Artikel Persiapan Konvensi Guru Besar KAHMI pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

“Sudah benar KAHMI tidak mempunyai sikap politik tertentu,” katanya dalam sambutannya pada “Jalan Sehat KAHMI” di Kompleks Kemenpora, Jakarta, pada Minggu (17/9).

Mahfud melanjutkan, KAHMI tidak tabu membicarakan persoalan politik. Namun, ketidakberpihakan pada kubu tertentu merupakan jalan terbaik bahkan menyehatkan organisasi.

“Mari kita buat KAHMI ini sehat. Kalau KAHMI sehat, maka Indonesia akan sehat. Insyaallah,” ucap Ketua Dewan Pakar KAHMI itu.

“Kenapa? Karena KAHMI atau HMI ini adalah anak kandung Republik Indonesia yang akan terus membela Negara Kesatuan Republik Indonesia,” imbuh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Mahfud menerangkan, kader-kader KAHMI bisa berbeda dalam menentukan arah politik. Ia pun meminta alumni HMI mengedepankan sikap kebangsaan untuk merawat konstitusi.

“Semua perbedaan itu diolah agar menjadi vitamin bagi kelangsungan bangsa dan negara ini. Itu harus sama kita, bahwa kita pro NKRI yang akan kita jaga dan akan kita rawat dengan semua ideologi dan konstitusi peraturan perundang-undangnya sesuai dengan peran kita di posisinya masing-masing,” tuturnya.

Lebih jauh, Mahfud menyampaikan, Indonesia adalah organisasi politik tertinggi. Ia mengatur kekuasaan.

Di bawah negara, sambungnya, terdapat sub-suborganisasi. Salah satunya adalah partai politik (parpol). “Ada Partai Golkar, ada PKB (Partai Kebangkitan Bangsa).”

“Semuanya harus jadi vitamin yang menyehatkan bagi Indonesia ini. Oleh sebab itu, sudah benar KAHMI, sudah benar HMI itu tidak mempunyai sikap politik tertentu secara elektoral,” tandas Mahfud.

Artikel Mahfud MD apresiasi KAHMI tak berpihak poros politik tertentu pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

“KAHMI harus memberikan contoh menjadi teladan yang baik atas politik demokrasi yang berkeadaban di Tanah Air,” ujarnya dalam “Gala Dinner KAHMI” di Kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), Kamis (24/11).

Menurut Mahfud MD, kader KAHMI harus menjunjung tinggi nilai dan norma dalam mempraktikkan politik demokrasi berkeadaban.

“Silakan saja berpolitik, akan tetapi tetap harus berkeadaban, tidak boleh melakukan fitnah, apalagi menghina lawan politiknya,” tuturnya.

Menko Polhukam ini juga meminta KAHMI kembali kepada cita-cita para pendahulunya: menciptakan kader bangsa yang mengurus pemerintahan di berbagai tingkatan.

“Nilainya, pada saat itu berpikir bagaimana caranya Indonesia betul-betul merdeka sehingga anak-anak Islam bisa masuk ikut mengurus pemerintahan ini,” katanya.

“Sekarang pintunya sudah terbuka luas, tinggal kembali pada diri sendiri, apakah mau berkhianat pada nilai itu atau tidak,” imbuh dia.

Di sisi lain, Mahfud MD berharap Musyawarah Nasional (Munas) XI KAHMI berakhir dengan damai serta memberikan kesejukan. Baginya, perbedaan lazim adanya.

“Saya berharap agar ini berakhir seperti munas sebelumnya, ramai, kasak-kusuk. Biasalah dinamika. Dan itu bagus. Akan tetapi, setelah selesai ini, KAHMI tetap satu,” ucapnya.

Artikel Mahfud Mau KAHMI Beri Teladan Politik: Harus Berkeadaban pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Karenanya, Universitas Insan Cita Indonesia (UICI) diharapkan turut memajukan demokrasi di Tanah Air dengan menekan penyebaran keduanya.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Pakar Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Mahfud MD, saat halalbihalal UICI secara hibrida dari Jakarta, Rabu (11/5).

Dalam praktiknya, menurutnya, UICI dapat berperan dengan menanamkan moralitas kepada para mahasiswanya sejak dini. “Sehingga, demokrasi kita berkembang dengan sehat dan bagus.”

Menko Polhukam ini menerangkan, perkembangan digital seperti dua sisi mata uang, memiliki dampak positif sekaligus negatif.

Salah satu sisi negatif itu adalah kediktatoran digital (digital dictatorship) yang menggunakan cara-cara post-truth.

“Post-truth itu memaksakan kebenaran meskipun salah. Salah lalu dipaksakan melalui digital, dibuat narasi yang berbelok, lalu disiarkan berkali-kali sampai orang percaya bahwa yang salah itu benar,” tuturnya.

Halalbihalal turut diikuti Rektor UICI, Laode M. Kamaluddin; Menko PMK, Muhadjir Effendy; Ketua Dewan Penasihat Akbar Tandjung; Koordinator Presidium MN KAHMI, Ahmad Doli Kurnia; serta Presidium Siti Zuhro dan Hamdan Zoelva.

