Kolaborasi keduanya, yang terkait penguatan talenta dan kepempimpinan digital sumber daya manusia (SDM) Pesawaran, dikukuhkan melalui penandatanganan kesepakatan bersama pada Rabu (6/4).

Sinergi ini juga dalam rangka meningkatkan jumlah desa yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Pesawaran dalam mendukung Program Smart Village.

Penandatanganan kesepakatan bersama dilakukan secara daring oleh Rektor UICI, Prof. Laode Masihu Kamaluddin, dan Bupati Pesawaran, Dendi Romadhona.

Rektor Laode mengaku senang bisa bekerja sama dengan Pemkab Pesawaran. Kolaborasi ini pun dinilai sebagai langkah positif dalam menyelesaikan kebutuhan talenta digital dan digital leadership.

Dirinya menambahkan, proses pendidikan di UICI dilakukan secara digital seutuhnya. Pendidikan dijalankan artificial intelligence digital simulator teaching learning system (AI DSTLS).

“Dengan mengusung konsep pendidikan digital ini, maka mahasiswa bisa mengakses pendidikan dari mana saja,” ucapnya dalam sambutannya.

Bupati Dendi juga merespons positif kolaborasi tersebut. Dia berharap, kesepakatan bersama ini dapat memenuhi kebutuhan atas talenta digital dan digital leadership di Pesawaran.

Apalagi, tambahnya, kerja sama ini selarang dengan visi Kabupaten Pesawaran melalui Program Satu Desa Satu Mahasiswa dengan memberikan beasiswa.

“Dengan program ini, diharapkan ke depan digitalisasi desa mampu menggerakkan perekonomian desa,” ucapnya.

Informasi lebih jauh tentang penerimaan mahasiswa baru UICI dapat mengakses laman pmb.uici.ac.id atau saluran siaga (hotline) di nomor (+62) 812-2520-6609.

Artikel Pemkab Pesawaran Gandeng UICI Penuhi Digital Talent dan Leadership pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Indonesia adalah bentangan luas bangsa-bangsa yang kaya raya. Ia diikat oleh persamaan batin sebagai bangsa-bangsa yang senasib sepenanggungan. Mereka berikrar menjadi satu bangsa demi tujuan meraih keadilan dan kesejahteraan secara bersama-sama. Oleh para sosiolog, Indonesia pun sering pula disebut sebagai negara kesepakatan. Ada juga yang menyebut bangsa-bangsa yang bersatu karena imajinasi Soekarno dan Hatta. Tentu personifikasi itu berlebihan jika tanpa dukungan dari seluruh warga bangsa. Oleh karena itu, ada benarnya jika Benedict Anderson menyebut Indonesia sebagai imagine communities, suatu komunitas hasil imajinasi atau rekaan para tokohnya, yang diwakili Soekarno-Hatta.

Lepas dari aneka pandangan itu ada baiknya kita melihat fakta-fakta di hadapan kita. Disadari atau tidak, cita-cita bersama tentang Indonesia yang berkeadilan dan sejahtera itu sejatinya masih dalam posisi ongoing process. Artinya, kita masih membutuhkan banyak waktu untuk mewujudkan cita-cita dan mimpi Indonesia itu. Saya tegaskan, kita belum menjadi Indonesia. Sejalan dengan cita-cita luhur bangsa itu, kita harus menghadapi berbagai hambatan dan rintangan yang menggangu pencapaian tujuan berbangsa.

Kekayaan Bangsa Kita
Di setiap sudut negeri ini menyuguhkan pesona alam yang menakjubkan. Segala rupa kekayaan hayati tersedia di negeri berjuluk “Zamrud Khatulistiwa” ini. Begitu pula kekayaan sumber daya alam fisiknya. Aneka mineral yang biasanya kita pelajari selama di SMA, yaitu deretan unsur-unsur kimia ala Dmitriy Ivanovich Mendeleyev, dikabarkan semua terkandung di sudut-sudut bumi bangsa ini. Oleh karena itu, banyak bangsa lain di dunia menyebut Indonesia sebagai a part of heaven atau patahan surga.

Jika kita berkelana dari satu pulau ke pulau lainnya, pesona alamnya memadu indah dengan karakter orang-orang yang berdiam di dalamnya. Betul-betul indah nian bak patahan surga dunia.

Namun, semua kekayaan itu belum bisa dikelola oleh bangsa sendiri. Negara yang diwakili pemerintah masih menjadi pelayan bangsa lain dengan memberikan berbagai fasilitas fiskal yang mereka butuhkan. Sedangkan rakyat masih terus menjadi penonton dan budak di negeri sendiri. Para petinggi di negeri kurang memiliki perhatian yang serius untuk rakyatnya. Beberapa bantuan insidental, seperti bantuan langsung tunai (BLT), bantuan beli minyak goreng, itu hanyalah pelipur lara yang tidak mampu menyelesaikan inti masalahnya, kemiskinan dan pemiskinan.

