Direktur Eksekutif Human Studies Institute, Rasminto, mengatakan, ini penting dilakukan mengingat ketahanan pangan bukan hanya tentang ketersediaan makanan, tetapi menyangkut kedaulatan, stabilitas, dan masa depan suatu bangsa. Apalagi, produksi pangan global tengah bergejolak karena beberapa faktor, salah satunya perubahan cuaca ekstrem.

“Problematika lainnya yang perlu jadi analisis kritis adalah konflik geopolitik, seperti perang Rusia-Ukraina, juga memperburuk situasi ketahanan pangan global. Rusia dan Ukraina adalah produsen utama gandum, menyumbang sekitar 25% dari ekspor gandum global. Konflik yang terjadi menyebabkan gangguan signifikan pada rantai pasok, dengan harga gandum global meningkat lebih dari 30% sejak perang dimulai pada tahun 2022,” tuturnya dalam keterangannya, Minggu (28/7).

“Krisis di Timur Tengah juga turut memperburuk situasi ketahanan pangan. Konflik berkepanjangan di kawasan ini mengakibatkan banyak lahan pertanian yang tidak bisa diolah dan menyebabkan pengungsian massal,” sambung Wakil Bendahara Umum MN KAHMI itu.

Rasminto melanjutkan, keterlibatan TNI dalam menjaga ketahanan pangan nasional sudah berlangsung sejak lama. Pada era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), misalnya, Kementerian Pertanian (Kementan) menggandeng TNI dalam program cetak sawah baru seluas 500.000 hektare di Papua Selatan.

“Jika saja produktivitas per hektare dapat menghasilkan minimal 5 ton gabah padi per panen, maka akan menghasilkan 2,5 juta ton gabah padi per musim panen. Dan jika saja setiap tahun dapat dua kali panen, maka setahun berkontribusi 5 juta ton gabah padi,” ucap pengamat geografi politik Universitas Islam ’45 (Unisma) Bekasi ini.

TNI kembali dilibatkan dalam megaproyek lumbung pangan (food estate). Rasminto mengakui program ini memiliki kekurangan, tetapi mestinya dievaluasi agar hasilnya lebih optimal.

“Food estate, yang merupakan proyek pertanian skala besar untuk meningkatkan produksi pangan, memerlukan perbaikan dan penyesuaian dengan melihat berbagai tantangan yang ada,” katanya.

“Setidaknya terdapat catatan kritis yang diperlukan, yakni perlu adanya peningkatan infrastruktur irigasi, akses ke teknologi pertanian modern, dan dukungan logistik untuk memastikan hasil yang maksimal. Selain itu, partisipasi aktif petani lokal dan pemberdayaan masyarakat sekitar juga menjadi kunci keberhasilan program ini. Melalui perbaikan dan penyesuaian yang berkelanjutan, food estate dapat menjadi solusi strategis untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional,” sambungnya.

Rasminto mengingatkan, ketahanan pangan harus didukung kebijakan yang kuat, infrastruktur yang memadai, dan kerja sama internasional. Ini sesuai laporan World Food Programme (WFP) 2023.

Jika Indonesia gagal membangun ketahanan pangan nasionalnya, maka akan berdampak serius. Sebab, akan memengaruhi sektor lain, seperti kriminalitas, perekonomian, isu sosial, dan kesehatan.

“Ketidakmampuan untuk menyediakan pangan yang cukup bagi seluruh penduduk dapat menyebabkan kelaparan, malnutrisi, dan meningkatnya angka kematian. Ketidakstabilan pangan juga dapat memicu kerusuhan sosial dan konflik, seperti yang telah terlihat di negara-negara lain,” jelasnya. “Oleh karena itu, membangun ketahanan pangan yang kuat bukan hanya masalah kesejahteraan, tetapi juga merupakan isu strategis bagi keamanan dan stabilitas nasional.”

Ia juga mengajak masyarakat secara luas turut berpartisipasi aktif dalam menciptakan sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan. “Kita patut meyakini bahwa Indonesia dapat mengatasi tantangan krisis global dan memastikan ketersediaan pangan bagi seluruh rakyatnya sekaligus memperkuat kemandirian pangan nasional,” tandasnya.

Artikel Keterlibatan TNI dalam program ketahanan pangan perlu ditingkatkan pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Presiden Aspek Indonesia, Mirah Sumirat, mencontohkan dengan kenaikan harga beras hingga 20% dari sekitar Rp14.000/kg menjadi Rp18.000/kg.

“Tak hanya beras, harga telur ayam juga mengalami kenaikan yang sangat tinggi saat ini, yang naik hingga Rp32000 per kilogram. Padahal, biasanya harga telur ayam di bawah Rp25.000/kg. Bahkan, harga cabai sempat menembus angka Rp100.000/kg,” bebernya dalam keterangannya, Senin (26/2).

Di sisi lain, Aspek Indonesia menyoroti rencana pemerintah menaikkan tarif dasar listrik (TDL), yang rencananya berlaku mulai 1 Maret 2024.

“Masyarakat Indonesia benar-benar menjerit dengan berbagai kebijakan pemerintah yang tidak mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Mirah pun mendesak pemerintah segera menurunkan harga kebutuhan pokok dan tak menaikkan tarif listrik. Sebab, kondisi ekonomi masyarakat semakin sulit sehingga menurunkan kemampuan daya beli masyarakat.

“Maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di Indonesia dan kenaikan upah minimum provinsi tahun 2024 yang sangat kecil tentunya akan semakin mempersulit masyarakat untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,” jelasnya.

“Yang masih bekerja saja akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya akibat kenaikan harga kebutuhan pokok, apalagi para korban pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tentunya sangat terdampak,” sambungnya.

