Harapan ini di sampaikan Kepala Badan POM RI Taruna Ikrar saat Workshop ELEVATE Empowering ReguLatory Excellence: Workshop on AdVAnced ThErapy Medicinal Products di Hotel Manhattan, Jakarta 7 Oktober 2024.

Hadir dalam Workshop perwakilan WHO Indonesia, Roderick Salenga, Perwakilan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Perwakilan dari Stem Cell and Cancer Research (SCCR) Indonesia, Perwakilan dari Komite pengembangan Sel Punca dan Sel

Di Indonesia, dalam beberapa tahun ini, kita telah melihat perjalanan pengembangan ATMP yang cukup menjanjikan. Perusahaan farmasi lokal, bekerja sama dengan universitas dan pusat riset, mempelopori penelitian dalam terapi sel punca dan rekayasa jaringan.

Taruna Ikrar Kepala BPOM RI mengatakan Saat ini, terdapat empat fasilitas yang telah memiliki sertifikat CPOB untuk produk terapi berbasis sel, yaitu Bifarma Adiluhung, Prodia Stemcell, ⁠⁠Instalasi Kedokteran Sel Punca RSCM, dan Daewoong Biologics Indonesia.

”BPOM memainkan peran penting dalam mendukung kemandirian obat dalam negeri dengan menyediakan pengobatan yang menyelamatkan jiwa dapat diakses oleh masyarakat kita dengan biaya yang wajar”, ujar Taruna.

Lanjut salah satu ilmuwan dunia ini bahwa pasar Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP) diproyeksikan tumbuh secara substansial—dari USD 9,37 miliar pada tahun 2022 menjadi USD 22,48 miliar pada tahun 2027, dengan Compound Annual Growth Rate (CAGR) sebesar 12,8%.

“Kawasan Asia-Pasifik, khususnya, muncul sebagai pemain kunci di pasar ini, dengan negara-negara seperti Jepang, Cina, dan Korea Selatan yang memimpin dan mimpi kepala badan POM RI dalam waktu yang tidak lama Indonesia bisa masuk dalam negara yang menjadi kiblat teknologi dan terapi ini,” tegas taruna di sambut tepukan hangat seluruh peserta.

Artikel Taruna Ikrar Kepala BPOM : Indonesia Jadi Rujukan Advanced Terapi Medicine pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

“Bahkan bisa mencapai 700 persen lebih mahal dibanding harga di India,” ungkapnya.

Menurut Taruna, salah satu prioritas utama BPOM ke depan adalah menurunkan harga obat. Hal itu mendorong BPOM untuk mencari solusi agar harga obat-obatan esensial bisa lebih terjangkau, terutama melalui peningkatan produksi dalam negeri dan perbaikan regulasi.

Selain masalah harga, Taruna juga menyoroti keterlambatan dalam mendatangkan obat-obat inovatif ke Indonesia. Banyak obat yang sudah dipasarkan di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, namun masih belum tersedia di Indonesia. Beberapa obat untuk kanker dan penyakit degeneratif lainnya bahkan sudah diproduksi selama lebih dari lima tahun di luar negeri, tetapi belum masuk ke pasar Indonesia.

Taruna menegaskan bahwa BPOM perlu meningkatkan produksi obat dalam negeri agar tidak terlalu bergantung pada impor.

“Indonesia memiliki banyak sumber daya, tetapi 90 persen obat-obatan kita masih impor. Ini salah satu faktor yang menyebabkan harga obat kita mahal,” jelasnya. Hal ini menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi.

Di sisi lain, BPOM juga berencana melakukan percepatan dalam proses registrasi obat dan makanan. Saat ini, proses tersebut bisa memakan waktu hingga 300 hari kerja.

“Kami berupaya memangkas waktu ini menjadi 120 hari atau bahkan 90 hari,” ujar Taruna. Langkah ini akan mendukung ketersediaan obat-obat inovatif yang lebih cepat di pasar Indonesia.

Salah satu upaya untuk mempercepat ketersediaan obat inovatif adalah dengan mengadopsi hasil uji klinis yang sudah dilakukan di luar negeri. “Jika obat tersebut sudah melalui uji klinis tahap tiga di negara asal, tidak perlu lagi diuji di sini. Kami bisa langsung memberikan izin edar,” lanjutnya.

Selain itu, Taruna juga menekankan pentingnya digitalisasi dalam proses perizinan. Sistem manual yang selama ini digunakan akan digantikan dengan sistem digital untuk mempercepat layanan.

“Kami ingin memastikan bahwa perusahaan farmasi dan makanan bisa mendapatkan izin lebih cepat tanpa mengurangi kualitas pengawasan,” tambahnya.

Langkah-langkah ini akan membawa dampak besar bagi industri farmasi dan makanan di Indonesia. Tidak hanya mempercepat waktu perizinan, tetapi juga memotong biaya yang selama ini membebani industri. Dengan demikian, produk-produk obat dan makanan bisa lebih cepat masuk pasar dan tersedia bagi masyarakat.

Taruna optimis bahwa dengan kerja sama yang baik antara BPOM dan industri, perubahan-perubahan ini bisa segera terwujud. “Kami terus berkomunikasi dengan pihak industri agar kebijakan ini bisa menguntungkan semua pihak,” tegasnya.

Dengan peningkatan produksi obat dalam negeri dan percepatan regulasi, diharapkan harga obat di Indonesia bisa lebih kompetitif di masa mendatang (RED).

Artikel BPOM Fokus Menurunkan Harga Obat dan Mempercepat Regulasi Farmasi pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.