Demokrasi Ekonomi
Demokrasi Ekonomi bisa dikatakan berlangsung sehat manakala disparitas sosial ekonomi bangsa secara nasional tidak terlalu jauh. Jurang pemisah antara si kaya dan si miskin tidak terlalu jomplang dan menganga. Kehidupan perekonomian rakyat berjalan dengan baik tanpa gejolak harga yang mencekik rakyat.

Rakyat dapat membeli setiap kebutuhan hidupnya dengan kemampuannya sendiri. Prinsip keterjangkauan rakyat atas harga-harga kebutuhan pokok harus menjadi pertimbangan utama dalam pengendalian pasar oleh pemerintah. Pemerintah berhak membangun proteksi khusus untuk menjaga kestabilan harga sejumlah bahan pokok di pasaran. Tidak bisa harga-harga kebutuhan pokok masyarakat dibiarkan begitu rupa kepada mekanisme pasar yang liar. Pasar memiliki wataknya sendiri. Jika dibiarkan, maka keberadaan pemerintah dalam menjaga rakyatnya pasti akan terabaikan.

Saat ini, kemarahan rakyat atas melambungnya harga minyak goreng dan kebutuhan pokok lainnya–juga harga Pertamax yang naik secara cukup fantastis–adalah penderitaan yang luar biasa. Berbulan-bulan lamanya krisis minyak goreng belum mendapatkan penanganan yang melegakan bagi ibu-ibu rumah tangga yang menjadi benteng pertahanan ekonomi rumah tangga rakyat.

Untuk kepentingan itu, sekelompok ibu-ibu yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) sangat aktif melakukan perlawanan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak adil. Mulai kasus Covid-19, harga PCR yang dipermainkan mafia bisnis alat-alat kesehatan oleh oknum di sekitar penguasa, tes antigen menyedot uang rakyat, dan kebijakan lain yang tidak pro rakyat.

Kepedihan yang dialami rakyat, terutama rakyat kecil nan miskin, sangatlah membutuhkan keinginan baik pemerintah dalam memperbaiki keadaan ekonomi. Pemerintah tidak bisa terus-menerus membela kelompok-kelompok tertentu bahkan etnis tertentu dengan menuruti apa kata mereka.

Penderitaan yang panjang akan melahirkan kemarahan rakyat yang masif. Ketika itu terjadi, sesungguhnya kesalahannya terletak pada pemerintah. Rakyat yang marah adalah efek lanjut dari tidak becusnya pemerintah dalam mengelola negara.

Akses Ekonomi Berkeadilan
Jauh sebelum Indonesia merdeka, Bung Hatta memiliki gagasan tentang pentingnya perekonomian nasional saat Indonesia merdeka kelak, yang disusun sebagai usaha bersama seluruh bangsa. Perekonomian yang demikian itu oleh Bung Hatta dipandang penting agar akses rakyat terhadap sumber-sumber ekonomi tidak hanya dikuasai segelintir orang saja. Jika penguasaan akses ekonomi itu hanya pada orang-orang tertentu, maka, lanjut Bung Hatta, akan terjadi penumpukan harta hanya pada mereka saja. Oleh karena itu, bisa dimengerti jika keadaan itu tercipta, maka akan bermuara pada suburnya kejahatan atau kriminalitas dalam masyarakat.

Kriminalitas akan melahirkan dampak ikutan yang kemudian semakin memperburuk keadaan dalam masyarakat suatu bangsa. Oleh karena itu, meningkat atau menurunnya angka kriminalitas sangat ditentukan oleh seberapa besar akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi nasional. Pemerintah tidak bisa membiarkan para perampok sumber-sumber ekonomi nasional sedemikian rupa sehingga rakyat tumbang oleh perihnya beban hidup mereka.

Artikel Menghidupkan Demokrasi Ekonomi Kita pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

KAHMI Jember pun menyampaikan sejumlah rekomendasi dan disampaikan secara tertulis kepada DPRD Jember, Jawa Timur (Jatim).

Saran tersebut dimaksudkan agar masuk dalam rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati 2021.

Presidium KAHMI Jember, Narto, menyatakan, salah satu masalah yang dihadapi petani adalah belum adanya perlindungan. Padahal, memiliki potensi besar.

“Ini modal awal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember untuk mengawal produk hasil pertanian, tapi yang terjadi sebaliknya,” ucapnya, Kamis (7/4).

Dicontohkannya dengan harga hasil panen raya yang diterima tak menutupi biaya operasional produksi tani. Padahal, ada gudang di Wirowongso, Kecamatan Ajung, untuk sistem resi gudang.

“Tinggal bagaimana political will dari Pemkab Jember untuk memberikan ‘angin segar’ bagi para petani,” jelasnya.

“KAHMI mendorong adanya Perda Resi Gudang di Kabupaten Jember untuk melindungi petani sehingga ketika panen raya, harga tetap stabil,” imbuh dia.

