Dicontohkannya dengan serangan yang menyasar rakyat sipil, terutama perempuan dan anak-anak, hingga fasilitas publik, khususnya rumah sakit (RS). “Serangan ini tidak hanya melanggar komitmen internasional, tapi telah mencoreng martabat kemanusiaan,” ucap Koordinator Presidium MN KAHMI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dalam keterangannya, Jumat (3/11).

Ketua Komisi II DPR RI ini menyampaikan, ribuan rakyat Palestina tak berdosa meninggal dan terluka di Gaza akibat penjajahan dan genosida oleh Israel dalam beberapa pekan terakhir. Jutaan orang lainnya terpaksa hidup di bawah tekanan dan kecemasan.

Bagi Doli, segala bentuk perlawanan rakyat Palestina terhadap Israel adalah sah. Pangkalnya, sebagai upaya mempertahankan tanah airnya dalam merebut kemerdekaan.

KAHMI pun mendorong seluruh komunitas internasional bersatu agar kebrutalan Israel dapat segera dihentikan. Selain itu, dan mendukung perjuangan rakyat Palestina menuju kemerdekaan.

“Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Penjajahan di seluruh dunia harus dihapuskan karena bertentangan dengan kemanusiaan dan keadilan,” jelas politikus Partai Golkar itu.

KAHMI juga mengajak seluruh pemimpin dunia tidak hanya berkata-kata, tetapi bertindak nyata demi mengakhiri penderitaan rakyat Palestina. Sebab, kebrutalan Israel merupakan ujian bagi kemanusiaan global dan tidak boleh ada tempat bagi kekerasan dan penindasan di muka bumi ini.

“Konflik berkepanjangan antara zionis Israel dan rakyat Palestina memerlukan perhatian serius dari seluruh pemimpin dunia, terutama PBB. Penjajahan zionis Israel terhadap Palestina harus segera dihentikan,” tegas Doli.

KAHMI turut mengimbau seluruh masyarakat Indonesia agar menggalang dukungan dan solidaritas bagi rakyat Palestina. “Termasuk mendesak pemerintah untuk menyampaikan keprihatinan dan mendesak komunitas internasional bertindak cepat dalam menghentikan tindakan brutal yang mengancam perdamaian di Palestina.”

Artikel KAHMI: Penjajahan Israel di Gaza langgar hukum internasional pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Sikap tersebut tertuang dalam Surat Nomor 153/B/MNK/IX/2023 tertanggal 19 September 2023. Surat diteken Koordinator Presidium dan Sekretaris Jenderal Majelis Nasional (MN) KAHMI, Ahmad Doli Kurnia dan Syamsul Qomar.

“MN KAHMI mengutuk perilaku kekerasan kepada warga yang berunjuk rasa untuk mendapatkan keadilan atas tanah dan airnya yang akan diambil alih oleh negara,” ucap Cak Qomar, sapaan Syamsul Qomar, saat membacakan surat pernyataan sikap MN KAHMI, beberapa saat lalu.

KAHMI berpandangan, insiden yang menimpang masyarakat adat Pulau Rempang sebagai bentuk nyata keserakahan dan ketidakadilan dengan memanfaatkan hukum dan kekuasaan untuk menindas rakyat atas nama investasi yang kerap tak berkorelasi positif pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Justru yang terjadi adalah menyengsarakan dan memiskinkan rakyat,” tegasnya.

Cak Qomar mengingatkan, Pulau Rempang telah dihuni masyarakat Melayu sejak ratusan tahun silam. Kini, pulau seluas 165 km2 tersebut dihuni sekitar 7.512 warga, yang berprofesi sebagai nelayan, pelaut, dan petani.

“Dalam perspektif hukum adat, Pulau Rempang dan penduduk yang mediami di dalamnya merupakan persekutuan hukum yang didasarkan pada kesamaan tempat tinggal (territorial) maupun yang didasarkan pada keturunan (genealogis), yang dikenal berbagai nama yang khas yang bersangkutan. Misalnya, suku, marga, dati, dusun, nagari, dan sebagainya,” tuturnya.

“Sebagai masyarakat adat, Pulau Rempang dan penduduk yang mendiami di dalamnya merupakan sebuah kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua warganya,” sambungnya.

