar Anies tidak membawa-bawa politik identitas.

Para buzzer optimistis bahwa jualan isu politik identitas cukup efektif untuk menjatuhkan citra Anies karena isu Formula E gagal digoreng. Mengapa politik identitas dipakai untuk melawan Anies? Karena di pemahaman mereka, politik identitas identik dengan diskriminasi rasial, intoleran, radikal, ekstrem, dan–lebih celaka lagi–merupakan identitas politik Islam. Dalam framing kelompok ini, politik identitas mengerikan dan berbahaya. Politik identitas harus dilawan karena bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Wacana politik identitas dibangun mereka dengan tujuan memunculkan trauma dan ketakutan politik (political fear) bagi para followers dan vooters Anies, yang mayoritas kelas menengah kota.

Politik Identitas: Kesamaan dan Perbedaan

Pada masa lalu, politik identitas disebut politik aliran Islam dan nasionalis sekuler. Sejauh ini, definisi tentang politik identitas belum ditemukan di dalam kepustakaan ilmu politik. Yang ditemukan hanya pengertian politik dan pengertian identitas. Tulisan ini tidak mengulas arti politik melainkan arti identitas karena kata itu yang menjadi momok akhir-akhir ini. Justru politisi yang gamang terhadap politik identitas adalah ahistoris.

Identitas adalah sumber makna (jati diri) dan pengalaman seseorang, (identity is people’s source of meaning and experience), tulis sosiolog Spanyol, Manuel Castells. Menurut Castells (2010), identitas terbagi dalam tiga kategori: identitas legitimasi, identitas resistensi, dan identitas proyek. Identitas legitimasi dikenalkan institusi paling dominan di dalam masyarakat, dalam hal ini kita sebut pemerintah. Nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, golongan darah–di dalam KTP dan Kartu Keluarga–yang secara tersirat juga menerangkan etnisitas seseorang.

Identitas resistensi adalah identitas yang terbentuk karena adanya resistensi atau perlawanan terhadap logika kelompok dominan. Identitas proyek diperoleh akibat kontruksi identitas, misalnya pengangkatan dan pemberian gelar adat kepada figur tertentu dari luar komunitas adat bersangkutan.

Jika mengikuti Castells, yang ditakutkan sebagian orang tentang kebangkitan politik identitas adalah identitas legitimasi atau identitas yang melekat dengan diri seseorang berupa nama, keluarga, asal-usul, agama, etnis, lingkungan pergaulan, budaya, dan sebagainya. Bagaimana bisa semua itu ditanggalkan dan seseorang menjadi bukan manusia (unidentified being)? Kauffman (1990) mendefinisikan politik identitas sebagai politik budaya yang mengekspresikan “keyakinan tentang identitas itu sendiri (the belief that identity itself)”. Politik identitas memolitisasi bidang kehidupan yang sebelumnya tidak didefinisikan sebagai politik, termasuk seksualitas, interpersonal, hubungan, gaya hidup, busana, demontrasi buruh, termasuk tren minum kopi. Masing-masing daerah menunjukkan identitasnya; kopi papua, kopi aceh, kopi toraja, dan seterusnya.

Menurut Fukuyama (2018), sebagian besar perjuangan politik dunia kontemporer diwarnai dengan politik identitas, dari berbagai revolusi demokratis hingga gerakan sosial baru; dari nasionalisme dan Islamisme hingga politik identitas diangkat oleh kelompok kiri (the left) dan kelompok kanan (the right) di negara-negara demokrasi-liberal. Kaum kiri lebih menekankan isu-isu kesetaraan dan keadilan, sedangkan kaum kanan lebih menuntut kebebasan yang lebih luas dalam semua lini kehidupan.

Di Amerika Serikat, praktik politik identitas diawali Marthin Luther King Jr, seorang pendeta Baptis di Atlanta Georgia. Dia menuntut hak-hak kesetaraan sipil pada tahun 1954 dan menjadi martir bagi kaum kulit hitam Amerika saat berpidato di Memphis, Tennessee, 4 April 1968.  Selain itu, ada juga gerakan politik Islam yang digagas oleh Louis Farakhan dengan gerakan The Nation of Islam-nya, yang menuntut kesetaraan hak-hak muslim negro Amerika. Namun, gerakan ini kemudian melunak setelah terjadi kesepahaman antara Farakhan dan Wareeth Dien Muhammad, mantan pesaingnya, untuk bersepakat menyatukan diri dalam arus besar masyarakat Amerika yang plural dan heterogen.

Juga masyarakat Amerika di Queebeck yang berbudaya dan berbahasa Prancis, yang ingin memisahkan diri dari Kanada yang berbahasa Inggris. Juga sebagian orang Papua berbahasa Indonesia, tetapi memandang ras mereka Melanesia sehingga ingin memisahkan diri dari Indonesia yang ras Melayu. Padahal, Maluku dan Nusa Tenggara yang ras Melanesia tetapi merasa nyaman menjadi bagian dari Indonesia. Nasionalisme sendiri kumpulan identitas kultural, etnis, bahasa, agama, menyatu dalam kesamaan padangan untuk hidup bersama. Dayak dan Papua “berbeda”, tetapi “sama” dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.