Menurut Narto, alas hukum ini relevan lantaran sudah diatur di dalam Perda Jatim Nomor 12 Tahun 2013 dan Pergub Jatim Nomor 11 Tahun 2016.

KAHMI Jember juga merekomendasikan adanya pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes, desa wisata, dan UMKM.

Tujuannya, meningkatkan kompetensi guna mengentaskan kemiskinan. Langkah ini diyakininya juga dapat meminalisasi keberadaan desa tertinggal.

“[Ini diusulkan] mengingat potensi yang dimiliki Jember banyak sekali, tetapi belum dimanfaatkan dengan baik dan lebih selektif lagi,” katanya.

Sementara itu, Anggota Pansus DPRD Jember, Ardi Pujo Prabowo, berjanji, pihaknya akan mengakomodasi saran KAHMI.

“Mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kami apresiasi beberapa masukan mereka,” ujarnya.

Artikel Saran KAHMI Jember untuk Sejahterakan Petani, DPRD Janji Akomodasi pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Sekretaris Panitia Musda KAHMI Katingan, M. Iqbal Nawawi, menyatakan, persiapan acara sudah mencapai 90%.

Selain musda di Sekolah Alam, Jalan Agatis, Kereng Humbang, nantinya juga akan dibentuk Forum Alumni HMI-Wati (FORHATI) Katingan dan dirangkai buka puasa bersama.

“Musda KAHMI dan pembentukan Forum Alumni HMI-Wati di Katingan dilaksanakan Jumat, 8 April 2022,” ujarnya.

Iqbal menerangkan, musda bakal digelar sederhana dan memberlakukan protokol kesehatan (prokes).

“Ini sebagai ajang silaturahmi kembali para alumni HMI di bulan suci Ramadan. Diharapakan menjadi spirit kembali berhimpun,” katanya.

Pelaksanaan musda, menurutnya, menjadi ajang mengokohkan konsolidasi internal agar lebih baik, khususnya menebar manfaat bagi masyarakat dan bangsa.

Iqbal pun mengajak kepada seluruh pengurus dan anggota KAHMI Katingan agar bersama-sama membesarkan organisasi.

“Kami mengundang seluruh alumni HMI, baik yang sudah terdata maupun belum, agar bisa hadir,” ucapnya.

“Kegiatan ini kita agendakan pengurus Wilayah KAHMI Kalteng langsung hadir,” tandas Iqbal.

Artikel Jangan Lupa, KAHMI Katingan Gelar Musda Besok pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Salah satu tokoh senior KAHMI Sulsel, Isjaya Kaladen, meninggal dunia pada Selasa (5/4) malam.

Kabar tersebut disampaikan Presidium KAHMI Sulsel, Muhammad Nasir.

“Turut berdukacita dan doa. Insyaallah diterima amal baiknya dan diampuni dosa-dosanya,” ucapnya.

Isjaya Kaladen meninggal dunia karena sakit di Rumah Sakit Grestelina, Kota Makassar, sekitar pukul 21.00 Wita.

Isjaya merupakan pemimpin yang baik saat menjadi Ketua HMI Cabang Ujung Pandang. Dia pun menjadi teladan bagi junior-juniornya.

“Di usia hidupnya masih sering berkolaborasi dan berbagai pengalaman dan pengetahuan kepada kader-kader HMI dan aktivis mahasiswa di luar HMI,” tuturnya.

Isjaya Kaladen meninggal dunia pada usia 69 tahun. Almarhum meninggalkan seorang istri dan dua orang anak.

Isjaya pernah menjadi anggota DPRD Sulsel dari dapil Luwu Raya. Selain itu, aktif di Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

Artikel Innalillahi, Tokoh Senior KAHMI Sulsel Isjaya Kaladen Berpulang pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Saya ingat satu ketika saat diundang ceramah oleh mahasiswa kedokteran Universitas Tadulako. Saya berkelakar sambil memperkenalkan diri sebagai petani. Saya bilang begini, “No farmers, no agriculture, no food, no living. Jadi, tanpa petani, kamu bisa apa?” Adik-adik mahasiswa kedokteran ini menyela, “Tanpa Fakultas Kedokteran, tidak ada dokter. Tanpa dokter, siapa yang urus kesehatan orang?” Saya bilang, “(tetap dalam suasana berkelakar) Masih ada ‘dukter'”. Mereka balik tanya, “Apa itu dukter?” Saya jawab, “Dukun terlatih. Artinya, masih ada alternatif. Namun, dunia pertanian, tidak ada alternatifnya karena kita tidak akan pernah bisa membuat makanan dari plastik.” Tentu sesuatu yang tidak mungkin.

