Acara charity golf ini merupakan rangkaian HUT ke-58 KAHMI yang jatuh pada 17 September 2024.

Dalam kesempatan tersebut, Majelis Nasional KAHMI menyerahkan bantuan senilai Rp200 juta kepada Universitas Insan Cita Indonesia (UICI).

Penyerahan simbolis bantuan ini dilakukan oleh Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI, Herman Khaeron, kepada Rektor UICI, Prof. Laode Masihu Kamaluddin.

Herman Khaeron mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk komitmen KAHMI terhadap perkembangan UICI.

Sebagai universitas digital yang lahir dari rahim KAHMI, UICI diharapkan dapat menghadirkan akses pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.

“Semoga bantuan ini dapat mendukung proses belajar mengajar di UICI,” kata Herman.

Sementara itu, Rektor UICI Prof. Laode Masihu Kamaluddin menyampaikan rasa terima kasihnya atas dukungan yang diberikan oleh KAHMI.

“Bantuan ini akan sangat membantu dalam pengembangan sarana dan prasarana pendidikan di UICI. Kami berkomitmen untuk terus memberikan yang terbaik dalam menciptakan generasi muda yang unggul,” ungkapnya.

Prof. Laode menegaskan bantuan ini bukan hanya soal angka, tapi sebuah kepercayaan yang besar untuk memajukan pendidikan di Indonesia.

Artikel Majelis Nasional KAHMI Serahkan Bantuan Rp200 Juta Untuk UICI pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Sulthana mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta pada Minggu (29/9). Jenazahnya kemudian diterbangkan ke Surabaya dan tiba di rumah duka pada Senin dini hari sekitar pukul 01.00 WIB dengan ambulans dari RSUD Dr Soetomo.

Puluhan karangan bunga tampak berjejer di sepanjang jalan menuju rumah duka. Ucapan belasungkawa datang dari berbagai pihak, mulai dari Presiden RI Joko Widodo dan keluarga, hingga Ketua Umum DPP Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.

Selain itu, ucapan duka juga datang dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, serta kolega Sarmuji dari DPR RI dan sejumlah pejabat BUMN. Keberadaan karangan bunga ini menjadi simbol penghormatan bagi keluarga yang berduka.

Jenazah almarhum Sulthana dimakamkan pada pukul 09.00 WIB di Surabaya. Sejumlah tokoh hadir di tempat pemakaman, termasuk Calon Gubernur Jawa Timur dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Khofifah Indar Parawansa dan Ketua DPW PKS Jawa Timur, Irwan Setiawan.

Khofifah, yang juga mantan Gubernur Jawa Timur, turut melantunkan doa bersama dengan para pelayat lainnya yang hadir di pemakaman. Suasana duka menyelimuti proses pemakaman yang dihadiri oleh berbagai tokoh dan politisi.

Di rumah duka, beberapa tokoh penting juga terlihat hadir, seperti Calon Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak beserta istrinya, serta anggota DPRD Jawa Timur Adam Rusydi dan Achmad Anis. Hadir pula Calon Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani dan beberapa tokoh KAHMI.

Sebelumnya, saat jenazah disemayamkan di rumah Sarmuji di Jakarta, Menteri BUMN Erick Thohir dan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia juga sempat datang menyampaikan belasungkawa secara langsung kepada keluarga almarhum (*).

Artikel Tokoh Nasional Kirim Karangan Bunga ke Rumah Duka Sarmuji di Surabaya pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Acara jalan sehat yang diikuti oleh puluhan anggota Kahmi dan HMI yang ada di lingkungan Kabupaten Bondowoso tersebut, juga digelar ngobrol terkait Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Bondowoso.

Hadir dalam kegiatan, empat Presidium MD Kahmi Bondowoso periode 2024-2029, Khoirul Anam, Junaidi, Mujiati dan juga Maltup beserta pengurus Kahmi lainnya. Selain itu hadir juga Ketua Umum HMI dan Kohati Cabang Bondowoso – Situbondo beserta anggota.

Dalam sambutannya, salah satu Presidium MD Kahmi Bondowoso, Junaidi menyampaikan bahwa, kegiatan KFJS ini dimaksudkan sebagai ajang silaturahmi dan menjaga kekompakan keluarga besar Kahmi Bondowoso.

“Tentunya KFJS ini moment kita untuk mensolidkan keluarga besar Kahmi Bondowoso,” katanya.

Terkait Pilkada 2024, eks Ketua KPU Bondowoso 2019-2024 ini mengungkapkan bahwa hal ini secara kelembagaan, Kahmi belum menentukan mau kemana arah dukungan dari Kahmi kepada pasangan calon.

“Tetapi kalau secara person, individual dari kami mau mendukung kemana, itu hak secara pribadi. Yang jelas secara lembaga nantinya Kahmi akan selalu memberikan kontribusi dan mengawal kebijakan,” tuturnya.

Hal yang sama diungkapkan oleh Khoirul Anam, selaku presidium Kahmi Bondowoso. Menurutnya Kahmi dalam hal Pilkada tetap menjaga independensi organisasi.

“Secara organisasi, Kahmi Bondowoso tetap sesuai dengan peran dan fungsinya,” jelas pria yang juga pernah menjadi Ketuaa KPU Bondowoso 2014-2019.

Lebih dalam, Mujiati, menyampaikan pesan kepada para anggota Kahmi. Bahwa kebebasan teman-teman mau berafiliasi kemana. Anggota Kahmi mempunyai kemampuan untuk bisa menentukan.

