Kolaborasi keduanya, yang terkait penguatan talenta dan kepempimpinan digital sumber daya manusia (SDM) Pesawaran, dikukuhkan melalui penandatanganan kesepakatan bersama pada Rabu (6/4).

Sinergi ini juga dalam rangka meningkatkan jumlah desa yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Pesawaran dalam mendukung Program Smart Village.

Penandatanganan kesepakatan bersama dilakukan secara daring oleh Rektor UICI, Prof. Laode Masihu Kamaluddin, dan Bupati Pesawaran, Dendi Romadhona.

Rektor Laode mengaku senang bisa bekerja sama dengan Pemkab Pesawaran. Kolaborasi ini pun dinilai sebagai langkah positif dalam menyelesaikan kebutuhan talenta digital dan digital leadership.

Dirinya menambahkan, proses pendidikan di UICI dilakukan secara digital seutuhnya. Pendidikan dijalankan artificial intelligence digital simulator teaching learning system (AI DSTLS).

“Dengan mengusung konsep pendidikan digital ini, maka mahasiswa bisa mengakses pendidikan dari mana saja,” ucapnya dalam sambutannya.

Bupati Dendi juga merespons positif kolaborasi tersebut. Dia berharap, kesepakatan bersama ini dapat memenuhi kebutuhan atas talenta digital dan digital leadership di Pesawaran.

Apalagi, tambahnya, kerja sama ini selarang dengan visi Kabupaten Pesawaran melalui Program Satu Desa Satu Mahasiswa dengan memberikan beasiswa.

“Dengan program ini, diharapkan ke depan digitalisasi desa mampu menggerakkan perekonomian desa,” ucapnya.

Informasi lebih jauh tentang penerimaan mahasiswa baru UICI dapat mengakses laman pmb.uici.ac.id atau saluran siaga (hotline) di nomor (+62) 812-2520-6609.

Artikel Pemkab Pesawaran Gandeng UICI Penuhi Digital Talent dan Leadership pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Indonesia untuk Portugal, Rudy Alfonso bercerita perbedaan menjalani ibadah ramadan di negeri orang. Menyesuaikan kondisi di negeri orang tentu jadi keharusan.

“Pengalaman pertama menjalankan ibadah puasa di Lisbon, sesuatu yang berbeda antara lain rentang waktu dari imsak hingga magrib lebih lama 1,5 jam dibanding di Tanah Air,” kata Dubes RI untuk Portugal Rudy Alfonso dikutip dari VOI.ID.

Cuaca di Lisbon, Ibu Kota Portugal jauh berbeda dengan Tanah Air. Ambil contoh di Ibu Kota Jakarta, yang beberapa hari cuacanya sangat terik termasuk hujan deras, Lisbon punya suhu udara berkisar 9-15 derajat celcius.

Penyesuaian waktu sahur, imsak dan berbuka puasa pastinya dilakoni WNI di luar negeri. Tapi bukan hanya beda waktu ramadan juga kondisi cuaca, menjalankan ibadah ramadan bersama keluarga tentu hal utama yang paling dirindukan.

Dubes RI Rudy Alfonso mengaku bersyukur, meski jauh dari keluarga besar, di Lisbon banyak hal menyenangkan saat menjalani ibadah puasa. Istilahnya ‘tak kesepian’ di negeri orang.

“Ada suasana yang berbeda tetapi menyenangkan karena bertemu dengan kolega dekat sesama Duta Besar dari negara sahabat seperti Pakistan, Iran, Mesir, Iraq, Aljazair dan lain-lain yang sama-sama sedang menunaikan ibadah puasa,” tutur Rudy Alfonso.

Momen ini tentunya dimanfaatkan untuk berbagi cerita, menyambung silaturahmi. Bulan ramadan yang mengeratkan persaudaraan.

“Saat bertemu di acara-acara resepsi diplomatik di mana kami yang sedang berpuasa ngumpul di pojok dan saling berbagi cerita tentang ramadan di negara masing-masing,” ujar Rudy Alfonso.

