La Pege sapaan akrab Tariala, kini dipercayakan jadi pucuk pimpinan parlemen Sultra. Ia menggapai kursi Ketua DPRD Sultra dengan meraih belasan ribu suara dari Dapil Muna, Muna Barat dan Butur melalui Pilcaleg 2024. Jalan politik yang ia pilih, membuatnya menjadi politisi kenamaan di Bumi Anoa.

Sebelum berpolitik, ia sempat mengabdi sebagai guru sekolah dasar di Muna. Namun ia menanggalkan status ASN yang didambakan banyak orang, demi mengabdi di jalan yang lebih luas, jalur politik.

Usai tak jadi abdi negara, poltisi Nasdem itu mulai belaga di pentas politik pada tahun 2009. Kala itu ia tarung Pilcaleg Muna dan terpilih. Lima tahun kemudian, ia berlaga di Pilcaleg Muna Barat dan masih mendapat kepercayaan untuk memperjuangkan aspirasi rakyat di parlemen.

Setelah menyelesaikan tugas di DPRD Muna Barat selama 2014-2019, Tariala melangkah lebih jauh. Ia memutuskan masuk parlemen Sultra pada Pilcaleg 2019 dapil Muna, Muna Barat dan Buton Utara. Walau pendatang baru, Tariala langsung mendapat amanah warga tiga kabupaten itu. Kerja-kerja politik Tariala selama lima tahun, yang memperjuangkan aspirasi masyarakat, membuat dirinya terus mendapat kepercayaan.

Tak heran, pada Pilcaleg 2024, ia melenggang mulus menuju parlemen. Belasan ribu suara warga ia dulang dari tiga kabupaten. Tariala satu-satunya politisi Nasdem dari Dapil III yang melenggang ke DPRD.

Saat ditemui, Tariala mengungkapkan modal utama yang ia miliki ketika memutuskan maju sebagai calon anggota DPRD hanyalah keberanian.

“Orang tua saya hanya petani biasa, tetapi saya punya tekad kuat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, terutama di Dapil III, yang meliputi Muna, Muna Barat, dan Buton Utara,” kata Tariala, Senin, 7 Oktober 2024.

Tidak sedikit masyarakat yang meragukan kemampuannya saat pertama kali mencalonkan diri. Bahkan, cibiran dari lingkungan sekitar sempat menjadi beban tersendiri baginya. Namun, ia tetap teguh berjuang, dan berkat doa serta dukungan dari orang tuanya, ia mampu membuktikan bahwa anak seorang petani pun bisa melenggang di panggung politik.

“Alhamdulillah, kita terpilih. Dan hari ini, kita telah ditetapkan sebagai Ketua DPRD Sultra,” tambahnya.

Keberhasilan Tariala tidak hanya menjadi inspirasi bagi dirinya, tetapi juga bagi banyak anak muda di Sultra yang memiliki latar belakang serupa.

Ia membuktikan bahwa asal-usul dan layar belakang keluarga bukanlah penghalang untuk meraih impian, justru menjadi motivasi untuk bekerja lebih keras. Ia merasa bangga bisa menjadi wakil rakyat dengan latar belakang anak petani, sesuatu yang jarang ditemui di kursi-kursi legislatif.

Selama menjabat sebagai anggota DPRD, Tariala telah membuat berbagai gebrakan, terutama dalam bidang pertanian yang merupakan mata pencaharian utama masyarakat di Dapil-nya. Ia sangat memahami betul kebutuhan petani, karena ia sendiri tumbuh di tengah-tengah kehidupan pertanian.

“Program kerja saya selama ini selalu fokus di bidang pertanian, karena saya tahu betul betapa pentingnya sektor ini untuk masyarakat kita,” jelasnya.

Tariala tak hanya memperjuangkan nasib petani secara teoritis, tetapi juga secara nyata. Salah satu kebijakan yang ia dorong adalah modernisasi alat pertanian di Muna, Muna Barat dan Buton Utara.

“Dulu petani masih banyak yang menggunakan alat-alat tradisional. Sekarang, kita sudah bantu mereka dengan alat-alat modern sehingga memudahkan dan meningkatkan pertanian,” ungkapnya dengan bangga.

