Acara charity golf ini merupakan rangkaian HUT ke-58 KAHMI yang jatuh pada 17 September 2024.

Dalam kesempatan tersebut, Majelis Nasional KAHMI menyerahkan bantuan senilai Rp200 juta kepada Universitas Insan Cita Indonesia (UICI).

Penyerahan simbolis bantuan ini dilakukan oleh Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI, Herman Khaeron, kepada Rektor UICI, Prof. Laode Masihu Kamaluddin.

Herman Khaeron mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk komitmen KAHMI terhadap perkembangan UICI.

Sebagai universitas digital yang lahir dari rahim KAHMI, UICI diharapkan dapat menghadirkan akses pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.

“Semoga bantuan ini dapat mendukung proses belajar mengajar di UICI,” kata Herman.

Sementara itu, Rektor UICI Prof. Laode Masihu Kamaluddin menyampaikan rasa terima kasihnya atas dukungan yang diberikan oleh KAHMI.

“Bantuan ini akan sangat membantu dalam pengembangan sarana dan prasarana pendidikan di UICI. Kami berkomitmen untuk terus memberikan yang terbaik dalam menciptakan generasi muda yang unggul,” ungkapnya.

Prof. Laode menegaskan bantuan ini bukan hanya soal angka, tapi sebuah kepercayaan yang besar untuk memajukan pendidikan di Indonesia.

Artikel Majelis Nasional KAHMI Serahkan Bantuan Rp200 Juta Untuk UICI pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Berdasarkan hasil rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum (KPU), beberapa presidium berhasil kembali masuk DPR. Salah satunya adalah Koordinator Presidium Ahmad Doli Kurnia lantaran meraih 141.928 suara dari daerah pemilihan (dapil) Sumut III.

Kemudian, Ahmad Yohan 84.103 suara (dapil NTT I), Herman Khaeron lebih dari 140.000 suara (dapil Jabar VIII), M. Rifqinizamy Karsayuda 168.580 suara (dapil Kalsel I), dan Zulfikar Arse Sadikin 118.331 suara (dapil Jatim III).

Sementara itu, Romo HR Muhammad Syafii gagal kembali melenggang ke DPR dari dapil Sumut I karena suaranya kalah tinggi dari kedua rekannya di Gerindra. Abdullah Puteh (dapil Aceh II). Adapun raihan suara Saan Mustopa (dapil Jabar VII) belum diketahui pasti.

Artikel 8 Presidum KAHMI nyaleg, ini raihan suara dan kansnya pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Hal tersebut ditandai dengan pelantikan seluruh pengurus olah Koodinator Presidium KAHMI, Ahmad Doli Kurnia, di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (27/3).

“Sebelum saya melantik, saya ingin bertanya, apakah Saudara bersedia dilantik?” tanya Doli kepada seluruh calon pengurus yang berada di atas panggung. “Bersedia,” jawab para calon pengurus.

Setelahnya, Doli memimpin pembacaan sumpah jabatan dan diikuti seluruh pengurus.

Selain Doli, ada sembilan Presidium MN KAHMI lainnya yang dilantik pada hari ini. Mereka terpilih berdasarkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) di Kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), pada 25-27 November 2022.

Adapun kedelapan Presidium lain adalah Ahmad Yohan, Herman Khaeron, Saan Mustopa, M. Rifqinizamy Karsayuda, Abdullah Puteh, Romo Muhammad Syafii, Zulfikar Arse Sadikin, dan Sutomo.

Sementara itu, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 005/SKP/MN-KAHMI/III/2023 tertanggal 26 Maret 2023, Syamsul Qomar ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal MN KAHMI dan Sabaruddin selaku Bendahara Umum MN KAHMI.

Artikel Pengurus MN KAHMI 2022-2027 Dilantik pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Berdasarkan hasil pemungutan suara elektronik (e-voting), presidium MN KAHMI 2022-2027 didominasi politikus.

Salah satunya adalah politikus Partai Golkar sekaligus petahana, Ahmad Doli Kurnia, yang meraih dukungan terbanyak dengan 417 suara.

