Direktur Eksekutif Human Studies Institute, Rasminto, mengatakan, ini penting dilakukan mengingat ketahanan pangan bukan hanya tentang ketersediaan makanan, tetapi menyangkut kedaulatan, stabilitas, dan masa depan suatu bangsa. Apalagi, produksi pangan global tengah bergejolak karena beberapa faktor, salah satunya perubahan cuaca ekstrem.

“Problematika lainnya yang perlu jadi analisis kritis adalah konflik geopolitik, seperti perang Rusia-Ukraina, juga memperburuk situasi ketahanan pangan global. Rusia dan Ukraina adalah produsen utama gandum, menyumbang sekitar 25% dari ekspor gandum global. Konflik yang terjadi menyebabkan gangguan signifikan pada rantai pasok, dengan harga gandum global meningkat lebih dari 30% sejak perang dimulai pada tahun 2022,” tuturnya dalam keterangannya, Minggu (28/7).

“Krisis di Timur Tengah juga turut memperburuk situasi ketahanan pangan. Konflik berkepanjangan di kawasan ini mengakibatkan banyak lahan pertanian yang tidak bisa diolah dan menyebabkan pengungsian massal,” sambung Wakil Bendahara Umum MN KAHMI itu.

Rasminto melanjutkan, keterlibatan TNI dalam menjaga ketahanan pangan nasional sudah berlangsung sejak lama. Pada era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), misalnya, Kementerian Pertanian (Kementan) menggandeng TNI dalam program cetak sawah baru seluas 500.000 hektare di Papua Selatan.

“Jika saja produktivitas per hektare dapat menghasilkan minimal 5 ton gabah padi per panen, maka akan menghasilkan 2,5 juta ton gabah padi per musim panen. Dan jika saja setiap tahun dapat dua kali panen, maka setahun berkontribusi 5 juta ton gabah padi,” ucap pengamat geografi politik Universitas Islam ’45 (Unisma) Bekasi ini.

TNI kembali dilibatkan dalam megaproyek lumbung pangan (food estate). Rasminto mengakui program ini memiliki kekurangan, tetapi mestinya dievaluasi agar hasilnya lebih optimal.

“Food estate, yang merupakan proyek pertanian skala besar untuk meningkatkan produksi pangan, memerlukan perbaikan dan penyesuaian dengan melihat berbagai tantangan yang ada,” katanya.

“Setidaknya terdapat catatan kritis yang diperlukan, yakni perlu adanya peningkatan infrastruktur irigasi, akses ke teknologi pertanian modern, dan dukungan logistik untuk memastikan hasil yang maksimal. Selain itu, partisipasi aktif petani lokal dan pemberdayaan masyarakat sekitar juga menjadi kunci keberhasilan program ini. Melalui perbaikan dan penyesuaian yang berkelanjutan, food estate dapat menjadi solusi strategis untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional,” sambungnya.

Rasminto mengingatkan, ketahanan pangan harus didukung kebijakan yang kuat, infrastruktur yang memadai, dan kerja sama internasional. Ini sesuai laporan World Food Programme (WFP) 2023.

Jika Indonesia gagal membangun ketahanan pangan nasionalnya, maka akan berdampak serius. Sebab, akan memengaruhi sektor lain, seperti kriminalitas, perekonomian, isu sosial, dan kesehatan.

“Ketidakmampuan untuk menyediakan pangan yang cukup bagi seluruh penduduk dapat menyebabkan kelaparan, malnutrisi, dan meningkatnya angka kematian. Ketidakstabilan pangan juga dapat memicu kerusuhan sosial dan konflik, seperti yang telah terlihat di negara-negara lain,” jelasnya. “Oleh karena itu, membangun ketahanan pangan yang kuat bukan hanya masalah kesejahteraan, tetapi juga merupakan isu strategis bagi keamanan dan stabilitas nasional.”

Ia juga mengajak masyarakat secara luas turut berpartisipasi aktif dalam menciptakan sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan. “Kita patut meyakini bahwa Indonesia dapat mengatasi tantangan krisis global dan memastikan ketersediaan pangan bagi seluruh rakyatnya sekaligus memperkuat kemandirian pangan nasional,” tandasnya.

Artikel Keterlibatan TNI dalam program ketahanan pangan perlu ditingkatkan pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Peneliti Pusat Riset Hukum Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Ismail Rumadan, menyampaikan, ini menunjukkan kebijakan tersebut bukan solusi tepat guna. Sebab, secara normatif dan logika rasional, setidaknya ada 3 faktor yang menjadi pertimbangan pemodal untuk berinvestasi, yakni masalah kepastian hukum, stabilitas politik, dan stabilitas sosial masyarakat.

