Harapan ini di sampaikan Kepala Badan POM RI Taruna Ikrar saat Workshop ELEVATE Empowering ReguLatory Excellence: Workshop on AdVAnced ThErapy Medicinal Products di Hotel Manhattan, Jakarta 7 Oktober 2024.

Hadir dalam Workshop perwakilan WHO Indonesia, Roderick Salenga, Perwakilan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Perwakilan dari Stem Cell and Cancer Research (SCCR) Indonesia, Perwakilan dari Komite pengembangan Sel Punca dan Sel

Di Indonesia, dalam beberapa tahun ini, kita telah melihat perjalanan pengembangan ATMP yang cukup menjanjikan. Perusahaan farmasi lokal, bekerja sama dengan universitas dan pusat riset, mempelopori penelitian dalam terapi sel punca dan rekayasa jaringan.

Taruna Ikrar Kepala BPOM RI mengatakan Saat ini, terdapat empat fasilitas yang telah memiliki sertifikat CPOB untuk produk terapi berbasis sel, yaitu Bifarma Adiluhung, Prodia Stemcell, ⁠⁠Instalasi Kedokteran Sel Punca RSCM, dan Daewoong Biologics Indonesia.

”BPOM memainkan peran penting dalam mendukung kemandirian obat dalam negeri dengan menyediakan pengobatan yang menyelamatkan jiwa dapat diakses oleh masyarakat kita dengan biaya yang wajar”, ujar Taruna.

Lanjut salah satu ilmuwan dunia ini bahwa pasar Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP) diproyeksikan tumbuh secara substansial—dari USD 9,37 miliar pada tahun 2022 menjadi USD 22,48 miliar pada tahun 2027, dengan Compound Annual Growth Rate (CAGR) sebesar 12,8%.

“Kawasan Asia-Pasifik, khususnya, muncul sebagai pemain kunci di pasar ini, dengan negara-negara seperti Jepang, Cina, dan Korea Selatan yang memimpin dan mimpi kepala badan POM RI dalam waktu yang tidak lama Indonesia bisa masuk dalam negara yang menjadi kiblat teknologi dan terapi ini,” tegas taruna di sambut tepukan hangat seluruh peserta.

Artikel Taruna Ikrar Kepala BPOM : Indonesia Jadi Rujukan Advanced Terapi Medicine pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Acara jalan sehat yang diikuti oleh puluhan anggota Kahmi dan HMI yang ada di lingkungan Kabupaten Bondowoso tersebut, juga digelar ngobrol terkait Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Bondowoso.

Hadir dalam kegiatan, empat Presidium MD Kahmi Bondowoso periode 2024-2029, Khoirul Anam, Junaidi, Mujiati dan juga Maltup beserta pengurus Kahmi lainnya. Selain itu hadir juga Ketua Umum HMI dan Kohati Cabang Bondowoso – Situbondo beserta anggota.

Dalam sambutannya, salah satu Presidium MD Kahmi Bondowoso, Junaidi menyampaikan bahwa, kegiatan KFJS ini dimaksudkan sebagai ajang silaturahmi dan menjaga kekompakan keluarga besar Kahmi Bondowoso.

“Tentunya KFJS ini moment kita untuk mensolidkan keluarga besar Kahmi Bondowoso,” katanya.

Terkait Pilkada 2024, eks Ketua KPU Bondowoso 2019-2024 ini mengungkapkan bahwa hal ini secara kelembagaan, Kahmi belum menentukan mau kemana arah dukungan dari Kahmi kepada pasangan calon.

“Tetapi kalau secara person, individual dari kami mau mendukung kemana, itu hak secara pribadi. Yang jelas secara lembaga nantinya Kahmi akan selalu memberikan kontribusi dan mengawal kebijakan,” tuturnya.

Hal yang sama diungkapkan oleh Khoirul Anam, selaku presidium Kahmi Bondowoso. Menurutnya Kahmi dalam hal Pilkada tetap menjaga independensi organisasi.

“Secara organisasi, Kahmi Bondowoso tetap sesuai dengan peran dan fungsinya,” jelas pria yang juga pernah menjadi Ketuaa KPU Bondowoso 2014-2019.