Bagaimana dengan WNI di Lisbon? Dubes RI Rudy Alfonso mengatakan masjid raya di Ibu Kota Portugal sudah dibuka terbatas tentunya menerapkan protokol kesehatan.

“Ada kegiatan buka puasa bersama dan tarawih yang jumlahnya terbatas, imamnya kebetulan keturunan Pakistan,” katanya.

WNI di Lisbon memang tak banyak. Mereka umumnya keluarga lokal staf di KBRI dan beberapa mahasiswa serta WNI yang menikah dengan orang Portugal.

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Indonesia untuk Portugal, Rudy Alfonso

Untuk berbuka puasa, dijelaskan Rudy Alfonso, pihaknya taat instruksi otritas soal belum dibolehkannya berbuka puasa bersama.

Nah urusan berbuka puasa, WNI di Lisbon sambung Dubes RI menyantap makanan lokal, termasuk seafood. Ada juga roti/cake khas di sana.

“Di Lisbon juga ada ikan asin yang disebut bacalhau yang terkenal tetapi sangat asin. Roti banyak macamnya dan rasanya memang lebih gurih. Ada juga kue khas yang sangat terkenal namanya pastel de nata,” kata Rudy dalam perbincangan.

“Namun kami tetap berharap jika nantinya pandemi semakin mereda dan pemerintah Portugal makin melonggarkan protokol kesehatan maka suasana ramadan dan Idulfitri yang telah 2 tahun tidak ada akan dapat kita nikmati di tahun ini,” tutur Rudy Alfonso.

Yang pasti Dubes RI berharap kondisi di Eropa juga Tanah Air semakin membaik setelah ‘digempur’ virus corona.

“Semoga di Tanah Air juga semakin membaik dan Idulfitri tahun ini akan berbeda kondisinya dengan 2 tahun sebelumnya. Kita doakan bersama,” harap Rudy Alfonso.

Sebagai informasi, Rudy Alfonso ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Dubes Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia untuk Portugal. Rudy Alfonso menyerahkan surat-surat kepercayaan (Letters of Credence) kepada Presiden Republik Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, di Istana Kepresidenan Palácio Nacional da Ajuda, Lisabon, Senin, 17 Januari 2022.

Artikel Cerita Dubes Indonesia untuk Portugal, Berpuasa di Negeri Orang pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Hal itu ia sampaikan saat memberi ceramah di acara Buka Puasa dan Tarawih Bersama Majelis Nasional (MN) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI)

Acara tersebut dilaksanakan pada Rabu (6/4/2022) malam di KAHMI Center, Jl Turi Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

“Kedaulatan pangan sesuatu yang tidak bisa ditawar tawar, wajib,” kata Mohammad Jafar Hafsah.

Untuk mendukung ketahanan pangan, pemerintah harus memprioritaskan pembangunan pertanian

Menurutnya, pemerintah yang cerdas , pasti mengutamakan pembangunan pertanian.

Pertanian adalah ibu dari segala bidang karena semuanya bersumber dari pertanian.

Menurut Jafar sapaannya, pertanian adalah menskenariokan pengelolaan sumber daya alam, bumi, sumber daya hayati, teknologi, modal dan sumber daya manusia.

Dan dari pengelolaan itu menghasilkan produk produk untuk keperluan pangan, gizi, nutrisi dan untuk pakan dan energi juga.

Jafar juga mengungkapkan kelebihan bidang pertanian.

Hasil pertanian tidak pernah habis bila dibandingkan kekayaan alam lainnya seperti minyak dan gas.

“Itu hebatnya pertanian. Kita tanam sekarang, satu minggu, satu bulan bisa panen. Kita tanam lagi, bisa panen lagi dan seterusnya,” kata pria kelahiran Soppeng ini.

Keberpihakan pada pertanian akan sangat menentukan kedaulatan pangan.

Kedaulatan pangan adalah rakyat dan bangsa Indonesia berdaulat penuh atas ketersediaan pangan di dalam negeri.