“Meskipun ada dimana saja, tetap kita adalah satu keluarga dari rahim yang sama. Keluarga besar Kahmi dan HMI Bondowoso,” katanya.

Hadir juga dalam kegiatan tersebut, eks Presidium Kahmi Bondowoso, Miftahul Huda, yang merupakan politisi PKB. Ia menyampaikan bahwa dalam hal Pilkada, Kahmi harus mempunyai sikap dan arah yang jelas. Karena untuk kepentingan organisasi Kahmi kedepannya.

“Kahmi harus mengambil sikap dalam momentum ini (Pilkada),” ungkapnya.

Tidak hanya Miftahul Huda, beberapa anggota senior Kahmi juga menyampaikan gagasannya dalam forum diskusi dimoderatori oleh Mustakim Makki, dosen di salah satu Kampus di Situbondo.

Diantaranya, Ahmad dan Murti Jasmani. Ahmad, esk Presidium Kahmi Bondowoso periode pertama itu menyampaikan bahwa Kahmi harus bisa berkontribusi dan menjalin kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah.

“Minimal kedepan, Kahmi harus ada hal-hal yang diperjuangkan untuk masyarakat. Hal itu bisa lebih muda jika ada kerja sama yang baik dengan pemerintah,” ujarnya.

Begitu juga dengan Murti Jasmani, direktur LSM Edellweis Bondowoso. Ia menyampaikan gagasannya untuk Kahmi kedepan selain sikap dalam Pilkada, tetapi kedepannya Kahmi harus bisa mewarnai kebijakan-kebijakan daerah.

“Kahmi Bondowoso harus bisa menjawab berbagai isu-isu daerah. Terkhusus sosial dan lingkungan,” ungkap Murti, selaku pegiat sosial dan lingkungan.

Sementara itu, dari anggota HMI Cabang Bondowoso, M. Ikrom, selaku Ketua Umum, menyampaikan bahwa dalam hal ini, HMI berharap kepada Kahmi untuk memperhatikan adik-adik HMI. Ia pun berpesan kepada anggota HMI, agar tidak ikut dalam politik praktis yang sedang terjadi.

“Untuk teman-teman HMI supaya mengedepankan politik nilai dan gagasan,” ungkapnya.

Acara semakin penuh semangat dengan diskusi yang dilakukan. Berbagai argumen dan gagasan disampaikan. Hal ini diharapkan bisa menjadi langkah Kahmi Bondowoso dalam menentukan sikap dan mengawal Pilkada Bondowoso ini nantinya memberikan kemanfaatan untuk Masyarakat adil dan makmur.

Artikel KAHMI Bondowoso Gelar Jalan Sehat Sambut MILAD KAHMI 58 pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Dalam kesempatan tersebut, dr. Taruna juga menggarisbawahi komitmennya untuk mempercepat inovasi dan reformasi dalam tubuh BPOM. Salah satu langkah penting yang diambil adalah mempercepat proses perizinan dari 300 hari menjadi 120 hari kerja untuk mendukung industri farmasi dan makanan dalam negeri. Tak hanya itu, BPOM juga tengah berupaya untuk masuk ke dalam daftar WHO Listed Authority, yang diharapkan dapat terwujud pada tahun 2025.

Tim Media MN KAHMI juga mengonfirmasi bagaimana koordinasi BPOM dengan Presiden Jokowi, yang memberikan arahan agar harga obat di Indonesia dapat lebih kompetitif dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan India. Melalui wawancara ini, terungkap betapa besarnya peran BPOM dalam menciptakan sistem kesehatan yang lebih efisien dan inovatif, serta meningkatkan daya saing Indonesia di sektor farmasi dan pangan di tingkat global.

Berikut ini adalah  hasil wawancara lengkap tim media MN KAHMI dengan Kepala BPOM, dr.Taruna Ikrar.

Tanya : Ada beberapa hal terkait kebijakan Badan POM ke depan. Seingat kami saat anda baru selesai dilantik, ada 5 prioritas yang anda sebutkan. Bisa dijelaskan?

dr.Taruna : Pertama, harga obat di Indonesia masih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga. Kedua, koordinasi antar-lembaga menjadi kunci penting. Ketiga, banyak obat inovatif yang telah disetujui di negara maju namun belum tersedia di Indonesia. Keempat, inovasi dalam regulasi diperlukan untuk mengikuti perkembangan teknologi. Kelima, BPOM harus meningkatkan standar dan reputasinya untuk bersaing secara global.

 Tanya : Bisa dijelaskan detailnya seperti apa kelima point tersebut?

Taruna : Jadi yang pertama sebetulnya karena kondisi terkini dan teraktual memang ada beberapa harga obat di Indonesia ini sangat mahal dibanding dengan negara tetangga Malaysia. Memang tidak semua jenis obat, tapi ada berapa obat esensial itu harganya sangat mahal. Misalnya obat penurun kolesterol, obat anti inflamasi, obat yang berhubungan dengan metabolik misalnya insulin, dan beberapa jenis obat lainnya tapi itu esensial, mahalnya itu 400 persen dibanding Malaysia. Bahkan bisa sampai 700 persen dibandingkan dengan harga obat di India. Berarti tujuh kali lipat dibanding India.

Tanya : Kenapa bisa seperti itu?