Lebih dalam, Mujiati, menyampaikan pesan kepada para anggota Kahmi. Bahwa kebebasan teman-teman mau berafiliasi kemana. Anggota Kahmi mempunyai kemampuan untuk bisa menentukan.

“Meskipun ada dimana saja, tetap kita adalah satu keluarga dari rahim yang sama. Keluarga besar Kahmi dan HMI Bondowoso,” katanya.

Hadir juga dalam kegiatan tersebut, eks Presidium Kahmi Bondowoso, Miftahul Huda, yang merupakan politisi PKB. Ia menyampaikan bahwa dalam hal Pilkada, Kahmi harus mempunyai sikap dan arah yang jelas. Karena untuk kepentingan organisasi Kahmi kedepannya.

“Kahmi harus mengambil sikap dalam momentum ini (Pilkada),” ungkapnya.

Tidak hanya Miftahul Huda, beberapa anggota senior Kahmi juga menyampaikan gagasannya dalam forum diskusi dimoderatori oleh Mustakim Makki, dosen di salah satu Kampus di Situbondo.

Diantaranya, Ahmad dan Murti Jasmani. Ahmad, esk Presidium Kahmi Bondowoso periode pertama itu menyampaikan bahwa Kahmi harus bisa berkontribusi dan menjalin kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah.

“Minimal kedepan, Kahmi harus ada hal-hal yang diperjuangkan untuk masyarakat. Hal itu bisa lebih muda jika ada kerja sama yang baik dengan pemerintah,” ujarnya.

Begitu juga dengan Murti Jasmani, direktur LSM Edellweis Bondowoso. Ia menyampaikan gagasannya untuk Kahmi kedepan selain sikap dalam Pilkada, tetapi kedepannya Kahmi harus bisa mewarnai kebijakan-kebijakan daerah.

“Kahmi Bondowoso harus bisa menjawab berbagai isu-isu daerah. Terkhusus sosial dan lingkungan,” ungkap Murti, selaku pegiat sosial dan lingkungan.

Sementara itu, dari anggota HMI Cabang Bondowoso, M. Ikrom, selaku Ketua Umum, menyampaikan bahwa dalam hal ini, HMI berharap kepada Kahmi untuk memperhatikan adik-adik HMI. Ia pun berpesan kepada anggota HMI, agar tidak ikut dalam politik praktis yang sedang terjadi.

“Untuk teman-teman HMI supaya mengedepankan politik nilai dan gagasan,” ungkapnya.

Acara semakin penuh semangat dengan diskusi yang dilakukan. Berbagai argumen dan gagasan disampaikan. Hal ini diharapkan bisa menjadi langkah Kahmi Bondowoso dalam menentukan sikap dan mengawal Pilkada Bondowoso ini nantinya memberikan kemanfaatan untuk Masyarakat adil dan makmur.

Artikel KAHMI Bondowoso Gelar Jalan Sehat Sambut MILAD KAHMI 58 pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

“Fakultas Ekonomika dan Bisnis meluluskan 41 mahasiswa yang terdiri dari 36 mahasiswa Prodi Manajemen dan 5 mahasiswa Prodi Akuntansi. Sedangkan Fakultas Sains dan Teknologi meluluskan 69 mahasiswa yang terdiri dari 12 mahasiswa Prodi Teknis Mesin, 25 mahasiswa Prodi Informatika, dan 32 mahasiswa Prodi Agribisnis,” ujar Bamsoet saat memberikan sambutan secara daring dalam wisuda sarjana ke-2 Universitas Perwira Purbalingga, Jawa Tengah, tahun akademik 2023 – 2024, Kamis (26/9/24).

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini memaparkan, sebanyak 15 wisudawan tahun ini merupakan mahasiswa penerima Program Beasiswa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga yang telah berjalan sejak 2020. Mereka berasal dari Prodi Agribisnis. Pemkab Purbalingga memberikan beasiswa tersebut dengan tujuan agar lulusan berperan aktif dalam pengembangan pertanian di daerah asal mereka, sebagai penyuluh maupun wirausaha.