Ia juga memastikan bantuan yang diberikan bukan hanya alat-alat besar, tetapi juga pelatihan bagi petani agar mereka bisa memaksimalkan hasil panen dengan teknologi modern. Kebijakan ini diakui sangat membantu petani di Muna Barat dan daerah sekitarnya, sehingga produktivitas pertanian meningkat signifikan.

Selain itu, Tariala juga aktif dalam memperjuangkan kesejahteraan petani melalui regulasi yang pro terhadap mereka. Ia mengaku terus mendorong adanya perlindungan harga komoditas pertanian agar petani tidak dirugikan oleh fluktuasi harga pasar.

“Kita perlu memastikan bahwa petani kita bisa mendapatkan harga yang layak untuk hasil panennya. Itu yang terus saya perjuangkan,” katanya.

Kesuksesan La Ode Tariala di dunia politik tidak lepas dari prinsip-prinsip yang selalu ia pegang teguh, yakni kerja keras, kejujuran, dan komitmen untuk selalu memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Ia berharap bahwa ke depan, Sultra, khususnya sektor pertaniannya, bisa terus berkembang dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Bagi Tariala, menjadi seorang wakil rakyat bukan hanya soal popularitas atau kekuasaan, tetapi soal tanggung jawab besar untuk membawa perubahan positif bagi masyarakat. Suksesnya Tariala tidak hanya menginspirasi masyarakat Muna Barat, tetapi juga masyarakat Sultra secara luas, bahwa dengan kerja keras dan doa, mimpi sebesar apa pun bisa diraih. (**)

Artikel La Ode Tariala Simbol Perjuangan Anak Petani Menuju Puncak DPRD Sultra pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Harapan ini di sampaikan Kepala Badan POM RI Taruna Ikrar saat Workshop ELEVATE Empowering ReguLatory Excellence: Workshop on AdVAnced ThErapy Medicinal Products di Hotel Manhattan, Jakarta 7 Oktober 2024.

Hadir dalam Workshop perwakilan WHO Indonesia, Roderick Salenga, Perwakilan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Perwakilan dari Stem Cell and Cancer Research (SCCR) Indonesia, Perwakilan dari Komite pengembangan Sel Punca dan Sel

Di Indonesia, dalam beberapa tahun ini, kita telah melihat perjalanan pengembangan ATMP yang cukup menjanjikan. Perusahaan farmasi lokal, bekerja sama dengan universitas dan pusat riset, mempelopori penelitian dalam terapi sel punca dan rekayasa jaringan.

Taruna Ikrar Kepala BPOM RI mengatakan Saat ini, terdapat empat fasilitas yang telah memiliki sertifikat CPOB untuk produk terapi berbasis sel, yaitu Bifarma Adiluhung, Prodia Stemcell, ⁠⁠Instalasi Kedokteran Sel Punca RSCM, dan Daewoong Biologics Indonesia.

”BPOM memainkan peran penting dalam mendukung kemandirian obat dalam negeri dengan menyediakan pengobatan yang menyelamatkan jiwa dapat diakses oleh masyarakat kita dengan biaya yang wajar”, ujar Taruna.

Lanjut salah satu ilmuwan dunia ini bahwa pasar Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP) diproyeksikan tumbuh secara substansial—dari USD 9,37 miliar pada tahun 2022 menjadi USD 22,48 miliar pada tahun 2027, dengan Compound Annual Growth Rate (CAGR) sebesar 12,8%.

“Kawasan Asia-Pasifik, khususnya, muncul sebagai pemain kunci di pasar ini, dengan negara-negara seperti Jepang, Cina, dan Korea Selatan yang memimpin dan mimpi kepala badan POM RI dalam waktu yang tidak lama Indonesia bisa masuk dalam negara yang menjadi kiblat teknologi dan terapi ini,” tegas taruna di sambut tepukan hangat seluruh peserta.

Artikel Taruna Ikrar Kepala BPOM : Indonesia Jadi Rujukan Advanced Terapi Medicine pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Sulthana mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta pada Minggu (29/9). Jenazahnya kemudian diterbangkan ke Surabaya dan tiba di rumah duka pada Senin dini hari sekitar pukul 01.00 WIB dengan ambulans dari RSUD Dr Soetomo.

