Dalam kirimannya, ia mengaku berhasil mendapatkan data dari BKN berupa 4.759.218 baris yang berisi sangat banyak data, seperti nama, tempat dan tanggal lahir, gelar, nomor ponsel dan email, hingga informasi pendidikan.

Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persadha, menyarankan pemerintah segera membentuk Badan Perlindungan Data Pribadi menyusul maraknya kasus tersebut. Dengan begitu, ada tindakan serta sanksi kepada penyelenggara sistem elektronik (PSE). yang mengalami kebocoran data.

“Selain itu, harus dibuat aturan yang tegas bahwa PSE yang tidak bisa menjaga sistemnya harus bisa dikenakan konsekuensi hukum, baik itu PSE publik maupun privat,” katanya, Minggu (11/8). “Jika tidak, maka PSE tersebut tidak akan jera dan akan memperkuat sistem keamanan siber serta SDM yang dimiliki.”

Menurut Pratama, semua kementerian/lembaga pemerintah, termasuk di daerah, juga harus diwajibkan melakukan penilaian atas sistem teknologi informasi yang dimilikinya secara menyeluruh. Dengan begitu, bisa melihat keamanan sistemnya sendiri seperti peretas melihat sistem tersebut dari luar.

“Sehingga, bisa segera mengetahui celah keamanan yang mungkin ada di sistemnya dan segera menutup celah keamanan tersebut sebelum dimanfaatkan oleh peretas sebagai pintu masuk kedalam sistem,” ujarnya.

“Assesment ini tidak hanya dilakukan satu kali saja, namun harus dilakukan secara rutin mengingat keamaan sistem informasi bukanlah sebuah hasil akhir, namun merupakan sebuah proses sehingga apa yang kita yakini aman pada saat ini belum tentu masih akan tetap aman pada keesokan harinya,” imbuh Pratama.

Dalam kirimannya, peretas menawarkan data BKN tersebut sebesar US$10.000 atau sekitar Rp160 juta. TopiAx bahkan membagikan sampel data berisi 128 aparatur sipil negara (ASN) di Aceh yang didapatkan.

Sementara itu, BKN dan pihak terkait, seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), hingga kini belum berkomentar atas kebocoran data tersebut. Di sisi lain, BKN dan BSSAN telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang penguatan data ASN dan peningkatan kualitas perlindungan informasi dan transaksi elektronik (ITE), yang berdurasi setahun, pada Oktober 2022.

Artikel Kebocoran kembali terjadi, pakar usul pembentukan Badan Perlindungan Data Pribadi pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

“Tata kelola data merupakan kerangka kerja untuk memastikan bahwa data dikelola sebagai aset yang berharga dalam organisasi, memainkan peran kunci dalam menjaga kualitas, keamanan, dan ketersediaan data yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2024,” ujarnya dalam Rakernis Pengelolaan Data dan Informasi bagi Panwascam se-Kabupaten Sukabumi, Jumat (9/8) malam.

Rasminto melanjutkan, tata kelola data melibatkan serangkaian kerangka kerja yang komprehensif. “Mulai dari kebijakan, prosedur, dan standar yang dirancang agar pengelolaan data efisien dan efektif.”

Pakar geografi politik Universitas Islam 45 (Unisma) ini lalu menjabarkan pentingnya data secara tataran filosofis. Katanya, data merupakan sumber kebijaksanaan.

“Jika diolah menjadi sebuah informasi, dari informasi diproses secara kognisi menjadi sumber pengetahuan, dan jika dipahami akan menjadi sumber kebijaksanaan,” katanya.

Menurutnya, prinsip utama dalam tata kelola data adalah keterbukaan informasi publik. Apalagi, termaktub di dalam berbagai regulasi, seperti Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 10 Tahun 2019, Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008, dan Pasal 28F UUD 1945.

Eks Sekretaris Tim Seleksi Bawaslu Jakarta ini melanjutkan, pengaturan keterbukaan informasi publik panitia pengawas secara rigid diatur dalam Perbawaslu 10/2019. Di dalamnya memandatkan agar seluruh tahapan pemilihan dilaksanakan secara transparan sehingga masyarakat memiliki akses yang luas terhadap informasi yang relevan atas proses pemilu, mulai dari tahap persiapan hingga pengumuman hasil.

Rasminto pun meminta jajaran panwascam agar memperhatikan aspek keamanan data penyelenggara. Apalagi, ancaman terhadap keamanan data kian kompleks dan beragam pada era digital, mulai dari serangan siber hingga pencurian data.