Jika seseorang secara etnis adalah Papua, maka identitasnya Papua. Jika seseorang berasal dari Hadhrami, maka identitasnya Arab. Identitas dapat dipahami sebagai ciri-ciri fisik atau kualitas yang membuat seseorang atau sekelompok orang yang membuat mereka berbeda atau unik dari yang lain (make them different or unique from others). Namun, identitas juga adalah kondisi atau fakta yang menjadikan sekelompok orang sama (being the same) atau memiliki kesamaan (sameness).

Orang Papua dan Dayak secara fisik berbeda, tetapi memiliki kesamaan sebagai WNI, maka Indonesia menjadi identitas dari orang Papua dan orang Dayak. Atau orang China, Arab, dan peranakan Eropa yang lahir dan besar di Indonesia secara etnik berbeda, tetapi memiliki ketergantungan ideologis, psikologis, dan sosilogis dengan Indonesia dan mereka mengaku sebagai orang Indonesia. Hal yang sama terjadi di belahan dunia yang lain, seperti di Amerika dan Eropa.

Politik identitas adalah aktivitas politik yang berbasis identitas atau menggunakan identitas dalam keterlibatan politik atau sebaliknya, memperjuangkan kepentingan dan kebaikan identitas melalui sarana politik. Politik identitas yang ekstrem dihubungkan dengan penindasan, kekerasan yang memicu keinginan untuk melepaskan diri (self-determination). Tuntutan untuk persamaan hak-hak kewarganegaraan, seperti di masyarakat Aborigin, kaum perempuan, dan kaum LGBT termasuk kategori ini.

Dalam makna yang positif, politik identitas adalah bagaimana seseorang atau anggota kelompok mengartikulasikan secara eksplisit kalibrasi kesamaan dan perbedaan itu dalam satu hubungan soliditas yang dikecualikan (relations of exclusion) sehingga dapat menyatukan kelompok mana pun. Misalnya, identitas sebagai perbedaan (identity as differences) jika diarahkan keluar (eksternal) dan sebagai kesamaan (identity as sameness) jika ditujukan ke dalam (internal). Jadi, politik identitas adalah gagasan tentang kesamaan dan perbedaan. Apa yang dilakoni Anies lebih menekankan pada ekspresi kesamaan (sameness) dan perbedaan (differences). Jadi, salah jika politik identitas dikembangkan seolah-olah bentuk eksklusivisme politik.

Perbedaan adalah takdir alam (sunnatullah) dan memperkenalkan diri sendiri atau kelompok kepada pihak lain adalah tabiat kemanusiaan sebagai makhluk sosial. Tuhan menciptakan manusia dari seorang lelaki dan perempuan, kemudian berkembang menjadi suku bangsa untuk saling memperkenalkan diri (lita’ârafû) dalam rangka taat kepada-Nya (al-Hujurat: 13). Giddens (1996) menyebutkan, dorongan kepada aktualisasi diri berdasarkan kepercayaan dasar, yang dalam konteks personal hanya dapat dilakukan dengan “membuka” diri terhadap orang lain (a mutual process of self-disclosure). Tanpa pengenalan, identitas tidak dapat dinamakan identitas. Maka, hati-hati “memusuhi” (politik) identitas karena hal itu berarti Anda memusuhi diri Anda sendiri. Tuhan sendiri pun ingin dikenali sehingga Dia menciptakan manusia untuk mengenal-Nya (kuntu kanzan makhfiyyan fa-ahbabtu ‘an u’rafa fa khalaqtu al-khalqa li-kay u’rafa), demikian firman Tuhan dalam sebuah hadis Qudsi.

Pada tahap ini, identitas pribadi seorang figur di dalam suatu kelompok politik berperan mewarnai dinamika kelompok politiknya melalui pencitraan pribadi. Itu sebabnya, di dalam kajian-kajian tentang modernitas, identitas dihubungkan dengan teori tentang diri (the self) dan interpretasi diri terhadap dirinya sendiri (self’s interpretation of itself) yang oleh banyak ahli dibedakan dalam dua kategori, yaitu identitas individu (how a person is) dan identitas kelompok (how a person are).

Identitas Anies

Politik identitas adalah produk sejarah bangsa Indonesia. Sejak zaman pergerakan Indonesia, politik identitas menjadi satu-satunya pilihan untuk membebaskan bangsa Indonesia dari kolonialisme dan imperialisme. Mulai dari zaman Budi Utomo 1908, Wahidin Sudirohusodo, Sutomo, dan Soeradji adalah nama-nama priyayi kelas menengah Jawa yang berpendidikan modern dan berprofesi dokter.  Kemudian, era 1928 ditandai dengan Sumpah Pemuda, di mana kelas menengah pelajar dan pemuda menyuarakan identitas kedaerahan dan kelompok sosialnya. Memasuki era kemerdekaan, kelompok-kelompok kelas menengah Indonesia membentuk partai-partai politik yang berhaluan primordialis, sosialis, komunis, dan Islamis. Memasuki era kemerdekaan 1945 dengan adanya BPUPKI, representasi identitas muncul di 9 anggotanya. Politik identitas itu tergambar dari 155 anggota yang duduk di Majelis Konstituante dan puncaknya adalah identitas Islam dan nasionalisme.