Puluhan karangan bunga tampak berjejer di sepanjang jalan menuju rumah duka. Ucapan belasungkawa datang dari berbagai pihak, mulai dari Presiden RI Joko Widodo dan keluarga, hingga Ketua Umum DPP Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.

Selain itu, ucapan duka juga datang dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, serta kolega Sarmuji dari DPR RI dan sejumlah pejabat BUMN. Keberadaan karangan bunga ini menjadi simbol penghormatan bagi keluarga yang berduka.

Jenazah almarhum Sulthana dimakamkan pada pukul 09.00 WIB di Surabaya. Sejumlah tokoh hadir di tempat pemakaman, termasuk Calon Gubernur Jawa Timur dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Khofifah Indar Parawansa dan Ketua DPW PKS Jawa Timur, Irwan Setiawan.

Khofifah, yang juga mantan Gubernur Jawa Timur, turut melantunkan doa bersama dengan para pelayat lainnya yang hadir di pemakaman. Suasana duka menyelimuti proses pemakaman yang dihadiri oleh berbagai tokoh dan politisi.

Di rumah duka, beberapa tokoh penting juga terlihat hadir, seperti Calon Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak beserta istrinya, serta anggota DPRD Jawa Timur Adam Rusydi dan Achmad Anis. Hadir pula Calon Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani dan beberapa tokoh KAHMI.

Sebelumnya, saat jenazah disemayamkan di rumah Sarmuji di Jakarta, Menteri BUMN Erick Thohir dan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia juga sempat datang menyampaikan belasungkawa secara langsung kepada keluarga almarhum (*).

Artikel Tokoh Nasional Kirim Karangan Bunga ke Rumah Duka Sarmuji di Surabaya pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Acara jalan sehat yang diikuti oleh puluhan anggota Kahmi dan HMI yang ada di lingkungan Kabupaten Bondowoso tersebut, juga digelar ngobrol terkait Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Bondowoso.

Hadir dalam kegiatan, empat Presidium MD Kahmi Bondowoso periode 2024-2029, Khoirul Anam, Junaidi, Mujiati dan juga Maltup beserta pengurus Kahmi lainnya. Selain itu hadir juga Ketua Umum HMI dan Kohati Cabang Bondowoso – Situbondo beserta anggota.

Dalam sambutannya, salah satu Presidium MD Kahmi Bondowoso, Junaidi menyampaikan bahwa, kegiatan KFJS ini dimaksudkan sebagai ajang silaturahmi dan menjaga kekompakan keluarga besar Kahmi Bondowoso.

“Tentunya KFJS ini moment kita untuk mensolidkan keluarga besar Kahmi Bondowoso,” katanya.

Terkait Pilkada 2024, eks Ketua KPU Bondowoso 2019-2024 ini mengungkapkan bahwa hal ini secara kelembagaan, Kahmi belum menentukan mau kemana arah dukungan dari Kahmi kepada pasangan calon.

“Tetapi kalau secara person, individual dari kami mau mendukung kemana, itu hak secara pribadi. Yang jelas secara lembaga nantinya Kahmi akan selalu memberikan kontribusi dan mengawal kebijakan,” tuturnya.

Hal yang sama diungkapkan oleh Khoirul Anam, selaku presidium Kahmi Bondowoso. Menurutnya Kahmi dalam hal Pilkada tetap menjaga independensi organisasi.

“Secara organisasi, Kahmi Bondowoso tetap sesuai dengan peran dan fungsinya,” jelas pria yang juga pernah menjadi Ketuaa KPU Bondowoso 2014-2019.

Lebih dalam, Mujiati, menyampaikan pesan kepada para anggota Kahmi. Bahwa kebebasan teman-teman mau berafiliasi kemana. Anggota Kahmi mempunyai kemampuan untuk bisa menentukan.

“Meskipun ada dimana saja, tetap kita adalah satu keluarga dari rahim yang sama. Keluarga besar Kahmi dan HMI Bondowoso,” katanya.