“Bahkan menurut saya, kedaulatan pangan adalah pangan yang harus diproduksi di dalam negeri,” tutur Jafar.

Menurut Jafar, memproduksi sendiri bahan pangan di dalam negeri adalah kata kuncinya.

Sesuatu yang tidak bisa ditawar tawar lagi

Ketergantungan pangan Indonesia terhadap luar negeri merupakan salah satu ketidak berhasilan pemerintah.

Jafar hanya membayangkan terjadi sesuatu yang tidak mengenakkan di Indonesia, misalkan perang.

Maka stok beras yang sebanyak 2 juta ton di Gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) hanya cukup untuk 2 Minggu saja.

Ketersediaan pangan dalam keadaan darurat sangat penting.

Menurut Guru Besar di Universitas Negeri Makasar ini, tidak ada peluru yang melesat dan bom yang meletus bila tidak ada pangan yang cukup.

“Pangan adalah senjata yang paling kuat,” ujar Mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat ini.

Jafar juga berharap pemerintah lebih memperhatikan nasib para petani.

Ia mencontohkan para petani di Jepang yang begitu dimanjakan oleh pemerintannya.

Karena keberpihakan pemerintah Jepang, negeri Sakura itu, memiliki ketersediaan pangan yang memadai untuk dalam negerinya

Artikel Kedaulatan Pangan, Keniscayaan Bagi Indonesia pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

KAHMI Jember pun menyampaikan sejumlah rekomendasi dan disampaikan secara tertulis kepada DPRD Jember, Jawa Timur (Jatim).

Saran tersebut dimaksudkan agar masuk dalam rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati 2021.

Presidium KAHMI Jember, Narto, menyatakan, salah satu masalah yang dihadapi petani adalah belum adanya perlindungan. Padahal, memiliki potensi besar.

“Ini modal awal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember untuk mengawal produk hasil pertanian, tapi yang terjadi sebaliknya,” ucapnya, Kamis (7/4).

Dicontohkannya dengan harga hasil panen raya yang diterima tak menutupi biaya operasional produksi tani. Padahal, ada gudang di Wirowongso, Kecamatan Ajung, untuk sistem resi gudang.

“Tinggal bagaimana political will dari Pemkab Jember untuk memberikan ‘angin segar’ bagi para petani,” jelasnya.

“KAHMI mendorong adanya Perda Resi Gudang di Kabupaten Jember untuk melindungi petani sehingga ketika panen raya, harga tetap stabil,” imbuh dia.

Menurut Narto, alas hukum ini relevan lantaran sudah diatur di dalam Perda Jatim Nomor 12 Tahun 2013 dan Pergub Jatim Nomor 11 Tahun 2016.

KAHMI Jember juga merekomendasikan adanya pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes, desa wisata, dan UMKM.

Tujuannya, meningkatkan kompetensi guna mengentaskan kemiskinan. Langkah ini diyakininya juga dapat meminalisasi keberadaan desa tertinggal.

“[Ini diusulkan] mengingat potensi yang dimiliki Jember banyak sekali, tetapi belum dimanfaatkan dengan baik dan lebih selektif lagi,” katanya.

Sementara itu, Anggota Pansus DPRD Jember, Ardi Pujo Prabowo, berjanji, pihaknya akan mengakomodasi saran KAHMI.

“Mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kami apresiasi beberapa masukan mereka,” ujarnya.

Artikel Saran KAHMI Jember untuk Sejahterakan Petani, DPRD Janji Akomodasi pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Sekretaris Panitia Musda KAHMI Katingan, M. Iqbal Nawawi, menyatakan, persiapan acara sudah mencapai 90%.

Selain musda di Sekolah Alam, Jalan Agatis, Kereng Humbang, nantinya juga akan dibentuk Forum Alumni HMI-Wati (FORHATI) Katingan dan dirangkai buka puasa bersama.

“Musda KAHMI dan pembentukan Forum Alumni HMI-Wati di Katingan dilaksanakan Jumat, 8 April 2022,” ujarnya.