“Tiga masalah tersebut masih menjadi PR (pekerjaan rumah) besar bagi pemerintah Indonesia saat ini. Pertama, kondisi aturan hukum semakin karut-marut, saling tumpang tindih, dan tidak beraturan sesuai hierarki peraturan perundang-undangan,” katanya dalam keterangannya, Selasa (23/7).

Dicontohkannya dengan Perpres 75/2024 yang diterbitkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertentangan dengan UUD 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), utamanya yang terkait penguasaan hak atas tanah. “Kondisi aturan hukum seperti ini tidak menjamin adanya kepastian hukum bagi invertor untuk berinvestasi di IKN.”

Ismail menerangkan, pemberian fasilitas HGU atas tanah kepada investor selama 190 tahun menabrak semua aturan hukum maupun konstitusi tentang pertanahan di Indonesia. Bahkan, di zaman VOC saja kepemilikan HGU dibatasi 75 tahun.

“Investor, yang menjadi target pemerintah untuk berinvestasi di IKN, tentu tidak ikut-ikutan ‘gila’ dan ‘mabuk diri’ untuk merespons kebijakan pemerintah terkait pemberian HGU maupun pemberian fasilitas lain agar tertarik berinvestasi di Indonesia. Sebab, para investor tentu sadar dan paham betul bahwa berinvetasi dengan modal besar harus penuh perhitungan dan kehati-hatian agar modal yang diinvestasikan memiliki prospek, minimal modal yang diinvestasikan bisa kembali,” tuturnya.

Kedua, sambung Ismail, stabilitas politik di Indonesia sangat rapuh lantaran dibangun atas dasar demokrasi semu. Akibatnya, tidak ada jaminan bagi stabilitas politik di Indonesia saat ini dan ke depannya.

“Pemerintahan baru di bawah presiden terpilih, Prabowo Subianto, memiliki prinsip dan karakter politik yang berbeda dengan pemerintahan Jokowi yang minim wawasan kebangsaan. Sehingga, bisa jadi kebijakan IKN ditinjau kembali,” ucap Ketua Umum Pemuda Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) ini.

Ketiga, masalah stabilitas sosial masyarakat dan masalah ekologi tak memiliki daya dukung untuk sebuah ibu kota negara yang ideal. Menurutnya, masyarakat di wilayah IKN merasa dipinggirkan dan dirampas hak-haknya tanpa adanya kompensasi ganti rugi yang adil. Kondisi ini menyimpan konflik yang berkepanjangan ke depan.

“Kemudian dari sisi ekologi, pembangunan IKN berpotensi merusak lingkungan, mengganggu biodiversitas, kualitas lanskap wilayah, menurunnya stok karbon hutan, ketersediaan air, pencemaran, limbah, kebisingan, sampah, dan sistem drainase,” beber Ismail.

“Inilah kondisi faktual yang pastinya sudah dipahami oleh para calon investor, yang kemudian menjadi pertimbangan mendasar untuk melakukan investasi di ibu kota negara baru tersebut,” sambungnya.

Ismail meyakini investor memiliki perhitungan matang dan pertimbangan waras sehingga tak terjebak “rayuan gombal” pemerintah yang sungguh tidak rasional dalam penciptaan kondisi investasi yang wajar dan normal.

“Oleh karena itu, jangan berharap jika ada investor yang mau berinvestasi di IKN. Sebab, para calon investor juga tidak mudah percaya oleh janji-janji manis Presiden Jokowi yang penuh halusinasi untuk membangun IKN di tengah krisis politik, hukum, ekonomi, dan sosial saat ini,” jelasnya.

Baginya, kondisi tersebut justru mempertegas bahwa proyek IKN semestinya dibatalkan karena tidak realistis di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang tidak baik, banyak rakyat menderita kelaparan, dan utang negara semakin membengkak dan mencekik.

“Sementara itu, APBN dikuras habis untuk membangun proyek IKN yang diprediksi akan gagal, terlebih lagi pembangunan IKN ini bertentangan dengan UUD 1945,” ujar Ismail, Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional (Unas).

Artikel Peneliti BRIN beber 3 faktor investor tak tertarik investasi di IKN pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Sekalipun ada kenaikan di beberapa daerah, rendahnya NTP secara keseluruhan menggarisbawahi perjuangan berkelanjutan petani untuk mencapai kesejahteraan ekonomi dan mengindikasikan masalah sistemik sektor pertanian.

“NTP, yang mencerminkan perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib), merupakan indikator penting daya beli petani di perdesaan. Sayangnya, banyak petani masih belum mampu memperbaiki kondisi ekonomi mereka secara signifikan, meskipun ada sedikit peningkatan secara nasional pada Januari 2024,” katanya dalam keterangannya.

NTP Januari 2024 sebesar 118,27, naik tipis 0,43% dibandingkan Desember 2023. Kenaikan ini didorong peningkatan It 0,69%, yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan Ib 0,26%. Namun, menurut Fahrus, angka-angka tersebut menyembunyikan realitas yang lebih luas dan mengkhawatirkan yang dihadapi petani di berbagai daerah.