“Dampak positif dari kerjasama yang terjalin antara unsur kampus dengan Pemkab Purbalingga tercermin dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2018, sebelum kehadiran UNPERBA), skor IPM Kabupaten Purbalingga masih rendah, yaitu 67,72. Setelah UNPERBA mulai pembukaan kampus pada tahun 2019, skor IPM Kabupaten Purbalingga terus mengalami peningkatan hingga mencapai skor 70,51 pada tahun 2023,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini mengingatkan generasi muda bangsa adalah aset, potensi, dan investasi penting bagi bangsa dan negara untuk melangkah menuju kemajuan peradaban. Peran penting generasi muda ini semakin menemukan kontekstualitas dan relevansinya, karena saat ini bangsa Indonesia telah menapakkan kaki pada fase bonus demografi. Dimana komposisi demografi didominasi oleh penduduk usia produktif yang mayoritasnya adalah generasi muda.

Laporan bertajuk “Essential 2007” yang diterbitkan oleh United Bank of Switzerland (UBS), memproyeksikan pada tahun 2025 Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar ke-7 di dunia, dan pada tahun 2050, posisi Indonesia akan menempati urutan ke-5.

“Periode puncak bonus demografi ini diperkirakan terjadi hingga tahun 2030, di mana jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 300 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 70 persen nya adalah kelompok usia produktif. Para wisudawan dan wisudawati yang telah menyelesaikan study pada hari ini, tentunya menjadi bagian dari kelompok usia produktif tersebut,” pungkas Bamsoet.(*)

Artikel Ketua MPR RI Bamsoet Apresiasi Universitas Perwira Purbalingga (UNPERBA) Luluskan 110 Sarjana pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

“Bahkan bisa mencapai 700 persen lebih mahal dibanding harga di India,” ungkapnya.

Menurut Taruna, salah satu prioritas utama BPOM ke depan adalah menurunkan harga obat. Hal itu mendorong BPOM untuk mencari solusi agar harga obat-obatan esensial bisa lebih terjangkau, terutama melalui peningkatan produksi dalam negeri dan perbaikan regulasi.

Selain masalah harga, Taruna juga menyoroti keterlambatan dalam mendatangkan obat-obat inovatif ke Indonesia. Banyak obat yang sudah dipasarkan di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, namun masih belum tersedia di Indonesia. Beberapa obat untuk kanker dan penyakit degeneratif lainnya bahkan sudah diproduksi selama lebih dari lima tahun di luar negeri, tetapi belum masuk ke pasar Indonesia.

Taruna menegaskan bahwa BPOM perlu meningkatkan produksi obat dalam negeri agar tidak terlalu bergantung pada impor.

“Indonesia memiliki banyak sumber daya, tetapi 90 persen obat-obatan kita masih impor. Ini salah satu faktor yang menyebabkan harga obat kita mahal,” jelasnya. Hal ini menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi.

Di sisi lain, BPOM juga berencana melakukan percepatan dalam proses registrasi obat dan makanan. Saat ini, proses tersebut bisa memakan waktu hingga 300 hari kerja.

“Kami berupaya memangkas waktu ini menjadi 120 hari atau bahkan 90 hari,” ujar Taruna. Langkah ini akan mendukung ketersediaan obat-obat inovatif yang lebih cepat di pasar Indonesia.

Salah satu upaya untuk mempercepat ketersediaan obat inovatif adalah dengan mengadopsi hasil uji klinis yang sudah dilakukan di luar negeri. “Jika obat tersebut sudah melalui uji klinis tahap tiga di negara asal, tidak perlu lagi diuji di sini. Kami bisa langsung memberikan izin edar,” lanjutnya.

Selain itu, Taruna juga menekankan pentingnya digitalisasi dalam proses perizinan. Sistem manual yang selama ini digunakan akan digantikan dengan sistem digital untuk mempercepat layanan.

“Kami ingin memastikan bahwa perusahaan farmasi dan makanan bisa mendapatkan izin lebih cepat tanpa mengurangi kualitas pengawasan,” tambahnya.

Langkah-langkah ini akan membawa dampak besar bagi industri farmasi dan makanan di Indonesia. Tidak hanya mempercepat waktu perizinan, tetapi juga memotong biaya yang selama ini membebani industri. Dengan demikian, produk-produk obat dan makanan bisa lebih cepat masuk pasar dan tersedia bagi masyarakat.