Artikel UICI Diminta Majukan Demokrasi dengan Memerangi Hoaks dan Post-truth pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Dalam peluncuran itu, dia didampingi Ketua Dewan Penasihat Akbar Tandjung; Koordinator Presidium Majelis Nasional (MN) Ahmad Riza Patria; serta Presidium MN, Viva Yoga Mauladi dan Siti Zuhro.

Lalu, Sekretaris Jenderal MN Manimbang Kahariady; Koordinator Presidium MN FORHATI, Hanifah Husein; Rektor Universitas Insan Cita Indonesia (UICI), Laode M. Kamaluddin; Ketua Panitia Munas XI, Sabaruddin; dan Ketua Panitia Jalan Sehat Nasional, Rudy Gani.

Sebagai informasi, Munas XI KAHMI akan digelar di Kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng). Kegiatan rencananya berlangsung pada 20-22 November 2022.

Di sisi lain, Mahfud MD dalam sambutannya menyatakan, pakar berasal dari bahasa Arab, fakarun. Artinya, pemikir.

“Jadi, dewan pakar itu dewan para pemikir,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) ini.

Menurutnya, keberadaan dewan pakar di HMI dan KAHMI memiliki peran strategis. Pangkalnya, menunjukkan organisasi memiliki para pemikir yang serius.

“Pemikir itu basisnya akademis. Oleh sebab itu, ada insan akademis, ya, insan yang pemikir, di mana pemikir dan akademisi bertemu di situ, apa yang disebut cendekiawan atau intelektualisme,” tuturnya.

“Di dalam kecendekiawanan dan intelektualitas ada dua pertemuan, pemikiran yang dalam dan hati nurani yang sensitif terhadap kehidupan masyarakat. Di situlah kita membangun insan akademis, kepakarannya oke, hati lembut, sensitif terhadap masyarakat,” imbuh dia.

Lebih jauh, Mahfud MD, mengungkapkan, alumni HMI memiliki kontribusi dalam membangun bangsa. Dicontohkannya di bidang pendidikan dengan merevisi Pasal 31 UUD 1945.

Mulanya, pasal tersebut memuat frasa “pemerintah memajukan sistem pengajaran nasional”. Lalu, kader KAHMI yang ada di berbagai lembaga mengajukan perubahan diksi “pengajaran” menjadi “pendidikan”.

“Karena kita tidak perlu pengajaran, kita perlu pendidikan. Maka, diganti [isi] pasalnya, pemerintah mengajukan satu sistem pendidikan nasional. pendidikan bahasa Arabnya atarbiah, pendekatannya hati nurani dan otak,” terangnya.

Selanjutnya, ada penambahan menjadi Pasal 31 ayat (3). Isinya, pendidikan diselenggarakan berdasarkan iman, takwa, dan akhlak.

“Dulunya enggak ada [karena] ditolak orang-orang sekuler. [Mereka beralasan] tidak boleh, itu bahasa agama, tidak boleh [ada] di konstitusi,” jelasnya.

Pun ada penambahasan ayat (5) dan memuat ilmu pengetahuan dan teknologi dikembangkan berdasarkan akhlak mulia, kesatuan bangsa, dan sebagainya.

“Di situlah posisi kita di dalam dunia pendidikan. [Posisi] kita juga [di] dunia akademisi kita itu, HMI supaya dihidupkan kembali supaya memberi warna Pancasila yang agamis-nasionalis, nasionalis-agamis,” urai Mahfud MD.

“Nah, itulah tugas kita ke depan. Soal beda-beda pendapat urusan kecil, enggak apa-apa, boleh,” tuntas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Artikel Mahfud MD Luncurkan Logo Munas XI KAHMI pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

“Saya mengajak kita untuk memperkuat silaturahim dengan bergabung dalam jalan sehat nasional yang diselenggarakan oleh Majelis Nasional KAHMI pada 5 Februari tahun 202 di Gelora Bung Karno, Jakarta,” tuturnya dalam sebuah rekaman video.

“Yasuka (yakin usaha sampai)!” imbuh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) ini.

Penyelenggaraan jalan sehat nasional tersebut, termasuk kompetisi badminton, catur, dan sepak bola, diadakan juga dalam rangka menyambut Dies Natalis ke-75 HMI, yang jatuh pada 5 Februari 2022.

Pendaftaran pertandingan badminton, catur, dan sepakbola telah ditutup. Adapun jalan sehat nasional masih dibuka hingga 4 Februari mendatang dengan mengisi Google Form yang tersedia dalam tautan ini.

Calon peserta adalah kader atau alumni HMI. Selain itu, wajib menjaga protokol kesehatan (prokes) selama acara dan telah divaksin minimal dosis pertama. Tidak ada biaya pendaftaran alias gratis.

Artikel Mahfud MD Ajak Keluarga Besar HMI-KAHMI Ikut Jalan Sehat Nasional pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.