Ketimpangan regional
Beberapa provinsi, seperti Sulawesi Utara, mengalami kenaikan NTP signifikan sebesar 2,69%. Provinsi lainnya, macam Kalimantan Utara, mengalami penurunan 1,05%. Ketimpangan ini menunjukkan dampak kebijakan pertanian dan kondisi pasar tak merata terhadap petani di berbagai wilayah.

“Indeks konsumsi rumah tangga (IKRT) di Indonesia naik sebesar 0,20% pada Januari 2024, dipicu oleh kenaikan pada semua kelompok pengeluaran. Kenaikan ini menunjukkan bahwa meskipun petani menerima sedikit lebih banyak untuk produk mereka, biaya hidup mereka juga meningkat sehingga membatasi perbaikan nyata dalam situasi keuangan mereka,” bebernya.

Eks aktivis mahasiswa ’98 ini pun mengkritik upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Menurutnya, “Tata niaga pertanian terus terabaikan dengan sedikit atau tidak ada intervensi serius untuk memastikan harga yang adil dan akses pasar yang lebih baik bagi petani.”

Fahrus pun mengusulkan beberapa solusi untuk meningkatkan NTP dan kesejahteraan petani. Pertama, meningkatkan akses pasar dengan menciptakan akses pasar langsung bagi petani dalam menjual produknya tanpa bergantung tengkulak sehingga menerima harga yang adil.

Kedua, memberikan subsidi dan dukungan memadai untuk input pertanian penting, seperti benih, pupuk, dan teknologi. Ketiga, meningkatkan layanan penyuluhan pertanian guna mendidik petani tentang praktik berkelanjutan dan teknik bertani yang efisien.

Keempat, berinvestasi dalam infrastruktur pedesaan, seperti jalan dan fasilitas penyimpanan, untuk mengurangi kerugian pascapanen dan meningkatkan konektivitas pasar. Terakhir, menerapkan reformasi kebijakan yang melindungi petani dari volatilitas pasar dan memastikan mekanisme harga stabil.

Ia menegaskan, NTP yang rendah adalah pengingat nyata akan tantangan yang terus dihadapi petani Indonesia. Tanpa intervensi serius dan terarah dari pemerintah, impian meningkatkan kesejahteraan petani dan memastikan kemakmuran ekonomi petani sulit dicapai.

“Petani adalah ‘tulang punggung’ ketahanan pangan negara kita. Sangat penting bagi kita untuk mengambil langkah-langkah mendesak dan bermakna untuk mendukung mereka dan meningkatkan kesejahteraan mereka,” papar Fahrus.

Artikel KAHMI: NTP rendah, petani sulit ubah nasib pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-RUPSLB) Bank NTT, yang dipimpin Penjabat (Pj) Gubernur NTT, Ayodhia Kalake, pada 8 Mei 2024 memutuskan memberhentikan beberapa direktur dan komisaris Bank NTT. Mereka adalah Alex Riwu Kaho, Paulus Stefen Mesakh, Juvenille Djodjana, dan Sam Djo.

“Karenanya, saya menolak pemberhentian direksi dan dewan komisaris Bank NTT,” kata anggota Komisi XI DPR, Fauzi Amro, Sabtu (18/5).

Ia menerangkan, Pasal 10 POJK 17/2023 mengatur pemberhentian atau penggantian direksi wajib mengedepankan kepentingan utama bank. Misalnya, yang bersangkutan tak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

Lalu, pemberhentian/penggantian bukan atas dasar penilaian subjektif, melalui perencanaan dan mekanisme berlaku dengan memperhatikan penilaian komite, mengedepankan pola komunikasi yang baik dari berbagai pihak terkait, mengutamakan penerapan tata kelola yang baik dan aspek kehati-hatian, dan tak mengganggu kegiatan usaha.

“POJK Nomor 17 Tahun 2023 ini adalah payung hukum yang bertujuan agar para kepala daerah, yang hobi memberhentikan direksi BPD di tengah jalan, lebih paham bahwa tak bisa main copot hanya karena persoalan suka dan tidak suka dengan direksi dan anggota komisaris ataupun karena kepentingan yang sifatnya politis,” urainya.

Sekalipun kewenangan di tangan pemegang saham pengendali, pemberhentian direksi dan komisaris di tengah jalan harus disetujui OJK. Apalagi, sesuai Pasal 10 POJK 17/2023, OJK berwenang mengevaluasi keputusan pemberhentian atau penggantian direksi sebelum masa jabatan berakhir.

Fauzi melanjutkan, tata cara pergantian direksi dan komisaris bank, termasuk bank pembangunan daerah (BPD), juga diatur dalam Pasal 11 POJK 17/2023. Pemberhentian atau penggantian direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sebelum periode masa jabatan berakhir wajib mendapatkan persetujuan OJK terlebih dahulu sebelum diputuskan dalam RUPS, misalnya.