Taruna optimis bahwa dengan kerja sama yang baik antara BPOM dan industri, perubahan-perubahan ini bisa segera terwujud. “Kami terus berkomunikasi dengan pihak industri agar kebijakan ini bisa menguntungkan semua pihak,” tegasnya.

Dengan peningkatan produksi obat dalam negeri dan percepatan regulasi, diharapkan harga obat di Indonesia bisa lebih kompetitif di masa mendatang (RED).

Artikel BPOM Fokus Menurunkan Harga Obat dan Mempercepat Regulasi Farmasi pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Dalam wawancara dengan Tim Media MN Kahmi di Kantor BPOM di Jakarta, Taruna menyebutkan bahwa saat ini BPOM berada di level 3 dari 4 level otoritas pengawas menurut standar WHO. “Kami menargetkan agar pada tahun depan, BPOM bisa masuk ke dalam WHO Listed Authority, yang saat ini hanya terdiri dari 30 negara dari total 194 negara anggota WHO,” ungkapnya di BPOM Jakarta, pada Selasa (24/9/24)

Upaya ini bukan sekadar untuk meningkatkan reputasi, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi industri farmasi Indonesia. Menurut Taruna, jika Indonesia masuk ke dalam daftar WHO tersebut, produk-produk obat yang diproduksi di Indonesia tidak perlu lagi melalui proses inspeksi yang berulang ketika akan diekspor ke negara-negara anggota WHO Listed Authority.

“Ini akan mempercepat ekspor obat-obatan ke pasar internasional. Misalnya, perusahaan farmasi besar seperti Kalbe Farma atau Bio Farma tidak perlu lagi menunggu kedatangan tim inspeksi dari negara tujuan ekspor karena BPOM sudah diakui,” jelas Taruna. Hal ini tentu akan mengurangi biaya dan mempercepat proses pemasaran produk farmasi Indonesia ke luar negeri.

Taruna juga menjelaskan bahwa salah satu syarat untuk masuk dalam daftar WHO adalah adanya penilaian ketat terhadap laboratorium BPOM.

“Tim penilai dari Singapura, Thailand, serta Geneva sudah datang untuk melakukan asesmen. Kami optimis bahwa BPOM memenuhi syarat dan bisa masuk daftar WHO pada bulan Mei atau Juni tahun depan,”ujar Taruna.

Selain laboratorium, BPOM juga harus memenuhi berbagai standar lain terkait pengawasan obat dan makanan.

“Ada banyak aspek yang dinilai, mulai dari kualitas pengawasan, kapasitas laboratorium, hingga efisiensi dalam menanggapi isu-isu terkait keamanan produk,” lanjut Taruna. Proses penilaian ini akan terus berjalan hingga akhir tahun dengan beberapa tahap penyesuaian yang masih harus diselesaikan.

Masuknya BPOM ke WHO Listed Authority juga akan membawa dampak pada peningkatan kepercayaan industri farmasi dunia terhadap Indonesia. Taruna berharap hal ini dapat mendorong perusahaan farmasi global untuk lebih berinvestasi di Indonesia.

“Ini adalah langkah strategis untuk menarik investasi dan meningkatkan kapasitas produksi obat dalam negeri,” ungkapnya.

Lebih lanjut, BPOM juga akan memperkuat regulasi terkait obat-obatan inovatif dan bioteknologi. “Kami melihat bahwa ada banyak teknologi baru yang belum diatur dengan baik dalam regulasi, seperti pengembangan sel bioteknologi untuk makanan. Ini menjadi tantangan baru yang harus dihadapi BPOM,” jelasnya.

Saat ini, BPOM sedang bekerja keras untuk mempercepat reformasi di bidang regulasi, baik dalam hal makanan, minuman, kosmetik, hingga suplemen.

“Kami tidak bisa lagi terpaku pada aturan lama yang tidak relevan dengan perkembangan teknologi. Perlu ada inovasi dalam regulasi agar bisa mengikuti perkembangan zaman,” lanjut Taruna.

