Komisi VI DPR pun mendukung Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengungkap kasus tersebut. Bahkan, berharap membuat perkara menjadi terang benderang.

“Yang penting lagi, kasus ini harus menjadi pelajaran di masa depan agar tata niaga timah menjadi lebih sehat,” ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR, Sarmuji.

Jika itu terjadi, mantan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jember ini meyakini bakal berdampak positif terhadap BUMN tersebut. “Kinerja PT Timah akan lebih baik dibanding sekarang.”

Di sisi lain, Sarmuji menyampaikan, Komisi VI DPR telah memanggil pimpinan PT Timah, Rabu (3/4). “Dan [kasus] akan didalami lebih jauh melalui panja (panitia kerja),” kata politikus Partai Golkar itu.

Hingga kini, Kejagung telah menetapkan 16 orang sebagai tersangka. Sebanyak 3 di antaranya bekas pimpinan PT Timah, sedangkan sisanya dari swasta. Adapun seorang tersangka dijerat kasus dugaan perintangan penyidikan (obstruction of justice).

Artikel Korupsi timah, Sarmuji: Kasus ini harus menjadi pelajaran pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Raihan suara Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) ini menggungguli petahana lainnya. Benny K. Harman, Melchias M. Mekeng, hingga istri Gubernur NTT, Julie S. Laiskodat, misalnya.

Berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedapil NTT 1 dan KPU NTT, Yohan memperoleh suara sebanyak 84.103 suara. Perolehan anggota Komisi XI DPR ini melonjak hampir 100% dibandingkan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 sekitar 45.000.

Yohan bersyukur dan berterima kasih kepada masyarakat di 10 kabupaten dapil NTT 1 atas dukungan dan kepercayaan kepadanya. Dapil NTT 1 mencakup Alor, Ende, Flores Timur, Lembata, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, dan Sikka.

“Alhamdulillah, saya bersyukur dan berterima kasih kepada para pendukung, simpatisan, dan masyarakat yang mendukung dan memilih saya kembali,” Kamis (14/3).

“Insyaallah, kepercayaan mereka akan saya emban dengan memberikan apa yang terbaik demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di dapil NTT 1,” imbuhnya.

Ada 6 kursi yang diperebutkan pada Dapil NTT 1. Kursi pertama didapati politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Andreas Hugo Pareira, dengan raihan 173.295 suara.

Kemudian, Ahmad Yohan, NM Dipo Nusantara (Partai Kebangkitan Bangsa/PKB) 73.249 suara, Benny Harman (Demokrat) 79.335 suara, Julie Laiskodat (NasDem) 57.522 suara, dan Melchias Mekeng (Golakr) 67.809 suara.

“Terima kasih sekali lagi atas kepercayaan masyarakat Pulau Flores dan sekitarnya. Amanat ini akan saya emban dengan memberikan yang terbaik untuk mereka,” tutur Yohan.

Artikel Ahmad Yohan masuk DPR lagi, raih suara terbesar kedua NTT 1 pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

MK berpendapat, norma tersebut tak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin konstitusi. Namun, MK memerintahkan ambang batas parlemen 4% tetap berlaku hanya hingga Pemilu 2024.

“Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK, Suhartoyo, saat membacakan amar Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 di Gedung MK, Jakarta, pada Kamis (29/2).

“Menyatakan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan,” imbuhnya.

Wakil Ketua MK, Saldi Isra, menambahkan, Mahkamah tak mendapati dasar metode dan argumen yang memadai dalam menentukan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, termasuk metode dan argumen yang digunakan dalam menentukan 4% dari jumlah suara sah secara nasional.

Merujuk keterangan pembentuk undang-undang, presiden dan DPR terhadap permohonan a quo, MK pun tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan parliamentary threshold 4% dengan metode dan argumen penghitungan atau rasionalitas yang jelas.