Hadir juga dalam kegiatan tersebut, eks Presidium Kahmi Bondowoso, Miftahul Huda, yang merupakan politisi PKB. Ia menyampaikan bahwa dalam hal Pilkada, Kahmi harus mempunyai sikap dan arah yang jelas. Karena untuk kepentingan organisasi Kahmi kedepannya.

“Kahmi harus mengambil sikap dalam momentum ini (Pilkada),” ungkapnya.

Tidak hanya Miftahul Huda, beberapa anggota senior Kahmi juga menyampaikan gagasannya dalam forum diskusi dimoderatori oleh Mustakim Makki, dosen di salah satu Kampus di Situbondo.

Diantaranya, Ahmad dan Murti Jasmani. Ahmad, esk Presidium Kahmi Bondowoso periode pertama itu menyampaikan bahwa Kahmi harus bisa berkontribusi dan menjalin kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah.

“Minimal kedepan, Kahmi harus ada hal-hal yang diperjuangkan untuk masyarakat. Hal itu bisa lebih muda jika ada kerja sama yang baik dengan pemerintah,” ujarnya.

Begitu juga dengan Murti Jasmani, direktur LSM Edellweis Bondowoso. Ia menyampaikan gagasannya untuk Kahmi kedepan selain sikap dalam Pilkada, tetapi kedepannya Kahmi harus bisa mewarnai kebijakan-kebijakan daerah.

“Kahmi Bondowoso harus bisa menjawab berbagai isu-isu daerah. Terkhusus sosial dan lingkungan,” ungkap Murti, selaku pegiat sosial dan lingkungan.

Sementara itu, dari anggota HMI Cabang Bondowoso, M. Ikrom, selaku Ketua Umum, menyampaikan bahwa dalam hal ini, HMI berharap kepada Kahmi untuk memperhatikan adik-adik HMI. Ia pun berpesan kepada anggota HMI, agar tidak ikut dalam politik praktis yang sedang terjadi.

“Untuk teman-teman HMI supaya mengedepankan politik nilai dan gagasan,” ungkapnya.

Acara semakin penuh semangat dengan diskusi yang dilakukan. Berbagai argumen dan gagasan disampaikan. Hal ini diharapkan bisa menjadi langkah Kahmi Bondowoso dalam menentukan sikap dan mengawal Pilkada Bondowoso ini nantinya memberikan kemanfaatan untuk Masyarakat adil dan makmur.

Artikel KAHMI Bondowoso Gelar Jalan Sehat Sambut MILAD KAHMI 58 pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

“Fakultas Ekonomika dan Bisnis meluluskan 41 mahasiswa yang terdiri dari 36 mahasiswa Prodi Manajemen dan 5 mahasiswa Prodi Akuntansi. Sedangkan Fakultas Sains dan Teknologi meluluskan 69 mahasiswa yang terdiri dari 12 mahasiswa Prodi Teknis Mesin, 25 mahasiswa Prodi Informatika, dan 32 mahasiswa Prodi Agribisnis,” ujar Bamsoet saat memberikan sambutan secara daring dalam wisuda sarjana ke-2 Universitas Perwira Purbalingga, Jawa Tengah, tahun akademik 2023 – 2024, Kamis (26/9/24).

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini memaparkan, sebanyak 15 wisudawan tahun ini merupakan mahasiswa penerima Program Beasiswa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga yang telah berjalan sejak 2020. Mereka berasal dari Prodi Agribisnis. Pemkab Purbalingga memberikan beasiswa tersebut dengan tujuan agar lulusan berperan aktif dalam pengembangan pertanian di daerah asal mereka, sebagai penyuluh maupun wirausaha.

“Dampak positif dari kerjasama yang terjalin antara unsur kampus dengan Pemkab Purbalingga tercermin dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2018, sebelum kehadiran UNPERBA), skor IPM Kabupaten Purbalingga masih rendah, yaitu 67,72. Setelah UNPERBA mulai pembukaan kampus pada tahun 2019, skor IPM Kabupaten Purbalingga terus mengalami peningkatan hingga mencapai skor 70,51 pada tahun 2023,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini mengingatkan generasi muda bangsa adalah aset, potensi, dan investasi penting bagi bangsa dan negara untuk melangkah menuju kemajuan peradaban. Peran penting generasi muda ini semakin menemukan kontekstualitas dan relevansinya, karena saat ini bangsa Indonesia telah menapakkan kaki pada fase bonus demografi. Dimana komposisi demografi didominasi oleh penduduk usia produktif yang mayoritasnya adalah generasi muda.