Artikel Harga pangan “menggila”, Aspek Indonesia pertanyakan komitmen pemerintah pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

“[Simposium ini] mencoba mengelaborasi gagasan food estate (lumbung pangan) regional dalam membangun kawasan pertanian,” kata Ketua Bidang Food Estate Regional MN KAHMI, Rudi Sahabuddin, dalam keterangannya.

Ia menargetkan adanya gagasan baru dengan adanya simposium ini. “Gagasan food estate yang terintegrasi dan tidak ambisius.”

Rudi juga berharap gagasan tersebut bisa dieksekusi serta berjalan sukses dan produktif untuk menopang pasokan pangan. Selain itu, bisa diadopsi di tempat lain.

Dirinya melanjutkan, tindak lanjut dari simposium ini adalah adanya penajaman gagasan yang lebih spesifik. Misalnya, membangun kawasan lumbung pangan dan membangun sentra produksi.

Kemudian, mengetahui tantangan hingga peluangnya. “Dan bagaimana membangun hilirisasi pangan dari sentra produksi,” imbuhnya.

Ketua Panitia Simposium, Sara Enggar Listiani, menambahkan, kegiatan digelar secara offline dan online. Pun melibatkan para ahli di bidangnya dari pengusaha, Kementerian Pertanian (Kementan), kepala daerah, hingga akademisi sebagai pembicara.

“Keynote speaker-nya Presidium MN KAHMI, Pak Abdullah Puteh,” ucapnya.

Para pembicara simposium adalah Dirjen Tanaman Pangan Kementan, Suwandi; mantan Ketua Kadin, Suryo Bambang Sulisto, Bupati Mamuju, Sutina Suhardi, Rektor Universitas Insan Cita Indonesia (UICI), Laode M. Kamaluddin, dan Rudi Sahabuddin.

Panitia menargetkan kegiatan diikuti hingga 120 orang, terutama para stakeholder. “Dan anggota KAHMI, baik di nasional, wilayah, maupun daerah,” kata Enggar.

Artikel Temukan Solusi Pangan, KAHMI Gelar Simposium Food Estate pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

“Kita ingin KAHMI bisa tampil memberi solusi persoalan pangan. Secara internal, kita harus menunjukkan keberpihakan yang jelas dalam mengatasi persoalan ini,” kata Guru Besar Ekonomi Politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Imam Mujahidin Fahmid, dalam keterangannya.

“Jika terpilih menjadi pimpinan kolektif KAHMI, maka salah satu yang akan kami jadikan isu utama adalah soal pangan. Sebab, itu menjadi diskursus penting yang harus diketahui publik,” sambungnya.

Imam menerangkan, krisis pangan menjadi isu global lantaran memengaruhi kehidupan ekonomi dunia. Perubahan iklim dan berbagai konflik geopolitik juga berkontribusi terhadap logistik dan distribusi pangan dunia.

“Persoalan pangan, termasuk energi, akan mengancam kehidupan kemanusiaan kalau tidak diselesaikan,” ucap Staf Khusus Menteri Pertanian (Menhan) ini.

Menurutnya, Indonesia tidak boleh bergantung dengan negara lain dalam memenuhi kebutuhan pangan. Pangkalnya, impor akan berdampak terhadap neraca perdagangan.

“Ketergantungan kita pada pangan impor bisa pengaruhi keuangan negara. Apalagi, kita harus berhadapan dengan para komprador pangan dunia yang ingin menjadikan Indonesia sebagai market dari international food trading,” tuturnya.

Oleh sebab itu, KAHMI didorong melakukan kajian dan memberikan masukan sekaligus bersinergi dengan pemerintah terkait masalah pangan.

“Kalau keliru kebijakan, misalnya kita impor, sementara ada produksi sendiri, itu akan merugikan semua pihak, terutama petani,” ujar Imam.

Artikel Imam Mujahidin akan Jadikan Isu Pangan sebagai Agenda KAHMI pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Indonesia adalah bentangan luas bangsa-bangsa yang kaya raya. Ia diikat oleh persamaan batin sebagai bangsa-bangsa yang senasib sepenanggungan. Mereka berikrar menjadi satu bangsa demi tujuan meraih keadilan dan kesejahteraan secara bersama-sama. Oleh para sosiolog, Indonesia pun sering pula disebut sebagai negara kesepakatan. Ada juga yang menyebut bangsa-bangsa yang bersatu karena imajinasi Soekarno dan Hatta. Tentu personifikasi itu berlebihan jika tanpa dukungan dari seluruh warga bangsa. Oleh karena itu, ada benarnya jika Benedict Anderson menyebut Indonesia sebagai imagine communities, suatu komunitas hasil imajinasi atau rekaan para tokohnya, yang diwakili Soekarno-Hatta.

Lepas dari aneka pandangan itu ada baiknya kita melihat fakta-fakta di hadapan kita. Disadari atau tidak, cita-cita bersama tentang Indonesia yang berkeadilan dan sejahtera itu sejatinya masih dalam posisi ongoing process. Artinya, kita masih membutuhkan banyak waktu untuk mewujudkan cita-cita dan mimpi Indonesia itu. Saya tegaskan, kita belum menjadi Indonesia. Sejalan dengan cita-cita luhur bangsa itu, kita harus menghadapi berbagai hambatan dan rintangan yang menggangu pencapaian tujuan berbangsa.

Kekayaan Bangsa Kita
Di setiap sudut negeri ini menyuguhkan pesona alam yang menakjubkan. Segala rupa kekayaan hayati tersedia di negeri berjuluk “Zamrud Khatulistiwa” ini. Begitu pula kekayaan sumber daya alam fisiknya. Aneka mineral yang biasanya kita pelajari selama di SMA, yaitu deretan unsur-unsur kimia ala Dmitriy Ivanovich Mendeleyev, dikabarkan semua terkandung di sudut-sudut bumi bangsa ini. Oleh karena itu, banyak bangsa lain di dunia menyebut Indonesia sebagai a part of heaven atau patahan surga.