Taruna : Itu juga pertanyaannya bapak Presiden waktu interview saya jadi kepala badan. Jadi kan kita menganggap itu targetnya. Beliau ingin agar kita berkontribusi untuk menurunkan harga obat.

Presiden juga menanyakan kok banyak obat-obat inovasi dan terbaru tidak bisa langsung dipasarkan di Indonesia. Misalnya, beberapa obat jenis terapi yang di Amerika sana sudah diproduksi sebanyak 24 jenis yang hubungannya dengan penyakit kanker, tremor disease, dan Alzheimer. Di Indonesia sendiri, obat-obat itu sudah 4 sampai dengan 5 tahun ini belum sampai-sampai disini.

Tanya : Selanjutnya untuk yang ketiga pak?

Taruna : Adapun ketiga, hubungannya dengan obat-obat baru atau obat-obat inovasi. Artinya begini, Indonesia ini kaya sumber daya alam, kaya sumber segala-segalanya, penduduk kita banyak, tetapi kok jumlah obat-obat yang ada, 90 persen pada umumnya obat-obat impor. Memang ada obat-obatan yang bahan bakunya diciptakan disini tapi itu baru sedikit. Ini terkoneksi dengan yang pertama saya jelaskan tadi di awal, yakni terkait dengan mengapa harga obat di Indonesia itu harganya mahal. Padahal, pada prinsipnya kita pintar juga kok.

Keempat hubungannya dengan pangan. Contoh paling konkrit itu misalnya garam. Kita ini adalah negeri yang garamnya banyak. Tapi tahu nggak kita membutuhkan sekitar 5 juta ton garam setiap tahunnya. Sementara kita cuma mampu memfasilitasi 2 juta ton saja. Sisanya, sekitar 3 juta ton dipaksa impor. Padahal kan di Jawa Timur dan daerah lainnya, kita paling banyak.

Kenapa bisa seperti itu? Apalagi kalau dihubungkan dengan persediaan bahan dasar farmasi. Kan itu ada prosesnya tersendiri. Itu pertanyaan yang keempat sekaligus kan dia bilang banyak makanan-makanan baru ini ya kan? Inovasi.

Dulu kalau misalnya membuat makanan itu kan harus lewat, misalnya, kalau mau daging di peternakan. Sekarang kan sudah bisa lewat pengembangan sel bioteknologi.

Tanya : Itu gimana aturannya?

Taruna : Belum ada aturannya. Kan itu dipasarkan tentu harus dibuat dulu aturannya. Jadi perlu adanya reformasi di bidang aturan-aturan dasar, baik itu terkait makanan, minuman, obat-obatan, suplemen, kosmetik. Dari 5 hal itu tentu saya umumkan ke publik.

Saya kira kita mulai dari yang kelima itu dulu. Apa strategi yang paling penting. Karena di regulator di tingkat dunia itu intinya sebetulnya kita masuk pada listed authority, baik authority bidang kesehatan, authority bidang council, atau authority bidang food. Nah kita itu harus terdaftar di situ. Itu sama dengan acknowledge atau rekognisi atau pengakuan istilah di sini. Sama juga negara-negara di dunia yang ingin Merdeka, juga harus mendapatkan pengakuan dari negara lain.

Tanya : Untuk BPOM sendiri saat ini ada di level berapa?

Taruna : Nah ternyata BPOM ini masih di level 3 dari 4 level matoritas menurut listnya WHO. Makanya, karena jaringan kita cukup banyak di sana, kita mau push tahun depan BPOM sudah harus masuk ke WHO listed authority.

Listed authority itu hanya terdiri dari 30 negara  dari 194 negara yang masuk. Saya berharap Indonesia masuk tahun depan. Ini harus terbukti dan kita sudah jadikan prioritas. Terpaksa saya kerahkan teman-teman di BPOM untuk mensupport ini. Salah satu yang dinilai adalah laboratoriumnya. Dan tadi, sebelum saya ketemu perwakilan media MN KAHMI, saya menemui asesornya yang datang dari Singapore dan Thailand tapi dia orang pusat, orang Geneva.

Tanya : untuk masuk di WHO Listed Authority itu apa saja yang masuk kriteria penilaian?

Taruna : Mereka memberikan penilaian untuk laboratorium. Nanti ada lagi bagaimana standarnya karena banyak standar penilaiannya dan semuanya itu harus terkoneksi. Bulan November nanti ada yang dari Genewa, UK, Amerika, akan datang kesini untuk meng-adjust. Asumsinya kalau selesai pada bulan November, saya optimis bisa karena saya melihat kapasitas yang kita miliki memenuhi syarat. Jadi mudah-mudahan bulan Mei atau Juni tahun depan, kita sudah masuk dalam WHO Listed Authority tersebut.

Tanya : Apa untungnya kalau masuk diregustrasinya WHO Listed Authority?

Taruna: Begini, obat-obat yang diproduksi di Indonesia kalau dia mau dipasarkan di luar negeri dan lewat jaringan yang sudah terekognisi berarti mereka tidak perlu datang dari Amerika meninjau datang ke Indonesia. Biasanya, kalau perusahaan obat mau masuk ke Indonesia, mereka harus datang ke tempatnya agar jangan sampai tidak jelas pabriknya. Tapi, kalau kita sudah masuk list, itu tidak perlu lagi. Misalnya Kimia Farma, Kalbe Farma, atau Bio Farma mau kirim obat ke Amerika, atau ke negara sudah masuk list itu, dia tidak perlu datang ke negara tersebut.