Mengusung humanity sebagai salah satu tema utama Musyawarah Nasional (Munas) KAHMI adalah gagasan kekinian. Pertimbangan yang bisa dikatakan cukup maju di tengah selebrasi seremonial yang sekadar heboh tak bermakna. Pilihan humanity sesuatu tentang krisis hari ini, soal yang menjadi kebutuhan umat manusia. Tema itu–berikut tangkaiannya–menjadi bermakna melengkapkan Munas XI KAHMI di Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Pertanian Kini
Kelakar ini saya jadikan pembuka artikel ini untuk menandaskan bahwa tanpa pertanian, kehidupan berhenti. Beralasan untuk khawatir karena baru-baru ini ada kabar resmi, data dari situs resmi Bappenas RI. Dalam situs itu ada rilis berita yang sangat menghebohkan dunia pertanian. Bappenas memprediksi pada tahun 2063 tidak akan ada lagi petani di Indonesia. Ini mengejutkan, tetapi pasti bukan tanpa alasan.

Apriori, saya pikir mereka berhipotesis berdasarkan angka presentasi alih usaha petani pada sektor usaha lainnya. Atau angka alih fungsi lahan pertanian ke lahan peruntukan lain. Tulisan ini tidak hendak mendebat angka-angka rasionya. Hanya mengikuti logika dan menyoal akibatnya.

Pada tahun 1973, total petani Indonesia sebesar 65,4%. Pada tahun 1990, jumlah petani tinggal 28 persen. Jadi, apabila trennya linier, maka diduga pada tahun 2063, tidak ada lagi petani. Logikanya sederhana saja, membandingkan tahun dan presentasenya. Ditemukan angka 1,8-an persen per tahun petani kita beralih usaha. Maka, kita butuh waktu 28/1,8 sama dengan 33 tahun. Sekarang tahun 2022, maka 33 tahun kemudian adalah 2055. Indonesia tidak lagi punya petani. Sembilan tahun lebih cepat daripada prediksi Bappenas.

Ironi Petani
Kita menyebutnya petani. Di negara lain ada sejumlah istilah untuknya. Ada peasant, farmer, dan agriculturist. Selain kosa kata petani, ada diksi lain yang juga populer. Agribussinesman dan pelaku agroindustri. Kedua kosa kata terakhir apakah termasuk–kelompok yang boleh–disebut petani juga?

Terlepas dari benar salahnya, kita bisa melihat dari sisi yang lain. Terdapat petani yang benar-benar bertani meski tidak memiliki lahan. Ada juga petani yang benar-benar bertani, tetapi lahannya sempit, di bawah 0,2 hektare. Bahkan, ada juga petani yang ikut kerja bertani di lahan orang lain. Selain itu, ada yang benar-benar petani, mempunyai lahan di atas 0,2 hektare, dan juga menjual hasil pertaniannya sendiri. Ada juga orang yang tinggal di desa, tidak bertani tetapi menjual hasil pertanian. Sebaliknya, ada orang tinggal di kota, tetapi memodali orang desa bertani.

Apa pun kategori dan status petani tersebut, mereka semua berkontribusi menyediakan pangan untuk kehidupan. Tanpa mereka, ketersediaan pangan tidak dapat menjangkau konsumen. Petani yang memproduksi dan pedagang atau distributor yang membagi menjadi satu kesatuan yang sangat penting dalam analisis ekonomi. Yaitu, produksi, distribusi, dan konsumsi.

Saat ini dan/atau bahkan sejak dahulu, nasib para petani selalu tidak menentu. Didesak dari dalam maupun dari luar. Jumlah keturunan dan pembagian warisan lahan pertanian berlangsung alamiah. Rasio lahan per kapita mengecil dengan sendirinya. Lahan yang sudah kecil itu dengan mudah dilepas untuk kebutuhan mendesak. Paling sering saat menikahkan anak.

Miris
Bukan hanya pertanian atau lahan untuk bertani yang lenyap–tergusur atau digusur–petani juga lenyap, “disedot” tawaran menggiurkan untuk berganti profesi. Sejenak, mereka yang tetap bertahan. Boleh jadi terpaksa karena tidak ada alternatif lain. Begitu ada peluang alih profesi secara instan, langsung ditangkap. Terutama tawaran dari sektor ekstraktif, seperti pertambangan dan perkebunan skala besar. Mereka tinggalkan profesi sebagai petani. Beralih profesi bahkan untuk status sebagai satpam. Dunia tanpa petani, nyaris maujud. Hal itu menjadikannya kerisauan tersendiri.

Beramai-ramainya orang meninggalkan sektor pertanian bukan isapan jempol. Itu fakta yang juga pernah disinyalir Bappenas, yang memprediksi profesi pertanian di Indonesia akan hilang tahun 2063. Forum seterhormat Munas KAHMI tentu menjadikan hal ini sebagai pembahasan. Kredo HMI “insan akademis, insan pencipta, insan pengabdi, insan yang bernapaskan Islam, dan insan yang bertanggung jawab atas terwujudnya adil dan makmur yang diridai” takkan mendiamkan lenyapnya profesi pertanian di Indonesia.

