“Hampir semua orang akan kuat menghadapi penderitaan, namun karakter seseorang hanya bisa diuji dengan memberinya kekuasaan.”

Ungkapan populer dari Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat dua abad lalu, tersebut kini lebih bisa diapresiasi dalam konteks konsesi pengelolaan tambang.

Pemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan telah menimbukan polemik berkepanjangan. Terjadi saling serang antarpihak yang pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut berdasarkan perspektif, pertimbangan, dan kepentingan masing-masing.

Namun demikian, harus disadari bahwa polemik yang timbul bukan semata-mata efek dari kebijakan dimaksud. Kebijakan itu sendiri mengandung detonator untuk memecah integrasi dan integritas kelompok-kelompok kritis di luar negara dan bisnis (critical non-state not for profit actors). Pemecahbelahan kekuatan sipil ini bermuara pada arus konsolidasi politik dalam bentuk korporatisme negara yang jadi penanda mutakhir dari era yang telah melupakan amanat reformasi.

Proyek korporatis

Pemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan akan melanjutkan sisa proyek-proyek pertambangan sebagaimana telah banyak dianalisis para pengamat. Saat ormas keagamaan yang baru belajar menambang ini harus mencuci pengelolaan tambang energi kotor dan kerusakan yang ditimbulkannya, proyek baru yang sebenarnya adalah negara sedang berupaya menggiring aktor-aktor kunci di luar negara ke dalam kontrolnya.

Korporatisme negara terhadap kekuatan-kekuatan kemasyarakatan bukan hal baru. Strategi tersebut dijalankan penguasa secara efektif dan masif hingga tumbangnya Presiden Soeharto. Pada masa Orde Baru, korporatisme negara berbentuk upaya penjinakan aktor kritis atau yang dianggap berpotensi untuk menggugat prioritas dan kebijakan pemerintah. Cara lain dengan melakukan akomodasi terhadap kekuatan masyarakat yang menguntungkan rezim yang berkuasa. Negara saat itu melakukan perpanjangan tangan ke dalam berbagai wadah kemasyarakatan yang telah dikotak-kotakkan dalam fungsi-fungsi, seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk urusan jurnalistik, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) untuk urusan perburuhan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk urusan keagamaan Islam, atau Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) untuk urusan kesarjanaan. Bahkan, kekuatan mahasiswa coba diredam pula dengan menerapkan kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) dan memaksakan Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) untuk menggantikan Dewan Mahasiswa yang dikenal anti-Orde Baru.

Dalam era pascareformasi, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) telah melakukan berbagai cara untuk memastikan berjalannya pembangunan ekonomi yang diwarisi dari masterplan pembangunan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan menjaga arus investasi dengan beragam regulasi dan kebijakan pendukung. Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dan UU Minerba memperkuat kendali pemerintahan pusat (resentralisasi) terhadap sektor-sektor strategis pembangunan, yang mana bertentangan dengan otonomi daerah dan pelayanan publik yang mendekat kepada warga.

Yang lebih disayangkan, Jokowi pada akhir pemerintahannya tidak merasa cukup dengan mengatur isi sektor-sektor strategis, tetapi juga memastikan aktor-aktor pengontrol dan penyeimbang berada di bawah naungannya. Revisi UU KPK yang sudah kita rasakan akibatnya, begitu pula sejumlah revisi UU dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di DPR, telah dan potensial menjadi ajang perpanjangan tangan pemerintah ke dalam lembaga quasi-negara.

Pemberian izin pengelolaan pertambangan kepada ormas keagamaan menjadi skenario berikutnya dari upaya kontrol negara atas agenda-agenda politik yang nondemokratis, eksklusif, dan tidak sadar lingkungan. Inilah proyek percobaan (pilot project) yang diterapkan berdasarkan pragmatisme pasca-Pemilihan Umum (Pemilu) dan kalkulasi elektoral pra-Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Patut dikiritisi lebih jauh jika ini bukanlah episode terakhir dari korporatisme negara atas kekuatan sipil. Aktor yang memiliki otonomi dan kekuatan, seperti perguruan tinggi dan organisasi-organisasi mahasiswa intra dan ekstrakampus, jangan-jangan juga sudah masuk dalam skema korporatis untuk mengelola tambang atau sumber daya ekonomi lainnya. Sinyalemennya sudah terlihat pada munculnya figur-figur akademik, ormas, dan organisasi mahasiswa yang mendeskreditkan para penentang kebijakan perizinan tambang ini. Juga bisa dibaca kembali di dalam UU Cipta Kerja yang menyederhanakan partisipasi publik ke dalam keterlibatan akademisi dan konsultan profesional.