Pada era Demokrasi Terpimpin (1956), Soekarno menggagas identitas nasionalisme, agama, dan komunisme (Nasakom) sebagai antitesis demokrasi parlementer yang banyak konflik. Bahkan, jauh sebelumnya pada tahun 1927 (setahun sebelum Sumpah Pemuda), Soekarno telah mengumandangkan politik identitas lewat artikel yang dimuat di Indonesia Moeda, sebuah publikasi terbitan Klub Studi Umum (Algemeene Studie Club/ASC), kelompok diskusi yang dia dan teman-temannya bentuk sewaktu kuliah di Bandung. Dalam artikel itu, Soekarno mendesakkan pentingnya sebuah persatuan nasional kaum nasionalis, islamis, dan Marxis dalam perlawanan tanpa kompromi (nonkooperatif) terhadap Belanda.

Memasuki Indonesia modern, partai-partai politik zaman Orde Baru hingga orde reformasi menggunakan atribut keagamaan dan jargon-jargon nasionalisme sebagai identitas. Megawati Soekarnoputri dan kini diikuti anaknya Puan Maharani di spanduk dan baliho tertulis kata “Merdeka” dengan kepalan tangan dan gambar Soekarno di belakangnya. Itulah politik identitas sebagai pelanjut Soekarnoisme. Pasca-Orde Baru, sinetron-sinetron islami mewarnai layar televisi Indonesia. Oleh Ariel Heryanto (2018), budaya pasca-Islamisme ini digandrungi banyak orang, lalu kaum perempuan mengganti tren berbusana muslimnya mengikuti budaya layar ini, tetapi perusahaan-perusahaan televisi itu tidak dituduh melakukan politik identitas.

Politik identitas pada masa Soekarno berbeda pemaknaannya dengan politik identitas yang berkembang di masa Jokowi. Gerakaan sosial 212–yang diklaim berhasil memenangkan Anies sebagai Gubernur DKI mengalahkan Ahok–dinilai sebagai politik identitas. Juga ketika alumni gerakan 212 menyatakan dukungan kepada Prabowo-Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019 dicap sebagai politik identitas. Sementara itu, kalau perkumpulan orang Batak dan orang Manado mendukung pasangan capres Jokowi-Ma’ruf Amin tidak dianggap politik identitas. Politik identitas adalah persamaan dan perbedaan, mengapa harus takut?

Mari kita memahami sejarah politik kebangsaan para the founding fathers bangsa Indonesia. Siapa yang tidak mengenal H.O.S. Tjokroaminoto, pendiri Syarikat Islam (selanjutnya menjadi Sarekat Dagang Islam) dan seorang guru? Dia adalah seorang sosialis muslim, yang darinya Soekarno, Semaun, Kartosuwiryo, Alimin, Muso, dan Tan Malaka belajar tentang nasionalisme Indonesia. Siapa yang tidak mengenal Mr. Kasman Singodimedjo, yang pernah menjabat Jaksa Agung dan Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), adalah anggota aktif Muhammadiyah dan mantan Sekjen Partai Islam Masyumi? Siapa yang tidak mengenal Mohammad Natsir, seorang ulama, politikus, dan pejuang? Dia merupakan pendiri dan pemimpin partai Islam Masyumi dan pernah menjabat Menteri dan Perdana Menteri, sebagai Presiden Liga Muslim Dunia (World Muslim League), dan Ketua Dewan Masjid Dunia (World Mosque Council). Siapa yang tidak mengenal Alexander Andrias Maramis, orang Manado Kristen yang menjadi salah satu anggota Panitia 9 (dari 67 anggota BPUPKI) yang merumuskan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945? Dia juga aktif di KNIP dan menjadi Menteri Keuangan dan Duta Besar Indonesia di Finlandia.

Identitas para pemimpin bangsa itu tidak seperti yang dipahami sebagian aktivis politik bahkan media sosial, terutama para buzzer yang pragmatis dan ahistoris. Pemahaman tentang politik identitas yang miopik membuat mereka bertindak memalukan. Contoh, dalam suatu acara resmi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ketua Umumnya, Grace Natalie, berpidato berapi-api menolak Perda Syariah. Namun, dalam kesempatan yang lain, dia menolak praktik poligami, yang merupakan gerakan politik identitas kaum feminis di negara-negara Barat.

Kunjungan Anies ke tokoh politik dan tokoh civil society mesti dipandang sebagai kekerabatan (kinship) dan pertemanan (friendship) sebagai pemimpin di ibu kota Jakarta. Anies ingin membangun aliansi jangka panjang dalam menghadapi kontestasi politik pada tahun 2024 dan itu wajar saja. Anies besar di Yogyakarta dan baru memasuki arena politik Indonesia 10 tahun terakhir, makanya harus menjalin kekerabatan dengan siapa saja. Jika kekerabatan didasarkan pada interrelasional seksual, sedarah, sekampung, sedaerah, maka secara tidak langsung mereka saling mengenal identitasnya masing-masing. Sebaliknya, kalau pertemanan karena bukan keluarga atau sekampung, maka yang dibutuhkan adalah kejujuran (sincerity) dan bagaimana menjaga martabat (honour) di antara mereka. Hubungan Anies dengan HRS, dengan Paloh, dengan AHY, dengan Prabowo, dengan Jokowi, dan dengan siapa pun harus dikontekskan dalam dua kerangka intensi hubungan politik personal tersebut.