“Oleh karena itu, penyelenggara pemilu perlu memastikan bahwa data yang dikelola terlindungi dengan baik dari segala ancaman tersebut,” ucap Wakil Bendahara Umum MN KAHMI ini.

Ia juga mendorong keterbukaan informasi publik. Baginya, penerapan tata kelola data dan informasi yang baik bukan hanya menjadi kewajiban, tetapi kunci dalam menjaga integritas dan kredibilitas proses pemilu.

“Dengan tata kelola data yang terjamin, diharapkan Pemilu Serentak 2024 dapat berlangsung dengan lancar, aman, dan menghasilkan keputusan yang dipercaya oleh seluruh rakyat Indonesia,” tandas Rasminto.

Artikel Pilkada 2024, pengamat sorot urgensi tata kelola data dan informasi pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

“Setelah melalui 2 tahun yang melelahkan dan mengesankan, alhamdulillah, bulan lalu saya telah di wisuda di Rusia. Saya senang dan bersyukur karena tidak semua orang memiliki kesempatan untuk kuliah di luar negeri. Terima kasih untuk semua orang yang telah membantu dan mendukung saya selama ini, terutama orang tua saya,” katanya.

Pemuda Inspiratif Kemenpora ini mengaku sangat puas karena sudah mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan.

“Alhamdulillah, selama 2 tahun terakhir ini saya belajar tentang banyak hal, terutama tentang Putinomics, bagaimana Presiden Vladimir Putin menetapkan dan menerapkan kebijakan untuk menjaga kemandirian dan kestabilan ekonomi Rusia meskipun telah mendapatkan sanksi ekonomi bertubi-tubi dari Eropa Barat dan Amerika,” tuturnya.

“Kebijakan tersebut telah terbukti berhasil karena Rusia masih tetap berdiri kokoh sebagai sebuah negara. Bahkan, ekonomi Rusia terus tumbuh sampai hari ini,” sambungnya.

Selama di Rusia, Faiz berkesempatan menjadi asisten peneliti Food and Agriculture Organization (FAO) dan asisten dosen mata kuliah Pemerintah Kota.

“Saya juga beberapa kali menjadi narasumber untuk negara Eropa dan Rusia dalam berbagai acara di stasiun televisi Indonesia,” ujarnya.

Direktur Perhimpunan Remaja Masjid Indonesia Dewan Masjid Indonesia (Prima DMI) ini bakal langsung kembali ke Indonesia pascalulus. Ia akan menggunakan ilmu dan pengalaman yang didapatkan selama studi untuk ikut serta dalam pembangunan Indonesia.

“Saya akan berusaha untuk ikut serta dalam pembangunan Indonesia, terutama dalam bidang kepemudaan, memotivasi anak muda Indonesia lainnya untuk terus semangat dalam mengejar cita-citanya dan jangan pernah lelah mencintai Indonesia,” jelasnya.

Artikel Lulus kuliah di Rusia, Faiz Arsyad ingin ikut membangun Indonesia pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

“Komitmen tersebut akan tetap dilanjutkan oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto, di pemerintahannya yang akan datang. Sehingga, pembangunan desa bisa menghidupkan daya saing, menarik minat generasi muda untuk tinggal di desa dan membangun desa,” katanya dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR bersama Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu (31/7).

“Insentif fiskal yang dihadirkan melalui program dana desa harus dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin agar tepat sasaran. Sehingga, dapat menjadi stimulus pembangunan desa,” sambung Bamsoet, sapaannya.

Eks Presidium MN KAHMI ini melanjutkan, slogan “tinggal di desa, rezeki kota, bisnisnya mendunia” harus menjadi tren dalam menurunkan laju urbanisasi. Pun mesti menjadi magnet yang menarik minat generasi muda untuk kembali ke desa, membangun daerahnya, dan mengoptimalkan berbagai potensi dan peluang.

“Arah kebijakan penggunaan dana desa harus tetap dikedepankan untuk program pemulihan ekonomi, antara lain untuk perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem, bantuan permodalan kepada BUMDes untuk menggerakkan perekonomian desa, dana operasional pemerintahan desa, serta dukungan program sektor prioritas di desa, termasuk penanganan stunting, mendukung ketahanan pangan dan hewani, serta pembangunan lumbung pangan desa, dan pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa,” tuturnya.

