“IKN Nusantara bukan hanya simbol kebangkitan bangsa, tetapi juga mercusuar harapan dan kemajuan ekonomi Indonesia.”

Ada yang berbeda pada perayaan Upacara Hari Kemerdekaan ke-79 Indonesia. Pada tahun-tahun sebelumnya, upacara diselenggarakan di Istana Negara Jakarta, tetapi tahun ini akan diselenggarakan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Ini tentunya sangat relevan dengan kalimat di atas, bagaimana IKN Nusantara bukan hanya simbol kebangkitan bangsa, tetapi juga mercusuar harapan dan kemajuan ekonomi Indonesia.

Sehingga, Upacara Kemerdekaan RI tahun 2024 ini menjadi momentum fenomenal bagi Indonesia. Sebab, upacara kemerdekaan tahun ini menandai pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke IKN, langkah besar dalam rencana jangka panjang untuk mengembangkan daerah baru yang lebih ramah lingkungan dan merata di seluruh wilayah Indonesia. IKN juga dirancang sebagai kota pintar (smart city) dan berkelanjutan sehingga penyelenggaraan upacara kemerdekaan di sana menunjukkan komitmen Indonesia terhadap pembangunan yang lebih maju, modern, dan inklusif.

Penyelenggaraan upacara di IKN merupakan bentuk komitmen pemerintah Indonesia dalam memperkuat identitas nasional dan mempromosikan semangat persatuan di seluruh negeri sehingga juga memberikan pesan bahwa pembangunan tidak hanya terfokus di Jawa, tetapi merata ke seluruh wilayah. Sebagai acara penting, upacara ini akan menarik perhatian dunia internasional. Ini memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan prestasi dan rencana masa depannya. Selain itu, dampak ekonomi dari IKN Nusantara juga sudah terlihat, khususnya sektor pariwisata dan perhotelan.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur (RRI, 6/5/2024) mengatakan, imbas IKN dengan adanya kenaikan tingkat kunjungan wisatawan ke Kaltim pada beberapa bulan terakhir naik antara 30-40%, terutama April 2024 yang merupakan momentum libur Idulfitri. Sepanjang 2023, tingkat kunjungan wisatawan, baik wisatawan nusantara (wisnus) maupun wisatawan mancanegara (wisman), juga mengalami kenaikan drastis, yakni wisnus sebanyak 9.242.915 orang atau naik 401,87% dari target yang ditetapkan sebesar 2,3 juta.

Sejarah awal IKN Nusantara

Indonesia memasuki era baru, yang ditandai langkah fenomenal Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan mengumumkan rencana pembangunan IKN pada Agustus 2019 di Kalimantan Timur. Pemindahan ibu kota ini didasari keinginan untuk mengurangi beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya, seperti kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas, penurunan muka tanah, dan banjir. Dengan memindahkan ibu kota, pemerintah berharap dapat mengurangi tekanan di Jakarta sekaligus mendorong pemerataan pembangunan ke wilayah-wilayah lain di Indonesia. Sebab, pembangunan IKN menunjukkan fokus pembangunan atas masalah Infrastructure gap: semakin kecil gapnya, semakin besar peluang mempercepat pembangunan infrastruktur nasional.

Selain itu, pemindahan ini juga dianggap sebagai langkah strategis untuk mempercepat pembangunan di kawasan Indonesia timur, yang selama ini tertinggal dibandingkan dengan kawasan barat. Pernyataan tersebut diperkuat pendapat tokoh masyarakat Jawa sekaligus anggota DPRD Kalimantan Timur, Saefuddin Zuhri (Antara, 6/12/2023). Ia mengatakan, “Kalau dulu ada istilah pembangunan hanya terpusat di Pulau Jawa saja, sekarang sudah banyak proyek besar nasional dikerjakan di Kalimantan, Sulawesi, bahkan Papua, terlebih dengan ditetapkannya Kaltim sebagai lokasi IKN, maka program dan sasaran pembangunan secara nasional akan berpindah ke sekitar IKN dan wilayah penyangga lainnya.”

