Kolaborasi keduanya, yang terkait penguatan talenta dan kepempimpinan digital sumber daya manusia (SDM) Pesawaran, dikukuhkan melalui penandatanganan kesepakatan bersama pada Rabu (6/4).

Sinergi ini juga dalam rangka meningkatkan jumlah desa yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Pesawaran dalam mendukung Program Smart Village.

Penandatanganan kesepakatan bersama dilakukan secara daring oleh Rektor UICI, Prof. Laode Masihu Kamaluddin, dan Bupati Pesawaran, Dendi Romadhona.

Rektor Laode mengaku senang bisa bekerja sama dengan Pemkab Pesawaran. Kolaborasi ini pun dinilai sebagai langkah positif dalam menyelesaikan kebutuhan talenta digital dan digital leadership.

Dirinya menambahkan, proses pendidikan di UICI dilakukan secara digital seutuhnya. Pendidikan dijalankan artificial intelligence digital simulator teaching learning system (AI DSTLS).

“Dengan mengusung konsep pendidikan digital ini, maka mahasiswa bisa mengakses pendidikan dari mana saja,” ucapnya dalam sambutannya.

Bupati Dendi juga merespons positif kolaborasi tersebut. Dia berharap, kesepakatan bersama ini dapat memenuhi kebutuhan atas talenta digital dan digital leadership di Pesawaran.

Apalagi, tambahnya, kerja sama ini selarang dengan visi Kabupaten Pesawaran melalui Program Satu Desa Satu Mahasiswa dengan memberikan beasiswa.

“Dengan program ini, diharapkan ke depan digitalisasi desa mampu menggerakkan perekonomian desa,” ucapnya.

Informasi lebih jauh tentang penerimaan mahasiswa baru UICI dapat mengakses laman pmb.uici.ac.id atau saluran siaga (hotline) di nomor (+62) 812-2520-6609.

Artikel Pemkab Pesawaran Gandeng UICI Penuhi Digital Talent dan Leadership pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengajukan revisi UU Nomor 20/2003 tentang Sisdiknas. Di dalamnya, melenyapkan kata madrasah sebagai salah satu bentuk satuan pendidikan.

Koordinator Presidium KAHMI Jabar, Joni Martiyus Sikumbang, menyatakan, hilangnya “madrasah” dalam draf RUU Sisdiknas merupakan upaya memarginalkan umat Islam secara sistematis.

“Penghapusan madrasah dalam Sisdiknas mengindikasikan upaya peminggiran umat Islam secara sistematis, baik secara strategis maupun historis,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (4/4).

Joni menyatakan demikian karena madrasah turut berkontribusi dalam perjuangan bangsa, terutama dalam menghasilkan sumber daya manusia (SDM).

Apalagi, sudah ada 50.000 madrasah tersebar se-Indonesia. Karenanya, langkah ini madrasah tidak ubahnya menghancurkan masa depan anak bangsa, khususnya yang mengenyam pendidikan madrasah.

Menurutnya, penghapusan kata madrasah juga bentuk inflitrasi sekularisme secara sistematik. Karenanya, KAHMI Jabar mendesak Mendikbudristek, Nadiem Makarim, kembali memasukkan kata madrasah ke dalam draf RUU Sisdiknas.

Lalu, mendorong DPR agar mengembalikan beleid tersebut kepada pemerintah. “Atau menolak sama sekali rencana revisi UU Sisdiknas,” tegasnya.

Artikel Hapus Kata Madrasah, KAHMI Jabar: Mendikbud Nadiem Pinggirkan Umat Islam! pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Kegiatan ini langsung didampingi Pimpinan PMDA Bangka, KH Sofyan Abu Yamin, Ustaz Syamsudin Zakaria, dan Ustaz Ahmad Yani Azhari, serta pembantu urusan eksternal pondok dan CEO Institut Studi Strategi Indonesia (ISSID), Marbawi.

Dalam keterangan tertulis pada Senin (14/3), Marbawi menyatakan, perencanaan literasi secara terstruktur diawali dengan seminar “Tantangan Pesantren di Abad 21” dan disampaikannya pada awal Januari 2022.