Jika kita berkelana dari satu pulau ke pulau lainnya, pesona alamnya memadu indah dengan karakter orang-orang yang berdiam di dalamnya. Betul-betul indah nian bak patahan surga dunia.

Namun, semua kekayaan itu belum bisa dikelola oleh bangsa sendiri. Negara yang diwakili pemerintah masih menjadi pelayan bangsa lain dengan memberikan berbagai fasilitas fiskal yang mereka butuhkan. Sedangkan rakyat masih terus menjadi penonton dan budak di negeri sendiri. Para petinggi di negeri kurang memiliki perhatian yang serius untuk rakyatnya. Beberapa bantuan insidental, seperti bantuan langsung tunai (BLT), bantuan beli minyak goreng, itu hanyalah pelipur lara yang tidak mampu menyelesaikan inti masalahnya, kemiskinan dan pemiskinan.

Demokrasi Ekonomi
Demokrasi Ekonomi bisa dikatakan berlangsung sehat manakala disparitas sosial ekonomi bangsa secara nasional tidak terlalu jauh. Jurang pemisah antara si kaya dan si miskin tidak terlalu jomplang dan menganga. Kehidupan perekonomian rakyat berjalan dengan baik tanpa gejolak harga yang mencekik rakyat.

Rakyat dapat membeli setiap kebutuhan hidupnya dengan kemampuannya sendiri. Prinsip keterjangkauan rakyat atas harga-harga kebutuhan pokok harus menjadi pertimbangan utama dalam pengendalian pasar oleh pemerintah. Pemerintah berhak membangun proteksi khusus untuk menjaga kestabilan harga sejumlah bahan pokok di pasaran. Tidak bisa harga-harga kebutuhan pokok masyarakat dibiarkan begitu rupa kepada mekanisme pasar yang liar. Pasar memiliki wataknya sendiri. Jika dibiarkan, maka keberadaan pemerintah dalam menjaga rakyatnya pasti akan terabaikan.

Saat ini, kemarahan rakyat atas melambungnya harga minyak goreng dan kebutuhan pokok lainnya–juga harga Pertamax yang naik secara cukup fantastis–adalah penderitaan yang luar biasa. Berbulan-bulan lamanya krisis minyak goreng belum mendapatkan penanganan yang melegakan bagi ibu-ibu rumah tangga yang menjadi benteng pertahanan ekonomi rumah tangga rakyat.

Untuk kepentingan itu, sekelompok ibu-ibu yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) sangat aktif melakukan perlawanan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak adil. Mulai kasus Covid-19, harga PCR yang dipermainkan mafia bisnis alat-alat kesehatan oleh oknum di sekitar penguasa, tes antigen menyedot uang rakyat, dan kebijakan lain yang tidak pro rakyat.

Kepedihan yang dialami rakyat, terutama rakyat kecil nan miskin, sangatlah membutuhkan keinginan baik pemerintah dalam memperbaiki keadaan ekonomi. Pemerintah tidak bisa terus-menerus membela kelompok-kelompok tertentu bahkan etnis tertentu dengan menuruti apa kata mereka.

Penderitaan yang panjang akan melahirkan kemarahan rakyat yang masif. Ketika itu terjadi, sesungguhnya kesalahannya terletak pada pemerintah. Rakyat yang marah adalah efek lanjut dari tidak becusnya pemerintah dalam mengelola negara.

Akses Ekonomi Berkeadilan
Jauh sebelum Indonesia merdeka, Bung Hatta memiliki gagasan tentang pentingnya perekonomian nasional saat Indonesia merdeka kelak, yang disusun sebagai usaha bersama seluruh bangsa. Perekonomian yang demikian itu oleh Bung Hatta dipandang penting agar akses rakyat terhadap sumber-sumber ekonomi tidak hanya dikuasai segelintir orang saja. Jika penguasaan akses ekonomi itu hanya pada orang-orang tertentu, maka, lanjut Bung Hatta, akan terjadi penumpukan harta hanya pada mereka saja. Oleh karena itu, bisa dimengerti jika keadaan itu tercipta, maka akan bermuara pada suburnya kejahatan atau kriminalitas dalam masyarakat.

Kriminalitas akan melahirkan dampak ikutan yang kemudian semakin memperburuk keadaan dalam masyarakat suatu bangsa. Oleh karena itu, meningkat atau menurunnya angka kriminalitas sangat ditentukan oleh seberapa besar akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi nasional. Pemerintah tidak bisa membiarkan para perampok sumber-sumber ekonomi nasional sedemikian rupa sehingga rakyat tumbang oleh perihnya beban hidup mereka.

Artikel Menghidupkan Demokrasi Ekonomi Kita pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

KAHMI Jember pun menyampaikan sejumlah rekomendasi dan disampaikan secara tertulis kepada DPRD Jember, Jawa Timur (Jatim).

Saran tersebut dimaksudkan agar masuk dalam rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati 2021.

Presidium KAHMI Jember, Narto, menyatakan, salah satu masalah yang dihadapi petani adalah belum adanya perlindungan. Padahal, memiliki potensi besar.

“Ini modal awal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember untuk mengawal produk hasil pertanian, tapi yang terjadi sebaliknya,” ucapnya, Kamis (7/4).

Dicontohkannya dengan harga hasil panen raya yang diterima tak menutupi biaya operasional produksi tani. Padahal, ada gudang di Wirowongso, Kecamatan Ajung, untuk sistem resi gudang.

“Tinggal bagaimana political will dari Pemkab Jember untuk memberikan ‘angin segar’ bagi para petani,” jelasnya.

“KAHMI mendorong adanya Perda Resi Gudang di Kabupaten Jember untuk melindungi petani sehingga ketika panen raya, harga tetap stabil,” imbuh dia.

Menurut Narto, alas hukum ini relevan lantaran sudah diatur di dalam Perda Jatim Nomor 12 Tahun 2013 dan Pergub Jatim Nomor 11 Tahun 2016.

