“IKN Nusantara bukan hanya simbol kebangkitan bangsa, tetapi juga mercusuar harapan dan kemajuan ekonomi Indonesia.”

Ada yang berbeda pada perayaan Upacara Hari Kemerdekaan ke-79 Indonesia. Pada tahun-tahun sebelumnya, upacara diselenggarakan di Istana Negara Jakarta, tetapi tahun ini akan diselenggarakan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Ini tentunya sangat relevan dengan kalimat di atas, bagaimana IKN Nusantara bukan hanya simbol kebangkitan bangsa, tetapi juga mercusuar harapan dan kemajuan ekonomi Indonesia.

Sehingga, Upacara Kemerdekaan RI tahun 2024 ini menjadi momentum fenomenal bagi Indonesia. Sebab, upacara kemerdekaan tahun ini menandai pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke IKN, langkah besar dalam rencana jangka panjang untuk mengembangkan daerah baru yang lebih ramah lingkungan dan merata di seluruh wilayah Indonesia. IKN juga dirancang sebagai kota pintar (smart city) dan berkelanjutan sehingga penyelenggaraan upacara kemerdekaan di sana menunjukkan komitmen Indonesia terhadap pembangunan yang lebih maju, modern, dan inklusif.

Penyelenggaraan upacara di IKN merupakan bentuk komitmen pemerintah Indonesia dalam memperkuat identitas nasional dan mempromosikan semangat persatuan di seluruh negeri sehingga juga memberikan pesan bahwa pembangunan tidak hanya terfokus di Jawa, tetapi merata ke seluruh wilayah. Sebagai acara penting, upacara ini akan menarik perhatian dunia internasional. Ini memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan prestasi dan rencana masa depannya. Selain itu, dampak ekonomi dari IKN Nusantara juga sudah terlihat, khususnya sektor pariwisata dan perhotelan.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur (RRI, 6/5/2024) mengatakan, imbas IKN dengan adanya kenaikan tingkat kunjungan wisatawan ke Kaltim pada beberapa bulan terakhir naik antara 30-40%, terutama April 2024 yang merupakan momentum libur Idulfitri. Sepanjang 2023, tingkat kunjungan wisatawan, baik wisatawan nusantara (wisnus) maupun wisatawan mancanegara (wisman), juga mengalami kenaikan drastis, yakni wisnus sebanyak 9.242.915 orang atau naik 401,87% dari target yang ditetapkan sebesar 2,3 juta.

Sejarah awal IKN Nusantara

Indonesia memasuki era baru, yang ditandai langkah fenomenal Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan mengumumkan rencana pembangunan IKN pada Agustus 2019 di Kalimantan Timur. Pemindahan ibu kota ini didasari keinginan untuk mengurangi beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya, seperti kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas, penurunan muka tanah, dan banjir. Dengan memindahkan ibu kota, pemerintah berharap dapat mengurangi tekanan di Jakarta sekaligus mendorong pemerataan pembangunan ke wilayah-wilayah lain di Indonesia. Sebab, pembangunan IKN menunjukkan fokus pembangunan atas masalah Infrastructure gap: semakin kecil gapnya, semakin besar peluang mempercepat pembangunan infrastruktur nasional.

Selain itu, pemindahan ini juga dianggap sebagai langkah strategis untuk mempercepat pembangunan di kawasan Indonesia timur, yang selama ini tertinggal dibandingkan dengan kawasan barat. Pernyataan tersebut diperkuat pendapat tokoh masyarakat Jawa sekaligus anggota DPRD Kalimantan Timur, Saefuddin Zuhri (Antara, 6/12/2023). Ia mengatakan, “Kalau dulu ada istilah pembangunan hanya terpusat di Pulau Jawa saja, sekarang sudah banyak proyek besar nasional dikerjakan di Kalimantan, Sulawesi, bahkan Papua, terlebih dengan ditetapkannya Kaltim sebagai lokasi IKN, maka program dan sasaran pembangunan secara nasional akan berpindah ke sekitar IKN dan wilayah penyangga lainnya.”