Kemudian, dalam memberikan persetujuan, OJK melakukan penilaian terhadap kelayakan rencana pemberhentian atau penggantian direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Lalu, bank mesti menyampaikan permohonan berisi alasan/pertimbangan pemberhentian/penggantian direksi dan bisa menyertakan profil calon pengganti yang dianggap memenuhi persyaratan kepada OJK sebagai bahan penilaian.

Selain itu, permohonan kepada OJK disampaikan bank paling lama 1 bulan sebelum rencana pelaksanaan RUPS. OJK selanjutnya melakukan rencana pemberhentian/penggantian direktur.

Selain itu, permohonan kepada OJK disampaikan bank paling lama 1 bulan sebelum rencana pelaksanaan RUPS yang memuat agenda pemberhentian atau penggantian direktur utama dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Ketika permohonan pergantian/penggantian direksi dianggap tak layak, OJK berhak menolak usulan tersebut. Bank pun dilarang memuat agenda pemberhentian/penggantian direktur dalam RUPS.

“Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, maka kami menilai, Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS RUPSLB) yang dipimpin Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Ayodhia Kalake, pada tanggal 8 Mei 2024 sangat jelas melanggar dan menabrak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, terutama Pasal 10, 11, dan 15,” bebernya.

Politikus Partai NasDem ini lantas mendorong OJK mengevaluasi dan membatalkan semua keputusan RUPS-RUPSLB tersebut. Selain itu, mengembalikan posisi direksi dan dewan komisaris Bank NTT sebelumnya.

Artikel Fauzi Amro: Pemberhentian direksi dan komisaris Bank NTT langgar POJK pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Gerakan benteng menitikberatkan pada perlindungan pengusaha pribumi. Pada era Soemitro, sistem ekonomi ini mengistimewakan importir pribumi dan memberikan kredit modal kepada penguasa yang sulit mendapat pinjaman dari bank.

“Sebagai anak, kan, ingin bakti kepada ayahnya. Tentu mengangkat nama baik dan juga legasi yang sudah ditinggalkan oleh ayahnya,” ucap Direktur Program Puspoll Indonesia, Chamad Hojin, melansir kanal YouTube Hamid Nasution, Kamis (2/5).

Sinyalemen penerapan gagasan-gagasan Soemitro oleh Prabowo ini tecermin dari langkah-langkah Prabowo usai melepaskan karier militernya. Utamanya ketika memimpin Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan Partai Gerindra.

“Dari awal-awal mendirikan Gerindra, beliau sebagai Ketua HKTI dan itu kampanye minum susu [dan makan] telur. Itu peduli petani. Itu kuat sekali. Ternyata setelah kita lacak, memang beliau punya inspirasi dari bapaknya, Pak Sumitro, begawan ekonomi,” katanya.

Kendati demikian, menurut Hojin, pelaksanaan gerakan benteng akan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Pangkalnya, sudah banyak perbedaan dengan tahun ’50-an, kali pertama sistem ekonomi tersebut diterapkan.

“Sekarang, kan, ekonomi digital. Nah, ekonomi digital, kan, sekarang juga dikuasai banyak orang yang itu di luar negeri, bukan di dalam negeri. Kita hanya user saja. Nah, mungkin bisa diaktualisasikan jadi pelaku usaha ekonomi kecil dapat dilindungi,” jelasnya.

Hojin pun berharap para pembantu Prabowo di sektor ekonomi dapat memahami gerakan benteng Soemitro. Harapannya, visi Prabowo dapat terlaksana dengan baik.

“Menteri-menteri yang akan diangkat oleh Pak Prabowo juga harus memahami legasi itu. Jadi, sektor ekonomi ini harus benar-benar fokus, apalagi sektor pertanian, sektor ekonomi, UMKM, akan menjadi pilar Pak Prabowo,” ujarnya.

Artikel Prabowo dinilai akan hidupkan gerakan benteng Soemitro pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

“Undang-undang Cipta Kerja juga mengakomodir kepentingan agenda politik ekonomi global melalui proyek investasi, infrastruktur, dan proyek energi di Indonesia. Akibatnya, banyak sumber-sumber penghidupan rakyat yang terampas oleh negara hingga perempuan buruh terus mengalami penindasan dan pemiskinan sistematis,” kata Solidaritas Perempuan dalam keterangannya, Rabu (1/5).

Dicontohkannya dengan perempuan pesisir Makassar, Sulawesi Selatan, yang kehilangan wilayah kelolanya karena megaproyek reklamasi Pelabuhan Makassar New Port dan CPI. Imbasnya, mereka terpaksa menjadi buruh di pelelangan ikan dan menerima upah minim demi memenuhi kebutuhan keluarga.