Laporan bertajuk “Essential 2007” yang diterbitkan oleh United Bank of Switzerland (UBS), memproyeksikan pada tahun 2025 Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar ke-7 di dunia, dan pada tahun 2050, posisi Indonesia akan menempati urutan ke-5.

“Periode puncak bonus demografi ini diperkirakan terjadi hingga tahun 2030, di mana jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 300 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 70 persen nya adalah kelompok usia produktif. Para wisudawan dan wisudawati yang telah menyelesaikan study pada hari ini, tentunya menjadi bagian dari kelompok usia produktif tersebut,” pungkas Bamsoet.(*)

Artikel Ketua MPR RI Bamsoet Apresiasi Universitas Perwira Purbalingga (UNPERBA) Luluskan 110 Sarjana pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

“Bahkan bisa mencapai 700 persen lebih mahal dibanding harga di India,” ungkapnya.

Menurut Taruna, salah satu prioritas utama BPOM ke depan adalah menurunkan harga obat. Hal itu mendorong BPOM untuk mencari solusi agar harga obat-obatan esensial bisa lebih terjangkau, terutama melalui peningkatan produksi dalam negeri dan perbaikan regulasi.

Selain masalah harga, Taruna juga menyoroti keterlambatan dalam mendatangkan obat-obat inovatif ke Indonesia. Banyak obat yang sudah dipasarkan di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, namun masih belum tersedia di Indonesia. Beberapa obat untuk kanker dan penyakit degeneratif lainnya bahkan sudah diproduksi selama lebih dari lima tahun di luar negeri, tetapi belum masuk ke pasar Indonesia.

Taruna menegaskan bahwa BPOM perlu meningkatkan produksi obat dalam negeri agar tidak terlalu bergantung pada impor.

“Indonesia memiliki banyak sumber daya, tetapi 90 persen obat-obatan kita masih impor. Ini salah satu faktor yang menyebabkan harga obat kita mahal,” jelasnya. Hal ini menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi.

Di sisi lain, BPOM juga berencana melakukan percepatan dalam proses registrasi obat dan makanan. Saat ini, proses tersebut bisa memakan waktu hingga 300 hari kerja.

“Kami berupaya memangkas waktu ini menjadi 120 hari atau bahkan 90 hari,” ujar Taruna. Langkah ini akan mendukung ketersediaan obat-obat inovatif yang lebih cepat di pasar Indonesia.

Salah satu upaya untuk mempercepat ketersediaan obat inovatif adalah dengan mengadopsi hasil uji klinis yang sudah dilakukan di luar negeri. “Jika obat tersebut sudah melalui uji klinis tahap tiga di negara asal, tidak perlu lagi diuji di sini. Kami bisa langsung memberikan izin edar,” lanjutnya.

Selain itu, Taruna juga menekankan pentingnya digitalisasi dalam proses perizinan. Sistem manual yang selama ini digunakan akan digantikan dengan sistem digital untuk mempercepat layanan.

“Kami ingin memastikan bahwa perusahaan farmasi dan makanan bisa mendapatkan izin lebih cepat tanpa mengurangi kualitas pengawasan,” tambahnya.

Langkah-langkah ini akan membawa dampak besar bagi industri farmasi dan makanan di Indonesia. Tidak hanya mempercepat waktu perizinan, tetapi juga memotong biaya yang selama ini membebani industri. Dengan demikian, produk-produk obat dan makanan bisa lebih cepat masuk pasar dan tersedia bagi masyarakat.

Taruna optimis bahwa dengan kerja sama yang baik antara BPOM dan industri, perubahan-perubahan ini bisa segera terwujud. “Kami terus berkomunikasi dengan pihak industri agar kebijakan ini bisa menguntungkan semua pihak,” tegasnya.