Dari aspek nasionalisme, Anies adalah cucu dari A.R. Baswedan, tokoh pejuang dan karib A.A. Maramis di KNIP. A.R. Baswedan adalah keturunan Arab Hadhrami yang karier politiknya cemerlang.  Pada masa mudanya tahun 1928, dia memobilisasi para pemuda keturunan Arab di Semarang memperjuangkan nasionalisme Indonesia. Dia kemudian menjabat Ketua Persatuan Arab Indonesia (PAI) yang kemudian menjadi Partai Arab Indonesia (PAI). Dia seorang pejuang kemerdekaan, diplomat, mubalig, dan jurnalis. Tulisan-tulisannya di terbitan bulanan Aliran Baroe menjadi corong PAI dalam memompa semangat nasionalisme Indonesia.

Selain di PAI dan KNIP, A.R. Baswedan menjadi salah satu anggota BPUPKI, yang merumuskan dasar negara. Setelah menjadi anggota parlemen dan anggota Dewan Konstituante dari Partai Masyumi, dia diangkat menjadi Menteri Muda Penerangan era Kabinet Syahrir. A.R. Baswedan adalah salah satu diplomat Indonesia pertama dan mendapat pengakuan de jure dan de facto pertama bagi eksistensi Republik Indonesia dari Mesir.

Sejak kecil, Anies hidup bersama dan mendapat bimbingan langsung dari sang kakek. Saat mahasiswa, Anies bergabung di HMI, organisasi mahasiswa muslim modernis. Di HMI, Anies diajarkan Nilai Identitas Kader (NIK), di mana setiap kader HMI adalah kader umat sekaligus kader bangsa. Dengan NIK HMI itu, komitmen keislaman dan keindonesiaan menjadi nilai dasar semua alumni HMI, termasuk Anies, dalam membangun Indonesia. Pidato perpisahan Anies di Balai Kota DKI,  Minggu, 16 Oktober 2022, dengan menyanyikan dua lagu, bukan Salâm min-ba’îd dan Kun-anta, tetapi Berkibarlah Benderaku dan Maju Tak Gentar, secara tegas mengisyaratkan Anies Rasyid Baswedan beridentitas Indonesia sejati.

Artikel Anies dan Politik Identitas pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Hanya karena panggilan sejarah yang tak terelakkan, demi menghindari perpecahan bangsa yang baru merdeka, pemimpin besar perang kemerdekaan Amerika Serikat, George Washington, mau menerima pengangkatannya sebagai presiden AS yang pertama.

Setelah masa jabatan kepresidenan pertamanya berakhir, dia berniat kembali ke peternakannya. Namun, niat itu terpaksa ia urungkan mengingat kondisi republik muda masih goyah dirundung konflik elit kekuasaan.

Setelah masa jabatan kedua berakhir, dia bisa saja berkuasa lagi hingga kapan pun ia mau. Namun, kompas etis kepemimpinannya mengatakan enough is enough. Keberlangsungan republik tak boleh bergantung pada seseorang, sebesar dan sehebat apa pun orang itu. Tunas baru harus meneruskan estafet kepemimpinan.

Praktik kekuasaan Washington itu lalu menjadi standar etis masa bakti kepresidenan. Meski Konstitusi AS aslinya tak membatasi berapa kali seseorang bisa menjabat Presiden, setiap ada orang yang berhasrat mencalonkan lagi setelah dua kali terpilih, kepekaan rasa malunya selalu tak sanggup menghadapi pertanyaan gaib nurani publik, “Apakah anda merasa lebih hebat dari Washington?”

Demikianlah, warisan terhebat pemimpin adalah standar dan visi etis yang ditinggalkannya. Sumbangsih kepempinanan tak ditentukan oleh berapa lama ia berkuasa, tetapi nilai apa yang dibudayakannya selama berkuasa.

Kepemimpinan negara itu pusat teladan ibarat mata air yang darinya mengalir sungai-sungai kehidupan yang memasok air ke hilir. Mutu air di hulu akan memengaruhi mutu kehidupan di hilir. Dalam demokrasi luhur adab, hukum berenang di lautan etika. Defisit institusi dan peraturan selalu bisa ditutupi kedalaman moralitas penyelenggara negara dan warganya.

Dalam demokrasi rendah adab, surplus pasal konsitusi dan undang-undang tak membuat kepastian dan tertib hukum, tetapi dicari celahnya untuk disiasati demi kepentingan sesaat. Setiap ada usaha mengembalikan konsitusi ke rel yang benar, selalu ada penumpang gelap yang membonceng, mencegat kewarasan dengan kesesatan.