Proyek pembangunan IKN Nusantara bukan hanya melibatkan pembangunan infrastruktur fisik, seperti gedung pemerintahan, jalan raya, dan fasilitas umum, tetapi juga mencakup konsep pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pemerintah berkomitmen menjaga keanekaragaman hayati dan ekosistem di Kalimantan serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. IKN Nusantara dirancang sebagai kota pintar (smart city) dengan infrastruktur modern dan teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan hidup.

Proses awal pembangunan ini melibatkan perencanaan yang detail, pengadaan lahan, serta pembangunan infrastruktur dasar. Pemerintah juga berupaya melibatkan berbagai pihak, termasuk swasta dan masyarakat lokal, dalam pembangunan IKN untuk memastikan bahwa proyek IKN dapat berjalan lancar dan sesuai tujuan yang telah ditetapkan dengan berbagai dinamika dan tantangannya.

Tantangan geografis dan masalah lingkungan

Pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur tidaklah mudah. Pada praktiknya, menghadapi tantangan geografis yang kompleks. Wilayah ini memiliki beragam bentuk lahan, mulai dari daerah berbukit hingga gambut yang rentan kebakaran. Selain itu, keberadaan sungai dan rawa menambah kesulitan pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan dan jembatan. Tantangan ini memerlukan kecermatan, teknologi, dan teknik konstruksi yang maju, serta perencanaan yang matang untuk memastikan keamanan kota yang keberlanjutan.

Kalimantan Timur sebagai lokasi IKN Nusantara menghadapi tantangan klimatologi, seperti curah hujan tinggi dan potensi cuaca ekstrem yang dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, bahkan tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Selain itu, perubahan iklim global meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana alam, yang bisa berdampak negatif pada pembangunan dan kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dirasakan sebagai tantangan dalam proses pembangunan IKN.

Menurut keterangan Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto (CNBC, 5/8/2024), berdasarkan data normal curah hujan selama 30 tahun (1991-2020), pola hujan di IKN memiliki karakteristik hujan dengan intensitas >150 mm/bulan yang terjadi sepanjang tahun. Sehingga, pemerintah, dalam hal ini BNPB, melakukan operasi teknologi modifikasi cuaca (TMC) untuk mendukung target pembangunan IKN tepat waktu. Menurut Kepala BNPB, Suharyanto (Okezone, 3/8/2024), operasi TMC untuk wilayah Kalimantan Timur telah dimulai sejak 15 Juli 2024 sampai hari ini dengan jumlah 119 sorti penerbangan dengan total bahan semai 111 ton NaCl dan 8 ton CaO.

Permasalahan lingkungan juga perlu menjadi perhatian utama, terutama terkait dengan konservasi hutan hujan tropis dan keanekaragaman hayati yang kaya di wilayah IKN. Pembangunan IKN berpotensi menyebabkan deforestasi dan gangguan pada ekosistem, yang memerlukan kebijakan pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta perlindungan lingkungan menjadi krusial untuk memastikan keberlanjutan proyek IKN dan kesejahteraan penduduk lokal.

Tantangan geopolitik

IKN Nusantara juga berada di tengah-tengah dinamika geopolitik kawasan, yang melibatkan negara-negara ASEAN dan kekuatan besar, seperti China dan Amerika Serikat. Kawasan Laut China Selatan, yang berdekatan dengan Kalimantan Timur, merupakan zona dengan banyak klaim teritorial yang dipersengketakan oleh beberapa negara ASEAN.

Secara spesifik, kawasan IKN Nusantara berada dekat dengan salah satu Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), kawasan yang termasuk dalam lintasan ALKI II, yang menghubungkan Laut Sulawesi dengan Laut Jawa melalui Selat Makassar. ALKI II adalah salah satu jalur laut internasional yang diakui, memungkinkan pelayaran kapal asing tanpa memerlukan izin dari Indonesia selama tetap berada di perairan internasional dan mematuhi hukum internasional.

