in ,

Kang Hero Sesalkan Disharmoni Pekerja-Direksi Pertamina

Anggota Komisi VI DPR asal Fraksi Partai Demokrat yang juga Presidium MN KAHMI, Herman Khaeron. Dokumentasi DPR
Anggota Komisi VI DPR asal Fraksi Partai Demokrat yang juga Presidium MN KAHMI, Herman Khaeron. Dokumentasi DPR

Kahminasional.com, Jakarta – Hubungan direksi dan serikat pekerja (SP) PT Pertamina (Persero) memanas. Rencana kebijakan agile working, yang akan berdampak terhadap pemotongan gaji karyawan, menjadi pemicunya.

Imbasnya, para buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) mengancam akan melakukan mogok kerja. Aksi rencananya berlangsung pada 29 Desember 2021—7 Januari 2022.

Hal ini disesalkan Anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron. Pangkalnya, perusahaan negara bidang energi itu sedang melakukan transformasi bisnis.

“Semestinya serikat pekerja Pertamina bisa duduk bersama dan menyampaikan tuntutannya secara baik-baik kepada direksi,” katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (26/12).

Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) ini menilai, rencana mogok kerja bakal memperkeruh keadaan. Pun mengganggu kinerja Pertamina secara koorporasi.

Baca Juga :  DPR Ingatkan Pemda soal Penyelesaian Status Tenaga Honorer

“Ada kepentingan yang lebih besar ke depan bagaimana mewujudkan Pertamina menjadi BUMN yang kuat dan kontributif bagi rakyat, bangsa, dan negara,” jelasnya.

Kang Hero, sapaan Herman, menerangkan, pekerja dan direksi memiliki peran penting dalam sebuah perusahaan. Dengan demikian, hubungan keduanya mesti harmoni.

Para buruh bakal menentukan kinerja korporasi. Sementara itu, sedangkan pimpinan mengatur jalannya roda perusahaan melalui kewenangan yang dimilikinya dan menentukan arah kebijakan korporasi.

“Saya menghargai aspirasi dan tuntutan serikat pekerja Pertamina, tetapi harus dipahami bahwa kebijakan Pertamina sebagai BUMN tidak terlepas dari kebijakan pemerintah,” tuturnya.

“Dan saya memahami apa yang terjadi di dalam. Oleh karenanya, duduklah bersama dan janganlah karena ada tuntutan yang belum direalisasi menuntut direksi dipecat,” sambungnya.

Baca Juga :  Fauzi Minta Bandara Ngurah Rai Ditata Jelang G20

Apabila rencana mogok kerja dilanjutkan, Kang Hero menilai, hal tersebut bakal memengaruhi stabilitas dan kredibilitas perusahaan. Itu bisa menjadi bumerang.

“Maksudnya untuk kebaikan pekerja, tetapi dampak eksternalnya menjadi tidak baik,” tutup politikus Partai Demokrat ini.

Sumber :

Fatah S

Berkarier di industri media sejak 2010 dan menjadi penulis buku.