Demikian pula dengan investasi di pesisir Teluk Bone Cungkeng, Bandar Lampung, yang menghancurkan ruang kelola perempuan nelayan hingga akhirnya menjadi buruh perikanan di Pulau Pasaran, Lampung, dengan berbagai kerentanan yang dialami. Kekerasan seksual dan diskriminasi upah, misalnya.

“Berikan pengakuan, pelindungan jaminan sosial, kesehatan, dan asuransi untuk nelayan dan keluarga kami. Kami juga menolak segala bentuk penggusuran di Teluk Bone Cungkeng yang merugikan masyarakat pesisir,” ucap perempuan buruh perikanan Pulau Pasaran, Lampung, Samsiah.

Sementara itu, ketimpangan penguasaaan lahan oleh negara di sektor perkebunan skala besar mengakibatkan perampasan tanah dan konflik agraria berkepanjangan. Ini seperti yang dialami perempuan dan masyarakat 22 desa di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII Unit Cinta Manis.

Perempuan petani di Takalar, salah satunya Daeng Lina, juga harus melakukan perjuangan panjang untuk merebut kembali kedaulatan mereka terhadap tanah yang dirampas PTPN XIV. Sebab, kehadiran perusahaan negara tersebut memaksa perempuan setempat menjadi buruh di tanahnya sendiri akibat pemiskinan strukural yang terjadi.

“Saat ini, saya sudah tidak bisa lagi menyekolahkan anak saya karena tanah saya yang menjadi sumber pendapatan dirampas oleh perusahaan. Kembalikan tanah kami! Jangan lagi ada perpanjangan izin HGU PTPN XIV! Saya sebagai perempuan sangat menderita karena sudah tidak ada tanah. Saya harus ke Makassar jadi buruh tani bersama suami,” beber Daeng Lina.

Kisah pilu senada dialami perempuan Desa Mantangai Hulu, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Mereka terpaksa menjadi buruh tani di tanah sendiri akibat proyek strategis nasional (PSN) lumbung pangan (food estate).

Apalagi, mereka tak pernah dilibatkan pada seluruh tahapan proyek, dari perencanaan hingga pemantauan. Padahal, perempuan dayak di Mantangai memiliki relasi holistik dalam mengelola hutan dan sumber daya alam (SDA) secara tradisional dan kearifan lokal yang diyakini secara turun-menurun.

“Ada program food estate, saya tidak pernah mereka undang rapat, tidak pernah diberikan pengetahuan. Sampai sekarang, tanah saya sudah digarap. Pohon-pohon yang ada di atasnya sudah diratakan semua,” ujar Dijah, perempuan petani Desa Mantangai Hulu.

Berdasarkan data Solidaritas Perempuan, feminisasi migrasi timbul karena pola pembangunan industri ekstraktif dengan mengeksploitasi SDA yang mengakibatkan ketimpangan dan kerusakan ekologi. Feminisasi migrasi meluas di Indonesia dengan berbagai situasi kerentanan yang dialami, seperti pelecehan seksual, kekerasan fisik, pelanggaran hak kerja.

“Namun, pemerintah masih lemah dalam mengimplementasikan kebijakan UU PPMI (Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) Nomor 18 Tahun 20017 untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi perempuan buruh migran,” sesalnya.

Situasi kekerasan dan ketidakadilan perempuan buruh migran semakin berlapis akibat kebijakan diskriminasi melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah. Sebba, membawa perempuan dalam lingkaran eksploitasi dan perdagangan orang (human trafficking) di seluruh tahapan migrasi.

“Kami menuntut pemerintah untuk memenuhi hak-hak buruh dan memberikan jaminan perlindungan hukum yang memadai agar kami dapat bekerja dengan bermartabat dan terhindar dari eksploitasi ditempat kerja,” tegas perempuan buruh migran asal Lampung Timur, Sugiarti.

Oleh karena itu, dalam rangka memperingati Hari Buruh (Mayday) 1 Mei 2024, Solidaritas Perempuan menyuarakan beberapa hal guna perlindungan kepada perempuan buruh di berbagai sektor. Pertama, mendesak UU Cipta Kerja dicabut.

Kedua, mendorong UU PPMI segera diimplementasikan secara menyeluruh. Kemudian, mendesak Kepmenaker 260/2015 segera dicabut karena memicu eksploitasi terhadap perempuan buruh migran.

Selain itu, meminta UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) segera disahkan demi terwujudnya perlindungan bagi pekerja rumah tangga di dalam negeri maupun di luar negeri. Solidaritas Perempuan juga menuntut pemerintah mewujudkan kerja dan upah layak hidup bagi perempuan buruh tani, buruh perikanan, buruh perkebunan, buruh migran, dan pekerja rumah tangga.