Tanya :  Apa manfaat lainnya?

dr.Taruna : Pertama, mengurangi biaya. Karena kalau mereka datang kesini, kita biayai semuanya. Kedua, kita mempercepat waktu karena menunggu jadwalnya mereka datang dan melihat itu bisa sampai 4 bulan bahkan satu tahun. Kan mereka harus atur waktunya. Jadi, waktu dalam segi perdagangan bisnis itu sangat penting. Minimal manfaatnya itu. Manfaat yang lain adalah harga diri kita sebagai bangsa. Jadi saya optimis itu bisa kita lakukan.

Selanjutnya persoalan makanan. Saya melihat aturan di Indonesia ini, khususnya berhubungan dengan Badan POM, itu sangat textbook. Ada hampir 70.000 perusahaan yang ada dalam stakeholder ini mulai makanan, minuman dan semuanya. Untuk masuk registrasinya dia harus mulai dari bawah. Dan untuk proses itu, selama ini butuh waktu 300 hari kerja. Jadi sekitar satu tahun setengah. Ada yang cuma 3 tahun masa berlakunya, ada pula yang 5 tahun. Jadi, baru keluar sudah harus submit lagi. Itu kan luar biasa memberatkan.

Tanya : masalahnya apa menurut penilaian anda?

Taruna : Ternyata ada 2 masalahnya disitu. Pertama, kita bisa percepat dengan mengganti sistem yang manual yang selama ini digunakan diganti dengan sistem digital. Kedua, kita percepat dari yang awalnya prosesnya selesai selama 300 hari kerja bisa diringkas menjadi 120 hari saja. Bahkan kalaa bisa 90 hari saja. Jadi saya akan push betul. Ini karena kita dikejar setoran tapi kita akan push untuk kepentingan orang banyak. Itu beberapa aspek yang akan kita kembangkan percepatan prosesnya.

Selain proses itu, ternyata ada faktor lain lagi yang menghambat yakni adanya tim evaluator. Jadi proses sebuah produk itu bisa mendapatkan izin edar dari BPOM, sebelum ditandatangi SK-nya oleh Kepala Badan, terlebih dulu ia harus melewati Tim Evaluator, sebuah Lembaga independent dari kampus atau perguruan tinggi. Tim evaluator ini memang expert di bidang itu. Tapi saya melihat dari data yang ada, tim evaluator ini masih menggunakan referensi lama. Sementara perubahan tetap terus berjalan.

Contoh yang paling konkrit tentang terapi sel. Ini kan belum ada aturannya. Karena belum ada aturannya, tim evaluator ini memakai aturan yang berhubungan dengan obat kimia. Ini kan tidak nyambung dan membutuhkan waktu lama. Bahkan bisa jadi tidak akan disahkan karena dianggap tidak sesuai standarisasi. Jadi, dari sisi birokrasi kita akan lakukan perubahan. Sekarang ini lagi on progress.

Tanya : Apa lagi terobosan yang anda akan lakukan di dalam tubuh BPOM?

Taruna : Kami juga melakukan restrukturisasi dari empat deputi saya meminta menjadi enam deputi. Pusat ada tiga saya mau tambah jadi empat. Begitu pula dengan posisi direktur. Setiap Deputi itu ada 4 atau 5 sementara kita baru ada 24 yang eselon 2. Saya mau tingkatkan kalau bisa sampai 40. Sebetulnya pegawai negeri disini, semua tinggal bagaimana strukturnya. Pembagian itu berdasarkan produk. Deputi 1 obat, Deputi 2 suplemen dan kosmetik, Deputi 3 minuman pangan kemudian Deputi 4 Penindakan. Penindakan yang berdasarkan fungsi. Organisasi modern semuanya harus berdasarkan fungsi.

Tanya : Kembali ke persoalan mahalnya harga obat. Apa lagi penyebabnya selain yang sudah anda jelaskan di awal tadi?

dr.Taruna : Sekarang kita bahas aspek tentang harga obat. Ternyata harga obat yang begitu mahal itu tidak semata-mata karena impor bahan baku melainkan ada faktor lain. Ternyata salah satu penyebabnya itu adalah produsen obat kita, misalnya kebutuhan dunia itu 5 milyar dosis sementara kita mampunya di bawah itu. Bahkan supplynya kurang. Karena supplynya kurang maka harganya pun menjadi mahal. Dan kami sudah melakukan komitmen dengan 240 perusahaan obat atau Maturity Komitmen di Wested Hotel di mana yang hadir adalah direktur utamanya. Kita ingin level Badan POM ini naik sehingga mempermudah dan produksinya bisa ditingkatkan. Kalau produksi bisa ditingkatkan banyak karena produknya banyak, diekspor maka harganya turun. Tentunya selain aspek yang sudah standar.

Selanjutnya tentang obat-obat inovasi dari luar kita akan atur pada regulasi. Kalau dia disana sudah diuji klinis, kenapa kita harus uji klinis lagi disini? Kedua, dia sudah diuji klinis sampai uji klinis tiga dengan data yang fix. Jika sudah di level itu, tidak perlu lagi diuji di sini. Kita berikan saja. Lima instruksi itu saya optimis bisa kurang dari setahun sudah bisa tercapai semuanya.