Dengan peningkatan produksi obat dalam negeri dan percepatan regulasi, diharapkan harga obat di Indonesia bisa lebih kompetitif di masa mendatang (RED).

Artikel BPOM Fokus Menurunkan Harga Obat dan Mempercepat Regulasi Farmasi pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Dalam wawancara dengan Tim Media MN Kahmi di Kantor BPOM di Jakarta, Taruna menyebutkan bahwa saat ini BPOM berada di level 3 dari 4 level otoritas pengawas menurut standar WHO. “Kami menargetkan agar pada tahun depan, BPOM bisa masuk ke dalam WHO Listed Authority, yang saat ini hanya terdiri dari 30 negara dari total 194 negara anggota WHO,” ungkapnya di BPOM Jakarta, pada Selasa (24/9/24)

Upaya ini bukan sekadar untuk meningkatkan reputasi, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi industri farmasi Indonesia. Menurut Taruna, jika Indonesia masuk ke dalam daftar WHO tersebut, produk-produk obat yang diproduksi di Indonesia tidak perlu lagi melalui proses inspeksi yang berulang ketika akan diekspor ke negara-negara anggota WHO Listed Authority.

“Ini akan mempercepat ekspor obat-obatan ke pasar internasional. Misalnya, perusahaan farmasi besar seperti Kalbe Farma atau Bio Farma tidak perlu lagi menunggu kedatangan tim inspeksi dari negara tujuan ekspor karena BPOM sudah diakui,” jelas Taruna. Hal ini tentu akan mengurangi biaya dan mempercepat proses pemasaran produk farmasi Indonesia ke luar negeri.

Taruna juga menjelaskan bahwa salah satu syarat untuk masuk dalam daftar WHO adalah adanya penilaian ketat terhadap laboratorium BPOM.

“Tim penilai dari Singapura, Thailand, serta Geneva sudah datang untuk melakukan asesmen. Kami optimis bahwa BPOM memenuhi syarat dan bisa masuk daftar WHO pada bulan Mei atau Juni tahun depan,”ujar Taruna.

Selain laboratorium, BPOM juga harus memenuhi berbagai standar lain terkait pengawasan obat dan makanan.

“Ada banyak aspek yang dinilai, mulai dari kualitas pengawasan, kapasitas laboratorium, hingga efisiensi dalam menanggapi isu-isu terkait keamanan produk,” lanjut Taruna. Proses penilaian ini akan terus berjalan hingga akhir tahun dengan beberapa tahap penyesuaian yang masih harus diselesaikan.

Masuknya BPOM ke WHO Listed Authority juga akan membawa dampak pada peningkatan kepercayaan industri farmasi dunia terhadap Indonesia. Taruna berharap hal ini dapat mendorong perusahaan farmasi global untuk lebih berinvestasi di Indonesia.

“Ini adalah langkah strategis untuk menarik investasi dan meningkatkan kapasitas produksi obat dalam negeri,” ungkapnya.

Lebih lanjut, BPOM juga akan memperkuat regulasi terkait obat-obatan inovatif dan bioteknologi. “Kami melihat bahwa ada banyak teknologi baru yang belum diatur dengan baik dalam regulasi, seperti pengembangan sel bioteknologi untuk makanan. Ini menjadi tantangan baru yang harus dihadapi BPOM,” jelasnya.

Saat ini, BPOM sedang bekerja keras untuk mempercepat reformasi di bidang regulasi, baik dalam hal makanan, minuman, kosmetik, hingga suplemen.

“Kami tidak bisa lagi terpaku pada aturan lama yang tidak relevan dengan perkembangan teknologi. Perlu ada inovasi dalam regulasi agar bisa mengikuti perkembangan zaman,” lanjut Taruna.

BPOM juga tengah melakukan restrukturisasi internal untuk mendukung pencapaian target-target besar ini. Prof. Taruna menjelaskan bahwa struktur BPOM akan diperluas dengan menambah jumlah deputi dari empat menjadi enam, serta meningkatkan jumlah direktur. “Restrukturisasi ini penting agar BPOM lebih efektif dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam menghadapi tantangan global,” paparnya.