KAHMI Jember juga merekomendasikan adanya pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes, desa wisata, dan UMKM.

Tujuannya, meningkatkan kompetensi guna mengentaskan kemiskinan. Langkah ini diyakininya juga dapat meminalisasi keberadaan desa tertinggal.

“[Ini diusulkan] mengingat potensi yang dimiliki Jember banyak sekali, tetapi belum dimanfaatkan dengan baik dan lebih selektif lagi,” katanya.

Sementara itu, Anggota Pansus DPRD Jember, Ardi Pujo Prabowo, berjanji, pihaknya akan mengakomodasi saran KAHMI.

“Mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kami apresiasi beberapa masukan mereka,” ujarnya.

Artikel Saran KAHMI Jember untuk Sejahterakan Petani, DPRD Janji Akomodasi pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Saya ingat satu ketika saat diundang ceramah oleh mahasiswa kedokteran Universitas Tadulako. Saya berkelakar sambil memperkenalkan diri sebagai petani. Saya bilang begini, “No farmers, no agriculture, no food, no living. Jadi, tanpa petani, kamu bisa apa?” Adik-adik mahasiswa kedokteran ini menyela, “Tanpa Fakultas Kedokteran, tidak ada dokter. Tanpa dokter, siapa yang urus kesehatan orang?” Saya bilang, “(tetap dalam suasana berkelakar) Masih ada ‘dukter'”. Mereka balik tanya, “Apa itu dukter?” Saya jawab, “Dukun terlatih. Artinya, masih ada alternatif. Namun, dunia pertanian, tidak ada alternatifnya karena kita tidak akan pernah bisa membuat makanan dari plastik.” Tentu sesuatu yang tidak mungkin.

Mengusung humanity sebagai salah satu tema utama Musyawarah Nasional (Munas) KAHMI adalah gagasan kekinian. Pertimbangan yang bisa dikatakan cukup maju di tengah selebrasi seremonial yang sekadar heboh tak bermakna. Pilihan humanity sesuatu tentang krisis hari ini, soal yang menjadi kebutuhan umat manusia. Tema itu–berikut tangkaiannya–menjadi bermakna melengkapkan Munas XI KAHMI di Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Pertanian Kini
Kelakar ini saya jadikan pembuka artikel ini untuk menandaskan bahwa tanpa pertanian, kehidupan berhenti. Beralasan untuk khawatir karena baru-baru ini ada kabar resmi, data dari situs resmi Bappenas RI. Dalam situs itu ada rilis berita yang sangat menghebohkan dunia pertanian. Bappenas memprediksi pada tahun 2063 tidak akan ada lagi petani di Indonesia. Ini mengejutkan, tetapi pasti bukan tanpa alasan.

Apriori, saya pikir mereka berhipotesis berdasarkan angka presentasi alih usaha petani pada sektor usaha lainnya. Atau angka alih fungsi lahan pertanian ke lahan peruntukan lain. Tulisan ini tidak hendak mendebat angka-angka rasionya. Hanya mengikuti logika dan menyoal akibatnya.

Pada tahun 1973, total petani Indonesia sebesar 65,4%. Pada tahun 1990, jumlah petani tinggal 28 persen. Jadi, apabila trennya linier, maka diduga pada tahun 2063, tidak ada lagi petani. Logikanya sederhana saja, membandingkan tahun dan presentasenya. Ditemukan angka 1,8-an persen per tahun petani kita beralih usaha. Maka, kita butuh waktu 28/1,8 sama dengan 33 tahun. Sekarang tahun 2022, maka 33 tahun kemudian adalah 2055. Indonesia tidak lagi punya petani. Sembilan tahun lebih cepat daripada prediksi Bappenas.

Ironi Petani
Kita menyebutnya petani. Di negara lain ada sejumlah istilah untuknya. Ada peasant, farmer, dan agriculturist. Selain kosa kata petani, ada diksi lain yang juga populer. Agribussinesman dan pelaku agroindustri. Kedua kosa kata terakhir apakah termasuk–kelompok yang boleh–disebut petani juga?

Terlepas dari benar salahnya, kita bisa melihat dari sisi yang lain. Terdapat petani yang benar-benar bertani meski tidak memiliki lahan. Ada juga petani yang benar-benar bertani, tetapi lahannya sempit, di bawah 0,2 hektare. Bahkan, ada juga petani yang ikut kerja bertani di lahan orang lain. Selain itu, ada yang benar-benar petani, mempunyai lahan di atas 0,2 hektare, dan juga menjual hasil pertaniannya sendiri. Ada juga orang yang tinggal di desa, tidak bertani tetapi menjual hasil pertanian. Sebaliknya, ada orang tinggal di kota, tetapi memodali orang desa bertani.

Apa pun kategori dan status petani tersebut, mereka semua berkontribusi menyediakan pangan untuk kehidupan. Tanpa mereka, ketersediaan pangan tidak dapat menjangkau konsumen. Petani yang memproduksi dan pedagang atau distributor yang membagi menjadi satu kesatuan yang sangat penting dalam analisis ekonomi. Yaitu, produksi, distribusi, dan konsumsi.

Saat ini dan/atau bahkan sejak dahulu, nasib para petani selalu tidak menentu. Didesak dari dalam maupun dari luar. Jumlah keturunan dan pembagian warisan lahan pertanian berlangsung alamiah. Rasio lahan per kapita mengecil dengan sendirinya. Lahan yang sudah kecil itu dengan mudah dilepas untuk kebutuhan mendesak. Paling sering saat menikahkan anak.