(Belajar Merunduk, Yudi Latif)

Artikel Kompas Etis Kepemimpinan pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Momentumnya nyaris berbarengan. Ketika Mahkamah Konstitusi menolak uji materi ambang batas pencalonan presiden oleh Partai Politik, tiga Ketua Umum Parpol mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda. Urusannya, konon, sama-sama demi negara. Tapi kita melihat ada pembeda yang begitu terang: uji materi senafas dengan konstitusi, sedangkan usulan penundaan pemilu melawan konstitusi.

Wacana penundaan pemilu begitu kuat hingga menelikung semua pembicaraan tentang penegakan hukum dan demokrasi. Kita seolah diarahkan untuk tidak lagi berbicara substansi proses pemilu, proses penjaringan kandidat, dan seterusnya. Bayangkan, isunya didorong sekaligus oleh tiga ketua umum partai.

Begitu terasa upaya sistemik melanggengkan kekuasaan. Tadinya, skenario yang santer terdengar ada dua, yakni presiden tiga periode dan perpanjangan masa jabatan presiden. Namun, wacana presiden tiga periode memerlukan dua substansi mendasar. Yang pertama adalah soal konstitusionalitas dan kedua tentang prestasi. Mungkin karena argumentasi prestasi sulit didapat, maka yang mengerucut adalah penundaan pemilu yang secara tidak langsung merupakan bentuk lain dari perpanjangan masa jabatan presiden.

Menunda Pemilu tidak memerlukan argumentasi prestasi, melainkan cukup dengan alasan situasional. Itulah sebabnya narasi yang dibangun berputar-putar pada soal pandemi Covid-19 atau situasi perekonomian bangsa yang tidak stabil. Padahal, justru karena berlarutnya dua permasalahan ini maka Pemilu harus dilakukan tepat waktu, tidak menunda-nunda lagi. Semakin ditunda, semakin menutup harapan bagi bangsa untuk segera beranjak dari keterpurukannya.

Narasi lainnya adalah atas nama keinginan rakyat. Tapi ini tak layak dijadikan diskursus karena indikatornya juga tidak jelas. Rakyat yang mana? Studinya berdasarkan apa? Semua kabur, tetapi dengan gagah dijadikan dalil pembenar. Ah, rasanya, baru kali inilah situasi politik negeri sungguh kehilangan akal sehat.

Untungnya, kita masih bisa bernapas lega. Mayoritas Parpol di DPR menolak gagasan penundaan Pemilu. Media melaporkan, dari sembilan partai politik (parpol) di parlemen, setidaknya sudah lima parpol yang menolak gagasan penundaan Pemilu 2024. Kelima parpol itu adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasdem, dan terakhir Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Kita berharap, Ketua Umum Parpol ini tetap dengan sikapnya, tidak mengikuti sikap tiga Ketua Umum Parpol yang begitu mudah menelan ludah. Kita tahu, rencana pelaksanaan pada 14 Februari 2024 telah disepakati oleh DPR, Pemerintah, dan KPU. Konstitusi mengatakan, Pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali, tidak lebih, tidak juga kurang. Maka usulan menunda Pemilu dapat dimaknai seruan melawan konstitusi.

Apa jadinya jika pemilu ditunda? Siapa yang bakal menjadi presiden? Bagaimana dengan menteri-menterinya? Apa dasar hukum bagi presiden selama rentang waktu penundaan itu? Sederet pertanyaan ini harus diajukan karena pemerintahan Joko Widodo pasca 2024 jelas tidak memiliki legitimasi hukum.

Sementara itu, UUD 1945 tidak mengenal pejabat presiden. Pelaksana tugas kepresidenan memang dimungkinkan oleh pasal 8 UUD 1945 dijabat Menteri Dalam Negeri. Tetapi itu hanya jika presiden dan atau Wapres mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya secara bersamaan. Lagi pula, masa jabatan Mendagri akan berakhir seiring berakhirnya masa jabatan presiden.

Kalaulah Jokowi-Ma’ruf Amin dipaksakan tetap memimpin, maka pasangan ini dan para menterinya ilegal, termasuk MPR, DPR dan DPD yang siklus pemilihannya ikut dalam Pemilu. Jika penyelengara negara ini ilegal, Ketua Umum PBB yang juga ahli hukum tata negara mengatakan, rakyat tidak ada kewajiban apapun untuk mengikuti. Dan negara akan kacau sekacau-kacaunya.

Pada akhirnya, gerakan people power akan mencari celah dan legitimasinya sendiri. Sinyalnya mulai muncul. Belum lama ini, Partai Buruh menyatakan akan memimpin gerakan people power bila gagasan itu tetap dipaksakan. Risiko people power tentu tidak sedikit. Namun setidaknya gerakan rakyat memiliki landasan konstitusionalitas yang jauh lebih kuat ketimbang gagasan konyol penundaan Pemilu.

Maka, para Ketum Parpol pengusung ide penundaan pemilu seharusnya menyadari situasi buruk di atas. Taruhannya bukan hanya masa depan partai politik, tetapi masa depan Indonesia secara keseluruhan. Memang sangat mengherankan. Bagaimana mungkin tiga Ketum Parpol seperti dalam satu komando mengusulkan sesuatu yang melawan konstitusi dan berpotensi besar merusak negeri?