Dengan restrukturisasi ini, Taruna berharap BPOM dapat lebih fokus dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawas, baik di bidang obat-obatan, makanan, hingga tindakan penegakan hukum.

“Kita juga akan memperkuat tim penindakan untuk memastikan bahwa produk yang beredar di Indonesia memenuhi standar keamanan yang tinggi,” tambahnya.

Langkah BPOM untuk masuk dalam daftar WHO Listed Authority bukan hanya untuk kepentingan internal lembaga, tetapi juga sebagai bagian dari upaya Indonesia untuk bersaing secara global. Dengan pengakuan ini, produk-produk Indonesia diharapkan bisa lebih kompetitif di pasar internasional.

Sebelumnya, seusai dilantik menjadi Kepala Badan POM, Taruna menyampaikan 5 konsep penting dalam hal pengelolaan obat dan makanan. Pertama, harga obat di Indonesia masih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga. Kedua, koordinasi antar-lembaga dengan BPJS, Kementerian Kesehatan, serta berbagai asosiasi terkait, seperti asosiasi farmasi dan perusahaan obat menjadi kunci penting. Ketiga, perlunya perbaikan dalam proses regulasi agar obat-obat baru bisa lebih cepat masuk ke pasar Indonesia. Keempat, perlunya inovasi dalam regulasi untuk mengikuti perkembangan teknologi. Kelima, meningkatkan standar dan reputasi BPOM untuk bersaing secara global (RED).

Artikel BPOM Targetkan Masuk WHO Listed Authority ( WLA) untuk Tingkatkan Reputasi Global pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Proses pemilihan ini berlangsung setelah ketiga kandidat menjalani Debat Publik yang dihadiri oleh seluruh anggota MWA UI. Heri Hermansyah, seorang akademisi dengan latar belakang teknik, berhasil menarik dukungan mayoritas melalui visi dan strateginya untuk membawa UI menjadi lebih maju.

Dalam sambutannya setelah terpilih, Heri menekankan bahwa memimpin UI bukanlah tugas individu. “Untuk membangun UI, kita butuh supertim, bukan seorang superman. Saya berharap kita semua bisa bekerja bersama memajukan universitas ini,” ucapnya dengan penuh semangat.

Heri dijadwalkan dilantik sebagai Rektor UI pada 4 Desember 2024 mendatang, dalam sebuah acara yang akan digelar di Balai Purnomo UI, Depok. Masa jabatannya akan berlangsung selama lima tahun hingga 2029, dengan tantangan besar di depan mata untuk membawa UI ke tingkat yang lebih tinggi, baik di level nasional maupun internasional.

Heri Hermansyah lahir di Sukabumi, Jawa Barat, pada 18 Januari 1976. Ia adalah Guru Besar di Fakultas Teknik UI yang memiliki spesialisasi di bidang teknik kimia. Pendidikan dasarnya dimulai di Fakultas Teknik UI dengan fokus pada Teknik Gas dan Petrokimia antara tahun 1994 dan 1998.

Setelah menyelesaikan pendidikan sarjananya, Heri melanjutkan studi ke Jepang di Tohoku University. Ia mendapatkan beasiswa dari Panasonic untuk gelar Master pada 2000-2003, dan beasiswa dari Hitachi untuk meraih gelar PhD antara 2003 dan 2006, menjadikannya salah satu akademisi UI yang memiliki pengalaman internasional luas.

Heri Hermansyah juga dikenal sebagai sosok yang aktif dalam kegiatan akademik dan penelitian. Ia telah menulis berbagai publikasi ilmiah dan terlibat dalam banyak kolaborasi penelitian dengan institusi global. Hal ini menambah kredibilitasnya sebagai pemimpin universitas besar seperti UI.

Sosok Heri tidak hanya dikenal di kalangan akademisi, tetapi juga di masyarakat luas. Selama proses kampanye pemilihan rektor, ia mengusung visi untuk membuat UI lebih inklusif, inovatif, dan berdaya saing global. Visi tersebut menjadi kunci dalam memenangkan hati anggota MWA UI.

Dengan dukungan dari civitas akademika, Heri Hermansyah diharapkan mampu membawa Universitas Indonesia menuju pencapaian baru yang lebih gemilang selama masa jabatannya hingga 2029 (*).

