Dalam kirimannya, ia mengaku berhasil mendapatkan data dari BKN berupa 4.759.218 baris yang berisi sangat banyak data, seperti nama, tempat dan tanggal lahir, gelar, nomor ponsel dan email, hingga informasi pendidikan.

Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persadha, menyarankan pemerintah segera membentuk Badan Perlindungan Data Pribadi menyusul maraknya kasus tersebut. Dengan begitu, ada tindakan serta sanksi kepada penyelenggara sistem elektronik (PSE). yang mengalami kebocoran data.

“Selain itu, harus dibuat aturan yang tegas bahwa PSE yang tidak bisa menjaga sistemnya harus bisa dikenakan konsekuensi hukum, baik itu PSE publik maupun privat,” katanya, Minggu (11/8). “Jika tidak, maka PSE tersebut tidak akan jera dan akan memperkuat sistem keamanan siber serta SDM yang dimiliki.”

Menurut Pratama, semua kementerian/lembaga pemerintah, termasuk di daerah, juga harus diwajibkan melakukan penilaian atas sistem teknologi informasi yang dimilikinya secara menyeluruh. Dengan begitu, bisa melihat keamanan sistemnya sendiri seperti peretas melihat sistem tersebut dari luar.

“Sehingga, bisa segera mengetahui celah keamanan yang mungkin ada di sistemnya dan segera menutup celah keamanan tersebut sebelum dimanfaatkan oleh peretas sebagai pintu masuk kedalam sistem,” ujarnya.

“Assesment ini tidak hanya dilakukan satu kali saja, namun harus dilakukan secara rutin mengingat keamaan sistem informasi bukanlah sebuah hasil akhir, namun merupakan sebuah proses sehingga apa yang kita yakini aman pada saat ini belum tentu masih akan tetap aman pada keesokan harinya,” imbuh Pratama.

Dalam kirimannya, peretas menawarkan data BKN tersebut sebesar US$10.000 atau sekitar Rp160 juta. TopiAx bahkan membagikan sampel data berisi 128 aparatur sipil negara (ASN) di Aceh yang didapatkan.

Sementara itu, BKN dan pihak terkait, seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), hingga kini belum berkomentar atas kebocoran data tersebut. Di sisi lain, BKN dan BSSAN telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang penguatan data ASN dan peningkatan kualitas perlindungan informasi dan transaksi elektronik (ITE), yang berdurasi setahun, pada Oktober 2022.

Artikel Kebocoran kembali terjadi, pakar usul pembentukan Badan Perlindungan Data Pribadi pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

“Komitmen tersebut akan tetap dilanjutkan oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto, di pemerintahannya yang akan datang. Sehingga, pembangunan desa bisa menghidupkan daya saing, menarik minat generasi muda untuk tinggal di desa dan membangun desa,” katanya dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR bersama Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu (31/7).

“Insentif fiskal yang dihadirkan melalui program dana desa harus dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin agar tepat sasaran. Sehingga, dapat menjadi stimulus pembangunan desa,” sambung Bamsoet, sapaannya.

Eks Presidium MN KAHMI ini melanjutkan, slogan “tinggal di desa, rezeki kota, bisnisnya mendunia” harus menjadi tren dalam menurunkan laju urbanisasi. Pun mesti menjadi magnet yang menarik minat generasi muda untuk kembali ke desa, membangun daerahnya, dan mengoptimalkan berbagai potensi dan peluang.

“Arah kebijakan penggunaan dana desa harus tetap dikedepankan untuk program pemulihan ekonomi, antara lain untuk perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem, bantuan permodalan kepada BUMDes untuk menggerakkan perekonomian desa, dana operasional pemerintahan desa, serta dukungan program sektor prioritas di desa, termasuk penanganan stunting, mendukung ketahanan pangan dan hewani, serta pembangunan lumbung pangan desa, dan pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa,” tuturnya.

Menurut Bamsoet, pembangunan desa bisa menjadi stimulan bagi perubahan sosial yang bermuara pada pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan desa setidaknya memiliki peran sentral dalam dua aspek penting. Pertama, upaya pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan data BPS per Maret 2024, kemiskinan di desa mencapai 11,79% atau jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan perkotaan sebesar 7,09%. Dari aspek kualitas, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di desa juga jauh lebih tinggi dibandingkan di perkotaan.

“Kedua, pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah dan antara desa dan kota. Pembangunan desa menjadi penyeimbang untuk memangkas jurang perbedaan antara kehidupan di perkotaan dan pedesaan. Faktanya, meskipun dari aspek kewilayahan sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan, namun jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan lebih banyak dari pedesaan,” ulasnya.