Miris
Bukan hanya pertanian atau lahan untuk bertani yang lenyap–tergusur atau digusur–petani juga lenyap, “disedot” tawaran menggiurkan untuk berganti profesi. Sejenak, mereka yang tetap bertahan. Boleh jadi terpaksa karena tidak ada alternatif lain. Begitu ada peluang alih profesi secara instan, langsung ditangkap. Terutama tawaran dari sektor ekstraktif, seperti pertambangan dan perkebunan skala besar. Mereka tinggalkan profesi sebagai petani. Beralih profesi bahkan untuk status sebagai satpam. Dunia tanpa petani, nyaris maujud. Hal itu menjadikannya kerisauan tersendiri.

Beramai-ramainya orang meninggalkan sektor pertanian bukan isapan jempol. Itu fakta yang juga pernah disinyalir Bappenas, yang memprediksi profesi pertanian di Indonesia akan hilang tahun 2063. Forum seterhormat Munas KAHMI tentu menjadikan hal ini sebagai pembahasan. Kredo HMI “insan akademis, insan pencipta, insan pengabdi, insan yang bernapaskan Islam, dan insan yang bertanggung jawab atas terwujudnya adil dan makmur yang diridai” takkan mendiamkan lenyapnya profesi pertanian di Indonesia.

Artikel World Without Agriculture? pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Secara harfiah, food estate berarti perusahaan pekebunan/pertanian pangan (lumbung pangan). Kata perusahaan (estate) dapat dimaknai sebagai badan usaha (korporasi). Tujuan utamanya adalah untuk mendukung gerakan ketahanan pangan. Sedangkan ketahanan pangan sendiri dimaknai sebagai ketersediaan pangan yang sumbernya berasal dari berbagai tempat, termasuk dari luar negeri (import). Itu artinya kita masih tergantung meskipun pangan tersedia. Isu “musuh” krisis pangan cukup seksi bagi Indonesia, termasuk saat hadir dalam perbincangan pada forum Munas XI KAHMI di Palu.

Maka, hal terpenting adalah mengusahakan ketersediaan pangan yang sumbernya berasal dari dalam negeri atau yang kita produksi sendiri. Itulah yang disebut kedaulatan pangan. Dan karena ini harus terus-menerus, maka unsur keberlanjutan mesti diperhatikan. Keberlanjutan itu menyeimbangkan aspek ekonomi (pertumbuhan), ekologi (lingkungan hidup), dan sosial (adil dan sejahtera).

Bappenas memberikan makna food estate sebagai konsep pengembangan produksi secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, peternakan di suatu kawasan lahan yang sangat luas untuk memperkuat cadangan pangan. Dikelola dalam bentuk korporasi yang bisa dimiliki oleh berbagai kalangan, baik dunia usaha maupun masyarakat umum, termasuk petani. Dengan demikian, food estate berbasis korporasi petani setidaknya memiliki ciri-ciri (1) usaha pertanian skala besar berbasis klaster; (2) multikomoditas (pangan, hortikultura, ternak, perkebunan); (3) mekanisasi, modernisasi pertanian, dan sistem digitalisasi; (4) mengorporasikan petani; dan (5) hilirisasi produksi pertanian.

Pahami Kebutuhan
Ada pertanyaan serius berkaitan dengan implementasi program ini di berbagai daerah di Indonesia. Siapkah daerah-daerah ini mengadopsinya? Khusus untuk Sulawesi Tengah, kita boleh mulai dengan memeriksa potensi ketersediaan dan kondisi lahannya. Surat Keputusan KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) 8113 Tahun 2018 yang di-overlay dengan tutupan hutan tahun 2018 menunjukkan luas daratan Sulawesi Tengah 6.106.800,69 hektare dan luas hutan dalam kawasan hutan 4.410.293,84 hektare atau 72,22%.

Berdasarkan tingkat kemiringan lahannya, ada 36,87% lahan memiliki kemiringan >40%, terdapat 25,03% lahan memiliki kemiringan 2-15%, ada 23,78% lahan memiliki kemiringan 15-40%, dan sisanya, 14.33% lahan, memiliki kemiringan 0-2%. Suhu udara rata-rata berkisar antara 26-28°C. Curah hujan rata-rata tertinggi, yaitu 169,58 mm. Apriori, kondisi agroklimat ini memenuhi syarat untuk pengembangan pertanian.

Namun, hal lain yang juga penting diperhatikan adalah perhitungan DD-DT (daya dukung dan daya tampung). Sulteng punya sejarah mampu melaksanakan swasembada pangan dengan jumlah penduduk masih di bawah jumlah optimal (σ > 1). Akan tetapi, masih ada 5 kabupaten/kota yang belum mampu swasembada pangan, yaitu Banggai Kepulauan, Buol, Banggai Laut, Tojo Una-una, dan Kota Palu. Terjadi defisit beras jika tidak ada penambahan areal atau peningkatan produktivitas lahan.

Faktor daya dukung berikutnya yang penting untuk dicermati adalah air dan fungsi lindung. Berdasarkan potensi air meteorologis dengan kebutuhan air, maka secara umum masih defisit. Defisit ini dapat diperkecil dengan menghitung sumber daya air sungai, air tanah, mata air, dan danau. Sedangkan daya dukung fungsi lindung di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah adalah 0,68. Artinya, masih memadai. Daya dukung fungsi lindung ini memiliki kisaran 0 (nol) hingga 1 (satu). Semakin mendekati nilai 1 semakin baik fungsi lindungnya dan sebaliknya. Berdasarkan nilai tersebut, daya dukung fungsi lindung di Sulteng terkategori baik, di mana proporsi kawasan lindungnya sekitar 31,19%.

Parameter lain yang digunakan untuk menilai fungsi lindung adalah indeks hutan lindung (IHL), di mana untuk wilayah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 61,12%. Semakin tinggi nilai IHL semakin tinggi kemampuan daya dukung lingkungannya. Untuk daerah perkotaan, identifikasi kelestarian dan daya dukung lingkungannya diestimasi dengan keberaaan ruang terbuka hijau (RTH). Secara umum, rataan IRTH kota di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah adalah 0,98, berarti hampir optimal.