Proyek pembangunan IKN Nusantara bukan hanya melibatkan pembangunan infrastruktur fisik, seperti gedung pemerintahan, jalan raya, dan fasilitas umum, tetapi juga mencakup konsep pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pemerintah berkomitmen menjaga keanekaragaman hayati dan ekosistem di Kalimantan serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. IKN Nusantara dirancang sebagai kota pintar (smart city) dengan infrastruktur modern dan teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan hidup.

Proses awal pembangunan ini melibatkan perencanaan yang detail, pengadaan lahan, serta pembangunan infrastruktur dasar. Pemerintah juga berupaya melibatkan berbagai pihak, termasuk swasta dan masyarakat lokal, dalam pembangunan IKN untuk memastikan bahwa proyek IKN dapat berjalan lancar dan sesuai tujuan yang telah ditetapkan dengan berbagai dinamika dan tantangannya.

Tantangan geografis dan masalah lingkungan

Pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur tidaklah mudah. Pada praktiknya, menghadapi tantangan geografis yang kompleks. Wilayah ini memiliki beragam bentuk lahan, mulai dari daerah berbukit hingga gambut yang rentan kebakaran. Selain itu, keberadaan sungai dan rawa menambah kesulitan pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan dan jembatan. Tantangan ini memerlukan kecermatan, teknologi, dan teknik konstruksi yang maju, serta perencanaan yang matang untuk memastikan keamanan kota yang keberlanjutan.

Kalimantan Timur sebagai lokasi IKN Nusantara menghadapi tantangan klimatologi, seperti curah hujan tinggi dan potensi cuaca ekstrem yang dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, bahkan tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Selain itu, perubahan iklim global meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana alam, yang bisa berdampak negatif pada pembangunan dan kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dirasakan sebagai tantangan dalam proses pembangunan IKN.

Menurut keterangan Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto (CNBC, 5/8/2024), berdasarkan data normal curah hujan selama 30 tahun (1991-2020), pola hujan di IKN memiliki karakteristik hujan dengan intensitas >150 mm/bulan yang terjadi sepanjang tahun. Sehingga, pemerintah, dalam hal ini BNPB, melakukan operasi teknologi modifikasi cuaca (TMC) untuk mendukung target pembangunan IKN tepat waktu. Menurut Kepala BNPB, Suharyanto (Okezone, 3/8/2024), operasi TMC untuk wilayah Kalimantan Timur telah dimulai sejak 15 Juli 2024 sampai hari ini dengan jumlah 119 sorti penerbangan dengan total bahan semai 111 ton NaCl dan 8 ton CaO.

Permasalahan lingkungan juga perlu menjadi perhatian utama, terutama terkait dengan konservasi hutan hujan tropis dan keanekaragaman hayati yang kaya di wilayah IKN. Pembangunan IKN berpotensi menyebabkan deforestasi dan gangguan pada ekosistem, yang memerlukan kebijakan pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta perlindungan lingkungan menjadi krusial untuk memastikan keberlanjutan proyek IKN dan kesejahteraan penduduk lokal.

Tantangan geopolitik

IKN Nusantara juga berada di tengah-tengah dinamika geopolitik kawasan, yang melibatkan negara-negara ASEAN dan kekuatan besar, seperti China dan Amerika Serikat. Kawasan Laut China Selatan, yang berdekatan dengan Kalimantan Timur, merupakan zona dengan banyak klaim teritorial yang dipersengketakan oleh beberapa negara ASEAN.

Secara spesifik, kawasan IKN Nusantara berada dekat dengan salah satu Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), kawasan yang termasuk dalam lintasan ALKI II, yang menghubungkan Laut Sulawesi dengan Laut Jawa melalui Selat Makassar. ALKI II adalah salah satu jalur laut internasional yang diakui, memungkinkan pelayaran kapal asing tanpa memerlukan izin dari Indonesia selama tetap berada di perairan internasional dan mematuhi hukum internasional.

Terkait dengan konflik kawasan, lokasi IKN Nusantara yang relatif dekat dengan Laut China Selatan membawa potensi dampak dari ketegangan di wilayah tersebut. Laut China Selatan merupakan area strategis yang diklaim beberapa negara, termasuk China, Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Klaim teritorial yang tumpang tindih dan aktivitas militer China di wilayah ini telah menimbulkan ketegangan, yang juga melibatkan kehadiran Amerika Serikat sebagai penjamin keamanan regional.