Artikel Hari Buruh 2024, nasib perempuan pekerja masih mengenaskan pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Ada dua pilihan tenor (tranches), yakni ST012-T2 (2 tahun) dan ST012-T4 (4 tahun). Investor akan mendapatkan imbal hasil tetap minimal ST012-T2 di 6,4% per tahun, sedangkan ST012-T4 sebesar 6,55% per tahun.

Pembayarannya imbal hasil dilakukan setiap tanggal 10 mulai 10 Juli 2024. Nilai investasi seri ST012 mulai dari Rp1 juta dan kelipatannya dengan maksimum pembelian ST012-T2 Rp5 miliar dan ST012-T4 Rp10 miliar.

“Sebagai perusahaan efek yang dominan di industri pasar modal Indonesia, Mandiri Sekuritas berkomitmen untuk meningkatkan pertumbuhan investasi para nasabah sekaligus mendukung visi pemerintah dalam membangun negeri,” kata Direktur Retail Mandiri Sekuritas, Theodora VN Manik, dalam keterangannya, Senin (29/4).

“Dengan berinvestasi di ST012, investor juga berpartisipasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional karena produk ini diluncurkan sebagai wujud strategi pengelolaan pembiayaan pemerintah yang terstruktur,” imbuhnya.

Menurut Theodora, ST012 merupakan pilihan tepat bagi nasabah untuk mendiversifikasi produk investasi pasar modal dengan fundamental yang lebih kuat. Pun bisa menjaga nilai aset di tengah tingkat suku bunga tinggi.

“ST012 dapat dibeli dengan mudah dan aman melalui sbn.most.co.id,” jelasnya. Mula-mula, calon investor harus melakukan pendaftaran di situs web tersebut, lalu, melakukan pemesanan SBN, dan memonitor transaksinya.

Penawaran ST012 berakhir pada 29 Mei 2024. ST010-T2 akan jatuh tempo pada 10 Mei 2026, sedangkan ST010-T4 pada 10 Mei 2028.

Artikel Mau investasi syariah? Coba SBN ST012, imbal hasil hingga 6,55% per tahun pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Warung Madura di Bali diminta untuk tutup pada malam hari. Berita ini menjadi topik hangat belakangan ini. Merujuk pemberitaan media, di Klungkung alasannya adalah keluhan pemilik minimarket yang merasa terganggu pendapatannya, sedangkan di Denpasar lebih pada alasan penertiban penduduk dan keamanan kota. Aturan kota memang tidak menyentuh warung informal sehingga pemerintah kota di Bali sedikit bingung mengimplementasikan kebijakan itu.

Pemerintah pusat sendiri, Kementerian Koperasi, yang semula menyetujui pembatasan operasional warung Madura, menarik kembali ucapannya setelah banyak kritik. Pemilik warung bersikeras bahwa mereka justru bisa bertahan kalau buka di waktu dini hari. Lalu, bagaimana kita melihat ini ke depan?

Pertama, dari kacamata sosiologi dan kebudayaan, pertumbuhan jumlah kelompok enterpreneurship (wirausahawan) di Bali tentu dapat menjadi potensi ketegangan social karena keberhasilan mereka, khususnya dalam jangka panjang, akan menimbulkan kecemburuan di tingkat masyarakat bawah.

Kecemburuan ini dapat bersifat ekonomi karena adanya ketimpangan. Namun, dapat juga berupa identitas karena warga Madura merupakan pemeluk agama Islam yang taat. Orang-orang Bali sendiri mayoritas merupakan masyarakat Hindu.

Kedua, dari kacamata industri pariwisata, warung-warung Madura ini mengesankan “kekumuhan” kota, yang mungkin akan memengaruhi kesuksesan industri pariwisata berskala internasional. Kita ketahui bahwa di tangan Sandiaga Uno, industri pariwisata bergeliat menjadi tulang punggung pendapatan negara. Bali sebagai target destinasi wisatawan asing dan penghasil devisa terus digenjot. Model warung kelontong 24 jam tentu dikhawatirkan sebagai sumber kerawanan pula.

Kedua alasan di atas adalah sebuah cara pandang negatif, yang pastinya menjadi alasan pemerintah berusaha untuk membatasi pertumbuhan dan kesuksesan warung Madura. Apakah kita bisa mempunyai cara pandang lainnya?

Untuk itu, kita harus mengenengahkan 3 argumen penting untuk mendorong keberadaan dan kemajuan warung Madura. Pertama, warung-warung Madura adalah fenomena urban, di mana di setiap kota-kota yang mengalami kemajuan kota dan ekonominya, warga Madura datang untuk berusaha. Hal itu kita lihat di Monas dan Kota Tua, Jakarta; di Malioboro, Yogyakarta; toko-toko kayu dan besi bekas di berbagai kota besar; dan lain-lain bahkan menjadi enterpreneur sukses di Kalimantan Barat beberapa dasawarsa belakang.