Iqbal menerangkan, musda bakal digelar sederhana dan memberlakukan protokol kesehatan (prokes).

“Ini sebagai ajang silaturahmi kembali para alumni HMI di bulan suci Ramadan. Diharapakan menjadi spirit kembali berhimpun,” katanya.

Pelaksanaan musda, menurutnya, menjadi ajang mengokohkan konsolidasi internal agar lebih baik, khususnya menebar manfaat bagi masyarakat dan bangsa.

Iqbal pun mengajak kepada seluruh pengurus dan anggota KAHMI Katingan agar bersama-sama membesarkan organisasi.

“Kami mengundang seluruh alumni HMI, baik yang sudah terdata maupun belum, agar bisa hadir,” ucapnya.

“Kegiatan ini kita agendakan pengurus Wilayah KAHMI Kalteng langsung hadir,” tandas Iqbal.

Artikel Jangan Lupa, KAHMI Katingan Gelar Musda Besok pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Salah satu tokoh senior KAHMI Sulsel, Isjaya Kaladen, meninggal dunia pada Selasa (5/4) malam.

Kabar tersebut disampaikan Presidium KAHMI Sulsel, Muhammad Nasir.

“Turut berdukacita dan doa. Insyaallah diterima amal baiknya dan diampuni dosa-dosanya,” ucapnya.

Isjaya Kaladen meninggal dunia karena sakit di Rumah Sakit Grestelina, Kota Makassar, sekitar pukul 21.00 Wita.

Isjaya merupakan pemimpin yang baik saat menjadi Ketua HMI Cabang Ujung Pandang. Dia pun menjadi teladan bagi junior-juniornya.

“Di usia hidupnya masih sering berkolaborasi dan berbagai pengalaman dan pengetahuan kepada kader-kader HMI dan aktivis mahasiswa di luar HMI,” tuturnya.

Isjaya Kaladen meninggal dunia pada usia 69 tahun. Almarhum meninggalkan seorang istri dan dua orang anak.

Isjaya pernah menjadi anggota DPRD Sulsel dari dapil Luwu Raya. Selain itu, aktif di Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

Artikel Innalillahi, Tokoh Senior KAHMI Sulsel Isjaya Kaladen Berpulang pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Buka puasa dan tarawih bersama diadakan di Sekretariat MN KAHMI, Jl Turi Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Dalam acara buka puasa bersama itu, dihadiri oleh berbagai tokoh.

Tokoh tokoh tersebut hadir baik melalui online maupun offline di KAHMI Center.

Tokoh KAHMI yang langsung hadir di acara ini adalah Ketua Dewan Penasehat MN KAHMI, Akbar Tandjung.

Sekjen MN KAHMI, Manimbang Kahariadi juga tampak hadir di acara itu.

Untuk buka puasa dan tarawih bersama hari ini, direncanakan Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Anies Rasyid Baswedan hadir secara online.

Anies sapaannya, direncanakan memberikan pidato dalam acara buka dan tarawih bersama itu.

Untuk mencegah kerumunan, acara offline di KAHMI Center, peserta dibatasi maksimal 30 orang

Sementara itu, yang memberikan ceramah adalah Ir. Ja’far Hafsah.

Jafar Hafsah memberikan ceramah dengan tema; “Kedaulatan Pangan untuk Kemakmuran dan Kesejahteraan”

Setelah putaran pertama ini, MN KAHMI akan terus menggelar acara bukber dan tarawih bersama berikutnya.

“Untuk putaran kedua buka puasa dan tarawih bersama, Jumat atau Sabtu ini, di KAHMI Center juga acaranya,” ujar Ketua Panitia Buka Puasa dan Tarawih Bersama MN KAHMI, Andi Faizal Jollong.

Artikel MN KAHMI Gelar Buka Puasa & Tarawih Bersama Perdana pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Hal ini diungkapkan Mahfud MD sapaannya, saat mengisi ceramah sebelum Shalat Tarawih di Masjid Istiqlal Jakarta, Selasa (5/4/2022).