Wacana hegemonik

Negara yang berusaha memikat ormas ke dalam gengamannya itu sudah jelas, meskipun tidak mengagetkan. Setiap rezim selalu punya hasrat dan cara untuk menyederhanakan masalah dan mengontrol yang dianggap bisa bermasalah. Apalagi, dengan kecenderungan Jokowi di periode kedua pemerintahannya yang tidak urung melepas pedal gas pertumbuhan ekonomi.

Yang tragis justru pada hilangnya sikap kritis ormas keagamaan yang telah sekian lama menjadi kontrol sosial dan suara nurani publik. Para tokoh dan proponen intelektual dari ormas keagamaan tidak saja melakukan pembelaan diri, mereka malah menyerang para kritikus lingkungan yang secara by default pasti sangat vokal terhadap kebijakan korporatis negara. Tidak kurang tulisan dan komentar dari unsur pengurus Penguru Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang berupaya melakukan delegitimasi dan pemburukan citra aktivis dan intelektual pro lingkungan dan perubahan iklim. Upaya lebih jauh untuk melunakkan sikap kritis dalam jamaah masing-masing ormas keagamaan tentunya berjalan pula di balik yang tersaji di media dan ruang publik digital.

Pimpinan dan duta-duta intelektual ormas keagamaan sengaja atau tidak telah menjalankan upaya hegemoni budaya dan intelektual dengan harapan bahwa publik akan menerima sikap mereka sebagai suatu keabsahan dan pemerintah telah mendatangkan keadilan bagi ormas keagamaan. Narasi yang dihembuskan tentang kesempatan yang sudah semestinya direngkuh menutup mata atas minimnya kemampuan atas pengelolaan tambang dan dampaknya serta lemahnya tekad untuk menegosiasikan pilihan-pilihan kesempatan yang lebih baik di hadapan negara dan korporasi.

Dalam grand scheme of things, kita bisa melihat dengan pasti satu persatu ormas dipancing masuk ke dalam ruang-ruang politik berwajah keuntungan tambang yang tidak berkelanjutan. Hilang sudah kearifan yang dahulu ada untuk berpikir dua-tiga kali ketika ormas keagamaan diajak keluar zona pendidikan dan pengabdian kepada jamaah dan masyarakat di sekitarnya.

Melampaui polemik

Ormas keagamaan masih punya kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Metode yang dipakai bisa bersifat jangka pendek dan menengah. Dalam jangka pendek, masukan-masukan dari jamaah dan jejaring ormas dapat dijadikan basis moral untuk mengambil sikap menunda upaya pengelolaan tambang hingga ada keputusan yang lebih kuat. Selanjutnya, dalam jangka menengah, perlu dilakukan pembahasan ulang persoalan ini dengan mempertimbangkan pengambilan dasar hukum (istidlal) baru dan inquiry langsung dari lapangan untuk penetapan kepentingan publik (maslahah).

Tawaran konkret antara lain telah disampaikan oleh Mohamad Shohibuddin dalam diskusi di Pesantren An-Nuqayah sebagai formulasi fikih keselamatan yang mencakup kehidupan manusia dan alam. Tawaran lain muncul pula dari Budhy Munawar-Rachman tentang teologi ekologis yang menggabungkan prinsip-prinsip teologis dengan kesadaran ekologis dalam serial tulisannya untuk menanggapi pandangan Ulil Abshar Abdalla.

Selain upaya internal ormas di atas, kalangan aktivis dan intelektual antitambang kotor perlu melakukan dialog berjenjang dengan pemuka ormas keagamaan yang difokuskan untuk mengembalikan integritas dan kohesi dalam masyarakat sipil. Pertemuan-pertemuan mana perlu dirancang untuk menjembatani kubu yang berseberangan dan dengan semangat untuk menghentikan maupun membalikkan upaya kooptasi terhadap masyarakat sipil.