Terkait dengan konflik kawasan, lokasi IKN Nusantara yang relatif dekat dengan Laut China Selatan membawa potensi dampak dari ketegangan di wilayah tersebut. Laut China Selatan merupakan area strategis yang diklaim beberapa negara, termasuk China, Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Klaim teritorial yang tumpang tindih dan aktivitas militer China di wilayah ini telah menimbulkan ketegangan, yang juga melibatkan kehadiran Amerika Serikat sebagai penjamin keamanan regional.

Fakta lainnya adalah pengaruh Amerika Serikat dengan kebijakan “pivot to Asia” dan operasi kebebasan navigasinya juga terlibat aktif dalam menjaga jalur perdagangan dan mendukung para sekutunya di kawasan tersebut. Sebagai negara yang menganut politik bebas aktif, Indonesia harus pandai menjaga keseimbangan hubungan diplomatik dengan negara-negara tersebut untuk menjaga stabilitas regional sekaligus melindungi kepentingan nasional bangsa Indonesia.

Artikel Upacara Kemerdekaan RI di IKN: Simbol kebangkitan dan mercusuar kemajuan ekonomi pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Dalam kirimannya, ia mengaku berhasil mendapatkan data dari BKN berupa 4.759.218 baris yang berisi sangat banyak data, seperti nama, tempat dan tanggal lahir, gelar, nomor ponsel dan email, hingga informasi pendidikan.

Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persadha, menyarankan pemerintah segera membentuk Badan Perlindungan Data Pribadi menyusul maraknya kasus tersebut. Dengan begitu, ada tindakan serta sanksi kepada penyelenggara sistem elektronik (PSE). yang mengalami kebocoran data.

“Selain itu, harus dibuat aturan yang tegas bahwa PSE yang tidak bisa menjaga sistemnya harus bisa dikenakan konsekuensi hukum, baik itu PSE publik maupun privat,” katanya, Minggu (11/8). “Jika tidak, maka PSE tersebut tidak akan jera dan akan memperkuat sistem keamanan siber serta SDM yang dimiliki.”

Menurut Pratama, semua kementerian/lembaga pemerintah, termasuk di daerah, juga harus diwajibkan melakukan penilaian atas sistem teknologi informasi yang dimilikinya secara menyeluruh. Dengan begitu, bisa melihat keamanan sistemnya sendiri seperti peretas melihat sistem tersebut dari luar.

“Sehingga, bisa segera mengetahui celah keamanan yang mungkin ada di sistemnya dan segera menutup celah keamanan tersebut sebelum dimanfaatkan oleh peretas sebagai pintu masuk kedalam sistem,” ujarnya.

“Assesment ini tidak hanya dilakukan satu kali saja, namun harus dilakukan secara rutin mengingat keamaan sistem informasi bukanlah sebuah hasil akhir, namun merupakan sebuah proses sehingga apa yang kita yakini aman pada saat ini belum tentu masih akan tetap aman pada keesokan harinya,” imbuh Pratama.

Dalam kirimannya, peretas menawarkan data BKN tersebut sebesar US$10.000 atau sekitar Rp160 juta. TopiAx bahkan membagikan sampel data berisi 128 aparatur sipil negara (ASN) di Aceh yang didapatkan.

Sementara itu, BKN dan pihak terkait, seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), hingga kini belum berkomentar atas kebocoran data tersebut. Di sisi lain, BKN dan BSSAN telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang penguatan data ASN dan peningkatan kualitas perlindungan informasi dan transaksi elektronik (ITE), yang berdurasi setahun, pada Oktober 2022.

Artikel Kebocoran kembali terjadi, pakar usul pembentukan Badan Perlindungan Data Pribadi pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

“Tata kelola data merupakan kerangka kerja untuk memastikan bahwa data dikelola sebagai aset yang berharga dalam organisasi, memainkan peran kunci dalam menjaga kualitas, keamanan, dan ketersediaan data yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2024,” ujarnya dalam Rakernis Pengelolaan Data dan Informasi bagi Panwascam se-Kabupaten Sukabumi, Jumat (9/8) malam.