Artikel Ketua MPR dorong peningkatan pembangunan desa pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Gerakan benteng menitikberatkan pada perlindungan pengusaha pribumi. Pada era Soemitro, sistem ekonomi ini mengistimewakan importir pribumi dan memberikan kredit modal kepada penguasa yang sulit mendapat pinjaman dari bank.

“Sebagai anak, kan, ingin bakti kepada ayahnya. Tentu mengangkat nama baik dan juga legasi yang sudah ditinggalkan oleh ayahnya,” ucap Direktur Program Puspoll Indonesia, Chamad Hojin, melansir kanal YouTube Hamid Nasution, Kamis (2/5).

Sinyalemen penerapan gagasan-gagasan Soemitro oleh Prabowo ini tecermin dari langkah-langkah Prabowo usai melepaskan karier militernya. Utamanya ketika memimpin Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan Partai Gerindra.

“Dari awal-awal mendirikan Gerindra, beliau sebagai Ketua HKTI dan itu kampanye minum susu [dan makan] telur. Itu peduli petani. Itu kuat sekali. Ternyata setelah kita lacak, memang beliau punya inspirasi dari bapaknya, Pak Sumitro, begawan ekonomi,” katanya.

Kendati demikian, menurut Hojin, pelaksanaan gerakan benteng akan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Pangkalnya, sudah banyak perbedaan dengan tahun ’50-an, kali pertama sistem ekonomi tersebut diterapkan.

“Sekarang, kan, ekonomi digital. Nah, ekonomi digital, kan, sekarang juga dikuasai banyak orang yang itu di luar negeri, bukan di dalam negeri. Kita hanya user saja. Nah, mungkin bisa diaktualisasikan jadi pelaku usaha ekonomi kecil dapat dilindungi,” jelasnya.

Hojin pun berharap para pembantu Prabowo di sektor ekonomi dapat memahami gerakan benteng Soemitro. Harapannya, visi Prabowo dapat terlaksana dengan baik.

“Menteri-menteri yang akan diangkat oleh Pak Prabowo juga harus memahami legasi itu. Jadi, sektor ekonomi ini harus benar-benar fokus, apalagi sektor pertanian, sektor ekonomi, UMKM, akan menjadi pilar Pak Prabowo,” ujarnya.

Artikel Prabowo dinilai akan hidupkan gerakan benteng Soemitro pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

“Dari parpol pendukung seperti Golkar, ada Bang Doli Kurnia dan Dito [Ariotedjo],” ucap pengamat politik Citra Institute, Yusak Farhan, kepada KAHMINasional.com, Kamis (2/5).

“Dari PAN (Partai Amanat Nasional), ada Bang Viva Yoga. Dari Demokrat, saya kira, Bang Herman Khaeron juga layak,” sambungnya.

Dito Ariotedjo saat ini menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Posisi tersebut diembannya sejak 3 April 2023.

Menurut Yusak, beberapa alumnus HMI yang menjadi pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga layak masuk kabinet Prabowo. Misalnya, Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy.

Selain itu, sambungnya, alumni HMI yang sempat menjadi relawan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 juga dinilai pantas membantu pemerintahan mendatang. Namun, tidak ditempatkan di kabinet.

“Sebagaimana yang sudah-sudah, faksi relawan berpotensi diplot di BUMN,” jelasnya. Alumni HMI yang sempat menjadi relawan Prabowo adalah Arief Rosyid dan Haris Rusly Moti.

Lebih jauh, Yusak menganggap wajar jika banyak alumni HMI yang kelak masuk kabinet Prabowo. Sebab, HMI merupakan organisasi matang yang memproduksi banyak tokoh-tokoh politik nasional dengan jejaring yang kuat.

“HMI tidak akan kehabisan stok SDM di ranah politik karena banyak alumni HMI yang masuk ke partai politik dan berkiprah di pemerintahan,” ulasnya.

Artikel Sederet alumni HMI berpotensi masuk kabinet Prabowo, siapa saja? pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

“Yaitu, bidang kekhususan yang dimiliki pemerintahan daerah (pemda), bidang demokrasi sebagai bentuk keterlibatan masyarakat dengan menempatkan otonomi di tingkat satu, dan bidang kawasan aglomerasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat,” katanya dalam keterangannya, Selasa (30/4).

Usni melanjutkan, kekhususan di bidang kebudayaan dalam Pasal 31 UU DKJ berkaitan dengan kewajiban pemda dan masyarakat Betawi secara bersama-sama. “Pelibatan unsur badan usaha, lembaga pendidikan, lembaga adat, dan kebudayaan Betawi menjadi keharusan,” ucapnya.