Artikel World Without Agriculture? pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Sulawesi Tengah menjadi tempat Munas XI KAHMI. Insyaallah pada November 2022 mendatang. Panitia daerah (Tiara, sebutan untuk penyelenggara Munas di Palu) tentu tengah berjibaku menyukseskannya. Dalam sebuah kesempatan Zoom Meeting lintas daerah, sejumlah alumni ber-Zoom Meeting ria. Setidaknya pertemuan melibatkan alumni yang berada di Palu dan sekitarnya, Jakarta dan sekitarnya, Banyuwangi dan sekitarnya. Saya tertarik menukil sebagian perbincangan pertemuan luring itu, terutama membincang “menghangatkan” Musyawarah Nasional XI KAHMI.

Direktur Indonesia Care (I-Care) juga alumnus HMI yang pernah bekerja di sebuah lembaga kemanusiaan, Lukman Azis, berbagi pandangannya terkait gagasan how to menghangatkan munas. Salah satu stressing point yang disampaikannya berkenaan dengan pengalamannya sebagai jurnalis dan keterlibatannya di lembaga kemanusiaan sebelumnya juga di Indonesia Care. “Menurut saya, kita perlu memapar audiens dengan tayangan-tayangan pendek untuk mengingatkan Indonesia, Palu, juga sejumlah daerah lainnya pernah dipapar bencana. Di sini audience ‘dicuri’ perhatiannya,” kata Lukman Azis.

Rangkaian Event Penghangat
Salah satu peserta Zoom Meeting yang juga Sekretaris Panitia Daerah, Ruslan Sangadji, berkomentar, “Saya baru memahami Indonesia Care. Dari paparan singkat Direkturnya, tergambar siapa dan bagaimana Indonesia Care itu.” Jadi, siapa Indonesia Care dan bagaimana Indonesia Care? Apa maunya dalam Munas KAHMI? Dari penjelasannya, Lukman Azis, mengatakan, I’Care–sebutan singkat Indonesia Care–menempatkan diri meneguhkan gagasan munas yang humanity heavy, cenderung pada kemanusiaan–satu dari tiga isu yang akan digeber dalam Munas KAHMI. Dua isu yang lain, menepis citra Poso sebagai daerah konflik dan sarang teroris serta pengembangan UMKM yang sumber daya alam yang sustainable. Dua isu ini juga berkorelasi dengan humanity.

Mem-breakdown gagasan menghangatkan Pramunas KAHMI. Pertama, penayangan video kemanusiaan dengan berbagai angle. Tujuannya, publik segera tersentuh dan memahami untuk apa Munas KAHMI di Palu. Kedua, lomba penulisan jurnalistik kemanusiaan. Ini menuliskan kilas balik (berbagai) bencana dengan maksud masyarakat nasional yang diwakili peserta Munas KAHMI dari berbagai daerah bisa berempati pada penyintas sekaligus memiliki kesiagaan bencana. Lukman menyitir istilah yang pernah muncul di tengah publik, pada akronim “mata bencana” atau masyarakat tanggap bencana. Dengan karya jurnalistik, jurnalis relatif lebih lugas mentransformasikan kesadaran kesiapsiagaan bencana. Media massa adalah medium edukasi yang relatif jernih menyampaikan pesan-pesan kesadaran akan kebencanaan.

Ketiga, memasang videotron yang menayangkan secara berkesinambungan dengan menjadikan Kota Palu “episentrum Munas XI KAHMI” di daerah-daerah sekitarnya. Masih dalam genus jurnalistik, keempat, pameran foto kebencanaan berbagai daerah. Tentu sudah melalui proses kurasi agar sudah “bersih” dari visualisasi yang tidak memenuhi standar kemanusiaan. Kurang lebih itu yang digagas sebagai ikhtiar menghangatkan munas.

Masih Menghangatkan Munas KAHMI
Mempertajam upaya menghangatkan Munas KAHMI di ranah intelektual juga digelar lomba penulisan karya ilmiah membedah bencana dalam berbagai perspektif. Kriteria “karya ilmiah” tentu saja memiliki standar baku penulisan ilmiah. Sejumlah “klaster” bencana bisa dipilih berdasarkan lokasi bencana atau bisa juga berdasarkan tema khusus yang sengaja dipilih sebagai pembelajaran untuk khalayak. Misalnya, aspek teknis mitigasinya (ada beragam soal dalam mitigasi) dan aspek recovery pascabencana (termasuk pemberdayaan, pemulihan ketahanan keluarga, pemulihan ekonomi masyarakat, dan sebagainya).

Maka, memilih Palu dengan jejak kuat kebencanaan tak menjadi asal pilih. Ada makna yang dalam, luas, bahkan tinggi menjulang. Makna yang dalam untuk digali dan dieksplorasi, makna yang luas untuk dijelajah, dan cita-cita yang tinggi untuk dicapai. Semua itu dimungkinkan karena demikian kaya sumber daya kader-kader HMI. Juga HMI sebagai entitas bangsa memiliki empati dan kepedulian sebagai anak-bangsa yang lahir di negara aman damai dan gemah ripah loh jinawi, Indonesia. Palu menjadi meltingpot Indonesia, di mana berbagai suku bangsa ada di dalamnya.