Rasminto melanjutkan, tata kelola data melibatkan serangkaian kerangka kerja yang komprehensif. “Mulai dari kebijakan, prosedur, dan standar yang dirancang agar pengelolaan data efisien dan efektif.”

Pakar geografi politik Universitas Islam 45 (Unisma) ini lalu menjabarkan pentingnya data secara tataran filosofis. Katanya, data merupakan sumber kebijaksanaan.

“Jika diolah menjadi sebuah informasi, dari informasi diproses secara kognisi menjadi sumber pengetahuan, dan jika dipahami akan menjadi sumber kebijaksanaan,” katanya.

Menurutnya, prinsip utama dalam tata kelola data adalah keterbukaan informasi publik. Apalagi, termaktub di dalam berbagai regulasi, seperti Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 10 Tahun 2019, Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008, dan Pasal 28F UUD 1945.

Eks Sekretaris Tim Seleksi Bawaslu Jakarta ini melanjutkan, pengaturan keterbukaan informasi publik panitia pengawas secara rigid diatur dalam Perbawaslu 10/2019. Di dalamnya memandatkan agar seluruh tahapan pemilihan dilaksanakan secara transparan sehingga masyarakat memiliki akses yang luas terhadap informasi yang relevan atas proses pemilu, mulai dari tahap persiapan hingga pengumuman hasil.

Rasminto pun meminta jajaran panwascam agar memperhatikan aspek keamanan data penyelenggara. Apalagi, ancaman terhadap keamanan data kian kompleks dan beragam pada era digital, mulai dari serangan siber hingga pencurian data.

“Oleh karena itu, penyelenggara pemilu perlu memastikan bahwa data yang dikelola terlindungi dengan baik dari segala ancaman tersebut,” ucap Wakil Bendahara Umum MN KAHMI ini.

Ia juga mendorong keterbukaan informasi publik. Baginya, penerapan tata kelola data dan informasi yang baik bukan hanya menjadi kewajiban, tetapi kunci dalam menjaga integritas dan kredibilitas proses pemilu.

“Dengan tata kelola data yang terjamin, diharapkan Pemilu Serentak 2024 dapat berlangsung dengan lancar, aman, dan menghasilkan keputusan yang dipercaya oleh seluruh rakyat Indonesia,” tandas Rasminto.

Artikel Pilkada 2024, pengamat sorot urgensi tata kelola data dan informasi pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

“Setelah melalui 2 tahun yang melelahkan dan mengesankan, alhamdulillah, bulan lalu saya telah di wisuda di Rusia. Saya senang dan bersyukur karena tidak semua orang memiliki kesempatan untuk kuliah di luar negeri. Terima kasih untuk semua orang yang telah membantu dan mendukung saya selama ini, terutama orang tua saya,” katanya.

Pemuda Inspiratif Kemenpora ini mengaku sangat puas karena sudah mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan.

“Alhamdulillah, selama 2 tahun terakhir ini saya belajar tentang banyak hal, terutama tentang Putinomics, bagaimana Presiden Vladimir Putin menetapkan dan menerapkan kebijakan untuk menjaga kemandirian dan kestabilan ekonomi Rusia meskipun telah mendapatkan sanksi ekonomi bertubi-tubi dari Eropa Barat dan Amerika,” tuturnya.

“Kebijakan tersebut telah terbukti berhasil karena Rusia masih tetap berdiri kokoh sebagai sebuah negara. Bahkan, ekonomi Rusia terus tumbuh sampai hari ini,” sambungnya.

Selama di Rusia, Faiz berkesempatan menjadi asisten peneliti Food and Agriculture Organization (FAO) dan asisten dosen mata kuliah Pemerintah Kota.

“Saya juga beberapa kali menjadi narasumber untuk negara Eropa dan Rusia dalam berbagai acara di stasiun televisi Indonesia,” ujarnya.