Menurut Kaprodi Ilmu Politik FISIP UMJ ini, kehadiran Lembaga Adat dan Kebudayaan Betawi akan mengakselerasi pembangunan dan pengembangan kebudayaan Betawi melalui perumusan peraturan daerah (perda) terkait. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta pun diharapkan serius menggodok perda tersebut guna menjaga kearifan local sekaligus penguatan sumber daya manusia (SDM) dan budaya Betawi.

“Selain menjaga, melestarikan, dan memajukan kebudayaan, kehadiran Perda Lembaga Adat Masyarakat Betawi dan Pera Pemajuan Kebudayaan Betawi juga akan menjadi filter terwujudnya demokrasi berbasis pada kearifan lokal dan menjadikan kawasan aglomerasi ekonomi nasional dan kota global yang berbasis pada kearifan lokal,” tuturnya.

Lebih jauh, Usni turut mendorong adanya kolaborasi dalam pemilihan gubernur. Ia berpendapat, kekhususan Jakarta kali ini lebih kompleks dibandingkan sebelumnya, Ketika berstatus ibu kota negara (IKN).

“Karena kompleksitas Jakarta itu, maka diperlukan satu kepempimpinan yang memang merepresentasikan tokoh Betawi,” jelas eks fungsionaris Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) ini.

Usni berpandangan, partai politik (parpol) tidak boleh hanya mempertimbangkan kadernya sebagai calon gubernur Jakarta, tetapi harus mempertimbangkan tokoh-tokoh Betawi.

“Banyak tokoh Betawi yang mumpuni untuk diusung pada Pilkada 2024, misalnya KH. Lutfi Hakim, Prof. Dailami Firdaus, dan Beky Mardani. Ketiganya memiliki potensi, baik dengan basis sosial budaya maupun demografi yang berbeda,” bebernya.

Menyangkut aglomerasi, lanjut perwakilan Kaukus Muda Betawi ini, juga berkaitan dengan nilai-nilai kearifan lokal yang akan berdiri sebagai supporting system dalam menjaga persatuan dan kesatuan.

“Kotanya boleh bergerak, tetapi nilai budaya tetap menjadi landasan. Apalagi, dilihat secara demografi dan sebarannya, masyarakat Betawi menyebar di kota-kota sekitar Jakarta sehingga memiliki kesamaan budaya,” ujarnya.

Artikel UU DKJ, pengamat soroti urgensi keterlibatan masyarakat Betawi pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Menurutnya, karakter Prabowo dalam memilih menteri belum diketahui pasti: apakah seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2004-2014 atau Joko Widodo (Jokowi) pada 2014-2024. SBY cenderung memperhatikan opini yang berkembang di media, sedangkan Jokowi justru sebaliknya.

“Pak SBY sangat mendengar apa yang diberitakan di media-media koran. ‘Oh, ini calon menteri. Ini calon menteri kabinet, mensesneg, menag, dan sebagainya’. Itu sering. Makanya, banyak orang yang syur ketika dipublikasikan,” tuturnya, melansir kanal YouTube Hamid Nasution, Senin (29/4).

“Nah, di era Pak Jokowi itu berbeda. Pak Jokowi itu justru yang tidak diberitakan di media tiba-tiba muncul,” sambungnya.

Sekalipun karakter Prabowo belum diketahui, menurut Hojin, hal ini tetap menarik untuk disimak. “Itu menarik.”

Kendati demikian, Hojin berpandangan, Prabowo bakal menampung usulan rekomendasi nama-nama menteri seperti Jokowi. Sebab, Ketua Umum Partai Gerindra ini cenderung kompromis serta mengutamakan persatuan dan kerukunan.

“Pak Prabowo sendiri meskipun pernah kompetitor dengan Pak Jokowi, dia masuk kabinetnya Pak Jokowi. Artinya, Kalau lihat dari makin ke sini, Pak Prabowo adalah orang yang fokus pada persatuan dan kerukunan,” bebernya.

“Bahwa mungkin nanti ada Pak Jokowi, ada Pak SBY, ada juga yang lain, itu partai-partai, hanya sekadar usul nama. Tapi, saya kira, kalau komposisi kabinetnya sebenarnya mungkin tidak jauh dari hari ini,” imbuhnya.

Bagi Hojin, tidak ada yang salah dengan langkah itu. Pangkalnya, tiada kebakuan ketatanegaraan soal presiden dalam memilih dan menunjuk para pembantunya.