Pesan kuat Munas KAHMI dengan realitas kebencanaan yang menjadi isu pentingnya itu membuat perbincangan pragmatis perpolitikan (suksesi kepemimpinan) dihadapkan pada makna yang lebih luas dan agung: kemanusiaan.

Artikel Menghangatkan Pramunas KAHMI pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Secara harfiah, food estate berarti perusahaan pekebunan/pertanian pangan (lumbung pangan). Kata perusahaan (estate) dapat dimaknai sebagai badan usaha (korporasi). Tujuan utamanya adalah untuk mendukung gerakan ketahanan pangan. Sedangkan ketahanan pangan sendiri dimaknai sebagai ketersediaan pangan yang sumbernya berasal dari berbagai tempat, termasuk dari luar negeri (import). Itu artinya kita masih tergantung meskipun pangan tersedia. Isu “musuh” krisis pangan cukup seksi bagi Indonesia, termasuk saat hadir dalam perbincangan pada forum Munas XI KAHMI di Palu.

Maka, hal terpenting adalah mengusahakan ketersediaan pangan yang sumbernya berasal dari dalam negeri atau yang kita produksi sendiri. Itulah yang disebut kedaulatan pangan. Dan karena ini harus terus-menerus, maka unsur keberlanjutan mesti diperhatikan. Keberlanjutan itu menyeimbangkan aspek ekonomi (pertumbuhan), ekologi (lingkungan hidup), dan sosial (adil dan sejahtera).

Bappenas memberikan makna food estate sebagai konsep pengembangan produksi secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, peternakan di suatu kawasan lahan yang sangat luas untuk memperkuat cadangan pangan. Dikelola dalam bentuk korporasi yang bisa dimiliki oleh berbagai kalangan, baik dunia usaha maupun masyarakat umum, termasuk petani. Dengan demikian, food estate berbasis korporasi petani setidaknya memiliki ciri-ciri (1) usaha pertanian skala besar berbasis klaster; (2) multikomoditas (pangan, hortikultura, ternak, perkebunan); (3) mekanisasi, modernisasi pertanian, dan sistem digitalisasi; (4) mengorporasikan petani; dan (5) hilirisasi produksi pertanian.

Pahami Kebutuhan
Ada pertanyaan serius berkaitan dengan implementasi program ini di berbagai daerah di Indonesia. Siapkah daerah-daerah ini mengadopsinya? Khusus untuk Sulawesi Tengah, kita boleh mulai dengan memeriksa potensi ketersediaan dan kondisi lahannya. Surat Keputusan KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) 8113 Tahun 2018 yang di-overlay dengan tutupan hutan tahun 2018 menunjukkan luas daratan Sulawesi Tengah 6.106.800,69 hektare dan luas hutan dalam kawasan hutan 4.410.293,84 hektare atau 72,22%.

Berdasarkan tingkat kemiringan lahannya, ada 36,87% lahan memiliki kemiringan >40%, terdapat 25,03% lahan memiliki kemiringan 2-15%, ada 23,78% lahan memiliki kemiringan 15-40%, dan sisanya, 14.33% lahan, memiliki kemiringan 0-2%. Suhu udara rata-rata berkisar antara 26-28°C. Curah hujan rata-rata tertinggi, yaitu 169,58 mm. Apriori, kondisi agroklimat ini memenuhi syarat untuk pengembangan pertanian.

Namun, hal lain yang juga penting diperhatikan adalah perhitungan DD-DT (daya dukung dan daya tampung). Sulteng punya sejarah mampu melaksanakan swasembada pangan dengan jumlah penduduk masih di bawah jumlah optimal (σ > 1). Akan tetapi, masih ada 5 kabupaten/kota yang belum mampu swasembada pangan, yaitu Banggai Kepulauan, Buol, Banggai Laut, Tojo Una-una, dan Kota Palu. Terjadi defisit beras jika tidak ada penambahan areal atau peningkatan produktivitas lahan.

Faktor daya dukung berikutnya yang penting untuk dicermati adalah air dan fungsi lindung. Berdasarkan potensi air meteorologis dengan kebutuhan air, maka secara umum masih defisit. Defisit ini dapat diperkecil dengan menghitung sumber daya air sungai, air tanah, mata air, dan danau. Sedangkan daya dukung fungsi lindung di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah adalah 0,68. Artinya, masih memadai. Daya dukung fungsi lindung ini memiliki kisaran 0 (nol) hingga 1 (satu). Semakin mendekati nilai 1 semakin baik fungsi lindungnya dan sebaliknya. Berdasarkan nilai tersebut, daya dukung fungsi lindung di Sulteng terkategori baik, di mana proporsi kawasan lindungnya sekitar 31,19%.

Parameter lain yang digunakan untuk menilai fungsi lindung adalah indeks hutan lindung (IHL), di mana untuk wilayah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 61,12%. Semakin tinggi nilai IHL semakin tinggi kemampuan daya dukung lingkungannya. Untuk daerah perkotaan, identifikasi kelestarian dan daya dukung lingkungannya diestimasi dengan keberaaan ruang terbuka hijau (RTH). Secara umum, rataan IRTH kota di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah adalah 0,98, berarti hampir optimal.