Menurut Mahfud MD, semua manusia punya harga diri. Punya harkat dan martabat yang sama.

Oleh sebab itu, sipapun tidak dibenarkan jika memandang orang lain lebih rendah dari dirinya.

Bagi Mahfud MD, menganggap orang lain lebih rendah adalah tindakan jahiliyah.

“Berpuasa itu membangun empati dan kesetaraan. Empati itu apa? ikut merasakan kesedihan orang. Kalau orang lapar itu rasanya seperti ini, kalau orang kedudukannya lebih rendah rasanya seperti ini,” ujar Mahfud MD dalam keterangan tertulisnya..

Dalam kesempatan ini, Mahfud MD mengurai kisah seorang sahabat Nabi Muhammad bernama Abu Dzar al-Ghifari.

Abu Dzar al-Ghifari pernah ditegur oleh Nabi Muhammad karena memaki budak atau pembantunya secara berlebihan.

“Kalau kamu punya pembantu, punya karyawan, perlakukan dia dengan baik. Berilah pakaian seperti yang kamu pakai, berilah makanan seperti yang kamu makan. Bantulah dia kalau bekerja, karena sebenarnya dia itu membantumu, pekerjaan pokoknya itu ada padamu,” tambah Mahfud MD menirukan kata-kata Nabi Muhammad pada Abu Dzar al-Ghifari.

Akhirnya Abu Dzar al-Ghifari mengikuti nasehat Nabi Muhammad.

Suatu hari di depan para sahabat yang lain, ia memakai baju, sandal dan sepatu yang sama kualitasnya dengan para pembantunya.

Akhirnya para sahabat lainnya bertanya kepada Abu Dzar al-Ghifari, kenapa pakaiannya sama dengan pembantunya.

“Saya pernah ditegur oleh nabi (Muhammad) karena saya memarahi budak dengan kata-kata; kamu ini bodoh, pemalas sama dengan ibumu, dasar budak!,” kisah Mahfud MD, menirukan kata-kata Abu Dzar al-Ghifari.

Mahfud MD mengajak para jamaah memperkuat semangat menghargai orang lain.

Sikap itu sebagai bagian dari semangat kemerdekaan.

Semangat yang ngin membangun kesetaraan dan keadilan, bukan kesewenang-wenangan.

“Di dalam bulan puasa ini, mari kita bangun ketakwaan kita itu dengan membangun empati, ” ujar Mahfud MD yang juga alumni Pondok Pesantren Al-Mardiyah, Pamekasan ini

Artikel Mahfud MD: Puasa untuk Membangun Empati & Kesetaraan pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Secara harfiah, food estate berarti perusahaan pekebunan/pertanian pangan (lumbung pangan). Kata perusahaan (estate) dapat dimaknai sebagai badan usaha (korporasi). Tujuan utamanya adalah untuk mendukung gerakan ketahanan pangan. Sedangkan ketahanan pangan sendiri dimaknai sebagai ketersediaan pangan yang sumbernya berasal dari berbagai tempat, termasuk dari luar negeri (import). Itu artinya kita masih tergantung meskipun pangan tersedia. Isu “musuh” krisis pangan cukup seksi bagi Indonesia, termasuk saat hadir dalam perbincangan pada forum Munas XI KAHMI di Palu.

Maka, hal terpenting adalah mengusahakan ketersediaan pangan yang sumbernya berasal dari dalam negeri atau yang kita produksi sendiri. Itulah yang disebut kedaulatan pangan. Dan karena ini harus terus-menerus, maka unsur keberlanjutan mesti diperhatikan. Keberlanjutan itu menyeimbangkan aspek ekonomi (pertumbuhan), ekologi (lingkungan hidup), dan sosial (adil dan sejahtera).