Lamat-lamat, ada isu ide itu mereka lontarkan di bawah tekanan. Sinyalemen ini disampaikan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof. Abdul Mu’ti. Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menduga ada pihak tertentu yang ingin mempertahankan dan tidak ingin kehilangan kekuasaannya terkait ide penundaan Pemilu 2024.

Siapa orang itu? Kita tak tahu. Namun, Pakar hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari menduga bahwa usulan penundaan Pemilu 2024 datang dari Presiden Joko Widodo. Feri membangun logika, tidak mungkin para Ketum Partai menyampaikan ide penundaan pemilu yang notabene melawan konstitusi jika tidak karena keinginan dari presiden.

Betulkah ide itu datang dari Jokowi? Wallahu a’lam. Tentu hanya tiga Ketum Partai pengusung ide penundaan Pemilu dan presiden Jokowilah yang bisa menjawab.

Presiden Jokowi sebaiknya merespon persoalan ini tidak hanya sebagai pihak tertuduh, melainkan juga sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang paling bertanggung jawab terhadap arah perjalananan negeri: bertumbuh atau menuju titik nadir.

Artikel Penundaan Pemilu: Dari Jokowi untuk Jokowi? pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Jakarta, 5 Maret 2022

(Disarikan dari Berita Satu, Jawa Pos, Republika, Sindonews, GATRA, VOI, ViVanews, IndonesiaToday, dll)

“Karena tak cukup alasan, sebaiknya para politisi menghentikan manuvernya untuk menunda pemilu, dari tahun 2024 ke 2027. Memperpanjang- panjang kekuasaan tanpa alasan yang cukup akan dicatat sejarah sebagai skandal politik,” Demikian dinyatakan Denny JA dalam tulisan di akun Facebooknya Denny JA_World.

Tentu saja konstitusi dapat diamandemen agar memberi keabsahan menunda pemilu, atau menambah durasi jabatan presiden menjadi tiga periode. Tapi tanpa alasan yang cukup, manuver itu akan berbalik menjadi catatan kelam yang mencoreng nama penganjurnya dalam catatan sejarah Indonesia.

-000-

Ujar Denny, “Sila pertama demokrasi itu menyelenggarakan pemilu secara reguler. Rakyat berhak memilih dan mengganti pemimpinnya secara reguler lewat pemilu.

Tentu saja karena situasi darurat, pemilu dapat ditunda. Misalnya kasus yang terjadi di Ukraina saat ini.

Hanya untuk permisalan saja. Katakanlah ini sudah dijadwalkan jauh hari sebelumnya. Pemilu Ukraina secara reguler misalnya akan diselenggarakan 7 hari dari sekarang (11 Maret 2022). Masuk akal jika pemilu di negara itu ditunda.

Ukraina sedang diserang. Perang terjadi. Prioritas utama penduduk di sana untuk survival. Mustahil mereka bisa berencana menyelenggarakan pemilu seperti di era normal.

Suasana darurat memang dibolehkan menunda pemilu. Tapi itu haruslah alasan yang cukup, masuk akal, bisa diterima common sense seperti kasus Ukraina sekarang.”

Namun, sambung Denny JA, “Di Indonesia, menjadikan Covid- 19 untuk menunda pemilu di tahun 2024, dua tahun dari sekarang, itu justu bertentangan dengan data. Alasan itu ditolak oleh fakta yang sangat terang benderang.

Jelas sudah. Clear. Bukti menujukkan situasi covid-19 di Indonesia, juga di dunia justru sekarang semakin aman.

Denny menunjukan data. Di bulan Maret 2022, jumlah kematian karena Covid-19 bertambah sedikit. Denny merujuk data dari Worldometer.

Puncak kematian per hari di Indonesia terjadi di bulan Agustus 2021. Saat itu di Indonesia yang mati per hari sebanyak sekitar 2000 orang.

Tapi di bulan Febuari dan Maret 2022, , yang mati per hari karena covid sudah jauh, jauh, jauh menurun. Yang mati per hari hanya di bawah 500 orang.

Penyebabnya karena prosentase penduduk Indonesia yang divaksin sudah lebih banyak. Juga dari Worldometer, penduduk Indonesia hingga awal Maret 2022, yang sudah divaksin minimal sekali sebanyak 69 persen. Yang sudah divaksin dua kali sebanyak 50 persen.

Bahkan di tahun 2022, ini sudah menjadi trend dunia. Kita bersama memasuki era endemik. Covid-19 masih akan panjang bersama kita. Tapi ini babak akhir era pandemik, yang berubah menjadi endemik.

Yang tertular Covid-19 tetap banyak. Tapi yang mati karena Covid-19 jauh, jauh dan jauh lebih sedikit. Covid-19 akan menjadi sejenis flu. Yang tertular Flu saat ini juga sangat banyak. Tapi yang mati karena flu jauh lebih sedikit.

Di tahun 2022, Covid sudah melewati puncaknya. Apalagi di tahun 2024, dua tahun dari sekarang.

Tak masuk akal Covid-19 dijadikan alasan untuk menunda sila pertama demokrasi. Sila pertama reformasi. Yaitu pemilu yang diselenggarakan secara reguler.