Ia pun berharap para menteri yang ditunjuk nantinya dapat kompak. Pangkalnya, Prabowo terlihat ingin berkiprah di kancah internasional.

“Kalau ingin dia banyak juga atau bisa berperan di dunia internasional, kan, di internal harus solid. Kabinet harus solid,” jelasnya.

Artikel Seperti apa konfigurasi kabinet Prabowo-Gibran? Ini analisisnya pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

“Semuanya sudah bagus? Tentunya tidak. Apakah perlu perbaikan? Tentunya perlu. Apakah kami perlu untuk berinisiatif, berinovasi, mencari solusi-solusi yang lebih cepat dirasakan oleh rakyat? Tentu itu harus kami lakukan,” katanya di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta, pada Minggu (28/4).

Prabowo melanjutkan, kebersinambungan program pemerintah penting dilakukan. “Hal-hal yang baik, investasi-investasi, uang rakyat yang sudah demikian besar harus ‘diamankan’.”

Ia meyakini pemerintahan Jokowi bekerja dengan bersungguh-sungguh demi kepentingan rakyat. Ketua Umum Partai Gerinda ini lantas mengenang masa-masa bergabung dengan rezim Jokowi-Ma’ruf Amin usai kalah pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

“Dengan ajakan Pak Jokowi untuk bergabung, dengan saya masuk ke pemerintahan, dengan saya ikut dari dekat pembahasan-pembahasan, keputusan-keputusan yang diambil oleh Pak Jokowi, saya berkeyakinan bahwa memang tugas pemerintah [adalah] tugas menerima kepercayaan rakyat benar-benar, sungguh-sungguh harus bekerja untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, untuk keselamatan seluruh bangsa Indonesia,” tuturnya.

Prabowo mengungkapkan, tidak butuh Waktu lama untuk mempertimbangkan masuk pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. “Saya berpikirnya mungkin hanya setengah jam dan saya mengatakan saya gabung.”

Artikel Prabowo pastikan kesinambungan pemerintahan, tetapi… pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

“Presiden dan Wakil Presiden terpilih harus mempersiapkan diri dengan perencanaan-perencanaan yang sudah dikampanyekan untuk masuk nanti [sehingga] setelah pelantikan langsung kerja,” ujarnya usai Raker Kesnas 2024 di Tangerang, pada Rabu (24/4).

Jokowi melanjutkan, pemerintahannya takkan membentuk tim transisi. Kendati begitu, ia memastikan bakal membantu mempersiapkan agar pergantian pemerintahan berjalan mulus.

“Kita itu menyiapkan agar transisinya itu bisa berjalan mulus dan baik sehingga Presiden dan Wakil Presiden terpilih bisa langsung bekerja setelah dilantik. Kalau-kalau itu juga diminta dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih,” paparnya.

Sebelumnya, KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wapres terpilih karena meraih meraup 96,2 juta suara atau 58,6% suara sah nasional. Dengan begitu, Pemilu 2024 berlangsung 1 putaran.

Penetapan dilakukan usai Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) yang diajukan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD secara keseluruhan, Senin (22/4).

Artikel Pesan Presiden Jokowi kepada Prabowo dan Gibran pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Sayangnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo dinilai tidak maksimal dalam memberikan perhatian pada Kartasura. Ini terlihat dari banyaknya jalan rusak yang tidak diperbaiki.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sukoharjo pun mengusulkan Kartasura naik kelas menjadi kota madya. Rekomendasi disampaikan pada HUT ke-343 wilayah tersebut.

Setidaknya ada tiga dasar HMI Cabang Sukoharjo mengusulkan demikian. Pertama, ekonomi. sumbangsih Kartasura pada PAD termasuk besar.

Kedua, sejarah. Kartasura berperan penting dalam cikal bakal peradaban Keraton Solo dan Keraton Yogyakarta.

Terdapat keraton yang didirikan Raja Amangkurat II pada 1680 M di Kartasura. Tempat ini sempat dihuni para pemimpin Kerajaan Mataram Islam.

Ketiga, ungkap Ketua Umum HMI Cabang Sukoharjo, Fierdha Abdullah Ali, aspek geografis. Posisinya sangat strategis sekalipun wilayah seluas 1.923 ini berada di utara Sukoharjo.

“Kalau dilihat dari lokasi, Kartasura berada di posisi yang strategis. Berada di segitiga emas yang menghubungkan Semarang, Solo, dan Yogyakarta,” ujarnya dalam keterangannya, Selasa (12/9).

