“Komitmen tersebut akan tetap dilanjutkan oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto, di pemerintahannya yang akan datang. Sehingga, pembangunan desa bisa menghidupkan daya saing, menarik minat generasi muda untuk tinggal di desa dan membangun desa,” katanya dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR bersama Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu (31/7).

“Insentif fiskal yang dihadirkan melalui program dana desa harus dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin agar tepat sasaran. Sehingga, dapat menjadi stimulus pembangunan desa,” sambung Bamsoet, sapaannya.

Eks Presidium MN KAHMI ini melanjutkan, slogan “tinggal di desa, rezeki kota, bisnisnya mendunia” harus menjadi tren dalam menurunkan laju urbanisasi. Pun mesti menjadi magnet yang menarik minat generasi muda untuk kembali ke desa, membangun daerahnya, dan mengoptimalkan berbagai potensi dan peluang.

“Arah kebijakan penggunaan dana desa harus tetap dikedepankan untuk program pemulihan ekonomi, antara lain untuk perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem, bantuan permodalan kepada BUMDes untuk menggerakkan perekonomian desa, dana operasional pemerintahan desa, serta dukungan program sektor prioritas di desa, termasuk penanganan stunting, mendukung ketahanan pangan dan hewani, serta pembangunan lumbung pangan desa, dan pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa,” tuturnya.

Menurut Bamsoet, pembangunan desa bisa menjadi stimulan bagi perubahan sosial yang bermuara pada pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan desa setidaknya memiliki peran sentral dalam dua aspek penting. Pertama, upaya pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan data BPS per Maret 2024, kemiskinan di desa mencapai 11,79% atau jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan perkotaan sebesar 7,09%. Dari aspek kualitas, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di desa juga jauh lebih tinggi dibandingkan di perkotaan.

“Kedua, pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah dan antara desa dan kota. Pembangunan desa menjadi penyeimbang untuk memangkas jurang perbedaan antara kehidupan di perkotaan dan pedesaan. Faktanya, meskipun dari aspek kewilayahan sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan, namun jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan lebih banyak dari pedesaan,” ulasnya.

Artikel Ketua MPR dorong peningkatan pembangunan desa pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Ini sesuai mandat UU Nomor 6 Tahun 2014, PP Nomor 47 Tahun 2015, dan Permendes PDTT Nomor 5 Tahun 2016. Salah satu isinya, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif.

Karenanya, terang Koordinator Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI), Ahmad Riza Patria, pembangunan kawasan pedesaan diarahkan menjadi kawasan pedesaan yang berdaya saing pada era globalisasi.

“Sehingga, produk barang dan jasa dari kawasan pedesaan bukan hanya berdaya saing di dalam negeri, tapi juga di luar negeri,” ucapnya saat memberikan sambutan dalam pelatihan daring “Pengembangan Kawasan Perdesaan yang Berdaya Saing”, Selasa (29/3).

Menurut Ariza, sapaan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu, kapasitas stakeholder yang berkepentingan perlu ditingkatkan guna mewujudkan visi tersebut, meningkatkan daya saing kawasan pedesaan.

Inilah yang melatarbelakangi Lembaga Kajian Strategis (LKS) MN KAHMI bersama Kemendes PDTT, Ikatan Alumni Pembangunan Wilayah dan Perdesaan (APWD) IPB, dan Universitas Nusa Bangsa menggelar pelatihan daring.

Ariza mengungkapkan, materi yang disampaikan dalam pelatihan daring ini “sarat gizi”. Pangkalnya, mencakup banyak hal, dari konsep keunggulan hingga pengukuran kawasan pedesan.

“Materi pelatihan daring ini sangat berbobot, yakni konsep keunggulan, daya saing, dan kolaboratif pengembangan kawasan berbasis kluster. Penentuan komoditas unggulan kawasan pedesaan, penyusunan rencana kawasan pedesaan, pemerataan, branding kawasan pedesaan, dan pengukuran kawasan pedesaan,” tuturnya.

“Semoga nantinya memberikan inspirasi dan manfaat bagi kita semua,” tandasnya.

Pelatihan daring ini turut dibuka Direktur Perencanaan Teknis Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan, Dewi Yuliani, dan digelar selama dua hari, 29-30 Maret 2022. Kegiatan juga menghadirkan akademisi Sugeng Budiharsono sebagai fasilitator dan diikuti 237 peserta.

Selain melalui Zoom, pelatihan daring ini dapa diikuti secara langsung via kanal YouTube KAHMI Nasional.

Artikel KAHMI-Kemendes Gelar Pelatihan Daring Tingkatkan Kapasitas Stakeholder Pembangunan Desa pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.