Hak warga negara mencari nafkah harus dilihat sebagai hak yang dijamin undang-undang atau bahkan seharusnya negara berterima kasih. Sebab, sesungguhnya UUD malah mewajibkan negara memberikan pekerjaan layak pada semua warga.

Kedua, enterpreneurship. Sifat kewirausahaan orang-orang Madura, selayaknya juga orang Padang/Minang, merupakan anugerah yang harus disyukuri bangsa kita. Kenapa? Karena mayoritas bangsa kita mentalnya bukan mental pedagang, melainkan mental pegawai, yang menyebabkan gagalnya kita membangun masyarakat entrepreneur.

Kaum enterpreneur di negara maju umumnya mencapai rerata 12% atau lebih, sedangkan di Indonesia berkisar 4% dari jumlah masyarakatnya. Padahal, salah satu syarat untuk menjadi negara maju tersebut, jumlah kaum wirausaha harus cukup besar.

Menciptakan proporsi kaum usahawan tidak bisa diharapkan dari perkumpulan-perkumpulan pengusaha atau UMKM yang muncul karena KKN pada kekuasaan. Banyak anak-anak muda yang mendapatkan stempel pengusaha muda muncul karena koneksi pada kekuasaan. Orang-orang seperti ini biasanya tidak dapat diandalkan dalam memajukan usaha dan industri secara positif karena mental calo.

Dengan demikian, enterpreneur model Madura ini perlu diperluas agar Indonesia mampu mencapai jumlah wirausaha yang dibutuhkan. Upaya Jusuf Kalla menghidupkan kelompok-kelompok saudagar daerah-daerah beberapa waktu lalu perlu dilihat sebagai kekuatan natural yang perlu dilakukan terus-menerus.

Pengalaman saya ketika berpartner dengan orang Madura, misalnya di Pelabuhan Indonesia 2, ketika saya Komisaris dan Dirutnya, Abdullah Syaifuddin, sang Dirut mampu menaikkan keuntungan Pelindo saat itu dari Rp800 miliar menjadi Rp1,2 triliun alias penambahan Rp400 miliar dalam tempo setahun. Begitu pula ketika saya sering menemani Cak Fai, pedagang Sate di Yogyakarta, Ketua Pedagang Kaki Lima se-Indonesia (APKLI) era 90-an hingga 2000-an, terjadi kemajuan usaha kaum kaki lima secara drastis, baik dari sisi administrasi usaha, permodalan, maupun omzet. Jadi, memang orang-orang Madura itu memiliki kelebihan sebagai pebisnis atau menjalankan bisnis.

Oleh karena itu, melihat warung-warung Madura yang berkembang di Bali haruslah melihat mereka sebagai sumber daya pebisnis yang perlu didukung agar tumbuh berkembang bersama kemajuan parawisata Bali. Keberanian mereka bekerja siang malam harus disambut pemerintah Bali dan Ok Ocenya Sandiaga Uno dengan melakukan pembinaan pada sisi manajemen, kebersihan, dan pembiayaan warung agar kompatibel dengan kemajuan Bali.

Ketiga, kerja sama bukan permusuhan dengan minimart. Kaum kapitalis yang menguasai supply chain dan distribusi kebutuhan pokok dan berbagai keperluan rumah tangga sudah selayaknya melihat warung-warung rakyat sebagai bagian kemajuan bersama bangsa. Kita sadar bahwa supermarket dan minimarket yang dikontrol kalangan taipan selama ini telah mematikan warung-warung lokal. Mereka mampu mengontrol ketersediaan barang, mengontrol harga, dan bahkan mengontrol ketersediaan tempat usaha.

Jika pikiran kaum taipan ini adalah “berbagi” bukan monopoli kemajuan bisnis, maka sebuah kerja sama harus dibicarakan dengan warung-warung tersebut, di mana mereka bisa berbagai keuntungan. Pemerintah lokal dapat menjembatani kerja sama tersebut, baik dalam kepentingan pelayanan maupun ke depannya sebagai sumber income bagi pemerintah. Sebaliknya, jika minimarket ini tetap ingin menang sendiri dan mematikan warung-warung rakyat, maka sudah selayaknya kita berdiri di belakang kesuksesan warung-warung Madura.

Dengan 3 alasan di atas, sudah cukup bagi pemerintah di Bali maupun oleh pemerintah pusat bekerja mendukung warung-warung Madura. Tentu saja pemerintah harus mendukung semua warung-warung Madura yang ada di Jakarta serta kota besar lainnya. Tantangan yang ada harus dianggap sebagai sebuah kesempatan. Pemerintah harus terus membangun totalitas dan proporsi kaum wirausaha di Indonesia, menciptakan kerja sama “bapak angkat-anak angkat” antara minimarket (ritel) modern dengan warung Madura dan mencari tambahan income negara (pendapatan daerah) melalui retribusi daerah.