Tanya : Bagaimana respon dari pelaku industry obat-obatan terkait itu?

dr.Taruna : Kita carikan jalan bagaimana semua merasa untung dan jangan ada yang dirugikan. Kita negosiasi dan komunikasi juga baik juga dengan mereka. Menanyakan apa yang menjadi kebutuhan mereka dan apa yang bisa kita fasilitasi.

Lalu terkait dengan perusahaan makanan, saya mau terapkan aturan yang berhubungan dengan industri level. Saya menjalankan aturan Undang-undang nomor 17/2023 tentang Kesehatan juga Peraturan Pemerintah Nomor 28/2024. Jadi saya ikut aturan. Tinggal saya perlu buat dalam bentuk peraturan BPOM. Inilah saat ini yang sedang tarik ulur. Tapi saya akan tetap membangun komunikasi dengan semua stakeholder, termasuk perusahaan-perusahaan makanan.

Jumlah perusahaan makanan sendiri, dengan distributornya itu, sekitar 20 ribuan dan jumlah asset lebih dari 3.000 triliun. Ini kan kepentingan besar. Intinya, bagi saya tegak lurus sama aturan tapi bagaimana caranya agar tidak merugikan mereka. Nanti kan di pasal-pasalnya bisa dilakukan kompromi disitu. Dan saya terbuka sama mereka. Saya juga tidak mau menyusahkan mereka. Logikanya kenapa itu perlu diatur karena negara kita rugi 19 triliun setiap tahun dari BPJS. Ini karena penyakit-penyakit infeksi berubah menjadi noninfeksi. Penyakit-penyakit noninfeksi ini penyebab kematiannya itu adalah 73% untuk Indonesia sementara rata-rata di dunia 71%. Kita jauh lebih tinggi karena makanan-makanan bersantan.

Karenanya kita mau bertahap menerapkan aturannya itu supaya tidak menghantam Perusahaan. Dan rakyat kita perlu juga untuk diedukasi. Labeling itu penting untuk edukasi agar masyarakat kita tahu, misalnya dari hijau, hijau pekat, kuning dan merah. Nantinya setiap makanan itu akan diberi labelling itu. Kalau sudah labelnya merah, bukan berarti dilarang beredar, silahkan aja tapi kan labelnya merah karena sudah diatas standar. Tapi bagi masyarakat yang mau makan, mereka pasti akan berpikir “saya ini ada kolesterol” oh baik saya makan setengahnya saja. Jadi ada batasannya.

Begitu pula dengan minuman. Misalnya ada masalah persoalan hipertensi, tekanan darah tinggi, makanan ini banyak mengandung natrium, garam misalnya, ini terlalu tinggi dosisnya, ya nggak apa-apa. Tapi yang biasanya habis satu botol ya setengah botol saja. Itu edukasi yang penting bagi rakyat. Jadi rakyat secara bertahap disehatkan.

Tanya : Model penindakan akan diperkuat atau seperti apa?

Taruna : Akan diperkuat. Kita akan perkuat penindakan karena besar sekali kita punya peran di wilayah ini. Mulai dari cyber intelijen, food security dan food pertahanan. Penindakan akan kita tingkatkan. Dan memang sudah terdeteksi di beberapa sentral di pintu-pintu masuk, khususnya di Semarang dan Bandung. Kita akan focus di penindakan. Kita punya dua jenderal di Deputi Penindakan dan mau kita maksimalkan. Saya mau bersurat ke Kapolri dan juga sudah bicara dengannnya serta menyampaikan kalau Deputi Penindakan akan diperkuat (*).

Artikel PR untuk Kepala BPOM Baru dari Presiden pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

“Fakultas Ekonomika dan Bisnis meluluskan 41 mahasiswa yang terdiri dari 36 mahasiswa Prodi Manajemen dan 5 mahasiswa Prodi Akuntansi. Sedangkan Fakultas Sains dan Teknologi meluluskan 69 mahasiswa yang terdiri dari 12 mahasiswa Prodi Teknis Mesin, 25 mahasiswa Prodi Informatika, dan 32 mahasiswa Prodi Agribisnis,” ujar Bamsoet saat memberikan sambutan secara daring dalam wisuda sarjana ke-2 Universitas Perwira Purbalingga, Jawa Tengah, tahun akademik 2023 – 2024, Kamis (26/9/24).

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini memaparkan, sebanyak 15 wisudawan tahun ini merupakan mahasiswa penerima Program Beasiswa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga yang telah berjalan sejak 2020. Mereka berasal dari Prodi Agribisnis. Pemkab Purbalingga memberikan beasiswa tersebut dengan tujuan agar lulusan berperan aktif dalam pengembangan pertanian di daerah asal mereka, sebagai penyuluh maupun wirausaha.

“Dampak positif dari kerjasama yang terjalin antara unsur kampus dengan Pemkab Purbalingga tercermin dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2018, sebelum kehadiran UNPERBA), skor IPM Kabupaten Purbalingga masih rendah, yaitu 67,72. Setelah UNPERBA mulai pembukaan kampus pada tahun 2019, skor IPM Kabupaten Purbalingga terus mengalami peningkatan hingga mencapai skor 70,51 pada tahun 2023,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini mengingatkan generasi muda bangsa adalah aset, potensi, dan investasi penting bagi bangsa dan negara untuk melangkah menuju kemajuan peradaban. Peran penting generasi muda ini semakin menemukan kontekstualitas dan relevansinya, karena saat ini bangsa Indonesia telah menapakkan kaki pada fase bonus demografi. Dimana komposisi demografi didominasi oleh penduduk usia produktif yang mayoritasnya adalah generasi muda.