Sadar Lahan
Berdasarkan potensi dan kondisi agroklimat (lahan dan Iklim) Sulteng, maka perlu pewilayahan komoditas unggulan. Berbagai jenis komoditas pertanian yang dapat dikembangkan antara lain tanaman pangan (beras, jagung, kedelai, ubi kayau, ubi jalar, ubi banggai, sukun, dan lain-lain), hortikultura (sayur mayur, cabai, bawang merah, bawang putih, dan lain-lain), buah-buahan (manggis, durian, salak, dan lain-lain), serta tanaman perkebunan (kelapa, cokelat, kelapa sawit, dan lain-lain). Berbasis pada potensi komoditas ini berdasarkan agroekosistemnya, maka perlu adanya pewilayahan komoditas.

Hal lain yang juga penting adalah hilirisasi produk di sektor pemasaran. Satu soal yang menguntungkan adalah posisi strategis Provinsi Sulawesi Tengah yang berdekatan dengan Selat Makassar dan Pulau Kalimantan di sebelah barat; Provinsi Maluku di sebelah timur, Laut Sulawesi, dan Provinsi Gorontalo di sebelah utara; serta Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara di sebelah selatan. Hal ini memberikan peluang kerja sama dan perdagangan dalam dimensi interkoneksitas dengan prinsip saling menguntungkan. Peluang untuk ibu kota baru NKRI di Kalimantan membuat peluang ini lebih terbuka.

Hubungan dengan negara-negara di gerbang utara (northern gate) juga menantang sekaligus peluang. Namun, di balik peluang, selalu ada masalah atau hambatan yang perlu diselesaikan. Persoalan itu antara lain perubahan iklim, alih fungsi lahan pertanian, alih profesi dari pertanian menjadi buruh tani atau profesi lain–tersisa petani tua (aging farmer), sedangkan anak muda tidak tertarik–juga masalah stabilitas harga komoditas pertanian, dan lainnya.

Zaman yang kian maju bukan tanpa cacat. Modernitas memicu ekses. Kita tidak cukup hanya berpikir analitik linier semata. Harus juga analitik kritis. Misalnya, apabila berbasis pada luasan lahan dan hutan semata, boleh jadi peluang food estate itu masih terbuka luas. Bayangan deforestasi atau land clearing untuk ini pasti jadi pilihan. Tetapi, jangan lupa pada luas lahan dan hutan yang masih terbuka itu ada instabilitas melingkupinya. Yaitu, geografi bergunung dengan curuh hujan tinggi dan jebakan tektoniknya. Oleh Karena itu, pembukaan lahan besar-besaran secara ekstraktif harus dalam perhitungan yang matang.

Beberapa strategi dapat diterapkan, antara lain (1) perlindungan kawasan pertanian (agroekosistem), baik dari alih fungsi lahan maupun kawasan hutan untuk kelestarian fungsi siklus daur hidrologi; (2) perluasan areal tanam (ekstensifikasi) dengan memperhatikan daya dukung lingkungan argoekosistemnya; (3) pemanfaatan lahan kritis yang tersebar luas; (4) optimalisasi lahan pertanian yang ada (irigasi, pompa, embung, pola tanam, dan lain-lain); (5) peningkatan produktivitas (benih, pupuk, irigasi, alat pertanian, dan lain-lain); (6) pengamanan produksi (dampak perubahan iklim, pengandalian OPT, dan penanganan pascapanen); (7) pengembangan teknologi dan inovasi bidang pertanian melalui kerja sama di bidang penelitian (universitas dan lembaga penelitian) yang berguna dalam pengambilan kebijakan; (8) penguatan kelembangaan dan pembiayaan (penyuluhan, kelompok tani, koperasi, dan kredit usaha tani); dan (9) membuka peluang pasar lokal, regional, nasional, internasional, dan lainnya.

Apabila program food estate dilaksanakan dengan kaidah yang benar, diharapkan menjadi solusi dari kerumitan membangun pertanian yang cerdas (smart agriculture). Berdasarkan pengalaman emperis sebagai asisten manajer perkebunan besar (estate) pola inti rakyat tahun 1989, saya punya testimoni. Apabila penerapan PIR ini serius dan benar, mestinya menguntungkan semua pihak. Masalah petani yang selama ini melilit dapat terpecahkan. Sarana prasarana produksi mulai dari lahan, bibit, pupuk, pestisida, hingga pemasaran bisa teratasi. Tetapi, itu baru terwujud apabila dan hanya apabila semua pihak, pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan kaum ilmuan ikut serta. Ini baru pertanian cerdas (smart agriculture). Tanpa itu, food estate ini hanyalah konsep semata. Janganlah!

Artikel Food Estate dan Munas KAHMI pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Sulawesi Tengah menjadi tempat Munas XI KAHMI. Insyaallah pada November 2022 mendatang. Panitia daerah (Tiara, sebutan untuk penyelenggara Munas di Palu) tentu tengah berjibaku menyukseskannya. Untuk itu, menyelenggarakan sejumlah langkah konsolidasi, baik konsepsi maupun gagasan-gagasan teknis. Salah satu wujudnya, menggelar diskusi via Zoom Meeting dengan sejumlah elemen alumni di beberapa daerah. Saya cuplik beberapa bagian seputar diskusi ini, khususnya tentang komodifikasi buah-buahan lokal sebagai salah satu ikhtiar meningkatkan ekonomi daerah dalam konteks Sulawesi Tengah.