Fakta lainnya adalah pengaruh Amerika Serikat dengan kebijakan “pivot to Asia” dan operasi kebebasan navigasinya juga terlibat aktif dalam menjaga jalur perdagangan dan mendukung para sekutunya di kawasan tersebut. Sebagai negara yang menganut politik bebas aktif, Indonesia harus pandai menjaga keseimbangan hubungan diplomatik dengan negara-negara tersebut untuk menjaga stabilitas regional sekaligus melindungi kepentingan nasional bangsa Indonesia.

Artikel Upacara Kemerdekaan RI di IKN: Simbol kebangkitan dan mercusuar kemajuan ekonomi pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Salah satu yang disorotinya adalah Bandara I Gusti Ngurah Rai. Fauzi mau fasilitas ini diperindah karena menjadi pintu masuk internasional.

“Sebagai gerbang udara, bandara harus memberikan pelayanan maksimal kepada tamu negara ini,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Selasa (22/2).

“Bukan hanya pelayanan pada orangnya, tapi juga barang. Jangan sampai muncul kejadian barang terlantar atau rusak karena kesalahan pelayanan,” imbuhnya.

Fauzi mau PT Angkasa Pura I (Persero) dapat menata Bandara I Gusti Ngurah Rai tanpa membebani APBN. Angkasa Pura I diketahui mengajukan anggaran Rp140 miliar untuk kebutuhan KTT G20.

“Komisi V meminta Angkasa Pura untuk memenuhi sendiri kebutuhan anggaran dan tidak lagi membebani APBN, apalagi kondisi keuangan negara masih terganggu penanganan Covid-19,” tuturnya.

Komisi V DPR pun meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) turut “mempercantik” berbagai fasilitas lain di Bali.

Tujuannya, terang Presidium Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Sulawesi Selatan (MW KAHMI Sulsel) ini, agar meninggalkan kesan positif bagi para delegasi G20.

“Semoga kegiatan ini bisa memberikan dampak yang besar tidak hanya bagi nama Indonesia, tapi juga memberi efek ekonomi pada warga Bali yang sebelumnya terdampak pandemi,” tutup Fauzi.

Indonesia diketahui menjadi Presidensi G20 sejak 1 Desember 2021 hingga kuartal IV 2022. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menetapkan Bali sebagai lokasi acara.

Untuk memastikan persiapan dilakukan secara matang, Komisi V DPR pun meninjau “Pulau Dewata” sejak Senin (21/2).

Artikel Fauzi Minta Bandara Ngurah Rai Ditata Jelang G20 pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Menurut Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, pengembangan yang dilakukan tergolong baik karena sesuai rencana tata ruang dan tata wilayah regional dan nasional.

“Alhamdulillah, kita bisa menilai [penggunaan tata ruang] cukup baik [berdasarkan keterangan pemkot dan BP Batam],” ujarnya di Kota Batam, Senin (21/2).

Doli mengungkapkan, sudah lima kali ke Batam selama pandemi Covid-19. Selama itu, pembangunan terus dilakukan.

“Kota Batam ini termasuk kota yang tidak mati, pergerakan ekonomi masih bisa berjalan. Konstruksinya juga tidak berhenti,” jelas Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.

“Itu positif, artinya Kota Batam walau masa pandemi, masih terus bisa membangun,” imbuh dia.

Doli pun berharap, pembangunan di Kota Batam ke depannya tetap sesuai tata ruang dan tata wilayah.

“Sehingga, pertumbuhan pembangunan tidak menyalahi tata ruang dan pemanfaatan ruang optimal,” kata Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) ini.

Sementara itu, Wali Kota Batam, M. Rudi, menerangkan, pembangunan yang dilakukan merujuk PP Nomor 41 Tahun 2021.

“Salah satunya, pembangunan infrastruktur mengarah kawasan industri menggunakan anggaran BP Batam,” ungkapnya, yang juga Kepala BP Batam.

Dampak pembangunan itu, terangnya, perekonomian Batam melonjak menjadi 4,1% pada 2021. Padahal, sempat minus 3% pada 2020.

Artikel Komisi II DPR Apresiasi Pembangunan di Kota Batam pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

“Selama ini yang menjadi persoalan menahun pada proyek kereta api Sulsel adalah pembebasan lahannya,” ucap Anggota Komisi V DPR, Muhammad Fauzi, dalam keterangan tertulis.

