Kahminasional.com, Yogyakarta – Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Daerah Istimewa Yogyakarta (MW KAHMI DIY) akan mengadakan musyawarah wilayah (muswil) besok (Sabtu, 8/1).
Sekretaris Umum KAHMI DIY, Suhartono, menyatakan, muswil akan mengusung tema “Revitalisasi Jejaring KAHMI untuk Memperkuat Gerakan Ekonomi, Politik, Sosial, dan Budaya”.
“Tema yang diambil dalam musyawarah wilayah sengaja kami angkat karena melihat kondisi badai pandemi yang telah berdampak cukup berat pada sendi ekonomi, poltitik, sosial, dan budaya,” ucapnya dalam keterangan tertulis kepada Kahminasional.com, Jumat (7/1).
Oleh karena itu, para peserta muswil akan ditawarkan Garis Besar Program Kerja (GBPK). “Yang diharapkan ke depan mampu untuk dijalankan sehingga KAHMI DIY dapat ikut andil dalam pemulihan aspek-aspek tersebut,” jelasnya.
GBPK memuat tiga aspek dan terdiri dari beberapa poin. Untuk bidang ekonomi dan bisnis, di antaranya KAHMI DIY sebagai organisasi berbasis nilai-nilai keislaman didorong berkomitmen membangun sinergi penguatan ekonomi dan keuangan syariah dengan lembaga-lembaga yang berkompeten, seperti Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) DIY, BMT, BPRS, BNI Syariah, Asuransi Takaful, dan lain-lain.
Kemudian, melakukan penguatan UMKM, khususnya yang terdampak pandemi, agar ekonomi masyarakat bisa segera bangkit dan warga bisa menjalani kehidupan secara layak; menggerakkan jejaring saudagar KAHMI DIY agar bisa mendampingi dan memberdayakan para pelaku ekonomi umat yang sedang merintis (mengawali) usaha; melakukan pendekatan ke beberapa instansi yang berkompeten agar program-program ekonomi yang dimiliki bisa disinergiskan dengan program KAHMI DIY; dan menginventarisasi aset ekonomi KAHMI DIY agar bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk kemaslahatan umat.
Untuk aspek politik, ada enam poin yang diajukan. Pertama, KAHMI akan terus mengedukasi masyarakat agar melek politik sehingga posisinya lebih memiliki daya tawar dalam negosiasi dengan berbagai kelompok kepentingan, khususnya menghadapi parpol dan penyelenggara kebijakan.
Kedua, menjalin silaturahmi dengan kekuatan lintas partai politik (parpol) di DIY agar aspirasi umat lebih didengar dan diakomodasi dalam perumusan maupun pelaksanaan kebijakan. Ketiga, menghidupkan forum-forum lintas parpol agar kompetisi dan perumusan regulasi bisa lebih berkualitas dan bermartabat serta iklim kehidupan demokrasi lebih harmonis.
Keempat, aktif mengikuti berbagai public hearing sehingga aspirasi umat bisa mewarnai regulasi, baik regulasi tingkat regional maupun regulasi tingkat nasional. Kelima, menyelenggarakan pelatihan saksi maupun pelaksana pemilu (pemilihan umum) agar aspirasi umat bisa terkawal dengan baik.
“Keenam, aktif menjalin komunikasi dan koordinasi dengan elemen di luar KAHMI agar gerakan bisa semakin efektif melalui jejaring,” imbuhnya.
Adapun aspek sosial budaya, terang Suhartono, KAHMI DIY menawarkan pengurus ke depannya menyelenggarakan forum-forum komunikasi lintas kelompok guna mewujudkan ketahanan sosial budaya masyarakat. Lalu, menyelenggarakan berbagai kajian seputar nilai-nilai yang mengintegrasikan kehidupan bermasyarakat yang beragam.
Selain itu, aktif melakukan komunikasi dan mediasi terhadap kelompok yang berpotensi konflik dan menciptakan kerawanan sosial. Selanjutnya, menyelenggarakan berbagai ruang ekspresi maupun kompetisi yang bisa menjadi kanalisasi kreativitas, minat, dan bakat warga, khususnya kalangan muda.
“Kelima, ikut memantau penggunaan Danais (Dana Istimewa) DIY agar menghasilkan kegiatan yang positif, menguatkan identitas, dan mempercepat hadirnya kesejahteraan,” tutupnya.