Di antara perbincangan, ada yang menyinggung lontaran pertanyaan dari alumni HMI luar Sulteng. “Apakah sudah ada frozen pisang Sulawesi Tengah?” tanya seorang dari luar Kota Palu. Pertanyaan itu direspons Ketua FORHATI Sulteng, Rostiati Rahmatu. “Belum ada, tapi saya bisa siapkan. Saya siapkan pisang setengah matang, saya bungkus, dan saya berikan untuk antum,” jawab perempuan yang biasa disapa Kak Ros itu. Namun, tawaran itu kurang direspons penanya, Ros pun tidak melanjutkan tawaran itu. Meskipun dikatakannya sejumlah komoditas, khususnya pisang, telah menjadi objek riset mahasiswanya bahkan ada mahasiswanya sukses memasarkan produk buah dengan sentuhan teknologi.

Komoditas Unggulan
Saya pun menelusuri jejak digital tentang “pisang”. Disebutkan di sebuah situs web, pisang merupakan buah-buahan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia. Pisang memiliki cita rasa yang enak, harganya murah, dan mudah diolah menjadi produk yang bernilai komersial. Di Indonesia, ada ratusan jenis pisang yang tumbuh dari Sabang sampai Merauke. Namun, potensi pisang yang besar ini belum dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan ekonomi Indonesia. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) Fadjry Djufry menyampaikan, ada banyak jenis pisang di Indonesia dan amat variatif. “Pisang cavendish, barangan, pisang tanduk, raja emas, kepok tanjung, dan lain-lain. Masing-masing wilayah Indonesia memiliki karakteristik pisang berbeda-beda,” demikian kata Fadry.

Sebagai buah lokal Indonesia, khususnya Sulteng, berpotensi menjadikan pisang komoditas ekspor unggulan karena setiap tahun trennya meningkat. Demand-nya tidak hanya di Asia, termasuk di Jepang dan negara lain,” kata Fadjry lagi di forum Bincang Buah Tropika Online #SeriPisang yang digelar Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika (Balitbu Tropika), Rabu (28/4/2021).

Rostiati mengungkap kesediaannya untuk berbagi pengetahuan, khususnya pisang, sekaligus berhasrat mentransformasi knowledge, baik dalam budi daya maupun pascapanennya. Apa yang ia ceritakan itu berkait dengan rencana empowering untuk peningkatan ekonomi lokal. Kekayaan buah-buahan lokal Sulteng dengan sentuhan teknologi, termasuk dengan teknologi sederhana (dan tepat guna), seharusnya digarap simultan untuk peningkatan ekonomi daerah ini.

Policy Pro Rakyat & Inisiatif Masyarakat
Disebutkan pula, Balitbangtan melalui Balitbu Tropika terus berupaya menghasilkan inovasi teknologi dan varietas-vatietas unggul. Salah satunya melalui convensional beeding telah menghasilkan pisang INA 03 yang tahan penyakit layu fusarium. Ini kerap disebut penyakit panama pada pisang, yang disebabkan Fusarium oxyporum f.sp cubense (FOC) dan merupakan penyakit paling berbahaya yang menyerang tanaman pisang dan menyebabkan kerugian lebih dari 35%.

Balitbangtan juga mendukung program Kementerian Pertanian (Kementan) dalam pembangunan kawasan hortikultura, seperti kampung pisang untuk pengembangan pisang dari hulu ke hilir, termasuk industri pengolahan pisang. “Produk turunan pisang masih banyak yang belum kita eksplor agar memberi nilai tambah,” kata Fadjry.

Kementan secara jelas mengeluarkan kebjakan, di antaranya membentuk kawasan buah bernilai ekonomi tinggi, sebagaimana dinyatakan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo. “Kita dorong adanya kerja sama antara Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, dan perbankan. Ke depan, dapat dibentuk kampung manggis, kampung durian, dan sentra buah lainnya,” tegasnya. Jelas itu sebuah keberpihakan pro rakyat yang pantas didukung seluruh rakyat.

Disebutkan pula, Direktur Buah dan Florikultura, Liferdi Lukman, menjelaskan arah kebijakan Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2020-2024, yaitu meningkatkan daya saing hortikultura melalui peningkatan produksi, peningkatan akses pasar, dan ekspor didukung oleh sistem budi daya modern yang ramah lingkungan, berkelanjutan, serta peningkatan nilai tambah produk untuk peningkatan kesejahteraan petani.

Untuk mengimplementasikan arah kebijakan tersebut, terangnya, ada tiga strategi pengembangan hortikultura 2021-2024, yaitu pengembangan kampung hortikultura (buah-buahan, sayuran, dan tanaman obat); penumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hortikultura; serta memperkuat digitalisasi pertanian melalui pengembangan sistem informasi.

“Kampung buah adalah pengembangan komoditas buah-buah dalam wilayah administrasi terfokus dalam satu desa. Luasannya minimal 10 hektare per desa. Buah yang kita kembangkan adalah buah yang cocok, yang sesuai dengan agroekosistem di desa tersebut,” terangnya.

Menurut Liferdi, pihaknya akan mengalokasikan anggaran pembiayaan apabila masyarakat betul-betul serius dan antusias untuk melaksanakan kampung buah tersebut. Selain itu, harus ada dukungan dan komitmen tinggi dari pemerintah daerah setempat.

Salah satu contoh kisah sukses kampung buah adalah Kampung pisang berbasis korporasi di Tanggamus, Lampung, yang dikembangkan sejak 2017 dengan mengandeng PT Great Giant Pineapple (GGP). Awalnya, kampung pisang ini hanya seluas 10 hektare, sekarang sudah berkembang hampir 400 hektare dan dikelola 800 petani. Kampung pisang ini bisa berkembang karena konsep korporasi dengan menggandeng mitra industri.

Pada 2021, kampung pisang akan dikembangkan di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tenggara (Aceh), Lampung Barat (Lampung), Cianjur dan Bogor (Jawa Barat), Grobogan (Jawa Tengah), dan Blitar (Jawa Timur) dengan luas keseluruhan 280 hektare. Selanjutnya, pengembangan kawasan pisang sebagai pendukung pengembangan pangan lokal di Minahasa (Sulawesi Utara), Bantaeng (Sulawesi Selatan), Mamuju Tengah (Sulawesi Barat), Halmahera Timur (Maluku Utara), serta Pulang Pisau dan Kapuas (Kalimantan Tengah).