BPOM juga tengah melakukan restrukturisasi internal untuk mendukung pencapaian target-target besar ini. Prof. Taruna menjelaskan bahwa struktur BPOM akan diperluas dengan menambah jumlah deputi dari empat menjadi enam, serta meningkatkan jumlah direktur. “Restrukturisasi ini penting agar BPOM lebih efektif dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam menghadapi tantangan global,” paparnya.

Dengan restrukturisasi ini, Taruna berharap BPOM dapat lebih fokus dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawas, baik di bidang obat-obatan, makanan, hingga tindakan penegakan hukum.

“Kita juga akan memperkuat tim penindakan untuk memastikan bahwa produk yang beredar di Indonesia memenuhi standar keamanan yang tinggi,” tambahnya.

Langkah BPOM untuk masuk dalam daftar WHO Listed Authority bukan hanya untuk kepentingan internal lembaga, tetapi juga sebagai bagian dari upaya Indonesia untuk bersaing secara global. Dengan pengakuan ini, produk-produk Indonesia diharapkan bisa lebih kompetitif di pasar internasional.

Sebelumnya, seusai dilantik menjadi Kepala Badan POM, Taruna menyampaikan 5 konsep penting dalam hal pengelolaan obat dan makanan. Pertama, harga obat di Indonesia masih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga. Kedua, koordinasi antar-lembaga dengan BPJS, Kementerian Kesehatan, serta berbagai asosiasi terkait, seperti asosiasi farmasi dan perusahaan obat menjadi kunci penting. Ketiga, perlunya perbaikan dalam proses regulasi agar obat-obat baru bisa lebih cepat masuk ke pasar Indonesia. Keempat, perlunya inovasi dalam regulasi untuk mengikuti perkembangan teknologi. Kelima, meningkatkan standar dan reputasi BPOM untuk bersaing secara global (RED).

Artikel BPOM Targetkan Masuk WHO Listed Authority ( WLA) untuk Tingkatkan Reputasi Global pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Proses pemilihan ini berlangsung setelah ketiga kandidat menjalani Debat Publik yang dihadiri oleh seluruh anggota MWA UI. Heri Hermansyah, seorang akademisi dengan latar belakang teknik, berhasil menarik dukungan mayoritas melalui visi dan strateginya untuk membawa UI menjadi lebih maju.

Dalam sambutannya setelah terpilih, Heri menekankan bahwa memimpin UI bukanlah tugas individu. “Untuk membangun UI, kita butuh supertim, bukan seorang superman. Saya berharap kita semua bisa bekerja bersama memajukan universitas ini,” ucapnya dengan penuh semangat.

Heri dijadwalkan dilantik sebagai Rektor UI pada 4 Desember 2024 mendatang, dalam sebuah acara yang akan digelar di Balai Purnomo UI, Depok. Masa jabatannya akan berlangsung selama lima tahun hingga 2029, dengan tantangan besar di depan mata untuk membawa UI ke tingkat yang lebih tinggi, baik di level nasional maupun internasional.

Heri Hermansyah lahir di Sukabumi, Jawa Barat, pada 18 Januari 1976. Ia adalah Guru Besar di Fakultas Teknik UI yang memiliki spesialisasi di bidang teknik kimia. Pendidikan dasarnya dimulai di Fakultas Teknik UI dengan fokus pada Teknik Gas dan Petrokimia antara tahun 1994 dan 1998.

Setelah menyelesaikan pendidikan sarjananya, Heri melanjutkan studi ke Jepang di Tohoku University. Ia mendapatkan beasiswa dari Panasonic untuk gelar Master pada 2000-2003, dan beasiswa dari Hitachi untuk meraih gelar PhD antara 2003 dan 2006, menjadikannya salah satu akademisi UI yang memiliki pengalaman internasional luas.

Heri Hermansyah juga dikenal sebagai sosok yang aktif dalam kegiatan akademik dan penelitian. Ia telah menulis berbagai publikasi ilmiah dan terlibat dalam banyak kolaborasi penelitian dengan institusi global. Hal ini menambah kredibilitasnya sebagai pemimpin universitas besar seperti UI.

Sosok Heri tidak hanya dikenal di kalangan akademisi, tetapi juga di masyarakat luas. Selama proses kampanye pemilihan rektor, ia mengusung visi untuk membuat UI lebih inklusif, inovatif, dan berdaya saing global. Visi tersebut menjadi kunci dalam memenangkan hati anggota MWA UI.