Bappenas memberikan makna food estate sebagai konsep pengembangan produksi secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, peternakan di suatu kawasan lahan yang sangat luas untuk memperkuat cadangan pangan. Dikelola dalam bentuk korporasi yang bisa dimiliki oleh berbagai kalangan, baik dunia usaha maupun masyarakat umum, termasuk petani. Dengan demikian, food estate berbasis korporasi petani setidaknya memiliki ciri-ciri (1) usaha pertanian skala besar berbasis klaster; (2) multikomoditas (pangan, hortikultura, ternak, perkebunan); (3) mekanisasi, modernisasi pertanian, dan sistem digitalisasi; (4) mengorporasikan petani; dan (5) hilirisasi produksi pertanian.

Pahami Kebutuhan
Ada pertanyaan serius berkaitan dengan implementasi program ini di berbagai daerah di Indonesia. Siapkah daerah-daerah ini mengadopsinya? Khusus untuk Sulawesi Tengah, kita boleh mulai dengan memeriksa potensi ketersediaan dan kondisi lahannya. Surat Keputusan KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) 8113 Tahun 2018 yang di-overlay dengan tutupan hutan tahun 2018 menunjukkan luas daratan Sulawesi Tengah 6.106.800,69 hektare dan luas hutan dalam kawasan hutan 4.410.293,84 hektare atau 72,22%.

Berdasarkan tingkat kemiringan lahannya, ada 36,87% lahan memiliki kemiringan >40%, terdapat 25,03% lahan memiliki kemiringan 2-15%, ada 23,78% lahan memiliki kemiringan 15-40%, dan sisanya, 14.33% lahan, memiliki kemiringan 0-2%. Suhu udara rata-rata berkisar antara 26-28°C. Curah hujan rata-rata tertinggi, yaitu 169,58 mm. Apriori, kondisi agroklimat ini memenuhi syarat untuk pengembangan pertanian.

Namun, hal lain yang juga penting diperhatikan adalah perhitungan DD-DT (daya dukung dan daya tampung). Sulteng punya sejarah mampu melaksanakan swasembada pangan dengan jumlah penduduk masih di bawah jumlah optimal (σ > 1). Akan tetapi, masih ada 5 kabupaten/kota yang belum mampu swasembada pangan, yaitu Banggai Kepulauan, Buol, Banggai Laut, Tojo Una-una, dan Kota Palu. Terjadi defisit beras jika tidak ada penambahan areal atau peningkatan produktivitas lahan.

Faktor daya dukung berikutnya yang penting untuk dicermati adalah air dan fungsi lindung. Berdasarkan potensi air meteorologis dengan kebutuhan air, maka secara umum masih defisit. Defisit ini dapat diperkecil dengan menghitung sumber daya air sungai, air tanah, mata air, dan danau. Sedangkan daya dukung fungsi lindung di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah adalah 0,68. Artinya, masih memadai. Daya dukung fungsi lindung ini memiliki kisaran 0 (nol) hingga 1 (satu). Semakin mendekati nilai 1 semakin baik fungsi lindungnya dan sebaliknya. Berdasarkan nilai tersebut, daya dukung fungsi lindung di Sulteng terkategori baik, di mana proporsi kawasan lindungnya sekitar 31,19%.

Parameter lain yang digunakan untuk menilai fungsi lindung adalah indeks hutan lindung (IHL), di mana untuk wilayah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 61,12%. Semakin tinggi nilai IHL semakin tinggi kemampuan daya dukung lingkungannya. Untuk daerah perkotaan, identifikasi kelestarian dan daya dukung lingkungannya diestimasi dengan keberaaan ruang terbuka hijau (RTH). Secara umum, rataan IRTH kota di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah adalah 0,98, berarti hampir optimal.