Saldi melanjutkan, ambang batas parlemen berdampak terhadap konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR. Jika diletakkan dalam basis argumentasi sistem pemilihan proporsional yang dianut, jumlah suara yang diperoleh partai politik (parpol) peserta pemilu selaras dengan kursi yang diraih di DPR agar hasil pemilu menjadi proporsional. Dengan demikian, sistem pemilu proporsional semestinya meminimalisasi suara yang terbuang agar hasil pemilu tidak menjadi tidak proporsional (disproporsional).

Namun, jika merujuk hasil Pemilu 2004, suara yang terbuang atau tidak bisa dikonversi menjadi kursi mencapai 19.047.481 suara sah atau sekitar 18% dari suara sah nasional. Pada Pemilu 2009, terdapat 13.595.842 suara tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR (9,7%) dan 2.964.975 suara (2,4%) yang tak bisa dikonversi menjadi kursi DPR pada Pemilu 2014

“Prinsip demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Namun, kebijakan ambang batas parlemen telah ternyata mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika mendapatkan suara lebih banyak, namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen,” ulas Saldi.

Diketahui, Perludem menggugat parliamentary threshold 4% dalam Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu. Sebab, penentuan ambang batas tersebut dianggap tak didasari perhitungan yang jelas. Padahal, menjadi satu variabel penting dari sistem pemilu dan berdampak langsung kepada proses konversi suara menjadi kursi.

Perludem pun mengajukan cara penentuan ambang batas parlemen dengan rumus membagi bilangan 75% dengan rata-rata besaran jumlah besaran daerah pemilihan (dapil), ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah dapil.

Artikel MK putuskan ambang batas parlemen 4% tak berlaku pada Pemilu 2029 pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Untuk mengatasi kebuntuan itu, KAHMI TV bersama Yayasan Ayo Indonesia mengadakan pelatihan UMKM bertema “Gerakan UMKM Juara: Talk Show, Coaching Clinic, & Product Show” di Kafe Titik Temu, Jakarta, pada Rabu (26/7). Kegiatan disponsori BI.

Anggota Komisi XI DPR, Ahmad Yohan, mengapresiasi dukungan BI atas acara tersebut. Pangkalnya, memperteguh komitmen bank sentral dalam membantu UMKM.

“Saya sudah keliling, dari Aceh sampai Papua ikut mensosialisasikan soal UMKM ini. Banyak yang kaget, senang, dan bahagia, ternyata Bank Indonesia punya kepedulian yang luar biasa untuk mengembangkan UMKM,” ucapnya dalam sambutannya.

Yohan melanjutkan, setidaknya ada tiga masalah yang mendera UMKM untuk berkembang, di antaranya modal dan pengembangan kapasitas. “Yang ketiga, persoalan pemasaran,” imbuh Presidium Majelis Nasional (MN) KAHMI itu.

“Ini problem yang hampir dirasakan oleh semua UMKM. Dan kita bersyukur Bank Indonesia sedang berusaha dengan luar biasa membantu mencari solusi agar persoalan-persoalan ini bisa kita atasi,” imbuh politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Yohan berharap, kehadiran BI melalui berbagai programnya turut menyemangati dan mendorong masyarakat, utamanya UMKM, agar mengembangkan potensi yang dimiliki.

Artikel Yayasan Ayo Indonesia gandeng BI majukan UMKM pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Keputusan itu tertuang dalam SK Nomor KP DRJD 250 Tahun 2022 tentang Penyelenggeraan Kewajiban Pelayanan Angkutan Barang di Jalan dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan 2022 yang diteken Dirjen Perhubungan Darat, Budi Setiyadi.

Anggota Komisi V DPR, Muhammad Fauzi, berharap, kebijakan tersebut mempercepat stabilitas harga di daerah terpencil. Pangkalnya, disparitas harga yang terjadi selama ini akibat kendala distribusi barang.

“Distribusi via darat yang terbuka akan membuat suplai barang semakin lancar sehingga harga bisa semakin stabil di daerah terpencil,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (30/4).