Ujar Denny, “kondisi ekonomi juga tak pernah sah dijadikan alasan menunda ekonomi. Apalagi bahkan Menteri Keuangan dan Ekonomi Sri Mulyani menyatakan ekonomi Indonesia terus membaik.

-000-

Denny JA memberi saran. “Era media sosial merekam semua pernyataan politisi. Hendaknya para politisi berhati- hati jika berbicara di publik. Apalagi jika bermanuver untuk “makar” terhadap sila pertama demokrasi dan reformasi.

Para politisi itu yang seolah membela Jokowi justru sebenarnya menjerumuskan Jokowi. Sejarah justru akan paling menyalahkan Jokowi karena ia dianggap tak cukup berbuat (not doing enough) mencegah para pendukungnya bermanuver menunda pemilu.”

Denny juga mengutip hasil survei. Aneka survei sudah pula dibuat. Jelas hasilnya: mayoritas publik (65-80 persen) menentang penundaan pemilu.

Upaya politisi menunda pemilu dengan amandemen UUD 45 segera mendapatkan perlawanan publik. Akan terjadi kemarahan publik yang meluas karena merasa periode kekuasaan ingin dipanjang- panjangkan tanpa alasan memadai.

Perhatian kita untuk perang melawan Covid-19 segera terganggu oleh perlawanan rakyat melawan para politisi yang dianggap “makar” terhadap cita-cita reformasi.

Tegas Denny: “Superman sudah mati. Tak ada politisi yang sedemikian kuatnya dapat membungkam akal sehat dan rasa keadilan masyarakat luas.

Katakanlah para politisi itu berhasil mematahkan perlawanan rakyat, tapi sejarah terus bergerak. Di era politisi itu tak lagi berkuasa, rakyat akan membuat museum bagi mereka yang dianggap berkhianat dengan cita- cita reformasi.

Apakah pemilu tak boleh ditunda? Tegas Denny: Yess! Pemilu dilarang ditunda, kecuali jika ada alasan yang sangat darurat. Untuk kasus Indonesia saat itu, tak cukup alasan darurat menunda pemilu.

Upaya membenar- benarkan penundaan pemilu, atau menambah jabatan presiden tiga periode, hanya berakhir dengan skandal politik, pungkas Denny***
(Disarikan dari Berita Satu, Jawa Pos, Republika, Sindonews, GATRA, VOI, ViVanews, IndonesiaToday, dll)

“Karena tak cukup alasan, sebaiknya para politisi menghentikan manuvernya untuk menunda pemilu, dari tahun 2024 ke 2027. Memperpanjang- panjang kekuasaan tanpa alasan yang cukup akan dicatat sejarah sebagai skandal politik,” Demikian dinyatakan Denny JA dalam tulisan di akun Facebooknya Denny JA_World.

Tentu saja konstitusi dapat diamandemen agar memberi keabsahan menunda pemilu, atau menambah durasi jabatan presiden menjadi tiga periode. Tapi tanpa alasan yang cukup, manuver itu akan berbalik menjadi catatan kelam yang mencoreng nama penganjurnya dalam catatan sejarah Indonesia.

-000-

Ujar Denny, “Sila pertama demokrasi itu menyelenggarakan pemilu secara reguler. Rakyat berhak memilih dan mengganti pemimpinnya secara reguler lewat pemilu.

Tentu saja karena situasi darurat, pemilu dapat ditunda. Misalnya kasus yang terjadi di Ukraina saat ini.

Hanya untuk permisalan saja. Katakanlah ini sudah dijadwalkan jauh hari sebelumnya. Pemilu Ukraina secara reguler misalnya akan diselenggarakan 7 hari dari sekarang (11 Maret 2022). Masuk akal jika pemilu di negara itu ditunda.

Ukraina sedang diserang. Perang terjadi. Prioritas utama penduduk di sana untuk survival. Mustahil mereka bisa berencana menyelenggarakan pemilu seperti di era normal.

Suasana darurat memang dibolehkan menunda pemilu. Tapi itu haruslah alasan yang cukup, masuk akal, bisa diterima common sense seperti kasus Ukraina sekarang.”

Namun, sambung Denny JA, “Di Indonesia, menjadikan Covid- 19 untuk menunda pemilu di tahun 2024, dua tahun dari sekarang, itu justu bertentangan dengan data. Alasan itu ditolak oleh fakta yang sangat terang benderang.

Jelas sudah. Clear. Bukti menujukkan situasi covid-19 di Indonesia, juga di dunia justru sekarang semakin aman.

Denny menunjukan data. Di bulan Maret 2022, jumlah kematian karena Covid-19 bertambah sedikit. Denny merujuk data dari Worldometer.

Puncak kematian per hari di Indonesia terjadi di bulan Agustus 2021. Saat itu di Indonesia yang mati per hari sebanyak sekitar 2000 orang.

Tapi di bulan Febuari dan Maret 2022, , yang mati per hari karena covid sudah jauh, jauh, jauh menurun. Yang mati per hari hanya di bawah 500 orang.

