Oleh karena itu, Anggota Komisi V DPR, Muhammad Fauzi, meminta seluruh sarana prasaran sejumlah rute mudik dipastikan kesiapannya sebelum dilintasi para pemudik.

Apalagi, Kementerian PUPR telah berjanji membenahi infrastruktur sebelum Idulfitri. Pernyataan disampaikan saat berdikusi di sela-sela reses Komisi V.

“Menteri PUPR menjanjikan satu pekan sebelum Lebaran, jalan yang dianggap sangat ekstrem sudah selesai diperbaiki,” ujarnya di Sekretariat Majelis Wilayah KAHMI Sulawesi Selatan (Sulsel), di Makassar, Jumat (22/4).

Bang Fauzi, sapaannya, menerangkan, masih banyak jalan berlubang di Tanah Air, seperti di trans-Sulawesi. Namun, pengerjaannya di Kabupaten Luwu Utara dan Luwu Timur sudah selesai.

“Di Sidrap juga sudah diperbaiki oleh provinsi. Jadi, memang dibutuhkan kolaborasi antara provinsi dan pusat,” jelas Presidium KAHMI Sulsel ini.

Selain itu, politikus Partai Golkar ini meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan atensi di jalan nontol saat arus mudik dan balik Lebaran.

“Khususnya, daerah yang masih kurang penduduknya karena sangat rawan jika ada masalah dengan orang atau kendaraannya,” jelasnya. “Setidaknya lampu penerangan jalan lebih diperhatikan.”

Di sisi lain, Fauzi mengimbau masyarakat tak menggunakan sepeda motor untuk mudik. Pangkalnya, paling berisiko saat dipakai untuk perjalanan jarak jauh.

Masyarakat pun diharapkan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes) Covid-19 saat mudik, tiba di kampung halaman, hingga kembali.

Dia mengingatkan, melandainya laju penularan Covid-19 harus disyukuri dengan upaya-upaya mitigasi agar tidak kembali melonjak pasca-Lebaran.

Artikel Bang Fauzi Minta Pemerintah Pastikan Mudik Lebaran Berjalan Aman dan Nyaman pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Menurutnya, peningkatan kepemilikan konsesi kelapa sawit negara bisa menjadi solusi mengatasi permasalahan harga minyak goreng. Lebih baik jika melalui PT Perkebunan Nasional (PTPN).

“Lebih ideal lagi negara melalui BUMN perkebunan dapat meningkatkan kepemilikan konsesi perkebunan kelapa sawit,” ujar politikus Partai Demokrat ini dalam keterangannya, Jumat (25/3).

Kang Hero, sapaannya, berpendapat, minimal 30% dari total produksi CPO saat ini dihasilkan konsesi kelapa sawit PTPN, maka akan berdampak positif terhadap harga jual minyak goreng.

“Minimal 30% … agar bisa menjaga ketersediaan dalam negeri dengan harga terjangkau,” kata Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) itu.

Kang Hero menilai, produsen CPO juga perlu didorong menurun harga. Sehingga, produsen minyak goreng memiliki perhitungan harga keterjangkauan, bukan nilai keekonomian.

Artikel Kang Hero Beri Solusi Menekan Harga Minyak Goreng, Ini Tawarannya pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eddy Soeparno, mengungkapkan, persoalan-persoalan tersebut sering kali luput dari pengawasan pemerintah, terutama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dewan pun telah berulang kali menyampaikan masukan untuk menyelesaikan berbagai problem itu.

“Pemerintah perlu melakukan koordinasi, dalam hal ini antarkementerian dan lembaga terkait, agar permasalahan yang dihadapi perusahaan-perusahaan pertambangan dalam segera diatasi,” ujarnya dalam webinar “Legalitas dan Transparansi Pencabutan IUP Operasi Produksi dan Percepatan RKAB 2022 untuk PEN Sektor Minerba Pascapandemi Covid-19″, Rabu (16/3).

Adapun salah satu saran Komisi VII DPR adalah Ditjen Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM melakukan penguatan terhadap inspektur-inspektur di lapangan.