“[Seminar literasi] ini adalah kick-off dari semua agenda seminar dan pelatihan, yang akan memetakan dan memaksimalkan talenta santri selama mondok dan juga embrio Lembaga Manajemen Talenta Daarul Abror (Abror Talent Center) ke depan,” katanya.

Dalam arahannya, KH Sofyan Abu Yamin berharap, prakarsa ini terimplementasi dengan baik ke depannya. “Dan menjadi contoh bagi pesantren lainnya.”

Pengasuh dan Direktur TMI Pondok Modern Daarul Abror, Ustaz Ahmad Yani, menambahkan, menggunakan media sosial (medsos) seperti mengendarai kendaraan bermotor. Harus cukup usia, paham aturan, tahu lokasi yang dituju, dan tak tergesa-gesa, misalnya, sehingga tidak terjadi kecelakaan.

“Di gerbang Pondok Modern Daarul Abror ada tulisan, ‘Ke Daarul Abror, Apa Yang Kamu Cari?’ Di internet juga demikian. Kejelasan tujuan hidup, cita-cita sangat menentukan aktivitas apa yang akan dilakukan para santri di internet,” tuturnya.

Seminar literasi PMDA Bangka juga menghadirkan dua narasumber nasional, CEO Renebook dan Turos Pustaka, Luqman Hakim Arifin, serta pengamat medsos dan CEO Komunikonten, Hariqo Satria.

Dalam presentasinya, Luqman menekankan pentingnya kesadaran literasi sejak dini di kalangan santri. Salah satu caranya adalah menciptakan habit membaca dan menulis yang terencana.

Dirinya pun menyarankan para santri agar paham pentingnya ilmu dalam hidup serta menyiapkan zona membaca dan menetapkan waktu membaca.

“Kemampuan literasi adalah kunci ilmu pengetahuan untuk meningkatkan dan memajukan diri sendiri maupun orang lain,” jelasnya.

Sementara itu, Hariqo mengapresiasi langkah PMDA Bangka karena telah menerapkan pembatasan usia santri yang boleh menggunakan medsos.

Pangkalnya, itu selaras dengan salah satu usul di dalam RUU Perlindungan Data Pribadi, yakni anak usia di bawah 17 tahun belum boleh memiliki akun medsos dan menggunakannya.

“Saya mengisi materi literasi digital di banyak tempat, bedanya di Pondok Modern Daarul Abror Bangka ini literasi sudah menjadi gerakan sistematik, bukan lagi sekadar kegiatan,” ujarnya.

Artikel Pertama di Babel, 1.200 Santri Daarul Abror Terlibat Gerakan Literasi pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, saat bersama rombongan Komisi Pendidikan melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, pada Jumat (28/1).

“Kalau kita tidak bisa mengendalikan Omicronnya, pasti evaluasi PTM harus dilakukan,” katanya, melansir Suara.com.

“Nekat namanya kalau Omicron terus melaju kita juga nekat PTM sampai 100%,” imbuh politikus Partai Golkar itu.

Alumnus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini mengingatkan, kebijakan PTM 100% tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri.

Di dalamnya memuat kriteria daerah yang diperkenankan menjalankan PTM 100%. Cakupan vaksinasi Covid-19 dan level PPKM, misalnya.

“Di sana sudah mengatur apa saja persyaratan untuk bisa melakukan tatap muka,” jelasnya.

Karenanya, Hetifah meminta pemda dan satuan pendidikan memperketat pelaksanaan protokol kesehatan (prokes) seiring melonjaknya kasus positif Covid-19.

“Sekolah juga terus menegevaluasi diri. Kalau ada yang terdapat [kasus Covid-19] di sekolah, harus langsung tracing,” tegasnya.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), kasus Covid-19 di Indonesia kembali melonjak. Varian Omicron pemicunya karena lebih menular.

Merujuk data per 28 Januari 2022, kasus terkonfirmasi bertambah 9.905 sehingga secara kumulatif mencapai 4.319.175.

Selain itu, pasien sembuh bertambah 2.028 orang dan secara total menjadi 4.131.333 orang. Adapun kasus fatalitas menembus 144.628 jiwa karena bertambah tujuh jiwa.

Artikel DPR Minta Pelaksanaan PTM 100% Pedomani SKB 4 Menteri pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.