Tidak pernah di masa pascareformasi kekuatan masyarakat sipil diuji sekeras ini. Tidak ada pilihan lain kecuali berbenah jika tidak ingin didikte oleh kepentingan oligarkis sehingga tetap menjadi suara bagi mereka yang terdampak pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Artikel Tambang korporatisme negara pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

“Dengan rekam wilayah Indonesia yang begitu luas, 191 juta hektare, dengan kondisi geografis beragam, 17 ribu pulau, semua tidak mungkin mengandalkan insiatif pemerintah. Kita harus bisa bersama-sama, termasuk menangani dampak lingkungan,” ucapnya dalam seminar nasional “Pembangunan Lingkungan yang Terus Melaju untuk Indonesia Maju” di Jakarta, Rabu (30/8).

Dalam kegiatan yang diselenggarakan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) itu, Alue menambahkan, banyak kemajuan yang dicatatkan di usia 78 tahun kemerdekaan Indonesia. Namun, tantangan ke depan kian kompleks sehingga butuh keterlibatan semua pihak dalam mengatasi problem yang ada, termasuk isu lingkungan.

“Baru-baru ini Sekjen PBB (Eurico Guterres) menyampaikan, kita bukan global warming, pemanasan global, tetapi global boiling, pendidihan global,” katanya. “(Global boiling) akibat kegagalan mitigasi perubahan iklim, bencana alam, hilangnya keberagaman hayati.”

Alue pun sependapat dengan Koordinator Presidium Majelis Nasional Korps Alumni HMI-Wati (MN FORHATI), Cut Emma Mutia Ratna Dewi, bahwa perempuan merupakan aktor terdepan yang kritis dengan isu lingkungan.

Sebelumnya, dalam kesempatan sama, Cut Emma, menyampaikan, perempuan merupakan aktor terdepan menjaga lingkungan. Dicontohkannya dengan seorang ibu yang takkan ke luar rumah ketika tempat tinggalnya masih kotor.

“Kenapa ibu-ibu itu enggak mau tinggali rumah sebelum bersih? Karena bapaknya suka bikin kotoran. Makanya, Bumi secara filosofis disebut sebagai mother earth, bukan father earth, karena kuncinya ada di ibu-ibu,” tuturnya.

Lebih jauh, Alue menerangkan, pemerintah telah merancang desain besar dalam mengatasi persoalan lingkungan. Misalnya, pengelolaan sampah nasional mengedepankan konsep ekonomi sirkular.

“Sampahnya dikelola lagi sehingga menjadi sumber ekonomi baru. Salah satu contoh melalui program bank sampah,” ujarnya.

Ia pun mengajak KAHMI dan FORHATI terlibat dalam pengelolaan bank sampah. Apalagi, manajemennya tidak rumit dan menguntungkan secara ekonomi.

“Karena orang bisa antar sampah, ditimbang, dan ditabung dalm bentuk uang. Itu mejadi sumber daya baru,” jelas eks Deputi Bidang Konstruksi, Operasi, dan Pemeliharaan Badan Restorasi Gambut (BRG) ini.

Artikel Wamen LHK ajak semua pihak terlibat tangani masalah lingkungan pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Hal tersebut disampaikan Koordinator Presidium Majelis Nasional Forum Alumni HMI-Wati (MN FORHATI), Cut Emma Mutia Ratna Dewi, dalam seminar nasional “Pembangunan Lingkungan yang Terus Melaju untuk Indonesia Maju” secara hybrid dari Jakarta, Rabu (30/8).

“FORHATI merupakan badan semiotonom di dalam KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam) yang didominasi ibu-ibu. Ibu-ibu ini adalah penggiat-penggiat paling getol dan vokal masalah lingkungan. Contohnya puntung rokok,” ucapnya.

“Perempuan (aktor) paling terdepan dalam menjaga lingkungan di skala mikro karena kami tidak akan ke luar rumah kalau rumah kami tidak bersih,” sambungnya dalam kegiatan yang diselenggarakan menyambut HUT ke-57 KAHMI itu.

Cut Emma melanjutkan, pekanya perempuan terhadap masalah lingkungan karena menyadaari pentingnya dampak negatif yang ditimbulkan.

“Setiap hari kami bersentuhan (dengan masalah lingkungan) dan (menyadari) bagaimana dampak polusi berdampak terhadap kesehatan kita. Ya, nanti akan berdampak kepada pendidikan dan banyak sekali pengaruhnya,” tuturnya.