Laporan bertajuk “Essential 2007” yang diterbitkan oleh United Bank of Switzerland (UBS), memproyeksikan pada tahun 2025 Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar ke-7 di dunia, dan pada tahun 2050, posisi Indonesia akan menempati urutan ke-5.

“Periode puncak bonus demografi ini diperkirakan terjadi hingga tahun 2030, di mana jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 300 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 70 persen nya adalah kelompok usia produktif. Para wisudawan dan wisudawati yang telah menyelesaikan study pada hari ini, tentunya menjadi bagian dari kelompok usia produktif tersebut,” pungkas Bamsoet.(*)

Artikel Ketua MPR RI Bamsoet Apresiasi Universitas Perwira Purbalingga (UNPERBA) Luluskan 110 Sarjana pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

“Bahkan bisa mencapai 700 persen lebih mahal dibanding harga di India,” ungkapnya.

Menurut Taruna, salah satu prioritas utama BPOM ke depan adalah menurunkan harga obat. Hal itu mendorong BPOM untuk mencari solusi agar harga obat-obatan esensial bisa lebih terjangkau, terutama melalui peningkatan produksi dalam negeri dan perbaikan regulasi.

Selain masalah harga, Taruna juga menyoroti keterlambatan dalam mendatangkan obat-obat inovatif ke Indonesia. Banyak obat yang sudah dipasarkan di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, namun masih belum tersedia di Indonesia. Beberapa obat untuk kanker dan penyakit degeneratif lainnya bahkan sudah diproduksi selama lebih dari lima tahun di luar negeri, tetapi belum masuk ke pasar Indonesia.

Taruna menegaskan bahwa BPOM perlu meningkatkan produksi obat dalam negeri agar tidak terlalu bergantung pada impor.

“Indonesia memiliki banyak sumber daya, tetapi 90 persen obat-obatan kita masih impor. Ini salah satu faktor yang menyebabkan harga obat kita mahal,” jelasnya. Hal ini menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi.

Di sisi lain, BPOM juga berencana melakukan percepatan dalam proses registrasi obat dan makanan. Saat ini, proses tersebut bisa memakan waktu hingga 300 hari kerja.

“Kami berupaya memangkas waktu ini menjadi 120 hari atau bahkan 90 hari,” ujar Taruna. Langkah ini akan mendukung ketersediaan obat-obat inovatif yang lebih cepat di pasar Indonesia.

Salah satu upaya untuk mempercepat ketersediaan obat inovatif adalah dengan mengadopsi hasil uji klinis yang sudah dilakukan di luar negeri. “Jika obat tersebut sudah melalui uji klinis tahap tiga di negara asal, tidak perlu lagi diuji di sini. Kami bisa langsung memberikan izin edar,” lanjutnya.

Selain itu, Taruna juga menekankan pentingnya digitalisasi dalam proses perizinan. Sistem manual yang selama ini digunakan akan digantikan dengan sistem digital untuk mempercepat layanan.

“Kami ingin memastikan bahwa perusahaan farmasi dan makanan bisa mendapatkan izin lebih cepat tanpa mengurangi kualitas pengawasan,” tambahnya.

Langkah-langkah ini akan membawa dampak besar bagi industri farmasi dan makanan di Indonesia. Tidak hanya mempercepat waktu perizinan, tetapi juga memotong biaya yang selama ini membebani industri. Dengan demikian, produk-produk obat dan makanan bisa lebih cepat masuk pasar dan tersedia bagi masyarakat.

Taruna optimis bahwa dengan kerja sama yang baik antara BPOM dan industri, perubahan-perubahan ini bisa segera terwujud. “Kami terus berkomunikasi dengan pihak industri agar kebijakan ini bisa menguntungkan semua pihak,” tegasnya.

Dengan peningkatan produksi obat dalam negeri dan percepatan regulasi, diharapkan harga obat di Indonesia bisa lebih kompetitif di masa mendatang (RED).

Artikel BPOM Fokus Menurunkan Harga Obat dan Mempercepat Regulasi Farmasi pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Dalam wawancara dengan Tim Media MN Kahmi di Kantor BPOM di Jakarta, Taruna menyebutkan bahwa saat ini BPOM berada di level 3 dari 4 level otoritas pengawas menurut standar WHO. “Kami menargetkan agar pada tahun depan, BPOM bisa masuk ke dalam WHO Listed Authority, yang saat ini hanya terdiri dari 30 negara dari total 194 negara anggota WHO,” ungkapnya di BPOM Jakarta, pada Selasa (24/9/24)

Upaya ini bukan sekadar untuk meningkatkan reputasi, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi industri farmasi Indonesia. Menurut Taruna, jika Indonesia masuk ke dalam daftar WHO tersebut, produk-produk obat yang diproduksi di Indonesia tidak perlu lagi melalui proses inspeksi yang berulang ketika akan diekspor ke negara-negara anggota WHO Listed Authority.

“Ini akan mempercepat ekspor obat-obatan ke pasar internasional. Misalnya, perusahaan farmasi besar seperti Kalbe Farma atau Bio Farma tidak perlu lagi menunggu kedatangan tim inspeksi dari negara tujuan ekspor karena BPOM sudah diakui,” jelas Taruna. Hal ini tentu akan mengurangi biaya dan mempercepat proses pemasaran produk farmasi Indonesia ke luar negeri.