Penyebabnya karena prosentase penduduk Indonesia yang divaksin sudah lebih banyak. Juga dari Worldometer, penduduk Indonesia hingga awal Maret 2022, yang sudah divaksin minimal sekali sebanyak 69 persen. Yang sudah divaksin dua kali sebanyak 50 persen.

Bahkan di tahun 2022, ini sudah menjadi trend dunia. Kita bersama memasuki era endemik. Covid-19 masih akan panjang bersama kita. Tapi ini babak akhir era pandemik, yang berubah menjadi endemik.

Yang tertular Covid-19 tetap banyak. Tapi yang mati karena Covid-19 jauh, jauh dan jauh lebih sedikit. Covid-19 akan menjadi sejenis flu. Yang tertular Flu saat ini juga sangat banyak. Tapi yang mati karena flu jauh lebih sedikit.

Di tahun 2022, Covid sudah melewati puncaknya. Apalagi di tahun 2024, dua tahun dari sekarang.

Tak masuk akal Covid-19 dijadikan alasan untuk menunda sila pertama demokrasi. Sila pertama reformasi. Yaitu pemilu yang diselenggarakan secara reguler.

Ujar Denny, “kondisi ekonomi juga tak pernah sah dijadikan alasan menunda ekonomi. Apalagi bahkan Menteri Keuangan dan Ekonomi Sri Mulyani menyatakan ekonomi Indonesia terus membaik.

-000-

Denny JA memberi saran. “Era media sosial merekam semua pernyataan politisi. Hendaknya para politisi berhati- hati jika berbicara di publik. Apalagi jika bermanuver untuk “makar” terhadap sila pertama demokrasi dan reformasi.

Para politisi itu yang seolah membela Jokowi justru sebenarnya menjerumuskan Jokowi. Sejarah justru akan paling menyalahkan Jokowi karena ia dianggap tak cukup berbuat (not doing enough) mencegah para pendukungnya bermanuver menunda pemilu.”

Denny juga mengutip hasil survei. Aneka survei sudah pula dibuat. Jelas hasilnya: mayoritas publik (65-80 persen) menentang penundaan pemilu.

Upaya politisi menunda pemilu dengan amandemen UUD 45 segera mendapatkan perlawanan publik. Akan terjadi kemarahan publik yang meluas karena merasa periode kekuasaan ingin dipanjang- panjangkan tanpa alasan memadai.

Perhatian kita untuk perang melawan Covid-19 segera terganggu oleh perlawanan rakyat melawan para politisi yang dianggap “makar” terhadap cita-cita reformasi.

Tegas Denny: “Superman sudah mati. Tak ada politisi yang sedemikian kuatnya dapat membungkam akal sehat dan rasa keadilan masyarakat luas.

Katakanlah para politisi itu berhasil mematahkan perlawanan rakyat, tapi sejarah terus bergerak. Di era politisi itu tak lagi berkuasa, rakyat akan membuat museum bagi mereka yang dianggap berkhianat dengan cita- cita reformasi.

Apakah pemilu tak boleh ditunda? Tegas Denny: Yess! Pemilu dilarang ditunda, kecuali jika ada alasan yang sangat darurat. Untuk kasus Indonesia saat itu, tak cukup alasan darurat menunda pemilu.

Upaya membenar- benarkan penundaan pemilu, atau menambah jabatan presiden tiga periode, hanya berakhir dengan skandal politik, pungkas Denny***

Artikel Tak Ada Alasan, Penundaan Pemilu Akan Menjadi Skandal Politik dan Catatan Kelam Penganjurnya pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Hal itu ia sampaikan, saat Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei mengenai sikap publik terhadap penundaan pemilu dan masa jabatan presiden, secara daring Kamis, 3 Maret 2022.

“Secara keseluruhan 70,7 persen atau mayoritas menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Di kalangan yang aware informasi, penolakan lebih tinggi lagi yaitu 74 persen,” kata Djayadi Hanan dikutip dari Merdeka.com.

“Penolakan merata di segala sektor demografi, tidak hanya di kalangan tertentu,” ujarnya.

Dia juga menyebut apabila isu perpanjangan masa jabatan presiden terus disebarkan, maka akan semakin kuat juga penolakan dari masyarakat.

“Kalau isu makin disebarkan maka tingkat penolakan cenderung makin tinggi. Sikap dasar masyarakat itu menolak,” kata Djayadi sapaan akrabnya.

Sementara itu, hasil survei menyebutkan bahwa baik masyarakat yang puas maupun yang tidak dengan kinerja Presiden, mayoritas tetap menolak perpanjangan masa jabatan presiden.

“Masyarakat yang puas kinerja setuju perpanjangan presiden? tidak, mayoritas 60 persen menyatakan lebih memilih tetap melaksanakan pemilu 2024, jadi puas atau tidak puas kinerja tidak berkorelasi tingkat penerimaan perpanjangan masa jabatan presiden,” tegas Djayadi.

Adapun survei nasional ini menggunakan metode simple random sampling dengan 1.197 responden. Survei dilakukan pada 25 Februari-1 Maret 2022. Sementara margin error 2,89 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Artikel Direktur Eksekutif LSI: Mayoritas Responden Menolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.