Sadar Lahan
Berdasarkan potensi dan kondisi agroklimat (lahan dan Iklim) Sulteng, maka perlu pewilayahan komoditas unggulan. Berbagai jenis komoditas pertanian yang dapat dikembangkan antara lain tanaman pangan (beras, jagung, kedelai, ubi kayau, ubi jalar, ubi banggai, sukun, dan lain-lain), hortikultura (sayur mayur, cabai, bawang merah, bawang putih, dan lain-lain), buah-buahan (manggis, durian, salak, dan lain-lain), serta tanaman perkebunan (kelapa, cokelat, kelapa sawit, dan lain-lain). Berbasis pada potensi komoditas ini berdasarkan agroekosistemnya, maka perlu adanya pewilayahan komoditas.

Hal lain yang juga penting adalah hilirisasi produk di sektor pemasaran. Satu soal yang menguntungkan adalah posisi strategis Provinsi Sulawesi Tengah yang berdekatan dengan Selat Makassar dan Pulau Kalimantan di sebelah barat; Provinsi Maluku di sebelah timur, Laut Sulawesi, dan Provinsi Gorontalo di sebelah utara; serta Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara di sebelah selatan. Hal ini memberikan peluang kerja sama dan perdagangan dalam dimensi interkoneksitas dengan prinsip saling menguntungkan. Peluang untuk ibu kota baru NKRI di Kalimantan membuat peluang ini lebih terbuka.

Hubungan dengan negara-negara di gerbang utara (northern gate) juga menantang sekaligus peluang. Namun, di balik peluang, selalu ada masalah atau hambatan yang perlu diselesaikan. Persoalan itu antara lain perubahan iklim, alih fungsi lahan pertanian, alih profesi dari pertanian menjadi buruh tani atau profesi lain–tersisa petani tua (aging farmer), sedangkan anak muda tidak tertarik–juga masalah stabilitas harga komoditas pertanian, dan lainnya.

Zaman yang kian maju bukan tanpa cacat. Modernitas memicu ekses. Kita tidak cukup hanya berpikir analitik linier semata. Harus juga analitik kritis. Misalnya, apabila berbasis pada luasan lahan dan hutan semata, boleh jadi peluang food estate itu masih terbuka luas. Bayangan deforestasi atau land clearing untuk ini pasti jadi pilihan. Tetapi, jangan lupa pada luas lahan dan hutan yang masih terbuka itu ada instabilitas melingkupinya. Yaitu, geografi bergunung dengan curuh hujan tinggi dan jebakan tektoniknya. Oleh Karena itu, pembukaan lahan besar-besaran secara ekstraktif harus dalam perhitungan yang matang.

Beberapa strategi dapat diterapkan, antara lain (1) perlindungan kawasan pertanian (agroekosistem), baik dari alih fungsi lahan maupun kawasan hutan untuk kelestarian fungsi siklus daur hidrologi; (2) perluasan areal tanam (ekstensifikasi) dengan memperhatikan daya dukung lingkungan argoekosistemnya; (3) pemanfaatan lahan kritis yang tersebar luas; (4) optimalisasi lahan pertanian yang ada (irigasi, pompa, embung, pola tanam, dan lain-lain); (5) peningkatan produktivitas (benih, pupuk, irigasi, alat pertanian, dan lain-lain); (6) pengamanan produksi (dampak perubahan iklim, pengandalian OPT, dan penanganan pascapanen); (7) pengembangan teknologi dan inovasi bidang pertanian melalui kerja sama di bidang penelitian (universitas dan lembaga penelitian) yang berguna dalam pengambilan kebijakan; (8) penguatan kelembangaan dan pembiayaan (penyuluhan, kelompok tani, koperasi, dan kredit usaha tani); dan (9) membuka peluang pasar lokal, regional, nasional, internasional, dan lainnya.

Apabila program food estate dilaksanakan dengan kaidah yang benar, diharapkan menjadi solusi dari kerumitan membangun pertanian yang cerdas (smart agriculture). Berdasarkan pengalaman emperis sebagai asisten manajer perkebunan besar (estate) pola inti rakyat tahun 1989, saya punya testimoni. Apabila penerapan PIR ini serius dan benar, mestinya menguntungkan semua pihak. Masalah petani yang selama ini melilit dapat terpecahkan. Sarana prasarana produksi mulai dari lahan, bibit, pupuk, pestisida, hingga pemasaran bisa teratasi. Tetapi, itu baru terwujud apabila dan hanya apabila semua pihak, pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan kaum ilmuan ikut serta. Ini baru pertanian cerdas (smart agriculture). Tanpa itu, food estate ini hanyalah konsep semata. Janganlah!