Menurut Bamsoet, pembangunan desa bisa menjadi stimulan bagi perubahan sosial yang bermuara pada pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan desa setidaknya memiliki peran sentral dalam dua aspek penting. Pertama, upaya pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan data BPS per Maret 2024, kemiskinan di desa mencapai 11,79% atau jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan perkotaan sebesar 7,09%. Dari aspek kualitas, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di desa juga jauh lebih tinggi dibandingkan di perkotaan.

“Kedua, pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah dan antara desa dan kota. Pembangunan desa menjadi penyeimbang untuk memangkas jurang perbedaan antara kehidupan di perkotaan dan pedesaan. Faktanya, meskipun dari aspek kewilayahan sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan, namun jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan lebih banyak dari pedesaan,” ulasnya.

Artikel Ketua MPR dorong peningkatan pembangunan desa pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Namun, politikus senior Partai Golkar ini juga mengingatkan adanya ancaman terhadap Pancasila dari internal. Dicontohkannya dengan radikalisme, narkoba, terorisme, dan liberalisme.

“Inilah ancamaan internal terhadap Pancasila. Mari kita perhatikan nilai Pancasila yang telah menjadi kesepakatan para pendiri bangsa,” katanya saat membuka Sosialisasi Empat Pilar MPR bertema “Desain Pemerintahan dalam Pembangunan Desa Berdasarkan UUD 1945” yang digelar KAHMI di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu (31/7).

Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo, juga mengajak masyarakat agar menjaga kemajemukan dan keragaman Indonesia yang berjalan rukun dan aman selama ini. Menurutnya, Indonesia yang kaya dan majemuk merupakan sumber kekayaann tersendiri.

Ia turut berpesan tentang peran pemerintahan desa yang selama ini sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Katanya, pemerintah telah mengucurkan dana desa secara rutin dan berhasil menggerakkan ekonomi perdesaan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Ma’mun Murod; Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Suparji Ahmad; dan Sekjen MN KAHMI, Syamsul Qomar. Acara juga dihadiri ratusan peserta dari KAHMI, HMI, serta mahasiswa dan ormas kepemudaan.

Artikel Ketua MPR beber hal-hal yang mengancam Pancasila pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Direktur Eksekutif Human Studies Institute, Rasminto, mengatakan, ini penting dilakukan mengingat ketahanan pangan bukan hanya tentang ketersediaan makanan, tetapi menyangkut kedaulatan, stabilitas, dan masa depan suatu bangsa. Apalagi, produksi pangan global tengah bergejolak karena beberapa faktor, salah satunya perubahan cuaca ekstrem.

“Problematika lainnya yang perlu jadi analisis kritis adalah konflik geopolitik, seperti perang Rusia-Ukraina, juga memperburuk situasi ketahanan pangan global. Rusia dan Ukraina adalah produsen utama gandum, menyumbang sekitar 25% dari ekspor gandum global. Konflik yang terjadi menyebabkan gangguan signifikan pada rantai pasok, dengan harga gandum global meningkat lebih dari 30% sejak perang dimulai pada tahun 2022,” tuturnya dalam keterangannya, Minggu (28/7).

“Krisis di Timur Tengah juga turut memperburuk situasi ketahanan pangan. Konflik berkepanjangan di kawasan ini mengakibatkan banyak lahan pertanian yang tidak bisa diolah dan menyebabkan pengungsian massal,” sambung Wakil Bendahara Umum MN KAHMI itu.

Rasminto melanjutkan, keterlibatan TNI dalam menjaga ketahanan pangan nasional sudah berlangsung sejak lama. Pada era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), misalnya, Kementerian Pertanian (Kementan) menggandeng TNI dalam program cetak sawah baru seluas 500.000 hektare di Papua Selatan.

“Jika saja produktivitas per hektare dapat menghasilkan minimal 5 ton gabah padi per panen, maka akan menghasilkan 2,5 juta ton gabah padi per musim panen. Dan jika saja setiap tahun dapat dua kali panen, maka setahun berkontribusi 5 juta ton gabah padi,” ucap pengamat geografi politik Universitas Islam ’45 (Unisma) Bekasi ini.

TNI kembali dilibatkan dalam megaproyek lumbung pangan (food estate). Rasminto mengakui program ini memiliki kekurangan, tetapi mestinya dievaluasi agar hasilnya lebih optimal.

“Food estate, yang merupakan proyek pertanian skala besar untuk meningkatkan produksi pangan, memerlukan perbaikan dan penyesuaian dengan melihat berbagai tantangan yang ada,” katanya.