Lalu, kader Partai Amanat Nasional (PAN), Ahmad Yohan (343 suara); petahana yang juga politikus Partai Demokrat, Herman Khaeron (318 suara); dan politikus Partai NasDem, Saan Mustopa (316 suara).

Kemudian, anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), M. Rifqinizamy Karsayuda (310 suara); eks Gubernur Aceh, Abdullah Puteh (295 suara); politikus Partai Gerindra, Romo HR Muhammad Syafi’i (290 suara); dan kader Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin (284 suara).

Hanya satu kursi presidium yang diisi perwakilan pengusaha asal Sulawesi Tengah (Sulteng), Sutomo (271 suara).

Pemilihan berlangsung sejak tengah malam tadi, sekitar pukul 00.30 Wita. Dari 40 kontestan, dua di antaranya mengundurkan diri.

Artikel Munas KAHMI: Presidium 2022-2027 Didominasi Politikus, Golkar Sumbang 2 Kader pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Menurutnya, peningkatan kepemilikan konsesi kelapa sawit negara bisa menjadi solusi mengatasi permasalahan harga minyak goreng. Lebih baik jika melalui PT Perkebunan Nasional (PTPN).

“Lebih ideal lagi negara melalui BUMN perkebunan dapat meningkatkan kepemilikan konsesi perkebunan kelapa sawit,” ujar politikus Partai Demokrat ini dalam keterangannya, Jumat (25/3).

Kang Hero, sapaannya, berpendapat, minimal 30% dari total produksi CPO saat ini dihasilkan konsesi kelapa sawit PTPN, maka akan berdampak positif terhadap harga jual minyak goreng.

“Minimal 30% … agar bisa menjaga ketersediaan dalam negeri dengan harga terjangkau,” kata Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) itu.

Kang Hero menilai, produsen CPO juga perlu didorong menurun harga. Sehingga, produsen minyak goreng memiliki perhitungan harga keterjangkauan, bukan nilai keekonomian.

Artikel Kang Hero Beri Solusi Menekan Harga Minyak Goreng, Ini Tawarannya pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Imbasnya, para buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) mengancam akan melakukan mogok kerja. Aksi rencananya berlangsung pada 29 Desember 2021—7 Januari 2022.

Hal ini disesalkan Anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron. Pangkalnya, perusahaan negara bidang energi itu sedang melakukan transformasi bisnis.

“Semestinya serikat pekerja Pertamina bisa duduk bersama dan menyampaikan tuntutannya secara baik-baik kepada direksi,” katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (26/12).

Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) ini menilai, rencana mogok kerja bakal memperkeruh keadaan. Pun mengganggu kinerja Pertamina secara koorporasi.

“Ada kepentingan yang lebih besar ke depan bagaimana mewujudkan Pertamina menjadi BUMN yang kuat dan kontributif bagi rakyat, bangsa, dan negara,” jelasnya.

Kang Hero, sapaan Herman, menerangkan, pekerja dan direksi memiliki peran penting dalam sebuah perusahaan. Dengan demikian, hubungan keduanya mesti harmoni.

Para buruh bakal menentukan kinerja korporasi. Sementara itu, sedangkan pimpinan mengatur jalannya roda perusahaan melalui kewenangan yang dimilikinya dan menentukan arah kebijakan korporasi.

“Saya menghargai aspirasi dan tuntutan serikat pekerja Pertamina, tetapi harus dipahami bahwa kebijakan Pertamina sebagai BUMN tidak terlepas dari kebijakan pemerintah,” tuturnya.

“Dan saya memahami apa yang terjadi di dalam. Oleh karenanya, duduklah bersama dan janganlah karena ada tuntutan yang belum direalisasi menuntut direksi dipecat,” sambungnya.

Apabila rencana mogok kerja dilanjutkan, Kang Hero menilai, hal tersebut bakal memengaruhi stabilitas dan kredibilitas perusahaan. Itu bisa menjadi bumerang.