Artikel Dewan Pakar MD KAHMI Depok Pimpin Universitas Indonesia Lima Tahun Kedepan pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Pada Kongres ini, Prima Gandhi terpilih sebagai ketua umum PPI Jepang periode 2024-2025 setelah memperoleh suara lebih banyak dari kandidat ketua umum lainnya. Prima Gandhi menggantikan Fadlyansah Farid, yang dinyatakan demisioner, setelah laporan pertanggung jawabannya diterima peserta Kongres.

Kongres PPI Jepang diselenggarakan sebagai proses kaderisasi dalam menjaga keberlanjutan roda organisasi. Selain memilih ketua umum, dipilih juga ketua Badan Pengawas serta membahas AD ART PPI Jepang. Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang (PPI Jepang) mempunyai sejarah yang Panjang sejak berdiri 24 Juni 1953. Per Desember 2023, terdapat 7,741 Warga Negara Indonesia yang berstatus pelajar di Jepang. Saat ini terdapat 9 Korda dan 49 Komisariat/Universitas.

Dalam kampanyenya, Pria yang akrab disapa Gandhi membawa slogan PPI Jepang HADIR (Harmonis, Adaptif, dan Responsif). Dalam kepengurusan satu tahun kedepan, Gandhi ingin membawa PPI jepang lebih bermanfaat untuk pelajar, pemerintah dan diaspora Indonesia di Jepang.  Beberapa program kerja yang akan dilakukan adalah Annual Scientific Symposium of Indonesian Collegians in Japan ke 8, Indonesian Art Festival, PPIJ Healing, #PPIJBERSUARA, Pintu Nihon, PPIJ SATU dan PELAJAR HADIR.

Untuk program terakhir PELAJAR HADIR yaitu program menuliskan kritik, ide dan gagasan dari pelajar Indonesia di Jepang di media cetak.  Untuk menjalankan program ini akan dilakukan pelatihan menulis opini dan artikel di media massa. Menulis opini penting agar anggota PPI Jepang baik tingkat korda dan komsat menjadi mitra kritis konstruktif bagi kemajuan Indonesia. Inspirasi program ini didapat dari kebiasaan pendiri bangsa seperti Mohammad Hatta, Sutan Syahrir, Achmad Soebarjo yang sering menulis artikel bernas ketika berkuliah di luar negeri dalam rangka mengusahakan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Gandhi sendiri merupakan Dosen Manajemen Agribisnis Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor (IPB University) yang sedang berkuliah Doktoral tahun ke dua di Graduate School of International Food and Agricultural Studies, Departement of Agricultural Economics, Tokyo University of Agriculture. Saat ini Gandhi mendapakan beasiswa Nodai special exchange student dari Jepang. Sebelumnya Gandhi menempuh pendidikan Master dan Sarjana di IPB University.

Pria alumni SMA Negeri 3 Jakarta ini hobi membaca, menulis, berdiskusi dan berorganisasi. Sejak sekolah menengah pertama (SMP) Gandhi aktif diberbagai organisasi seperti OSIS, ROHIS, Himpro Miseta IPB, DPM IPB, KNPI, HKTI, Karang Taruna, ICMI, HMI, KAHMI dan HA IPB.

Sebagai buah dialektika dari menjalankan hobi dan berorganisasi, pria keturunan Minang ini telah menghasilkan karya berupa 14 buku sebagai Penulis, 12 buku sebagai editor, 20 Jurnal ilmiah, dan 77 artikel populer di media cetak seperti Kompas, Media Indonesia, Kompas, Republika, Seputar Indonesia, Investor Daily, Independent Observer dan Jakarta Post.

Atas dasar inilah Gandhi berkeinginan meningkatkan kemanfaatan diri dengan karya-karya nyata di PPI Jepang dan terlibat mensukseskan kaderisasi serta mewujudkan visi misi PPI Jepang. Tentunya dalam memimpin PPI Jepang, Gandhi mendapatkan dukungan penuh dari istrinya dr.Febriani dan kedua anaknya. (*)

Artikel Alumni IPB terpilih sebagai Ketum PPI Jepang Periode 2024-2025 pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.