Dengan dukungan dari civitas akademika, Heri Hermansyah diharapkan mampu membawa Universitas Indonesia menuju pencapaian baru yang lebih gemilang selama masa jabatannya hingga 2029 (*).

Artikel Dewan Pakar MD KAHMI Depok Pimpin Universitas Indonesia Lima Tahun Kedepan pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

“Adanya pergeseran dari sistem keterwakilan ke sistem keterpilihan inilah yang menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan negara terjebak pada kekuasaan oligarki. Praktik penyelenggaraan memang sudah lebih berorientasi pada demokrasi dan hukum, namun mengabaikan pembangunan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama. Tidak heran jika kini banyak kalangan mengusulkan adanya perubahan kelima terhadap konstitusi. Dalam salah satu rekomendasi MPR 2019-2024 kepada MPR periode 2024-2029, juga akan memuat tentang pentingnya dilakukan kajian mendalam dan menyeluruh terhadap UUD NRI Tahun 1945,” ujar Bamsoet dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama Yayasan Jimly School of Law dan mahasiswa lintas kampus, di Jakarta, Kamis (12/9/24).

Hadir antara lain, Ketua Forum Aspirasi Konstitusi/Anggota MPR/DPD RI Prof. Dr. Jimly Ashiddiqie, Ketua Yayasan Jimly School of Law and Government Muzayyin Machbub, Budiman Tanuredjo serta Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun.

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, dalam melakukan kajian menyeluruh terhadap UUD NRI Tahun 1945, MPR periode 2024-2029 bisa mengajak praktisi dalam Jimly School of Law. Terdapat banyak hal yang perlu dibenahi. Misalnya terkait sejauh mana efektifitas penerapan Pilkada langsung dalam kehidupan demokrasi Pancasila. Termasuk mengkaji langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk menekan money politic dan high cost politic dalam Pileg dan Pilpres langsung.

Mekanisme Pilkada dan Pileg berbeda dengan Pemilihan Presiden yang oleh konstitusi diamanatkan agar dipilih langsung oleh rakyat, sebagaimana tercantum dalam pasal 6A ayat (1) bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Untuk Pilkada, amanat konstitusi dalam pasal 18 ayat 4 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Sedangkan untuk Pileg, konstitusi mengamanatkan dalam pasal 19 ayat (1) bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.

“Kita perlu mengkaji tafsir terhadap konstitusi tersebut, apakah bisa mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui DPRD, serta Pileg dengan sistem tertutup seperti dahulu. Atau mengkombinasikannya dengan sistem terbuka dan tertutup, sehingga meminimalisir terjadinya korupsi, money politic, dan high cost politic. Dengan demikian bisa menyelamatkan demokrasi Pancasila agar tidak terjebak dalam demokrasi angka-angka, yang menjurus kepada demokrasi komersialisasi dan kapitalisasi, dan berujung kepada oligarki,” jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, konstitusi yang bangsa Indonesia bangun dan perjuangkan adalah konstitusi yang ‘hidup’ (living constitution), yang mampu menjawab segala tantangan dan dinamika zaman. Sekaligus konstitusi yang ‘bekerja’ (working constitution), yang dapat dijadikan rujukan, dilaksanakan, dan memberi kemanfaatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Agar ‘hidup’ dan ‘bekerja’, konstitusi tidak boleh ‘anti’ terhadap perubahan. Mengingat perubahan zaman adalah sebuah keniscayaan yang tidak akan mungkin dihindarkan. Sebagai perbandingan, Amerika Serikat telah melakukan 27 kali amandemen, dan India 104 kali amandemen.

“Dalam pidatonya pada Sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945, Bung Karno menegaskan bahwa UUD dapat diubah oleh generasi yang akan datang jika dirasa perlu. Dalam pandangan Bung Karno, UUD bukanlah sesuatu yang tidak dapat diubah, melainkan sebuah landasan yang dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan bangsa. Hal ini mencerminkan pemikiran progresif Bung Karno bahwa konstitusi harus fleksibel dan responsif terhadap perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi di masa depan,” pungkas Bamsoet. (*)

Artikel Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Perubahan Ke-5 UUD NRI 1945 pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Para pemimpin di tingkat nasional hingga daerah, dari mulai presiden, gubernur, hingga bupati, dan walikota, serta para anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, walaupun dipilih oleh rakyat, namun terlebih dahulu harus mendapatkan “tiket” dari partai politik. Begitupun dengan posisi menteri maupun kepala lembaga negara lainnya yang tidak lepas dari peran partai politik.