Sadar Lahan
Berdasarkan potensi dan kondisi agroklimat (lahan dan Iklim) Sulteng, maka perlu pewilayahan komoditas unggulan. Berbagai jenis komoditas pertanian yang dapat dikembangkan antara lain tanaman pangan (beras, jagung, kedelai, ubi kayau, ubi jalar, ubi banggai, sukun, dan lain-lain), hortikultura (sayur mayur, cabai, bawang merah, bawang putih, dan lain-lain), buah-buahan (manggis, durian, salak, dan lain-lain), serta tanaman perkebunan (kelapa, cokelat, kelapa sawit, dan lain-lain). Berbasis pada potensi komoditas ini berdasarkan agroekosistemnya, maka perlu adanya pewilayahan komoditas.

Hal lain yang juga penting adalah hilirisasi produk di sektor pemasaran. Satu soal yang menguntungkan adalah posisi strategis Provinsi Sulawesi Tengah yang berdekatan dengan Selat Makassar dan Pulau Kalimantan di sebelah barat; Provinsi Maluku di sebelah timur, Laut Sulawesi, dan Provinsi Gorontalo di sebelah utara; serta Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara di sebelah selatan. Hal ini memberikan peluang kerja sama dan perdagangan dalam dimensi interkoneksitas dengan prinsip saling menguntungkan. Peluang untuk ibu kota baru NKRI di Kalimantan membuat peluang ini lebih terbuka.

Hubungan dengan negara-negara di gerbang utara (northern gate) juga menantang sekaligus peluang. Namun, di balik peluang, selalu ada masalah atau hambatan yang perlu diselesaikan. Persoalan itu antara lain perubahan iklim, alih fungsi lahan pertanian, alih profesi dari pertanian menjadi buruh tani atau profesi lain–tersisa petani tua (aging farmer), sedangkan anak muda tidak tertarik–juga masalah stabilitas harga komoditas pertanian, dan lainnya.

Zaman yang kian maju bukan tanpa cacat. Modernitas memicu ekses. Kita tidak cukup hanya berpikir analitik linier semata. Harus juga analitik kritis. Misalnya, apabila berbasis pada luasan lahan dan hutan semata, boleh jadi peluang food estate itu masih terbuka luas. Bayangan deforestasi atau land clearing untuk ini pasti jadi pilihan. Tetapi, jangan lupa pada luas lahan dan hutan yang masih terbuka itu ada instabilitas melingkupinya. Yaitu, geografi bergunung dengan curuh hujan tinggi dan jebakan tektoniknya. Oleh Karena itu, pembukaan lahan besar-besaran secara ekstraktif harus dalam perhitungan yang matang.

Beberapa strategi dapat diterapkan, antara lain (1) perlindungan kawasan pertanian (agroekosistem), baik dari alih fungsi lahan maupun kawasan hutan untuk kelestarian fungsi siklus daur hidrologi; (2) perluasan areal tanam (ekstensifikasi) dengan memperhatikan daya dukung lingkungan argoekosistemnya; (3) pemanfaatan lahan kritis yang tersebar luas; (4) optimalisasi lahan pertanian yang ada (irigasi, pompa, embung, pola tanam, dan lain-lain); (5) peningkatan produktivitas (benih, pupuk, irigasi, alat pertanian, dan lain-lain); (6) pengamanan produksi (dampak perubahan iklim, pengandalian OPT, dan penanganan pascapanen); (7) pengembangan teknologi dan inovasi bidang pertanian melalui kerja sama di bidang penelitian (universitas dan lembaga penelitian) yang berguna dalam pengambilan kebijakan; (8) penguatan kelembangaan dan pembiayaan (penyuluhan, kelompok tani, koperasi, dan kredit usaha tani); dan (9) membuka peluang pasar lokal, regional, nasional, internasional, dan lainnya.

Apabila program food estate dilaksanakan dengan kaidah yang benar, diharapkan menjadi solusi dari kerumitan membangun pertanian yang cerdas (smart agriculture). Berdasarkan pengalaman emperis sebagai asisten manajer perkebunan besar (estate) pola inti rakyat tahun 1989, saya punya testimoni. Apabila penerapan PIR ini serius dan benar, mestinya menguntungkan semua pihak. Masalah petani yang selama ini melilit dapat terpecahkan. Sarana prasarana produksi mulai dari lahan, bibit, pupuk, pestisida, hingga pemasaran bisa teratasi. Tetapi, itu baru terwujud apabila dan hanya apabila semua pihak, pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan kaum ilmuan ikut serta. Ini baru pertanian cerdas (smart agriculture). Tanpa itu, food estate ini hanyalah konsep semata. Janganlah!

Artikel Food Estate dan Munas KAHMI pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Pernyataan disampaikan dalam rapat kerja bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Kompleks Parlemen, Selasa (5/4).