Prospektif
Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, Bambang Sugiarto, mengatakan, produksi pisang di Indonesia pada 2020 sebesar 8.182.756 ton atau meningkat 12,4% dari tahun sebelumnya. Pisang merupakan komoditas unggulan ekspor Indonesia yang selalu didorong dalam kerja sama internasional. Potensi tujuan ekspor pisang Indonesia adalah Jepang, Timur Tengah, Malaysia, Korea, Belanda, China, Australia, dan China.

Nilai ekpor pisang terbesar ke Jepang, yaitu US$1,348 juta pada tahun 2020. Namun, share Indonesia di pasar Jepang hanya 0,16%. “Kami mohon penelitian terkait permasalahan kenapa kita tidak mampu bersaing ke Jepang. Selain harga, juga karena faktor lalat buah. Ini menjadi kendala dalam mengekspor pisang, padahal Jepang pasarnya sangat bagus,” terangnya.

Untuk mendorong peningkatan ekspor pisang, Bambang berharap, pengembangan 71 kawasan hortikultura pisang seluas 1.300 hektare diarahkan untuk tujuan ekspor. Pengembangan kawasan pisang tersebut harus didorong untuk menggunakan pestisida hayati agar bisa dikendalikan sejak awal sehingga tidak ada bahan kimia pada pisang dan bebas dari lalat buah.

Pihaknya juga mendorong pengembangan pisang-pisang khusus, misalnya pisang raja, barangan, raja bulu, pisang mas kirana, dan lain-lain. Menurut Bambang, salah satu kendala mengapa pisang barangan tidak bisa masuk pasar internasional karena ada bintik-bintik sehingga kurang disukai, padahal rasanya sangat enak. Untuk itu, ia berharap, Balitbu Tropika melakukan penelitian untuk menghilangkan bintik-bintik pada pisang barangan.

Pada kesempatan berbeda, Luthfiany Azwawie, Head of Product Management and Marketing PT Sewu Segar Nusantara (PT SSN), memaparkan prospek pemasaran pisang untuk pasar modern dan tradisional. PT SSN merupakan perusahaan distribusi dan pemasaran buah-buahan segar di Indonesia dengan merek Sunpride.

Mengingat demikian besar prospek komoditas buah ini, secara nasional Indonesia yang telah menggaungkan Tahun Buah dan Sayur Internasional (pada tahun lalu, 2021), perlu melihatnya sebagai kesungguhan pemerintah. Di sisi lain, prospek ini perlu menjadi stimulan masyarakat untuk menangkap ini sebagai jalan mendongkrak ekonomi rakyat Sulteng dan rakyat Indonesia pada umumnya. Mungkin tak terlalu kencang gaung Tahun Buah dan Sayur Internasional ini. Melaluai peran intelektual pertanian–salah satunya Universitas Tadulako–kembali digaungkan di Munas KAHMI.

Selamat menyantap buah lokal dan sayuran segar produksi masyarakat Palu dan sekitarnya. Lewat ajang ekspo UMKM–sebagai fasilitas yang didedikasikan panitia Munas KAHMI–masyarakat bisa memanfaatkannya sekaligus sebagai ajang exposing produk buah dan sayuran khas Sulteng.

Artikel Komodifikasi Buah Lokal dan Peluang Mendongkrak Ekonomi Sulteng pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Universitas Nasional (Unas) memastikan, kebijakan itu akan mengakibatkan harga-harga pangan dan kebutuhan lainnya naik.

Pangkalnya, terang Ketua HMI Komisariat Hukum Unas, Muqaddam Hehanussa, penentuan harga-harga selalu mepertimbangkan biaya distribusi, opersional pelaku usaha, dan sebagainya.

“Kenaikan harga barang inilah yang menjadi ujung dari efek domino naiknya harga BBM itu,” kata Adam, sapaannya, dalam keterangan tertulis kepada Kahminasional.com di Jakarta, Senin (4/4).

Dicontohkannya dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok di Pasar Tradisional Lambaro, Aceh Besar, sehari jelang Ramadan 1443 H/2022 M. Agar-agar, misalnya, dari sebelumnya Rp48.000/kotak menjadi Rp55.000/kotak.

Lalu, garam isi 30 kg naik dari Rp130.000/sak menjadi Rp150.000/sak, tepung terigu 25 kg naik dari Rp200.000/sak menjadi Rp205.000/sak, dan sirup cap patung dari Rp220.000/lusin naik menjadi Rp230.000/lusin.

“Begitu juga sejumlah kebutuhan pokok lainnya, juga ikut naik. Kenaikan ini dipicu naiknya harga BBM sehingga harga barang ikut naik,” jelasnya.

Menurut Adam, pemerintah melalui Kementrian ESDM dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) menjadi unsur yang paling bertanggung jawab atas kenaikan tersebut.

Baginya, Kemendag semestinya melonjaknya harga kebutuhan pokok menyusul naiknya Pertamax, seperti yang terjadi di Aceh. “Kebijakan stabilitas harga mesti segera diterbitkan, bekerja sama dengan pemerintah setempat.”

“Eksekusinya bisa dalam bentuk sidak pasar atau cara-cara lainnya yang relevan,” imbuh dia.

Adam juga mendesak Kementerian ESDM tidak membiarkan Pertamax keluar dari jenis BBM khusus penugasan (JBKP) agar harganya tidak mengikuti mekanisme pasar.

“Kementerian ESDM harus lebih hati-hati lagi dalam mengambil keputusan, apalagi BBM terkait erat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari,” tandasnya.

Artikel HMI Hukum Unas Nilai Pemerintah Gagal Antisipasi Lonjakan Harga Bahan Pokok Imbas Pertamax pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.