“Setidaknya terdapat catatan kritis yang diperlukan, yakni perlu adanya peningkatan infrastruktur irigasi, akses ke teknologi pertanian modern, dan dukungan logistik untuk memastikan hasil yang maksimal. Selain itu, partisipasi aktif petani lokal dan pemberdayaan masyarakat sekitar juga menjadi kunci keberhasilan program ini. Melalui perbaikan dan penyesuaian yang berkelanjutan, food estate dapat menjadi solusi strategis untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional,” sambungnya.

Rasminto mengingatkan, ketahanan pangan harus didukung kebijakan yang kuat, infrastruktur yang memadai, dan kerja sama internasional. Ini sesuai laporan World Food Programme (WFP) 2023.

Jika Indonesia gagal membangun ketahanan pangan nasionalnya, maka akan berdampak serius. Sebab, akan memengaruhi sektor lain, seperti kriminalitas, perekonomian, isu sosial, dan kesehatan.

“Ketidakmampuan untuk menyediakan pangan yang cukup bagi seluruh penduduk dapat menyebabkan kelaparan, malnutrisi, dan meningkatnya angka kematian. Ketidakstabilan pangan juga dapat memicu kerusuhan sosial dan konflik, seperti yang telah terlihat di negara-negara lain,” jelasnya. “Oleh karena itu, membangun ketahanan pangan yang kuat bukan hanya masalah kesejahteraan, tetapi juga merupakan isu strategis bagi keamanan dan stabilitas nasional.”

Ia juga mengajak masyarakat secara luas turut berpartisipasi aktif dalam menciptakan sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan. “Kita patut meyakini bahwa Indonesia dapat mengatasi tantangan krisis global dan memastikan ketersediaan pangan bagi seluruh rakyatnya sekaligus memperkuat kemandirian pangan nasional,” tandasnya.

Artikel Keterlibatan TNI dalam program ketahanan pangan perlu ditingkatkan pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

“Karena belajar di kampus dalam waktu terbatas sangat berbeda dengan belajar di luar kampus, yang penuh tantangan dan rentang waktu yang sangat panjang,” katanya saat menjadi tamu kehormatan di hadapan 5.000 wisudawan Universitas Harambee di Kota Adama, Ethiopia, pada Sabtu (27/7) waktu setempat.

Universitas Harambee adalah perguruan tinggi swasta terkemuka di Ethiopia dan kampusnya tersebar di berbagai kota. Universitas ini telah menandatangani 8 naskah kerja sama dengan perguruan tinggi Indonesia.

Al Busyra juga meminta wisudawan aktif membangun jaringan internasional yang luas. Pun berkontribusi untuk pembangunan global di berbagai bidang.

“Jaringan internasional sangat penting untuk membantu meningkatkan karier, apa pun profesi Anda, karena hampir semua profesi membutuhkan konektivitas global yang luas,” ucapnya dalam keterangannya.

Dalam kesempatan itu, Al Busyra turut menyampaikan berbagai perkembangan terkini diplomasi Indonesia-Ethiopia. Menurutnya, generasi muda Ethiopia, khususnya wisudawan, berperan lebih aktif dalam meningkatkan hubungan dan kerja sama Ethiopia dengan Indonesia.

Dalam 5 tahun terakhir, ungakpanya, KBRI Addis Ababa terus mendorong kerja sama antarperguruan tinggi yang ada di Indonesia dan Ethiopia. Saat ini, terdapat 34 naskah kerja sama yang telah ditandatangani perguruan tinggi kedua negara.

Tanggal 3-8 Agustus mendatang, delegasi Indonesia akan berkunjung ke Ethiopia. Lima anggota delegasi yang dipimpin Kementerian Agama (Kemenag) adalah pimpinan lima perguruan tinggi di Indonesia.

“Pada saat kunjungan di Ethiopia, akan ditandatangani sejumlah naskah kerja sama baru antarperguruan tinggi Indonesia dan Ethiopia,” ujar Al Busyra.

Artikel Dubes Al Busyra ajak generasi muda Ethiopia bangun jaringan internasional pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

“Sebab, sishankamrata jadi faktor kunci dalam menghadapi berbagai dinamika ancaman nasional yang semakin kompleks,” ucapnya dalam keterangannya pada Kamis (25/7).