Taruna juga menjelaskan bahwa salah satu syarat untuk masuk dalam daftar WHO adalah adanya penilaian ketat terhadap laboratorium BPOM.

“Tim penilai dari Singapura, Thailand, serta Geneva sudah datang untuk melakukan asesmen. Kami optimis bahwa BPOM memenuhi syarat dan bisa masuk daftar WHO pada bulan Mei atau Juni tahun depan,”ujar Taruna.

Selain laboratorium, BPOM juga harus memenuhi berbagai standar lain terkait pengawasan obat dan makanan.

“Ada banyak aspek yang dinilai, mulai dari kualitas pengawasan, kapasitas laboratorium, hingga efisiensi dalam menanggapi isu-isu terkait keamanan produk,” lanjut Taruna. Proses penilaian ini akan terus berjalan hingga akhir tahun dengan beberapa tahap penyesuaian yang masih harus diselesaikan.

Masuknya BPOM ke WHO Listed Authority juga akan membawa dampak pada peningkatan kepercayaan industri farmasi dunia terhadap Indonesia. Taruna berharap hal ini dapat mendorong perusahaan farmasi global untuk lebih berinvestasi di Indonesia.

“Ini adalah langkah strategis untuk menarik investasi dan meningkatkan kapasitas produksi obat dalam negeri,” ungkapnya.

Lebih lanjut, BPOM juga akan memperkuat regulasi terkait obat-obatan inovatif dan bioteknologi. “Kami melihat bahwa ada banyak teknologi baru yang belum diatur dengan baik dalam regulasi, seperti pengembangan sel bioteknologi untuk makanan. Ini menjadi tantangan baru yang harus dihadapi BPOM,” jelasnya.

Saat ini, BPOM sedang bekerja keras untuk mempercepat reformasi di bidang regulasi, baik dalam hal makanan, minuman, kosmetik, hingga suplemen.

“Kami tidak bisa lagi terpaku pada aturan lama yang tidak relevan dengan perkembangan teknologi. Perlu ada inovasi dalam regulasi agar bisa mengikuti perkembangan zaman,” lanjut Taruna.

BPOM juga tengah melakukan restrukturisasi internal untuk mendukung pencapaian target-target besar ini. Prof. Taruna menjelaskan bahwa struktur BPOM akan diperluas dengan menambah jumlah deputi dari empat menjadi enam, serta meningkatkan jumlah direktur. “Restrukturisasi ini penting agar BPOM lebih efektif dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam menghadapi tantangan global,” paparnya.

Dengan restrukturisasi ini, Taruna berharap BPOM dapat lebih fokus dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawas, baik di bidang obat-obatan, makanan, hingga tindakan penegakan hukum.

“Kita juga akan memperkuat tim penindakan untuk memastikan bahwa produk yang beredar di Indonesia memenuhi standar keamanan yang tinggi,” tambahnya.

Langkah BPOM untuk masuk dalam daftar WHO Listed Authority bukan hanya untuk kepentingan internal lembaga, tetapi juga sebagai bagian dari upaya Indonesia untuk bersaing secara global. Dengan pengakuan ini, produk-produk Indonesia diharapkan bisa lebih kompetitif di pasar internasional.

Sebelumnya, seusai dilantik menjadi Kepala Badan POM, Taruna menyampaikan 5 konsep penting dalam hal pengelolaan obat dan makanan. Pertama, harga obat di Indonesia masih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga. Kedua, koordinasi antar-lembaga dengan BPJS, Kementerian Kesehatan, serta berbagai asosiasi terkait, seperti asosiasi farmasi dan perusahaan obat menjadi kunci penting. Ketiga, perlunya perbaikan dalam proses regulasi agar obat-obat baru bisa lebih cepat masuk ke pasar Indonesia. Keempat, perlunya inovasi dalam regulasi untuk mengikuti perkembangan teknologi. Kelima, meningkatkan standar dan reputasi BPOM untuk bersaing secara global (RED).

Artikel BPOM Targetkan Masuk WHO Listed Authority ( WLA) untuk Tingkatkan Reputasi Global pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Proses pemilihan ini berlangsung setelah ketiga kandidat menjalani Debat Publik yang dihadiri oleh seluruh anggota MWA UI. Heri Hermansyah, seorang akademisi dengan latar belakang teknik, berhasil menarik dukungan mayoritas melalui visi dan strateginya untuk membawa UI menjadi lebih maju.

Dalam sambutannya setelah terpilih, Heri menekankan bahwa memimpin UI bukanlah tugas individu. “Untuk membangun UI, kita butuh supertim, bukan seorang superman. Saya berharap kita semua bisa bekerja bersama memajukan universitas ini,” ucapnya dengan penuh semangat.

Heri dijadwalkan dilantik sebagai Rektor UI pada 4 Desember 2024 mendatang, dalam sebuah acara yang akan digelar di Balai Purnomo UI, Depok. Masa jabatannya akan berlangsung selama lima tahun hingga 2029, dengan tantangan besar di depan mata untuk membawa UI ke tingkat yang lebih tinggi, baik di level nasional maupun internasional.

Heri Hermansyah lahir di Sukabumi, Jawa Barat, pada 18 Januari 1976. Ia adalah Guru Besar di Fakultas Teknik UI yang memiliki spesialisasi di bidang teknik kimia. Pendidikan dasarnya dimulai di Fakultas Teknik UI dengan fokus pada Teknik Gas dan Petrokimia antara tahun 1994 dan 1998.