“Termasuk ini juga ada wacana yang tengah kami godok dan relatif kuat, yaitu untuk bentuk sebuah direktorat jenderal baru di Kementerian ESDM, yaitu Ditjen Gakkum, Penegakan Hukum, karena memang banyak sekali masalah yang perlu ditindaklanjuti,” tuturnya.

Lebih jauh, Eddy mengungkapkan, banyak pelaku usaha yang mengeluhkan terlambatnya proses penerbitan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) pertambangan di Kementerian ESDM. Berdasarkan data hingga Januari 2022, baru 416 dari 1.891 permohonan yang disetujui pemerintah. Sisanya, 337 ditolak, 552 dikembalikan, dan 616 masih berproses.

“Ini jadi perhatian kita, terutama terhadap yang dikembalikan karena belum memenuhi persyaratan atau masih melengkapi persyaratan dan 616 RKAB yang masih berproses agar proses tersebut tidak menghambat,” jelasnya.

“Karena bagaimanapun juga RKAB itu adalah life line, jalur hidup dari sebuah perusahaan pertambangan. Kalau tanpa RKAB, tidak mungkin beroperasi, tidak mungkin berproduksi,” imbuh Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Menurut Eddy, ada beberapa faktor yang menyebabkan proses RKAB terhambat. Di antaranya, perusahaan belum terdaftar, belum melaksanakan kewajiban pemenuhan Minerba One Data Indonesia (MODI). Kemudian, tak memiliki dokumentasi studi kelayakan sesuai persyaratan.

“Yang juga penting adalah banyak dokumen tidak melampirkan perhitungan sumber daya dan cadangan yang telah diverifikasi oleh competent person yang terdaftar di KCMI (Komite Cadangan Mineral Indonesia). Ada juga permohonan yang diajukan tidak sesuai format yang telah dipersyaratkan Kementerian ESDM,” tambahnya.

Dirinya lantas mendorong Kementerian ESDM melakukan penyempurnaan regulasi dan mengakselerasi proses penerbitan RKAB melalui sistem teknologi informasi (TI). Apalagi, Indonesia sempat mengalami krisis energi, terutama yang berbahan baku batu bara, pada awal tahun ini.

“Kita juga telah meminta Kementerian ESDM untuk melakukan penyempurnaan dengan baik dari regulasi, percepatan sistem e-RKAB sehingga mudah diakses dan mudah didapatkan komunikasi terkait pelayanan e-RKAB tersebut sehingga proses untuk persetujuan bisa diperoleh secara cepat,” tuntas Eddy.

Webinar ini, yang merupakan agenda rutin Kajian Reboan dan digelar Lembaga Kajian Strategis Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (LKS MN KAHMI), turut menghadirkan beberapa pembicara. Salah satunya, Dirtipidter Bareskrim Polri, Brigjen Pipit Rismanto.

Kemudian, Staf Khusus Menteri ESDM, Irwandy Arif; pengamat kebijakan pertambangan, La Ode Ida; pakar hukum pertambangan, Abrar Saleng; akademisi Universitas Tarumanegara (Untar), Ahmad Redi.

Artikel Rekomendasi DPR untuk Kementerian ESDM terkait Tata Kelola, Perizinan, dan Usaha Pertambangan pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Salah satu yang disorotinya adalah Bandara I Gusti Ngurah Rai. Fauzi mau fasilitas ini diperindah karena menjadi pintu masuk internasional.

“Sebagai gerbang udara, bandara harus memberikan pelayanan maksimal kepada tamu negara ini,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Selasa (22/2).

“Bukan hanya pelayanan pada orangnya, tapi juga barang. Jangan sampai muncul kejadian barang terlantar atau rusak karena kesalahan pelayanan,” imbuhnya.

Fauzi mau PT Angkasa Pura I (Persero) dapat menata Bandara I Gusti Ngurah Rai tanpa membebani APBN. Angkasa Pura I diketahui mengajukan anggaran Rp140 miliar untuk kebutuhan KTT G20.