Ia menerangkan, ancaman yang dihadapi sebuah negara dalam menjaga kedaulatan tidak hanya ancaman militer konvensional, tetapi ancaman nonmiliter, seperti terorisme, siber, dan bencana alam. Apalagi, ancaman yang dihadapi Indonesia kian beragam dan kompleks.

“RUU TNI diharapkan dapat menjawab tantangan ini melalui penguatan kerangka kerja sishankamrata yang lebih komprehensif dan adaptif,” jelasnya.

“Ancaman tradisional, seperti konflik bersenjata dan invasi, masih menjadi perhatian. Namun, ancaman nontradisional, seperti serangan siber, terorisme, dan perubahan iklim, juga tidak bisa diabaikan karena sulit diprediksi,” imbuhnya.

Lebih jauh, Wawan membeberkan beberapa aspek penguatan sishankamrata RUU TNI. Misalnya, penegasan peran militer dalam pertahanan negara, pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang terlatih dan profesional, serta peningkatan alutsista dan teknologi pertahanan.

Menurutnya, substansi RUU TNI juga dapat menekankan pentingnya kolaborasi sipil-militer dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara.

“Sishankamrata bukan hanya tanggung jawab TNI, tetapi juga melibatkan seluruh komponen bangsa dalam upaya pertahanan sesuai pengamalan Pasal 30 ayat (1) UUD 1945,” ujar mahasiswa doktoral Institut Pertanian Bogor (IPB) ini.
.
Publik, ungkap Wawan, juga mengharapkan salah satu fokus utama RUU TNI dapat mengangkat isu kerja sama sipil-militer, terutama dalam operasi civic-mission.

“Operasi ini melibatkan TNI dalam kegiatan nonmiliter, seperti penanganan bencana, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan kesehatan. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara TNI dan masyarakat sehingga mampu merespons berbagai krisis dengan lebih cepat dan efektif,” tuturnya.

Sebagai insan akademis, baginya, RUU TNI menjadi hal fundamental untuk segera disahkan. “Prinsipnya, kami melihat RUU ini penting dalam merespons dinamika global dan regional yang semakin kompleks.”

Artikel KAHMI UNJ: Sishankamrata harus jadi salah satu fokus RUU TNI pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Peneliti Pusat Riset Hukum Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Ismail Rumadan, menyampaikan, ini menunjukkan kebijakan tersebut bukan solusi tepat guna. Sebab, secara normatif dan logika rasional, setidaknya ada 3 faktor yang menjadi pertimbangan pemodal untuk berinvestasi, yakni masalah kepastian hukum, stabilitas politik, dan stabilitas sosial masyarakat.

“Tiga masalah tersebut masih menjadi PR (pekerjaan rumah) besar bagi pemerintah Indonesia saat ini. Pertama, kondisi aturan hukum semakin karut-marut, saling tumpang tindih, dan tidak beraturan sesuai hierarki peraturan perundang-undangan,” katanya dalam keterangannya, Selasa (23/7).

Dicontohkannya dengan Perpres 75/2024 yang diterbitkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertentangan dengan UUD 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), utamanya yang terkait penguasaan hak atas tanah. “Kondisi aturan hukum seperti ini tidak menjamin adanya kepastian hukum bagi invertor untuk berinvestasi di IKN.”

Ismail menerangkan, pemberian fasilitas HGU atas tanah kepada investor selama 190 tahun menabrak semua aturan hukum maupun konstitusi tentang pertanahan di Indonesia. Bahkan, di zaman VOC saja kepemilikan HGU dibatasi 75 tahun.

“Investor, yang menjadi target pemerintah untuk berinvestasi di IKN, tentu tidak ikut-ikutan ‘gila’ dan ‘mabuk diri’ untuk merespons kebijakan pemerintah terkait pemberian HGU maupun pemberian fasilitas lain agar tertarik berinvestasi di Indonesia. Sebab, para investor tentu sadar dan paham betul bahwa berinvetasi dengan modal besar harus penuh perhitungan dan kehati-hatian agar modal yang diinvestasikan memiliki prospek, minimal modal yang diinvestasikan bisa kembali,” tuturnya.

Kedua, sambung Ismail, stabilitas politik di Indonesia sangat rapuh lantaran dibangun atas dasar demokrasi semu. Akibatnya, tidak ada jaminan bagi stabilitas politik di Indonesia saat ini dan ke depannya.