Direktur Perhimpunan Remaja Masjid Indonesia Dewan Masjid Indonesia (Prima DMI) ini bakal langsung kembali ke Indonesia pascalulus. Ia akan menggunakan ilmu dan pengalaman yang didapatkan selama studi untuk ikut serta dalam pembangunan Indonesia.

“Saya akan berusaha untuk ikut serta dalam pembangunan Indonesia, terutama dalam bidang kepemudaan, memotivasi anak muda Indonesia lainnya untuk terus semangat dalam mengejar cita-citanya dan jangan pernah lelah mencintai Indonesia,” jelasnya.

Artikel Lulus kuliah di Rusia, Faiz Arsyad ingin ikut membangun Indonesia pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

“Hampir semua orang akan kuat menghadapi penderitaan, namun karakter seseorang hanya bisa diuji dengan memberinya kekuasaan.”

Ungkapan populer dari Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat dua abad lalu, tersebut kini lebih bisa diapresiasi dalam konteks konsesi pengelolaan tambang.

Pemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan telah menimbukan polemik berkepanjangan. Terjadi saling serang antarpihak yang pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut berdasarkan perspektif, pertimbangan, dan kepentingan masing-masing.

Namun demikian, harus disadari bahwa polemik yang timbul bukan semata-mata efek dari kebijakan dimaksud. Kebijakan itu sendiri mengandung detonator untuk memecah integrasi dan integritas kelompok-kelompok kritis di luar negara dan bisnis (critical non-state not for profit actors). Pemecahbelahan kekuatan sipil ini bermuara pada arus konsolidasi politik dalam bentuk korporatisme negara yang jadi penanda mutakhir dari era yang telah melupakan amanat reformasi.

Proyek korporatis

Pemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan akan melanjutkan sisa proyek-proyek pertambangan sebagaimana telah banyak dianalisis para pengamat. Saat ormas keagamaan yang baru belajar menambang ini harus mencuci pengelolaan tambang energi kotor dan kerusakan yang ditimbulkannya, proyek baru yang sebenarnya adalah negara sedang berupaya menggiring aktor-aktor kunci di luar negara ke dalam kontrolnya.

Korporatisme negara terhadap kekuatan-kekuatan kemasyarakatan bukan hal baru. Strategi tersebut dijalankan penguasa secara efektif dan masif hingga tumbangnya Presiden Soeharto. Pada masa Orde Baru, korporatisme negara berbentuk upaya penjinakan aktor kritis atau yang dianggap berpotensi untuk menggugat prioritas dan kebijakan pemerintah. Cara lain dengan melakukan akomodasi terhadap kekuatan masyarakat yang menguntungkan rezim yang berkuasa. Negara saat itu melakukan perpanjangan tangan ke dalam berbagai wadah kemasyarakatan yang telah dikotak-kotakkan dalam fungsi-fungsi, seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk urusan jurnalistik, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) untuk urusan perburuhan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk urusan keagamaan Islam, atau Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) untuk urusan kesarjanaan. Bahkan, kekuatan mahasiswa coba diredam pula dengan menerapkan kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) dan memaksakan Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) untuk menggantikan Dewan Mahasiswa yang dikenal anti-Orde Baru.

Dalam era pascareformasi, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) telah melakukan berbagai cara untuk memastikan berjalannya pembangunan ekonomi yang diwarisi dari masterplan pembangunan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan menjaga arus investasi dengan beragam regulasi dan kebijakan pendukung. Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dan UU Minerba memperkuat kendali pemerintahan pusat (resentralisasi) terhadap sektor-sektor strategis pembangunan, yang mana bertentangan dengan otonomi daerah dan pelayanan publik yang mendekat kepada warga.

Yang lebih disayangkan, Jokowi pada akhir pemerintahannya tidak merasa cukup dengan mengatur isi sektor-sektor strategis, tetapi juga memastikan aktor-aktor pengontrol dan penyeimbang berada di bawah naungannya. Revisi UU KPK yang sudah kita rasakan akibatnya, begitu pula sejumlah revisi UU dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di DPR, telah dan potensial menjadi ajang perpanjangan tangan pemerintah ke dalam lembaga quasi-negara.