Ali optimistis Kartasura dapat berkembang kala statusnya naik menjadi daerah tingkat (dati) II. Apalagi, berbagai fasilitas penting telah berdiri.

“Kartasura bisa lebih berkembang jika jadi kota madya. Sudah ada terminal, dua kampus besar, lima rumah sakit besar, enam pasar tradisional, tiga pusat perbelanjaan modern, dan jadi salah satu akses menuju bandara,” tuturnya.

Artikel HMI Sukoharjo usul Kartasura naik kelas jadi kota pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Demikian disampaikan Direktur Diklat LMPN Jakarta, Manimbang Kahariady, saat menjadi pemateri dalam “Sosialisasi Penguatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan” di Rumah Dinas Wali Kota Metro, Lampung, pada Kamis (14/4).

“Moral pokok yang meletakkan atas segalanya adalah integritas,” ujarnya. “Integrity tidak boleh lenyap, tidak boleh hilang dalam kondisi dan situasi apa pun.”

Sekretaris Jenderal Majelis Nasional KAHMI ini menambahkan, integritas akan menjadi motivasi dalam bekerja. Pangkalnya, seseorang dengan integritas tinggi akan memiliki orientasi prestasi.

Dirinya lalu menceritakan dengan kasus di sebuah korporasi. Perusahaan tersebut memiliki pegawai yang pekerja keras, tetapi pekerjaan yang dihasilkan tidak sebanding.

Manajemen lantas memanggil psikolog untuk mengetahui akar persoalan. “Dibongkar mainset-nya sehingga diketahui penyakit dia tidak jelas bekerja untuk apa,” katanya.

“[Pegawai] bekerja hanya untuk bekerja, bukan untuk peningkatan, bukan untuk kapasitas, bukan untuk kinerja/performa yang berbasiskan empat dimensi pokok,” imbuh dia.

Lebih jauh, Manimbang memaparkan, kinerja pemerintahan bak pesawat yang hendak lepas landas (take off) dan akan menempuh perjalan jauh. Agar dapat fokus mencapai tujuan yang dicanangkan, maka perlu pendekatan MANTAP.

“M-nya itu memahami posisi di mana kita berada. Kita berada di kepercayaan publik, maka memberikan pelayanan kepada rakyat. Pahami itu,” ucapnya.

Berikutnya, A atau arah (tujuan) jelas. Menurut mantan Menpan RB, Ryaas Rasyid, terangnya, fungsi pemerintahan adalah pembangunan dan pemberdayaan untuk kesejahteraan rakyar serta memberikan pelayanan berkeadilan agar masyarakat kian berdaya.

“Maka, semakin bagus pemerintahan, semakin sedikit memerintah karena rakyat sudah memiliki power,” jelasnya.

Lalu, N alias niat (tekad) menghargai waktu. Kemudian, T atau tanggap terhadap perkembangan kondisi dan situasi.

“Ingat, kita berada pada era milenial berbasiskan pada digital. Semua quick respons. Semua butuh inovasi, kolaborasi, transparansi, akuntabilitas,” tuturnya.

Setelahnya, A alias antisipasi pengamanan diri. Terakhir, P yakni peningkatan kualitas pimpinan.

Manimbang mengatakan, kepemimpinan harus selalu ditingkatkan. Apalagi, paradigma kepemimpinan telah bergeser, dari memberi instruksi menjadi berdiri sejajar, pandai membaca potensi anak buah, dan mengarahkannya guna mencapai tujuan pemerintahan.

Secara keseluruhan, terang Manimbang, formulasi MANTAP selaras dengan informasi yang disampaikan pramugari saat pesawat hendak lepas landas.

“Selamat datang di pesawat Garuda. Kita akan terbang menuju Lampung. Terbang ke Lampung akan ditempuh dalam waktu 34 menit, kira-kira terbang 32.000 kaki di ata permukaan laut. Cuaca perjalanan sedikit berawan. Mungkin kita akan mengalami guncangan-guncangan kecil hingga sedang, tergantung arah dan kecepatan angin. Silakan mengencangkan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, melipat meja di depan, membuka penutup jendela. Pemimpin penerbangan ini adalah Kapten Manimbang Kahariady,” urainya.

“Selamat datang di pesawat Garuda itu menjelaskan posisi kita di mana. Kalau kita memandang rendah diri kita, enggak ada semangat, enggak ada gairah bekerja. Kalau kita memandang diri kita berbasiskan rasa syukur, maka kita akan diberikan kekuatan oleh Allah,” imbuhnya.

Artikel Manimbang Tekankan Pentingnya Pemimpin Menjaga Integritas pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.