“Pemerintahan baru di bawah presiden terpilih, Prabowo Subianto, memiliki prinsip dan karakter politik yang berbeda dengan pemerintahan Jokowi yang minim wawasan kebangsaan. Sehingga, bisa jadi kebijakan IKN ditinjau kembali,” ucap Ketua Umum Pemuda Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) ini.

Ketiga, masalah stabilitas sosial masyarakat dan masalah ekologi tak memiliki daya dukung untuk sebuah ibu kota negara yang ideal. Menurutnya, masyarakat di wilayah IKN merasa dipinggirkan dan dirampas hak-haknya tanpa adanya kompensasi ganti rugi yang adil. Kondisi ini menyimpan konflik yang berkepanjangan ke depan.

“Kemudian dari sisi ekologi, pembangunan IKN berpotensi merusak lingkungan, mengganggu biodiversitas, kualitas lanskap wilayah, menurunnya stok karbon hutan, ketersediaan air, pencemaran, limbah, kebisingan, sampah, dan sistem drainase,” beber Ismail.

“Inilah kondisi faktual yang pastinya sudah dipahami oleh para calon investor, yang kemudian menjadi pertimbangan mendasar untuk melakukan investasi di ibu kota negara baru tersebut,” sambungnya.

Ismail meyakini investor memiliki perhitungan matang dan pertimbangan waras sehingga tak terjebak “rayuan gombal” pemerintah yang sungguh tidak rasional dalam penciptaan kondisi investasi yang wajar dan normal.

“Oleh karena itu, jangan berharap jika ada investor yang mau berinvestasi di IKN. Sebab, para calon investor juga tidak mudah percaya oleh janji-janji manis Presiden Jokowi yang penuh halusinasi untuk membangun IKN di tengah krisis politik, hukum, ekonomi, dan sosial saat ini,” jelasnya.

Baginya, kondisi tersebut justru mempertegas bahwa proyek IKN semestinya dibatalkan karena tidak realistis di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang tidak baik, banyak rakyat menderita kelaparan, dan utang negara semakin membengkak dan mencekik.

“Sementara itu, APBN dikuras habis untuk membangun proyek IKN yang diprediksi akan gagal, terlebih lagi pembangunan IKN ini bertentangan dengan UUD 1945,” ujar Ismail, Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional (Unas).

Artikel Peneliti BRIN beber 3 faktor investor tak tertarik investasi di IKN pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

“Data pemilih yang terjaga kerahasiaannya dan keamanannya merupakan fondasi utama untuk memastikan bahwa proses pemilihan berjalan dengan integritas,” kata Rasminto.

Menurutnya, pentingnya keamanan data pemilih semakin disoroti dengan meningkatnya ancaman siber yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem pemilu.

“Upaya peretasan, manipulasi data, hingga pencurian identitas adalah beberapa risiko yang harus dihadapi dan diatasi oleh penyelenggara pemilu,” ucapnya.

Sebagai pengelola data pribadi, bagi Rasminto, KPU wajib menjaga kerahasian data pribadi. Hal ini diatur dalam UU 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

“Jelas dalam Pasal 36 bahwa Pengendali data pribadi (KPU dalam konteks pemilu) wajib menjaga kerahasiaan data pribadi. Apalagi, dalam Pasal 67 dan 68 UU tersebut mengatur tindak pidana terkait pengumpulan, pengungkapan, penggunaan, dan pemalsuan data pribadi dengan ancaman pidana dan denda yang bervariasi dari 4 hingga 6 tahun penjara dan denda dari 4 hingga 6 miliar rupiah,” bebernya.

Pakar geografi politik Universitas Islam 45 (Unisma) ini mengatakan, transparansi dalam pengelolaan data pemilih juga menjadi kunci.

“Masyarakat harus diberikan akses informasi yang jelas dan terbuka mengenai bagaimana data mereka diproses dan dilindungi. Hal ini penting untuk membangun dan memelihara kepercayaan publik terhadap proses pemilu,” jelasnya.

Keamanan data pemilih bukan hanya tanggung jawab KPU atau pemerintah semata, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.

“Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil diperlukan untuk menciptakan ekosistem pemilu yang aman dan terpercaya,” ucap Wakil Bendahara Umum Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) ini.

Rasminto melanjutkan, dengan menjaga keamanan data pemilih, kita tidak hanya melindungi hak individu, tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi itu sendiri. “Mari bersama-sama kita jaga integritas Pilkada demi masa depan bangsa yang lebih baik.”

Artikel Demi integritas Pilkada 2024, keamanan data pemilih mesti terjamin pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.