Oleh karena itu, sambung Cak Qomar, masyarakat adat setempat berhak menguasai lingkungan dengan mengambil mamfaat sumber daya alam (SDA), termasuk tanah di dalam wilayah tersebut, demi kelangsungan hidup dan kehidupannya.

“Dalam perpektif masyarakat adat, tidak boleh dan tidak diperkenankan ada entitas yang memaksakan kehendak untuk memisahkan warganya dengan tanah tempat lahir dan tanah
tempat tingggalnya untuk hidup dan menghidupi warganya. Kasus yang menimpa penduduk Pulau Rempang, apa pun alasannya, mencederai keadilan masyarakat adat Rempang,” urainya.

Atas dasar itu, KAHMI meminta pemerintah menghormati hak-hak masyarakat adat atas suatu wilayah yang menjadi lingkungan hidup para anggotanya. Kemudian, mendorong negara membentuk tim independen untuk menginvestigasi terjadinya kerusuhan dan kekerasan terhadap warga Rempang, yang berujung penahanan 34 orang.

“MN KAHMI mengimbau kepada aparat keamanan untuk menangguhkan penahanan terhadap warga yang ditahan,” serunya.

KAHMI juga mendorong pemerintah melakukan dialog dengan masyarakat Rempang untuk menyampaiakan pesan perdamaian dan memberikan kepastian penyelesaian masalah yang timbul akibat proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City.

“Pemerintah harus memberikan jaminan dan kepastian bahwa membangun Pulau Rempang akan dilaksanakan dengan upaya peningkatan kualitas warganya serta pemanfaatan lahannya untuk peningkatan kesejahteraan warga Rempang,” ujarnya.

Selain itu, KAHMI meminta semua pihak menahan diri serta tak membuat gaduh dan melukai perasaan masyarakat Rempang. Pun tak memanfaatkan isu ini demi kepentingan politik, termasuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“Seluruh warga bangsa hendaknya dapat mendoakan dan memberikan jalan keluar dari berbagai masalah yang dihadapi oleh warga Rempang,” tutup Cak Qomar.

Artikel KAHMI kutuk kekerasan terhadap warga Pulau Rempang: Mencederai keadilan! pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

“Kita paham investasi itu penting untuk pertumbuhan ekonomi, tapi harus tetap memperhatikan hak-hak rakyat,” ucap Presidium Majelis Nasional (MN) KAHMI, Ahmad Yohan, Minggu (17/9).

Konflik antara aparat gabungan dengan masyarakat adat Pulau Rempang bermula dari beredarnya kabar Badan Pengusahaan (BP) Batam akan melakukan pengukuran lahan, Rabu (6/9). Itu merupakan salah satu tahapan pembebasan lahan untuk Rempang Eco City.

Sehari kemudian, warga berkumpul di Jembatan 4 Barelang. Sementara itu, aparat gabungan membentuk barisan di depan jembatan, lalu bergerak ke arah warga di ujung jembatan.

Kapolresta Balerang, Kombes Nugroho, kemudian meminta warga mundur. Namun, tak diindahkan lantaran masyarakat berupaya mempertahankan ruang hidupnya.

Sejurus kemudian, aparat merangsek masuk ke kampung dan dihujani lemparan batu. Aparat pun membalas dengan menyiramkan air dan menembakkan gas air mata.

Adapun Rempang Eco City bakal menggusur ribuan masyarakat adat di 16 Kampung Melayu Tua, yang telah tinggal di Pulau Rempang dan Galang sejak 1843. Proyek strategis nasional (PSN) ini digarap taipan Tomy Winata melalui anak perusahaan PT Artha Graha, PT Makmur Elok Graha (MEG).

Yohan berpendapat, semua pihak mestinya menahan diri dan tidak saling menyalahkan. Apalagi, “menggoreng” isu tersebut untuk kepentingan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Harus ada solusi yang tidak merugikan rakyat. KAHMI percaya Presiden Jokowi akan mengambil solusi yang tepat,” kata anggota Komisi XI DPR ini.

Artikel Konflik Rempang, KAHMI minta pemerintah pro rakyat pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.