“Komisi V meminta Angkasa Pura untuk memenuhi sendiri kebutuhan anggaran dan tidak lagi membebani APBN, apalagi kondisi keuangan negara masih terganggu penanganan Covid-19,” tuturnya.

Komisi V DPR pun meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) turut “mempercantik” berbagai fasilitas lain di Bali.

Tujuannya, terang Presidium Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Sulawesi Selatan (MW KAHMI Sulsel) ini, agar meninggalkan kesan positif bagi para delegasi G20.

“Semoga kegiatan ini bisa memberikan dampak yang besar tidak hanya bagi nama Indonesia, tapi juga memberi efek ekonomi pada warga Bali yang sebelumnya terdampak pandemi,” tutup Fauzi.

Indonesia diketahui menjadi Presidensi G20 sejak 1 Desember 2021 hingga kuartal IV 2022. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menetapkan Bali sebagai lokasi acara.

Untuk memastikan persiapan dilakukan secara matang, Komisi V DPR pun meninjau “Pulau Dewata” sejak Senin (21/2).

Artikel Fauzi Minta Bandara Ngurah Rai Ditata Jelang G20 pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Menurut Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, pengembangan yang dilakukan tergolong baik karena sesuai rencana tata ruang dan tata wilayah regional dan nasional.

“Alhamdulillah, kita bisa menilai [penggunaan tata ruang] cukup baik [berdasarkan keterangan pemkot dan BP Batam],” ujarnya di Kota Batam, Senin (21/2).

Doli mengungkapkan, sudah lima kali ke Batam selama pandemi Covid-19. Selama itu, pembangunan terus dilakukan.

“Kota Batam ini termasuk kota yang tidak mati, pergerakan ekonomi masih bisa berjalan. Konstruksinya juga tidak berhenti,” jelas Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.

“Itu positif, artinya Kota Batam walau masa pandemi, masih terus bisa membangun,” imbuh dia.

Doli pun berharap, pembangunan di Kota Batam ke depannya tetap sesuai tata ruang dan tata wilayah.

“Sehingga, pertumbuhan pembangunan tidak menyalahi tata ruang dan pemanfaatan ruang optimal,” kata Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) ini.

Sementara itu, Wali Kota Batam, M. Rudi, menerangkan, pembangunan yang dilakukan merujuk PP Nomor 41 Tahun 2021.

“Salah satunya, pembangunan infrastruktur mengarah kawasan industri menggunakan anggaran BP Batam,” ungkapnya, yang juga Kepala BP Batam.

Dampak pembangunan itu, terangnya, perekonomian Batam melonjak menjadi 4,1% pada 2021. Padahal, sempat minus 3% pada 2020.

Artikel Komisi II DPR Apresiasi Pembangunan di Kota Batam pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

“Fokus dari pemerintah pusat [adalah] pengadaan 2022 ke PPPK. Banyak tenaga-tenaga honorer yang memang harus kita selesaikan statusnya,” ucap Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, di Kota Batam, Senin (21/2).

Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) ini menambahkan, Komisi II DPR akan mengawal kebijakan tersebut agar berjalan dengan baik.

Sayangnya, ungkap Doli, masih ada beberapa masalah dalam proses penerimaan calon pegawai negeri sipil (PNS).

Dicontohkannya dengan kasus di Sulawesi, di mana ada pihak lain yang mampu “menjebol” tahapan seleksi penerimaan calon PNS (CPNS) sehingga terjadi kecurangan.

“Kita berharap di Batam, di Kepri, tidak terjadi,” kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.

Doli melanjutkan, perwakilan Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Batam menjelaskan proses penerimaan CPNS 2021 berjalan relatif lancar.

Namun, terdapat beberapa formasi yang tidak terisi karena tidak ada pendaftar sejak awal dan tiada yang memenuhi batas penilaian.

“Ada 29 formasi tidak terisi, sebagian besar dokter spesialis. Ternyata, dokter spesialis kurang berminat [mengabdi] di daerah,” tutupnya.