“Setiap warga negara harus aktif dalam partai politik, sehingga partai politik bukan hanya milik segelintir kelompok. Semakin banyak orang yang terlibat dalam partai politik, maka akan membuat kehidupan kepartaian khususnya dalam hal rekrutmen politik menjadi baik. Jangan takut dan jangan ragu untuk berpartai, karena dengan berpartai kita telah turut membaktikan diri dalam pembangunan kebangsaan,” ujar Bamsoet dalam orasi perayaan HUT ke-46 FKPPI, di Jakarta, Kamis (12/9/24).

Hadir para pengurus FKPPI antara lain, Ketua Umum Pontjo Sutowo, Wakil Ketua Umum Indra Bambang Utoyo, Sekretaris Jenderal Anna R Legawati, Bendahara Umum/Komisaris Utama PT ASABRI Fary Djemi Francis, dan Ketua Bidang Industri dan Konstruksi/Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa RI (LKPP RI) Hendrar Prihadi, Tubegus Haryono, Didit Haryadi, Mayjen TNI (P) Dewa Rai dan lain-lain.

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini juga menyoroti berbagai permasalahan dalam tata nilai, tata sejahtera, dan tata kelola di Indonesia. Di tata nilai, misalnya, pemilihan langsung ternyata masih menyisakan berbagai permasalahan. Salah satunya moral hazard akibat maraknya politik uang. Sudah bukan menjadi rahasia, bahwa untuk memenangkan Pemilu maupun Pilkada tidak cukup hanya dengan kapabilitas dan integritas, melainkan juga harus didukung dengan “isi tas/uang”.

Pada akhirnya membuat partai politik dan para calon maupun rakyat pada umumnya terjebak dalam demokrasi angka-angka, yang menjurus kepada demokrasi komersialisasi dan kapitalisasi, dan berujung kepada demokrasi oligarki. Pada akhirnya juga menyebabkan tata sejahtera perekomian menjadi karut marut, seperti terlihat dari masih lebarnya ketimpangan ekonomi.

“Menurut laporan World Inequality Report (WIR), 1 persen penduduk terkaya di Indonesia menguasai 30,16 persen dari total aset rumah tangga secara nasional pada 2022. Sementara, kelompok 50 persen terbawah di Indonesia hanya memiliki 4,5 persen dari total kekayaan rumah tangga nasional,” jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, maraknya politik uang juga menyuburkan perilaku koruptip, yang membuat tata kelola pemerintahan menjadi terhambat. Tak bisa dipungkiri bahwa reformasi birokrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan.

“Skor tata kelola pemerintahan Indonesia dinilai melalui beberapa indikator internasional, seperti Worldwide Governance Indicators (WGI). Beberapa aspek penting yang dinilai termasuk stabilitas politik, efektivitas pemerintahan, kualitas regulasi, supremasi hukum, dan pengendalian korupsi. Berdasarkan data terbaru, kinerja Indonesia di bidang tata kelola menunjukkan hasil yang beragam. Skor Indonesia untuk Open and Accountable Governance berada di angka 0,47 dalam skala 0 hingga 1, yang mencerminkan kinerja yang sedang, tetapi masih membutuhkan perbaikan,” pungkas Bamsoet. (*)

Artikel Orasi Perayaan HUT ke-46 FKPPI, Ketua MPR RI Bamsoet Ingatkan Pentingnya Pembenahan Partai Politik pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Sedangkan dua buku lainnya adalah buku ilmu hukum “Politik Hukum dan Kebijakan Publik” serta “Pembaruan Hukum”, sebagai bahan ajar dari mata kuliah yang disampaikan Bamsoet dalam kapasitasnya sebagai dosen tetap Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Borobudur, Universitas Trisakti, Universitas Jayabaya, dan Universitas Pertahanan RI (UNHAN).