Lebih jauh, Fauzi menerangkan, terbitnya SK tersebut sesuai aspirasi masyarakat setempat yang diterimanya dan diteruskan kepada Kemenhub. Karenanya, legislator asal Dapil Sulawesi Selatan (Sulsel) III ini menyampaikan terima kasih kepada pemerintah.

“Terima kasih ke Kemenhub, khususnya Dirjen Perhubungan Darat. Semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama, masyarakat sudah merasakan dampak dari keputusan tersebut,” tandas Presidium Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MW KAHMI) Sulsel ini.

Dengan terbitnya SK itu, pemerintah pusat akan mengalokasikan APBN untuk membantu distribusi angkutan barang ke dua daerah terpencil di Luwu Utara tersebut.

“Untuk distribusi barang ke daerah tersebut, selama ini mengandalkan jalur udara melalui bandara perintis,” terang Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Luwu Utara, Abdul Hakim Bukara.

Artikel Fauzi Apresiasi Kemenhub Kabulkan Aspirasi Luwu Utara, Distribusi Barang Rampi-Seko Makin Lancar pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Oleh karena itu, Anggota Komisi V DPR, Muhammad Fauzi, meminta seluruh sarana prasaran sejumlah rute mudik dipastikan kesiapannya sebelum dilintasi para pemudik.

Apalagi, Kementerian PUPR telah berjanji membenahi infrastruktur sebelum Idulfitri. Pernyataan disampaikan saat berdikusi di sela-sela reses Komisi V.

“Menteri PUPR menjanjikan satu pekan sebelum Lebaran, jalan yang dianggap sangat ekstrem sudah selesai diperbaiki,” ujarnya di Sekretariat Majelis Wilayah KAHMI Sulawesi Selatan (Sulsel), di Makassar, Jumat (22/4).

Bang Fauzi, sapaannya, menerangkan, masih banyak jalan berlubang di Tanah Air, seperti di trans-Sulawesi. Namun, pengerjaannya di Kabupaten Luwu Utara dan Luwu Timur sudah selesai.

“Di Sidrap juga sudah diperbaiki oleh provinsi. Jadi, memang dibutuhkan kolaborasi antara provinsi dan pusat,” jelas Presidium KAHMI Sulsel ini.

Selain itu, politikus Partai Golkar ini meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan atensi di jalan nontol saat arus mudik dan balik Lebaran.

“Khususnya, daerah yang masih kurang penduduknya karena sangat rawan jika ada masalah dengan orang atau kendaraannya,” jelasnya. “Setidaknya lampu penerangan jalan lebih diperhatikan.”

Di sisi lain, Fauzi mengimbau masyarakat tak menggunakan sepeda motor untuk mudik. Pangkalnya, paling berisiko saat dipakai untuk perjalanan jarak jauh.

Masyarakat pun diharapkan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes) Covid-19 saat mudik, tiba di kampung halaman, hingga kembali.

Dia mengingatkan, melandainya laju penularan Covid-19 harus disyukuri dengan upaya-upaya mitigasi agar tidak kembali melonjak pasca-Lebaran.

Artikel Bang Fauzi Minta Pemerintah Pastikan Mudik Lebaran Berjalan Aman dan Nyaman pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Menurutnya, peningkatan kepemilikan konsesi kelapa sawit negara bisa menjadi solusi mengatasi permasalahan harga minyak goreng. Lebih baik jika melalui PT Perkebunan Nasional (PTPN).

“Lebih ideal lagi negara melalui BUMN perkebunan dapat meningkatkan kepemilikan konsesi perkebunan kelapa sawit,” ujar politikus Partai Demokrat ini dalam keterangannya, Jumat (25/3).

Kang Hero, sapaannya, berpendapat, minimal 30% dari total produksi CPO saat ini dihasilkan konsesi kelapa sawit PTPN, maka akan berdampak positif terhadap harga jual minyak goreng.

“Minimal 30% … agar bisa menjaga ketersediaan dalam negeri dengan harga terjangkau,” kata Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) itu.