Artikel DPR Ingatkan Pemda soal Penyelesaian Status Tenaga Honorer pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

“Selama ini yang menjadi persoalan menahun pada proyek kereta api Sulsel adalah pembebasan lahannya,” ucap Anggota Komisi V DPR, Muhammad Fauzi, dalam keterangan tertulis.

Presidium Majelis Wilayah (MW) KAHMI Sulsel itu menerangkan, pembebasan lahan menjadi masalah sentral dalam mengerjakan proyek KA Sulsel.

Menurut anggota dewan asal Dapil Sulsel III ini, perlu koordinasi dan sinergi kuat dari pemerintah pusat hingga daerah (pemda), termasuk keterlibatan berbagai pihak.

Karenanya, Fauzi mengapresiasi kinerja Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulsel dalam menyelesaikan masalah tersebut. “Juga pihak pemda.”

Baca juga: Muhammad Fauzi Tagih Janji Kemenhub Bangun Kereta Api Sulsel

Proyek KA Sulsel menjadi atensi Komisi V DPR. Pangkalnya, ada lima legislator asal Sulsel yang ditugaskan di Komisi Perhubungan.

Selain Fauzi (Partai Golkar), keempat lainnya adalah Andi Iwan Aras (Partai Golkar), Muh. Aras (PPP), Hamka B. Kady (Partai Golkar), dan Sarce Bandaso (PDIP).

“Kami di Komisi V juga punya tanggung jawab sebagai perwakilan Sulsel untuk terus mengawal terwujudnya kereta api ini,” kata Fauzi.

Kepala BPKA Sulsel, Andi Amanna Gappa, sebelumnya menyatakan, proyek KA Sulsel ditargetkan beroperasi pada 2022. Ini sesuai komitmen Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Pengerjaan konstruksi ditargetkan rampung Agustus mendatang. Dua bulan berselang, KA Sulsel diharapkan dapat beroperasi.

“Setelah konstruksi nyambung, diperlukan pengujian dan commissioning untuk pemastian keselamatan operasi,” ujarnya.

Dirinya optimistis target tersebut terealisasi. Alasannya, pembebasan lahan di Maros dan Pangkep telah rampung. Hanya tersisa pekerjaan pemasangan rel.

Tahap berikutnya, jalur ke Kota Makassar, telah masuk fase konsultasi publik.

“Proyek ini adalah cikal bakal kereta api di trans-Sulawesi yang menjadi perhatian pusat dan perlu kita kawal bersama,” pungkasnya.

Artikel Alhamdulillah, Pembebasan Lahan KA Sulsel Selesai pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Para kandidat terpilih selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk ditetapkan. Lalu, diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk diangkat dan dilantik.

Ketua KPU Jambi, M. Subhan, mengucapkan selamat kepada anggota KPU dan Bawaslu RI terpilih.

“Selamat kepada anggota KPU dan Bawaslu terpilih,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kahminasional.com.

“Saya yakin, mereka adalah putra terbaik, punya pemahaman dan pengalaman yang mumpuni untuk menyelenggarakan pemilu ke depan,” imbuh Ketua KPU Jambi dua periode ini.

Karenanya, Subhan berharap, anggota KPU dan Bawaslu RI terpilih dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Pangkalnya, Pemilu 2024 akan menghadapi persoalan yang kompleks, apalagi digelar saat pandemi.

“Kita masih dibayang-bayangi pelaksanaan Pemilu 2019 lalu, di mana banyak masalah terutama di badan ad hoc bahkan sampai ada korban jiwa,” ucap mantan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jambi 1994-1995 ini.

“Kita [juga] sedang dalam masa pandemi Covid-19, maka diperlukan penyesuaian-penyesuaian aturan,” sambungnya.

KPU Jambi, lanjut Subhan, siap bersinergi dengan KPU RI untuk memastikan pemilu terselenggaran dengan baik.

Berikut ketujuh komisioner terpilih KPU RI 2022-2027:
1. Betty Epsilon Idroos;
2. Hasyim Asy’ari;
3. Mochammad Afifudin;
4. Parsadaan Harahap;
5. Yulianto Sudrajat;
6. Idham Holik; dan
7. August Mellaz.