Setelah menyelesaikan pendidikan sarjananya, Heri melanjutkan studi ke Jepang di Tohoku University. Ia mendapatkan beasiswa dari Panasonic untuk gelar Master pada 2000-2003, dan beasiswa dari Hitachi untuk meraih gelar PhD antara 2003 dan 2006, menjadikannya salah satu akademisi UI yang memiliki pengalaman internasional luas.

Heri Hermansyah juga dikenal sebagai sosok yang aktif dalam kegiatan akademik dan penelitian. Ia telah menulis berbagai publikasi ilmiah dan terlibat dalam banyak kolaborasi penelitian dengan institusi global. Hal ini menambah kredibilitasnya sebagai pemimpin universitas besar seperti UI.

Sosok Heri tidak hanya dikenal di kalangan akademisi, tetapi juga di masyarakat luas. Selama proses kampanye pemilihan rektor, ia mengusung visi untuk membuat UI lebih inklusif, inovatif, dan berdaya saing global. Visi tersebut menjadi kunci dalam memenangkan hati anggota MWA UI.

Dengan dukungan dari civitas akademika, Heri Hermansyah diharapkan mampu membawa Universitas Indonesia menuju pencapaian baru yang lebih gemilang selama masa jabatannya hingga 2029 (*).

Artikel Dewan Pakar MD KAHMI Depok Pimpin Universitas Indonesia Lima Tahun Kedepan pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Pada Kongres ini, Prima Gandhi terpilih sebagai ketua umum PPI Jepang periode 2024-2025 setelah memperoleh suara lebih banyak dari kandidat ketua umum lainnya. Prima Gandhi menggantikan Fadlyansah Farid, yang dinyatakan demisioner, setelah laporan pertanggung jawabannya diterima peserta Kongres.

Kongres PPI Jepang diselenggarakan sebagai proses kaderisasi dalam menjaga keberlanjutan roda organisasi. Selain memilih ketua umum, dipilih juga ketua Badan Pengawas serta membahas AD ART PPI Jepang. Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang (PPI Jepang) mempunyai sejarah yang Panjang sejak berdiri 24 Juni 1953. Per Desember 2023, terdapat 7,741 Warga Negara Indonesia yang berstatus pelajar di Jepang. Saat ini terdapat 9 Korda dan 49 Komisariat/Universitas.

Dalam kampanyenya, Pria yang akrab disapa Gandhi membawa slogan PPI Jepang HADIR (Harmonis, Adaptif, dan Responsif). Dalam kepengurusan satu tahun kedepan, Gandhi ingin membawa PPI jepang lebih bermanfaat untuk pelajar, pemerintah dan diaspora Indonesia di Jepang.  Beberapa program kerja yang akan dilakukan adalah Annual Scientific Symposium of Indonesian Collegians in Japan ke 8, Indonesian Art Festival, PPIJ Healing, #PPIJBERSUARA, Pintu Nihon, PPIJ SATU dan PELAJAR HADIR.

Untuk program terakhir PELAJAR HADIR yaitu program menuliskan kritik, ide dan gagasan dari pelajar Indonesia di Jepang di media cetak.  Untuk menjalankan program ini akan dilakukan pelatihan menulis opini dan artikel di media massa. Menulis opini penting agar anggota PPI Jepang baik tingkat korda dan komsat menjadi mitra kritis konstruktif bagi kemajuan Indonesia. Inspirasi program ini didapat dari kebiasaan pendiri bangsa seperti Mohammad Hatta, Sutan Syahrir, Achmad Soebarjo yang sering menulis artikel bernas ketika berkuliah di luar negeri dalam rangka mengusahakan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Gandhi sendiri merupakan Dosen Manajemen Agribisnis Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor (IPB University) yang sedang berkuliah Doktoral tahun ke dua di Graduate School of International Food and Agricultural Studies, Departement of Agricultural Economics, Tokyo University of Agriculture. Saat ini Gandhi mendapakan beasiswa Nodai special exchange student dari Jepang. Sebelumnya Gandhi menempuh pendidikan Master dan Sarjana di IPB University.

Pria alumni SMA Negeri 3 Jakarta ini hobi membaca, menulis, berdiskusi dan berorganisasi. Sejak sekolah menengah pertama (SMP) Gandhi aktif diberbagai organisasi seperti OSIS, ROHIS, Himpro Miseta IPB, DPM IPB, KNPI, HKTI, Karang Taruna, ICMI, HMI, KAHMI dan HA IPB.

Sebagai buah dialektika dari menjalankan hobi dan berorganisasi, pria keturunan Minang ini telah menghasilkan karya berupa 14 buku sebagai Penulis, 12 buku sebagai editor, 20 Jurnal ilmiah, dan 77 artikel populer di media cetak seperti Kompas, Media Indonesia, Kompas, Republika, Seputar Indonesia, Investor Daily, Independent Observer dan Jakarta Post.

Atas dasar inilah Gandhi berkeinginan meningkatkan kemanfaatan diri dengan karya-karya nyata di PPI Jepang dan terlibat mensukseskan kaderisasi serta mewujudkan visi misi PPI Jepang. Tentunya dalam memimpin PPI Jepang, Gandhi mendapatkan dukungan penuh dari istrinya dr.Febriani dan kedua anaknya. (*)

Artikel Alumni IPB terpilih sebagai Ketum PPI Jepang Periode 2024-2025 pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.