“Sebab, sishankamrata jadi faktor kunci dalam menghadapi berbagai dinamika ancaman nasional yang semakin kompleks,” ucapnya dalam keterangannya pada Kamis (25/7).

Ia menerangkan, ancaman yang dihadapi sebuah negara dalam menjaga kedaulatan tidak hanya ancaman militer konvensional, tetapi ancaman nonmiliter, seperti terorisme, siber, dan bencana alam. Apalagi, ancaman yang dihadapi Indonesia kian beragam dan kompleks.

“RUU TNI diharapkan dapat menjawab tantangan ini melalui penguatan kerangka kerja sishankamrata yang lebih komprehensif dan adaptif,” jelasnya.

“Ancaman tradisional, seperti konflik bersenjata dan invasi, masih menjadi perhatian. Namun, ancaman nontradisional, seperti serangan siber, terorisme, dan perubahan iklim, juga tidak bisa diabaikan karena sulit diprediksi,” imbuhnya.

Lebih jauh, Wawan membeberkan beberapa aspek penguatan sishankamrata RUU TNI. Misalnya, penegasan peran militer dalam pertahanan negara, pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang terlatih dan profesional, serta peningkatan alutsista dan teknologi pertahanan.

Menurutnya, substansi RUU TNI juga dapat menekankan pentingnya kolaborasi sipil-militer dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara.

“Sishankamrata bukan hanya tanggung jawab TNI, tetapi juga melibatkan seluruh komponen bangsa dalam upaya pertahanan sesuai pengamalan Pasal 30 ayat (1) UUD 1945,” ujar mahasiswa doktoral Institut Pertanian Bogor (IPB) ini.
.
Publik, ungkap Wawan, juga mengharapkan salah satu fokus utama RUU TNI dapat mengangkat isu kerja sama sipil-militer, terutama dalam operasi civic-mission.

“Operasi ini melibatkan TNI dalam kegiatan nonmiliter, seperti penanganan bencana, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan kesehatan. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara TNI dan masyarakat sehingga mampu merespons berbagai krisis dengan lebih cepat dan efektif,” tuturnya.

Sebagai insan akademis, baginya, RUU TNI menjadi hal fundamental untuk segera disahkan. “Prinsipnya, kami melihat RUU ini penting dalam merespons dinamika global dan regional yang semakin kompleks.”

Artikel KAHMI UNJ: Sishankamrata harus jadi salah satu fokus RUU TNI pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Ketua Umum Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MW KAHMI) Jaya, Mohamad Taufik, menyatakan, pemindahan IKN merupakan pekerjaan besar. Oleh karena itu, Majelis Rayon (MR) KAHMI Universitas Negeri Jakarta (UNJ) diminta melakukan kajian soal ini.

“Saya mendorong UNJ melalui Majelis Rayon KAHMI UNJ untuk turut berpartisipasi dan berkontribusi memberikan pandangannya melalui kajian atau riset yang dibuatnya,” ucapnya di sela-sela acara pelantikan dan seminar nasional MR KAHMI UNJ bertajuk “Masa Depan Jakarta Pasca-Perpindahan Ibu Kota Negara”, di UNJ, Jakarta, pada Sabtu (15/1).

“Namun, sebaiknya yang diarahkan dalam kajian tersebut adalah nasib Jakarta ke depannya setelah tidak lagi berstatus ibu kota negara karena UNJ berada di Jakarta,” sambungnya.

Taufik berharap, kajian tersebut segera dilakukan sehingga dapat disampaikan kepada DPR yang saat ini tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN. Pangkalnya, narasi yang berkembang dalam penyusunan alas hukum tersebut cenderung menitikberatkan IKN baru.

“Ini yang perlu didiskusikan oleh kita di Jakarta untuk memberi masukkan atau mendorong pusat agar segera menjelaskan Jakarta mau dijadikan apa, status khususkah, istimewakah, atau lainnya?” tuturnya.

Politikus Partai Gerindra itu juga mendorong KAHMI UNJ menyusun kajian tentang Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada), yang bakal diadakan serentak pada 2024.

Dirinya menerangkan, pilkada serentak membuat sejumlah daerah akan diisi penjabat (pj) kepala daerah. Alasannya, banyak gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil walikota, maupun bupati dan wakil bupati yang masa jabatannya berakhir sebelum 2024.

“Di DKI Jakarta, salah satu contohnya. Gubernur dan Wakil Gubernur DKI akan berakhir pada Oktober mendatang sehingga sejak saat itu hingga Pilkada 2024 berakhir akan dijabat oleh seorang pj yang ditunjuk pemerintah pusat,” bebernya.

“Ini, kan, tampak mencederai demokrasi karena DKI selama dua tahun ke depan akan dijabat Pj Gubernur, yang bukan dipilih oleh rakyat. Apalagi, Pj Gubernur memiliki kuasa dalam mengelola anggaran. Bagaimana mungkin Pj Gubernur bisa membuat program sesuai kebutuhan warga, sementara dia tidak ikut kontestasi sebelumnya dan tidak membawa visi misi untuk membangun
Jakarta,” imbuhnya.

Selain itu, Taufik mendorong UNJ juga melakukan pendataan terhadap kader aktif hingga alumni HMI. Wakil Ketua DPRD DKI ini mendorong demikian mengingat “Hijau-Hitam” menjadi salah satu organisasi terbesar di Indonesia.

“Jika kita bisa mendata seluruh kader se-Indonesia, minimal yang dikader di UNJ, maka upaya kita dalam mewujudkan insan akademisi, pencipta, dan pengabdi akan semakin mudah. Dengan demikian, kontribusi HMI dalam membangun bangsa dan negara akan semakin efektif dan efisien karena terorkestrasi dengan baik,” tandasnya.

Artikel KAHMI UNJ Didorong Buat Kajian Nasib Jakarta Pasca-IKN Pindah pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.