Lebih jauh, Cut Emma mengingatkan, sumber daya alam (SDA) Indonesia sangat diminati bahkan mendominasi dalam kegiatan industri. Nikel, misalnya, sekitar 25% dari kebutuhan global dipasok dari Indonesia.

Menurutnya, besarnya daya tarik dunia terhadap kekayaan alam Indonesia harus disikapi bijak dengan tidak melakukan pengerukan atau eksplorasi secara besar-besaran.

“Harus kita lindungi lingkungan kita karena dampak globalisasi ini nantinya akan berefek terhadap eksploitasi lingkungan. Ini yang harus kita jaga, harus kita kontrol. Kita enggak mau sumber daya alam kita rusak,” tegasnya.

Ia pun mengajak segenap elemen yang hadir dalam seminar nasional KAHMI tersebut dapat bersinergi dalam menjaga lingkungan seusai kegiatan.

“Selepas acara ini, KAHMI, FORHATI, mahasiswa, pelaku usaha, pemerintah, kita sama-sama berkolaborasi, bersinergi. Mudah-mudahan ke depan ada program untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam menjaga lingkungan hidup,” tutur Cut Emma.

Artikel FORHATI: Perempuan aktor terdepan menjaga lingkungan pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Hal ini mendasari KAHMI mengadakan seminar nasional bertema “Pembangunan Lingkungan yang Terus Melaju untuk Indonesia Maju” secara hybrid dari Jakarta, Rabu (30/8). Kegiatan ini juga dalam rangka menyambut HUT ke-57 KAHMI.

“Ini semua tentu saja satu peringatan pada kita bahwa masalah lingkungan adalah masalah serius dan menjadi perhatian kita,” ucap Presidium Majelis Nasional (MN) KAHMI, Abdullah Puteh, dalam sambutannya.

Eks Gubernur Aceh ini melanjutkan, Indonesia termasuk salah satu “pahlawan lingkungan” lantaran cakupan hutannya luas setelah Amerika Latin dan Afrika.

Namun, pada saat bersamaan, terdapat tantangan. Apalagi, pencemaran lingkungan, baik udara, air, hutan, dan lainnya, kian berat.

Puteh berharap, seminar nasional KAHMI ini, yang dihadiri berbagai pihak, menjadi salah satu wadah untuk menghasilkan solusi efektif. Ia meyakini, upaya memperbaiki kualitas lingkungan hidup harus dilakukan bersama-sama.

“Saya harapkan seminar ini menjadi satu keberpihakan kita untuk bersama antar-stakeholder, pemerintah, KAHMI, FORHATI, masyarakat, swasta, dan mahasiswa berbuat untuk Indonesia yang lebih asri,” tuturnya.

Artikel KAHMI berkomitmen wujudkan Indonesia asri pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Seminar akan diselenggarakan di Jakarta, 30 Agustus 2023. Kegiatan mengusung tema “Pembangunan Lingkungan yang Terus Melaju untuk Indonesia Maju.”

Ketua panitia, Rizki Maulana, menyampaikan, seminar ini digelar selaras dengan dinamika yang terjadi. Harapannya, isu lingkungan menjadi arus utama dalam pembangunan.

“Isu lingkungan akan menjadi concern KAHMI. Kita semua butuh merawat bumi dan lingkungan sekitar,” ujarnya dalam keterangannya, Sabtu (26/8).

Ada sejumlah tokoh nasional dan pakar yang diundang sebagai narasumber. Pun beberapa figur KAHMI, seperti Abdullah Puteh, Ahmad Doli Kurnia, Akbar Tandjung, Mahfud MD, Nasyirul Falah Amru, dan Cut Emma Mutiara.

“Acara ini adalah hasil kerja sama antara Bidang Lingkungan Hidup Majelis Nasional KAHMI dan FORHATI Nasional,” ucap Rizki.

“Acara sendiri nantinya akan diisi oleh peserta dari berbagai kalangan, yaitu mahasiswa, komunitas, instansi pemerintah, akademisi, pegiat lingkungan, hingga Majelis Daerah dan Wilayah KAHMI,” imbuhnya.

Artikel Sambut HUT ke-57, KAHMI gelar seminar lingkungan pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.