Adapun lima anggota terpilih Bawaslu RI 2022-2027:
1. Lolly Suhenty;
2. Puadi;
3. Rahmat Bagja;
4. Totok Hariyono; dan
5. Herwyn Jefler Hielsa Malonda.

Ketua KPU Jambi, M. Subhan. Foto Kominfo/Infopublik.id

Artikel M Subhan Ucapkan Selamat kepada KPU-Bawaslu RI Terpilih pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Sulsel III ini saat meninjau lokasi pembangunan rel ganda dan stasiun Rancaekek, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat (Jabar), pada Kamis (10/2). Kegiatan itu turut dihadiri perwakilan Ditjen Perkeretaapian Kemenhub.

“Progres pembangunan Stasiun Rancaekek harus menjadi contoh pembangunan stasiun dan rel perkeretaapian di Sulawesi Selatan, ketepatan waktu kerja dan kualitas pembangunan menjadi hal utama agar perencanaan dalam pengoperasian kereta api bisa terukur dan lebih optimal,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Presidium Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MW KAHMI) Sulsel ini berharap, operasional kereta api di Sulsel pada 2022 tidak lagi molor. Pangkalnya, kehadiran transportasi publik itu bakal berdampak secara ekonomi bagi masyarakat.

“Masyarakat bisa lebih efisien dalam waktu tempuh dan distribusi logistik sudah bisa tepat waktu. Gunanya, agar ekonomi masyarakat juga bisa ikut meningkat,” jelasnya.

Politikus Partai Golkar ini menambahkan, prospek perkeretaapian di Indonesia sangat potensial. Alasannya, mampu menambah pendapatan negara di bidang transportasi.

“Bayangkan ada berapa orang setiap harinya yang menggunakan layanan transportasi kereta api,” katanya.

Mengenai Stasiun Rancaekek, Fauzi mendorong jalan dan fasilitas publik di sekitarnya diperbaiki dan dilengkapi. Kemudian, pembangunan mengerahkan tenaga kerja lokal guna membantu pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

“Kami juga ingatkan soal asuransi para pekerja yang wajib ada sebagai upaya preventif untuk seluruh pekerja,” pungkasnya.

Artikel Muhammad Fauzi Tagih Janji Kemenhub Bangun Kereta Api Sulsel pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Sejak menahkodai PBWI pada 2017, menurutnya, Airlangga berhasil meningkatkan capaian prestasi nasional ataupun internasional.

“Di antara prestasi Indonesia adalah dua emas dalam SEA Games 2019 Filipina dan satu emas dalam Asian Games 2018 Jakarta-Palembang,” ujarnya.

Oleh karena itu, alumnus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini optimistis perkembangan olahraga wushu di Tanah Air akan cerah ke depannya.

“Pak Airlangga juga membuktikan proses regenerasi atlet yang terus berjalan di PBWI,” jelasnya.

Hetifah menambahkan, wushu menjadi satu dari 14 cabang olahraga (cabor) prioritas dalam Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) 2020-2045.

“Wushu menjadi salah satu cabor prioritas DBON. Tentu tidak mengagetkan mengingat berbagai prestasi yang sudah ditorehkan beberapa tahun terakhir,” ucap politikus Partai Golkar ini.

Hetifah pun mendukung langkah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu untuk memasukkan wushu sebagai cabor yang dipertandingkan dalam Olimpiade 2032.

“Sudah 157 negara yang mengembangkan wushu. Selain itu, Pak Airlangga juga memiliki jabatan di Komite Eksekutif Federasi Wushu Internasional (IWUF). Oleh karena itu, saya mendukung dan optimis upaya beliau dalam memasukkan wushu sebagai cabor yang dipertandingkan dalam Olimpiade 2032,” tuntasnya.

Airlangga diketahui kembali terpilih sebagai Ketum PBWI periode 2022-2026. Ini berdasarkan hasil Musyawarah Nasional (Minas) VII Wushu Indonesia di Jakarta, 28 Januari 2022.

Artikel Hetifah Apresiasi Kepemimpinan Airlangga sebagai Ketum PBWI pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.