Artikel Food Estate dan Munas KAHMI pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Pernyataan disampaikan dalam rapat kerja bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Kompleks Parlemen, Selasa (5/4).

“Komite I DPD RI mendorong percepatan perubahan revisi Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” kata fungsionaris Majelis Nasional (MN) KAHMI ini.

DPD RI mendorong revisi UU ITE dilakukan dengan beragam pertimbangan. Pertama, pemakaian UU ITE tidak sesuai semangat awalnya, menjadi payung hukum transaksi bisnis via perangkat elektronik.

Setelah beleid itu disahkan dan berlaku, UU ITE justru acapkali menjadi instrumen kriminalisasi, saling lapor, dan alat untuk kepentingan kekuasaan sehingga menghambat kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Hal tersebut terjadi karena beberapa pasal di dalam UU ITE dikategorikan sebagai “pasal karet”.

Kedua, revisi UU ITE pada 2016 dinilai setengah hati. Pangkalnya, perubahan yang dilakukan justru kian melegitimasi kepentingan pemerintah agar sikap kritis publik dengan menambahkan kewenangan-kewenangan baru.

Berikutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat mendorong UU ITE direvisi jika dipandang yang ada saat ini tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Fachrul berpendapat, pernyataan Presiden tersebut merupakan sinyal positif dalam konteks memperbaiki beberapa pasal yang selama ini dinilai memicu masalah dalam penegakan hukum.

“Pernyataan itu dapat pula dimaknai sebagai bentuk tanggapan terhadap semakin inovatifnya perkembangan teknologi dan informasi,” tambah senator asal Aceh ini.

Alasan lainnya, terdapat proses legislasi yang bersinggungan dengan UU ITE. Rancangan UU (RUU) Perlindungan Data Pribadi, RUU Keamanan Siber, serta rencana merevisi UU Penyiaran dan UU Telekomunikasi, misalnya.

DPD RI, terang Fachrul, telah menerima tembusan surat Presiden (surpres) tentang perubahan UU ITE. DPD pun merasa perlu memperoleh informasi terkait rencana revisi UU ITE, termasuk pasal dan substansi yang akan diubah.

Di samping itu, imbuhnya, DPD RI juga menuntut munculnya berbagai permasalahan informasi dan transaksi elektronik. Pangkalnya, yang beredar di media sosial justru menimbulkan keresahan publik.

“Banyaknya konten yang dikategorikan berita bohong dan ujaran kebencian semakin membuat masyarakat tidak nyaman,” tegasnya.

Fachrul mengingatkan, implikasi lain dari penggunaan elektronik pada setiap aktivitas transaksi adalah rentannya data pribadi pengguna bocor.

Adapun revisi materi UU ITE di antaranya Pasal 27 ayat (1), (3), dan (4); Pasal 28 ayat (1) dan (2); Pasal 29; serta Pasal 36. Kemudian, Pasal 45 ayat (1), (2), (3), dan (4) serta Pasal 45A ayat (1) dan (2).

Lalu, penambahan pasal nomor perbuatan (Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (2)) dan ancaman pidana (Pasal 45 ayat (5), (6), (7), (8), dan (9) serta Pasal 45A ayat (3)).

“Demikian beberapa isu strategis yang ingin kami diskusikan dalam kesempatan rapat kerja kali ini,” kata Fachrul.

Rapat turut dihadiri Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo, Samuel Abrijani Pangerapan; Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi, Irjen Dono Indarto; serta Plt. Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah dan Pengembangan Manusia, Marsma TNI Budi R. Leman.

Artikel DPD RI Dorong Percepatan Revisi UU ITE, Ada 4 Alasan pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.