Kang Hero menilai, produsen CPO juga perlu didorong menurun harga. Sehingga, produsen minyak goreng memiliki perhitungan harga keterjangkauan, bukan nilai keekonomian.

Artikel Kang Hero Beri Solusi Menekan Harga Minyak Goreng, Ini Tawarannya pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eddy Soeparno, mengungkapkan, persoalan-persoalan tersebut sering kali luput dari pengawasan pemerintah, terutama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dewan pun telah berulang kali menyampaikan masukan untuk menyelesaikan berbagai problem itu.

“Pemerintah perlu melakukan koordinasi, dalam hal ini antarkementerian dan lembaga terkait, agar permasalahan yang dihadapi perusahaan-perusahaan pertambangan dalam segera diatasi,” ujarnya dalam webinar “Legalitas dan Transparansi Pencabutan IUP Operasi Produksi dan Percepatan RKAB 2022 untuk PEN Sektor Minerba Pascapandemi Covid-19″, Rabu (16/3).

Adapun salah satu saran Komisi VII DPR adalah Ditjen Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM melakukan penguatan terhadap inspektur-inspektur di lapangan.

“Termasuk ini juga ada wacana yang tengah kami godok dan relatif kuat, yaitu untuk bentuk sebuah direktorat jenderal baru di Kementerian ESDM, yaitu Ditjen Gakkum, Penegakan Hukum, karena memang banyak sekali masalah yang perlu ditindaklanjuti,” tuturnya.

Lebih jauh, Eddy mengungkapkan, banyak pelaku usaha yang mengeluhkan terlambatnya proses penerbitan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) pertambangan di Kementerian ESDM. Berdasarkan data hingga Januari 2022, baru 416 dari 1.891 permohonan yang disetujui pemerintah. Sisanya, 337 ditolak, 552 dikembalikan, dan 616 masih berproses.

“Ini jadi perhatian kita, terutama terhadap yang dikembalikan karena belum memenuhi persyaratan atau masih melengkapi persyaratan dan 616 RKAB yang masih berproses agar proses tersebut tidak menghambat,” jelasnya.

“Karena bagaimanapun juga RKAB itu adalah life line, jalur hidup dari sebuah perusahaan pertambangan. Kalau tanpa RKAB, tidak mungkin beroperasi, tidak mungkin berproduksi,” imbuh Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Menurut Eddy, ada beberapa faktor yang menyebabkan proses RKAB terhambat. Di antaranya, perusahaan belum terdaftar, belum melaksanakan kewajiban pemenuhan Minerba One Data Indonesia (MODI). Kemudian, tak memiliki dokumentasi studi kelayakan sesuai persyaratan.

“Yang juga penting adalah banyak dokumen tidak melampirkan perhitungan sumber daya dan cadangan yang telah diverifikasi oleh competent person yang terdaftar di KCMI (Komite Cadangan Mineral Indonesia). Ada juga permohonan yang diajukan tidak sesuai format yang telah dipersyaratkan Kementerian ESDM,” tambahnya.

Dirinya lantas mendorong Kementerian ESDM melakukan penyempurnaan regulasi dan mengakselerasi proses penerbitan RKAB melalui sistem teknologi informasi (TI). Apalagi, Indonesia sempat mengalami krisis energi, terutama yang berbahan baku batu bara, pada awal tahun ini.

“Kita juga telah meminta Kementerian ESDM untuk melakukan penyempurnaan dengan baik dari regulasi, percepatan sistem e-RKAB sehingga mudah diakses dan mudah didapatkan komunikasi terkait pelayanan e-RKAB tersebut sehingga proses untuk persetujuan bisa diperoleh secara cepat,” tuntas Eddy.

Webinar ini, yang merupakan agenda rutin Kajian Reboan dan digelar Lembaga Kajian Strategis Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (LKS MN KAHMI), turut menghadirkan beberapa pembicara. Salah satunya, Dirtipidter Bareskrim Polri, Brigjen Pipit Rismanto.