“Maksudnya untuk kebaikan pekerja, tetapi dampak eksternalnya menjadi tidak baik,” tutup politikus Partai Demokrat ini.

Artikel Kang Hero Sesalkan Disharmoni Pekerja-Direksi Pertamina pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

KWP memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap kiprah Herman Khaeron, termasuk dalam merespons isu-isu yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai Anggota Komisi VI DPR.

Sementara itu, Herman mengaku, bangga atas penghargaan yang diraihnya. Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) ini mempersembahkan penghargaan tersebut untuk keluarga.

“Award ini saya persembahkan untuk istri dan anak-anak, yang telah merelakan sebagian besar waktu saya untuk berbakti pada bangsa dan masyarakat,” tuturnya usai menerima penghargaan, Rabu (15/12).

Kang Hero, sapaannya, menambahkan, mengapresiasi para tim dan pemilihnya di dapil Daerah Pemilihan (Dapil) VIII Jawa Barat (Cirebon dan Indramayu), yang telah mengantarkan dirinya sebagai anggota DPR.

“Karena mereka itu semua membuat saya untuk berkesempatan mendapatkan award ini,” jelasnya.

Menurutnya, penghargaan ini menjadi motivasi baginya agar bekerja lebih baik lagi. “Mengedepankan kerja-kerja politik dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.”

Sejumlah anggota dewan juga mendapatkan penghargaan yang diberikan pertama kali di masa kepemimpinan Marlen sebagai Ketua KWP. Mereka adalah:
1. Puan Maharani (Pimpinan DPR Srikandi Inspiratif);
2. Sufmi Dasco Ahmad (Pimpinan DPR Terpopuler);
3. Muhaimin Iskandar (Pimpinan DPR Humanis dan Demokratis);
4. Rachmat Gobel (Pimpinan DPR RI Aspiratif);
5. Masinton Pasaribu (Legislator Tervokal);
6. Intan Fauzi (Legislator Media Daring);
7. Ahmad Sahroni (legislator Ter-update);
8. Irwan (Legislator Pendatang Baru Teraktif);
9. Edhie Baskoro Yudhoyono (Legislator Teraspiratif dan Demokratis);
10. Syaiful Huda (Legislator Humanis dan Peduli Pendidikan);
11. Arteria Dahlan (Legislator Kontroversial);
12. Agung Budi Santoso (Pimpinan AKD Tak Populer);
13. Herman Herry (Legislator Visioner dan Inovatif); dan
14. Said Abdullah (Ketua AKD DPR Responsif dan Inovatif).

Artikel Raih KWP Award, Herman Khaeron: Pelecut Berbakti Lebih untuk Rakyat pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Menurutnya, jika upaya menghentikan praktik pemilu distortif ini hanya berharap dari partai politik (parpol), dirasakan masih sulit diwujudkan. Salah satu cara efektif yang dapat diupayakan adalah gerakan dari semua elemen masyarakat untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya tahapan penyelenggaraan pemilu dan memilih capres-cawapres yang diyakini dapat menjadi harapan semua pihak dalam membangun Indonesia lebih baik lagi di masa mendatang.

“Bagaimana kita sekarang mampu tidak memutus mata rantai praktik pemilu yang distortif? Jangan pura-pura pemilunya oke,” ucap Siti Zuhro dalam diskusi Empat Pilar MPR RI dengan tema ‘Menebar Nilai Kepahlawanan dalam Kontestasi Politik Nasional’ di Media Center MPR/DPR/DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (15/11/2021).

Guru besar riset ilmu politik ini mengaku ada keinginan kolektif untuk menciptakan pola pemilu yang lebih mencerdaskan dengan menempatkan tingkat kualitas kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya pemilu.

Dalam konteks pemilihan capres-cawapres, Siti Zuhro meminta tokoh yang akan dicalonkan tidak perlu menyuguhi retorika berupa kebulatan tekad menjadikan rakyat sejahtera, maupun retorika dengan membawa angin surga kepada masyarakat.