Presidium Majelis Wilayah (MW) KAHMI Sulsel itu menerangkan, pembebasan lahan menjadi masalah sentral dalam mengerjakan proyek KA Sulsel.

Menurut anggota dewan asal Dapil Sulsel III ini, perlu koordinasi dan sinergi kuat dari pemerintah pusat hingga daerah (pemda), termasuk keterlibatan berbagai pihak.

Karenanya, Fauzi mengapresiasi kinerja Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulsel dalam menyelesaikan masalah tersebut. “Juga pihak pemda.”

Baca juga: Muhammad Fauzi Tagih Janji Kemenhub Bangun Kereta Api Sulsel

Proyek KA Sulsel menjadi atensi Komisi V DPR. Pangkalnya, ada lima legislator asal Sulsel yang ditugaskan di Komisi Perhubungan.

Selain Fauzi (Partai Golkar), keempat lainnya adalah Andi Iwan Aras (Partai Golkar), Muh. Aras (PPP), Hamka B. Kady (Partai Golkar), dan Sarce Bandaso (PDIP).

“Kami di Komisi V juga punya tanggung jawab sebagai perwakilan Sulsel untuk terus mengawal terwujudnya kereta api ini,” kata Fauzi.

Kepala BPKA Sulsel, Andi Amanna Gappa, sebelumnya menyatakan, proyek KA Sulsel ditargetkan beroperasi pada 2022. Ini sesuai komitmen Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Pengerjaan konstruksi ditargetkan rampung Agustus mendatang. Dua bulan berselang, KA Sulsel diharapkan dapat beroperasi.

“Setelah konstruksi nyambung, diperlukan pengujian dan commissioning untuk pemastian keselamatan operasi,” ujarnya.

Dirinya optimistis target tersebut terealisasi. Alasannya, pembebasan lahan di Maros dan Pangkep telah rampung. Hanya tersisa pekerjaan pemasangan rel.

Tahap berikutnya, jalur ke Kota Makassar, telah masuk fase konsultasi publik.

“Proyek ini adalah cikal bakal kereta api di trans-Sulawesi yang menjadi perhatian pusat dan perlu kita kawal bersama,” pungkasnya.

Artikel Alhamdulillah, Pembebasan Lahan KA Sulsel Selesai pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Sulsel III ini saat meninjau lokasi pembangunan rel ganda dan stasiun Rancaekek, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat (Jabar), pada Kamis (10/2). Kegiatan itu turut dihadiri perwakilan Ditjen Perkeretaapian Kemenhub.

“Progres pembangunan Stasiun Rancaekek harus menjadi contoh pembangunan stasiun dan rel perkeretaapian di Sulawesi Selatan, ketepatan waktu kerja dan kualitas pembangunan menjadi hal utama agar perencanaan dalam pengoperasian kereta api bisa terukur dan lebih optimal,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Presidium Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MW KAHMI) Sulsel ini berharap, operasional kereta api di Sulsel pada 2022 tidak lagi molor. Pangkalnya, kehadiran transportasi publik itu bakal berdampak secara ekonomi bagi masyarakat.

“Masyarakat bisa lebih efisien dalam waktu tempuh dan distribusi logistik sudah bisa tepat waktu. Gunanya, agar ekonomi masyarakat juga bisa ikut meningkat,” jelasnya.

Politikus Partai Golkar ini menambahkan, prospek perkeretaapian di Indonesia sangat potensial. Alasannya, mampu menambah pendapatan negara di bidang transportasi.

“Bayangkan ada berapa orang setiap harinya yang menggunakan layanan transportasi kereta api,” katanya.

Mengenai Stasiun Rancaekek, Fauzi mendorong jalan dan fasilitas publik di sekitarnya diperbaiki dan dilengkapi. Kemudian, pembangunan mengerahkan tenaga kerja lokal guna membantu pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

“Kami juga ingatkan soal asuransi para pekerja yang wajib ada sebagai upaya preventif untuk seluruh pekerja,” pungkasnya.

Artikel Muhammad Fauzi Tagih Janji Kemenhub Bangun Kereta Api Sulsel pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.