Ancaman ketegangan sosial dan etnis maupun ancaman keamanan dan ketertiban harus diletakkan pada kepentingan yang lebih besar. Bali adalah milik semua. Maju Balinya, maju warung Maduranya.

***

Rencana pemerintah di Bali membatasi warung Madura harus dihentikan, baik karena alasan kecemburuan minimarket maupun ketertiban kota. Sebaliknya, warung Madura harus dibina dan dikembangkan sebagai bagian dari kewirausahaan nasional. Pemerintah pusat, Sandiaga Uno, dapat membuat desain pembinaan ala Ok Oce pada warung-warung tersebut sehingga warung-warung itu kompatibel pada industri pariwisata Bali.

Saatnya membela kaum lemah.

Artikel Warung Madura dan pembangunan entrepreneurship di Indonesia pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

“Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 23-24 April 2024 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 bps menjadi 6,25%,” kata Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam konferensi pers secara daring, Rabu (24/4).

Ini merupakan kenaikan pertama sejak BI menahan suku bunga acuannya di level 6% pada Oktober 2023. Selain BI rate, suku bunga deposit facility dan lending facility juga naik 25 bps masing-masing menjadi 5,5% dan 7%.

Perry menerangkan, kenaikan suku bunga dilakukan guna memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah imbas memburuknya risiko global serta sebagai langkah preemptive dan forward looking. Harapannya, inflasi tetap 2,5±1% pada 2024-2025 sejalan stance kebijakan moneter yang pro stabilitas.

“Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap pro growth untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujarnya.

Meskipun BI rate atau kebijakan moneter naik, Perry memastikan BI bakal memberikan stimulus guna menjaga daya tahan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kebijakan makroprudensial yang longgar. Kebijakan makroprudensial longgar diklaim mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dan rumah tangga.

Kebijakan makroprudensial longgar yang diambil dengan memperkuat kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan melalui perluasan cakupan sektor prioritas, seperti penunjang hilirisasi, konstruksi dan real estat produktif, ekonomi kreatif, otomotif, perdagangan, listrik-gas-air bersih (LGA), dan jasa sosial, serta penyesuaian besaran insentif untuk setiap sektor yang berlaku per 1 Juni 2024.

Kemudian, mempertahankan rasio countercyclical capital buffer (CCyB) sebesar 0%, rasio intermediasi makroprudensial (RIM) pada kisaran 84-94%, serta rasio penyangga likuiditas makroprudensial (PLM) 5% dengan fleksibilitas repo 5%, dan rasio PLM syariah 3,5% dengan fleksibilitas repo 3,5%.

Kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran.

Seluruh kebijakan itu, terang Perry, mempertimbangkan risiko faktor eksternal, yang berpotensi memengaruhi ekonomi domestik. Misalnya, perubahan arah kebijakan moneter Amerika Serikat (AS) dan memburuknya ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

“Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah dengan mengoptimalkan seluruh instrumen moneter yang tersedia, baik melalui intervensi di pasar valas secara spot dan DNDF, pembelian SBN dari pasar sekunder apabila diperlukan, pengelolaan likuiditas secara memadai, maupun langkah-langkah lain yang diperlukan,” tuturnya.

Artikel Jaga stabilitas rupiah, BI rate naik jadi 6,25% pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Presiden Aspek Indonesia, Mirah Sumirat, mencontohkan dengan kenaikan harga beras hingga 20% dari sekitar Rp14.000/kg menjadi Rp18.000/kg.

“Tak hanya beras, harga telur ayam juga mengalami kenaikan yang sangat tinggi saat ini, yang naik hingga Rp32000 per kilogram. Padahal, biasanya harga telur ayam di bawah Rp25.000/kg. Bahkan, harga cabai sempat menembus angka Rp100.000/kg,” bebernya dalam keterangannya, Senin (26/2).

Di sisi lain, Aspek Indonesia menyoroti rencana pemerintah menaikkan tarif dasar listrik (TDL), yang rencananya berlaku mulai 1 Maret 2024.

“Masyarakat Indonesia benar-benar menjerit dengan berbagai kebijakan pemerintah yang tidak mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Mirah pun mendesak pemerintah segera menurunkan harga kebutuhan pokok dan tak menaikkan tarif listrik. Sebab, kondisi ekonomi masyarakat semakin sulit sehingga menurunkan kemampuan daya beli masyarakat.

“Maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di Indonesia dan kenaikan upah minimum provinsi tahun 2024 yang sangat kecil tentunya akan semakin mempersulit masyarakat untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,” jelasnya.

“Yang masih bekerja saja akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya akibat kenaikan harga kebutuhan pokok, apalagi para korban pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tentunya sangat terdampak,” sambungnya.

Artikel Harga pangan “menggila”, Aspek Indonesia pertanyakan komitmen pemerintah pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.