Pemberian izin pengelolaan pertambangan kepada ormas keagamaan menjadi skenario berikutnya dari upaya kontrol negara atas agenda-agenda politik yang nondemokratis, eksklusif, dan tidak sadar lingkungan. Inilah proyek percobaan (pilot project) yang diterapkan berdasarkan pragmatisme pasca-Pemilihan Umum (Pemilu) dan kalkulasi elektoral pra-Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Patut dikiritisi lebih jauh jika ini bukanlah episode terakhir dari korporatisme negara atas kekuatan sipil. Aktor yang memiliki otonomi dan kekuatan, seperti perguruan tinggi dan organisasi-organisasi mahasiswa intra dan ekstrakampus, jangan-jangan juga sudah masuk dalam skema korporatis untuk mengelola tambang atau sumber daya ekonomi lainnya. Sinyalemennya sudah terlihat pada munculnya figur-figur akademik, ormas, dan organisasi mahasiswa yang mendeskreditkan para penentang kebijakan perizinan tambang ini. Juga bisa dibaca kembali di dalam UU Cipta Kerja yang menyederhanakan partisipasi publik ke dalam keterlibatan akademisi dan konsultan profesional.

Wacana hegemonik

Negara yang berusaha memikat ormas ke dalam gengamannya itu sudah jelas, meskipun tidak mengagetkan. Setiap rezim selalu punya hasrat dan cara untuk menyederhanakan masalah dan mengontrol yang dianggap bisa bermasalah. Apalagi, dengan kecenderungan Jokowi di periode kedua pemerintahannya yang tidak urung melepas pedal gas pertumbuhan ekonomi.

Yang tragis justru pada hilangnya sikap kritis ormas keagamaan yang telah sekian lama menjadi kontrol sosial dan suara nurani publik. Para tokoh dan proponen intelektual dari ormas keagamaan tidak saja melakukan pembelaan diri, mereka malah menyerang para kritikus lingkungan yang secara by default pasti sangat vokal terhadap kebijakan korporatis negara. Tidak kurang tulisan dan komentar dari unsur pengurus Penguru Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang berupaya melakukan delegitimasi dan pemburukan citra aktivis dan intelektual pro lingkungan dan perubahan iklim. Upaya lebih jauh untuk melunakkan sikap kritis dalam jamaah masing-masing ormas keagamaan tentunya berjalan pula di balik yang tersaji di media dan ruang publik digital.

Pimpinan dan duta-duta intelektual ormas keagamaan sengaja atau tidak telah menjalankan upaya hegemoni budaya dan intelektual dengan harapan bahwa publik akan menerima sikap mereka sebagai suatu keabsahan dan pemerintah telah mendatangkan keadilan bagi ormas keagamaan. Narasi yang dihembuskan tentang kesempatan yang sudah semestinya direngkuh menutup mata atas minimnya kemampuan atas pengelolaan tambang dan dampaknya serta lemahnya tekad untuk menegosiasikan pilihan-pilihan kesempatan yang lebih baik di hadapan negara dan korporasi.

Dalam grand scheme of things, kita bisa melihat dengan pasti satu persatu ormas dipancing masuk ke dalam ruang-ruang politik berwajah keuntungan tambang yang tidak berkelanjutan. Hilang sudah kearifan yang dahulu ada untuk berpikir dua-tiga kali ketika ormas keagamaan diajak keluar zona pendidikan dan pengabdian kepada jamaah dan masyarakat di sekitarnya.

Melampaui polemik

Ormas keagamaan masih punya kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Metode yang dipakai bisa bersifat jangka pendek dan menengah. Dalam jangka pendek, masukan-masukan dari jamaah dan jejaring ormas dapat dijadikan basis moral untuk mengambil sikap menunda upaya pengelolaan tambang hingga ada keputusan yang lebih kuat. Selanjutnya, dalam jangka menengah, perlu dilakukan pembahasan ulang persoalan ini dengan mempertimbangkan pengambilan dasar hukum (istidlal) baru dan inquiry langsung dari lapangan untuk penetapan kepentingan publik (maslahah).