“Jangan kebulatan tekad, no way. Itu hanya kebohongan yang terjadi. Jangan ada kebulatan tekad sebelum mendengarkan secara seksama apa yang akan dia lakukan, kalau yang bersangkutan ingin mencalonkan atau melamar menjadi capres-cawapres. Jadi itu dulu,” ujarnya.

Presidium Majelis Nasional KAHMI ini juga meminta fenomena relawan yang mendeklarasikan capres-cawapres tidak menarik-narik masyarakat tanpa membekali masyarakat dengan kredibilitas, kapasitas dan kompetensi calon yang dideklarasikan.

“Jangan diajari masyarakat itu berbondong-bondong atas nama komunitas-komunitas, kita deklarasikan si Y, si X dan sebagainya,” tegas Siti Zuhro.

Terkait ambang batas pencalonan presiden-wakil presiden (presidential threshold), Siti Zuhro mengatakan, aturan tersebut merupakan jebakan yang diciptakan untuk menutup peluang orang lain.

“Ini tidak sehat, dan tidak mendidik. Intinya tidak hanya mengancam partai menengah dan kecil tapi membuat rakyat tidak bisa memilih selain calon dari parpol yang punya PT,” kata Zuhro.

Menurutnya, Indonesia menghadapi persoalan yang sangat kompleks, yakni calon pemimpin yang muncul tidak memiliki visi jangka panjang. Padahal, membangun Indonesia tidak hanya sekedar 3 atau 5 tahun.

“Mau tak mau kita harus punya pemimpin brilian. Dalam konteks Pemilu 2024. Kalau tidak mampu di-zero-kan (angka ambang batas pencalonan presiden, red) mungkin dikembalikan seperti pada Pemilu 2004,” tukas Zuhro.

Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad mengatakan tidak adanya revisi UU Penyelenggaraan Pemilu telah menutup harapan banyaknya memunculkan capres-cawapres pendatang baru dalam kompetisi politik Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Menurut Fadel, aturan ambang batas pencalonan presiden-wakil presiden dalam pilpres akan menyulitkan mereka yang muda dan yang berprestasi untuk maju dalam kontestasi pemilihan tingkat nasional.

“Kalau ada PT peluang itu akan terbatas. Padahal partai yang sudah lolos terdaftar sudah banyak. Saya berpendapat partai yang telah lolos ikut pemilu bisa mencalonkan. Kalau kita batasi capres dengan persyaratan yang tinggi 20 persen maksimum paling dua atau tiga pasangan calon,”ujar Fadel.

Cara lainnya, kata mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ini, ia mengusulkan parpol yang diberi kewenangan mengusung capres-cawapres bisa menggelar konvensi di internalnya seperti yang pernah dilakukan Partai Golkar.

“Bila dilakukan konvensi, maka capres-cawapres yang didapat akan lebih bagus. Selain itu, perlu ada survei mengenai kriteria seperti apa sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat untuk menjadi presiden,” kata alumni HMI ini.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron mendukung capres-cawapres dari generasi muda. Menurutnya, ada tidaknya kesempatan bagi sosok muda, sangat tergantung pada bangsa Indonesia.

“Khususnya pemimpin yang jauh dari oligarki, bersih dan ideal sebagai calon pemimpin masa depan,” ucap Herman Khaeron.

Herman Khaeron berpendapat, apakah sosok muda memang memiliki kesempatan, hal itu tergantung kita semua rakyat Indonesia. Sepanjang rakyat Indonesia memberikan kesempatan pasti bisa.

“Tetapi kalau mereka masih menahan PT 4 persen, bahkan akan dinaikkan 10 persen, ya tidak ada jiwa kepahlawanannya,” ucap Presidium MN KAHMI ini.

Menurutnya, mereka yang bersikukuh menerapkan angka PT berusasa mempertahankan hegemoninya dengan kemampuan atau kekuatan politik yang ada supaya tidak terbuka calon lain yang potensial untuk maju sebagai capres-cawapares.

Artikel Siti Zuhro: Praktik Pemilu Distortif Harus Dihentikan pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.