Atas berbagai produktifitasnya dalam menulis buku, tidak heran jika pada tahun 2023 lalu Bamsoet mendapatkan dua Rekor MURI. Yakni sebagai Ketua DPR RI sekaligus Ketua MPR RI Penulis Buku Terbanyak dengan total 31 Judul Buku, serta sebagai Ketua DPR RI sekaligus Ketua MPR RI Yang Merespon Masalah Kenegaraan Aktual Setiap Hari Secara Berkesinambungan.

“Berbagai buku tersebut merupakan wujud karya bakti diujung masa pengabdian saya sebagai Ketua MPR periode 2019-2024, setelah sebelumnya diberikan amanah sebagai Ketua DPR dan Ketua Komisi III DPR. Tidak terasa di usia ke-62 tahun, alhamdulilah saya sudah menerbitkan 34 buku dan dua buku bahan ajar kuliah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya dalam hal pembangunan hukum dan berbagai hal seputar penguatan soliditas kebangsaan,” ujar Bamsoet dalam peluncuran lima buku, di Parle Senayan Park, Selasa (10/9/24).

Hadir antara lain, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua KY Amzulian Rifai, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad, Wakil Ketua DPR Letnan Jenderal TNI (Purn.) Lodewijk Freidrich Paulus, Wakil Ketua DPD Sultan Baktiar Najamudin, Ketua Komite II DPD Yorrys Raweyai, Anggota DPD Prof. Jimly Asshiddiqie, dan Anggota BPK Ahmadi Noor Supit.

Hadir pula tokoh senior Partai Golkar Aburizal Bakrie, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Komjen Pol (purn) Mochamad Iriawan, Rektor IPB Prof. Arif Satria, Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo, Ketua Dewan Pakar sekaligus Ketua Harian BS Center Prof. Didin Damanhuri, dan Pakar Komunikasi Politik Effendy Ghazali.

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, buku “Legacy MPR RI Periode 2019-2024. Pilar Demokrasi dan Landasan Hukum Negara” mengkaji secara komprehensif berbagai aspek terkait peran dan kontribusi MPR dalam perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia. Materi yang dibahas merupakan legacy MPR periode 2019-2024 yang meliputi Forum MPR se-Dunia, UU MPR, Badan Kehormatan MPR, tata tertib MPR, serta substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

“Dengan mengkaji berbagai aspek terkait MPR, diharapkan pembaca memahami pentingnya MPR dalam menjaga kedaulatan rakyat dan keberlangsungan negara. Buku ini juga bertujuan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi MPR serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat peran dan fungsi lembaga MPR di masa depan,” jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, dalam buku “Empat Pilar MPR RI. Strategi Konsensus Kebangsaan Menyongsong Bonus Demografi” membahas pentingnya nilai-nilai fundamental Empat Pilar MPR RI, yang terdiri dari Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.

“Empat Pilar MPR juga bisa menjadi filter dalam menghadapi tahun politik, agar bangsa Indonesia tidak terpengaruh untuk saling berkonflik karena beda pilihan. Bagi setiap penyelenggara negara serta segenap warga negara Indonesia, harus memiliki keyakinan, bahwa prinsip-prinsip dalam Empat Pilar MPR merupakan bagian dari prinsip moral ke-Indonesia-an yang membawa kepada tercapainya kehidupan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur,” terang Bamsoet.

Dosen Tetap Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Trisakti, Universitas Pertahanan RI (UNHAN), dan Universitas Jayabaya ini menambahkan, buku bahan ajar “Politik Hukum dan Kebijakan Publik” dihadirkan sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara politik hukum dan kebijakan publik di Indonesia. Sedangkan buku “Pembaruan Hukum” hadir untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai pembaruan hukum di Indonesia yang menjadi topik penting dalam upaya memperkuat sistem hukum nasional.

“Mudah-mudahan kedua buku bahan ajar tersebut dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dan menjadi referensi penting bagi para pengambil kebijakan, kalangan akademisi, mahasiswa serta khalayak umum,” pungkas Bamsoet. (*)

Artikel Ketua MPR RI Bamsoet Luncurkan Lima Buku Terbaru di Hari Ulang Tahun ke-62 pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.