Kemudian, Staf Khusus Menteri ESDM, Irwandy Arif; pengamat kebijakan pertambangan, La Ode Ida; pakar hukum pertambangan, Abrar Saleng; akademisi Universitas Tarumanegara (Untar), Ahmad Redi.

Artikel Rekomendasi DPR untuk Kementerian ESDM terkait Tata Kelola, Perizinan, dan Usaha Pertambangan pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Salah satu yang disorotinya adalah Bandara I Gusti Ngurah Rai. Fauzi mau fasilitas ini diperindah karena menjadi pintu masuk internasional.

“Sebagai gerbang udara, bandara harus memberikan pelayanan maksimal kepada tamu negara ini,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Selasa (22/2).

“Bukan hanya pelayanan pada orangnya, tapi juga barang. Jangan sampai muncul kejadian barang terlantar atau rusak karena kesalahan pelayanan,” imbuhnya.

Fauzi mau PT Angkasa Pura I (Persero) dapat menata Bandara I Gusti Ngurah Rai tanpa membebani APBN. Angkasa Pura I diketahui mengajukan anggaran Rp140 miliar untuk kebutuhan KTT G20.

“Komisi V meminta Angkasa Pura untuk memenuhi sendiri kebutuhan anggaran dan tidak lagi membebani APBN, apalagi kondisi keuangan negara masih terganggu penanganan Covid-19,” tuturnya.

Komisi V DPR pun meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) turut “mempercantik” berbagai fasilitas lain di Bali.

Tujuannya, terang Presidium Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Sulawesi Selatan (MW KAHMI Sulsel) ini, agar meninggalkan kesan positif bagi para delegasi G20.

“Semoga kegiatan ini bisa memberikan dampak yang besar tidak hanya bagi nama Indonesia, tapi juga memberi efek ekonomi pada warga Bali yang sebelumnya terdampak pandemi,” tutup Fauzi.

Indonesia diketahui menjadi Presidensi G20 sejak 1 Desember 2021 hingga kuartal IV 2022. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menetapkan Bali sebagai lokasi acara.

Untuk memastikan persiapan dilakukan secara matang, Komisi V DPR pun meninjau “Pulau Dewata” sejak Senin (21/2).

Artikel Fauzi Minta Bandara Ngurah Rai Ditata Jelang G20 pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Menurut Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, pengembangan yang dilakukan tergolong baik karena sesuai rencana tata ruang dan tata wilayah regional dan nasional.

“Alhamdulillah, kita bisa menilai [penggunaan tata ruang] cukup baik [berdasarkan keterangan pemkot dan BP Batam],” ujarnya di Kota Batam, Senin (21/2).

Doli mengungkapkan, sudah lima kali ke Batam selama pandemi Covid-19. Selama itu, pembangunan terus dilakukan.

“Kota Batam ini termasuk kota yang tidak mati, pergerakan ekonomi masih bisa berjalan. Konstruksinya juga tidak berhenti,” jelas Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.

“Itu positif, artinya Kota Batam walau masa pandemi, masih terus bisa membangun,” imbuh dia.

Doli pun berharap, pembangunan di Kota Batam ke depannya tetap sesuai tata ruang dan tata wilayah.

“Sehingga, pertumbuhan pembangunan tidak menyalahi tata ruang dan pemanfaatan ruang optimal,” kata Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) ini.

Sementara itu, Wali Kota Batam, M. Rudi, menerangkan, pembangunan yang dilakukan merujuk PP Nomor 41 Tahun 2021.

“Salah satunya, pembangunan infrastruktur mengarah kawasan industri menggunakan anggaran BP Batam,” ungkapnya, yang juga Kepala BP Batam.

Dampak pembangunan itu, terangnya, perekonomian Batam melonjak menjadi 4,1% pada 2021. Padahal, sempat minus 3% pada 2020.

Artikel Komisi II DPR Apresiasi Pembangunan di Kota Batam pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.