“Komite I DPD RI mendorong percepatan perubahan revisi Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” kata fungsionaris Majelis Nasional (MN) KAHMI ini.

DPD RI mendorong revisi UU ITE dilakukan dengan beragam pertimbangan. Pertama, pemakaian UU ITE tidak sesuai semangat awalnya, menjadi payung hukum transaksi bisnis via perangkat elektronik.

Setelah beleid itu disahkan dan berlaku, UU ITE justru acapkali menjadi instrumen kriminalisasi, saling lapor, dan alat untuk kepentingan kekuasaan sehingga menghambat kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Hal tersebut terjadi karena beberapa pasal di dalam UU ITE dikategorikan sebagai “pasal karet”.

Kedua, revisi UU ITE pada 2016 dinilai setengah hati. Pangkalnya, perubahan yang dilakukan justru kian melegitimasi kepentingan pemerintah agar sikap kritis publik dengan menambahkan kewenangan-kewenangan baru.

Berikutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat mendorong UU ITE direvisi jika dipandang yang ada saat ini tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Fachrul berpendapat, pernyataan Presiden tersebut merupakan sinyal positif dalam konteks memperbaiki beberapa pasal yang selama ini dinilai memicu masalah dalam penegakan hukum.

“Pernyataan itu dapat pula dimaknai sebagai bentuk tanggapan terhadap semakin inovatifnya perkembangan teknologi dan informasi,” tambah senator asal Aceh ini.

Alasan lainnya, terdapat proses legislasi yang bersinggungan dengan UU ITE. Rancangan UU (RUU) Perlindungan Data Pribadi, RUU Keamanan Siber, serta rencana merevisi UU Penyiaran dan UU Telekomunikasi, misalnya.

DPD RI, terang Fachrul, telah menerima tembusan surat Presiden (surpres) tentang perubahan UU ITE. DPD pun merasa perlu memperoleh informasi terkait rencana revisi UU ITE, termasuk pasal dan substansi yang akan diubah.

Di samping itu, imbuhnya, DPD RI juga menuntut munculnya berbagai permasalahan informasi dan transaksi elektronik. Pangkalnya, yang beredar di media sosial justru menimbulkan keresahan publik.

“Banyaknya konten yang dikategorikan berita bohong dan ujaran kebencian semakin membuat masyarakat tidak nyaman,” tegasnya.

Fachrul mengingatkan, implikasi lain dari penggunaan elektronik pada setiap aktivitas transaksi adalah rentannya data pribadi pengguna bocor.

Adapun revisi materi UU ITE di antaranya Pasal 27 ayat (1), (3), dan (4); Pasal 28 ayat (1) dan (2); Pasal 29; serta Pasal 36. Kemudian, Pasal 45 ayat (1), (2), (3), dan (4) serta Pasal 45A ayat (1) dan (2).

Lalu, penambahan pasal nomor perbuatan (Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (2)) dan ancaman pidana (Pasal 45 ayat (5), (6), (7), (8), dan (9) serta Pasal 45A ayat (3)).

“Demikian beberapa isu strategis yang ingin kami diskusikan dalam kesempatan rapat kerja kali ini,” kata Fachrul.

Rapat turut dihadiri Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo, Samuel Abrijani Pangerapan; Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi, Irjen Dono Indarto; serta Plt. Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah dan Pengembangan Manusia, Marsma TNI Budi R. Leman.

Artikel DPD RI Dorong Percepatan Revisi UU ITE, Ada 4 Alasan pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Berdasarkan data, penetrasi pengguna internet pada 2021 mencapai 80,9% dengan total pengguna 220.249.037. Sementara itu, pertumbuhan pengguna internet sebanyak 7,2% atau 23 juta.

Komite I DPD RI mengapresiasi kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam peningkatan sistem teknologi digital dan pembangunan infrastruktur komunikasi dan informatika di daerah.

“Saat ini, penggunaan internet meningkat drastis pada masa pandemi Covid-19 untuk keperluan sekolah daring maupun WFH (work from home),” ucap Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi, Selasa (5/4)

Pernyataan tersebut disampaikannya saat rapat kerja bersama Kominfo serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Komplek Parlemen, Jakarta.

Meskipun demikian, Fachrul mengingatkan, anomali lalu lintas (traffic) keamanan siber juga meningkat signifikan sebesar 23,3% pada tahun lalu. Diyakini bakal tetap meningkat pada 2022.

Jika dibandingkan 2021, terjadi peningkatan anomali traffic keamanan siber rata-rata sebesar 13% pada Januari dan Februari 2022.

DPD RI pun mendorong percepatan pembahasan revisi Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

“Komite I DPD RI mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika beserta Badan Siber dan Sandi Negara melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya melakukan perlindungan data pribadi warga negara dalam transaksi,” tandasnya.

Artikel Anomali Traffic Keamanan Siber Melonjak, Senator Fachrul Serukan Penguatan BSSN pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.