Tawaran konkret antara lain telah disampaikan oleh Mohamad Shohibuddin dalam diskusi di Pesantren An-Nuqayah sebagai formulasi fikih keselamatan yang mencakup kehidupan manusia dan alam. Tawaran lain muncul pula dari Budhy Munawar-Rachman tentang teologi ekologis yang menggabungkan prinsip-prinsip teologis dengan kesadaran ekologis dalam serial tulisannya untuk menanggapi pandangan Ulil Abshar Abdalla.

Selain upaya internal ormas di atas, kalangan aktivis dan intelektual antitambang kotor perlu melakukan dialog berjenjang dengan pemuka ormas keagamaan yang difokuskan untuk mengembalikan integritas dan kohesi dalam masyarakat sipil. Pertemuan-pertemuan mana perlu dirancang untuk menjembatani kubu yang berseberangan dan dengan semangat untuk menghentikan maupun membalikkan upaya kooptasi terhadap masyarakat sipil.

Tidak pernah di masa pascareformasi kekuatan masyarakat sipil diuji sekeras ini. Tidak ada pilihan lain kecuali berbenah jika tidak ingin didikte oleh kepentingan oligarkis sehingga tetap menjadi suara bagi mereka yang terdampak pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Artikel Tambang korporatisme negara pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Membicarakan Bang Ichan ibarat datang pada penjahit baju yang mahal sekali ongkosnya. Namun, ongkos di sini bukan berarti uang, tetapi lebih luas dari itu semua. Ichan itu orang yang bersedia melepas perbedaan, ketidaksetujuan, bahkan kebenciannya kepada seseorang atas nama pentingnya merawat pertemanan. Saya tahu hal ini setelah 10 tahun menemaninya menghidupkan diskusi-diskusi yang selalu energik di Institut Peradaban (IP) bersama para tokoh-tokoh senior di Jakarta dalam berbagai profesi, mulai politisi, jenderal tentara, pejabat negara, tokoh birokrasi, pengamat ekonomi, pengamat politik, akademisi, hingga tokoh-tokoh LSM.

Ichan memiliki jaringan pertemanan yang luas. Pertemanan ini sebagai konsekuensi logis dari pekerjaannya belaka. Ia memang membutuhkan jejaring perkawanan yang luas untuk kepentingannya menjadi narasumber atas berbagai acara diskusi yang ia gelar setiap minggu. Ia menjaga dan membangun terus jejaring perkawanan itu secara apik. Beberapa di antaranya kemudian menjadi teman dekatnya yang menempel plek dari hari ke hari.

Saya sendiri hanya bertemu setiap hari Rabu siang, sekitar pukul 12.00 hingga azan Magrib tiba atau bahkan di atas Isya jika diskusinya memanas. Di luar itu, hanya bertemu dalam acara-acara yang memungkinkan untuk dihadiri secara bersama.

Tidak mudah meniru Ichan

Rasa-rasanya tidak mudah meniru Ichan. Sebab, ia tercipta hanya dalam edisi yang terbatas. Sosoknya unik, punya pendapat sendiri atas sesuatu. Ia sosok yang tak bisa didikte. Sering juga bersilang pendapat dalam banyak topik diskusi di Institut Peradaban. Namun, semua tetap berjalan dengan apa adanya. Dalam diskusi dengan Salim Said, yang kami anggap sebagai guru, Ichan tak segan-segan memotong penjelasan sang guru itu. “Enggak begitu jugalah, Bang. Gini-gini, Aku jelasin dulu konteksnya,” pinta Ichan.

Namun, Pak Salim juga tak mau kalah. Ia kerap membenamkan kemauan Ichan itu dengan berkata, “Ichan, let’s me finish, please!”

Menyaksikan keduanya berdiskusi selalu asyik. Misalnya, Salim Said melihat politik dari sudut sejarah yang memang digelutinya, sedangkan Ichan menghidupkannya dalam dimensi realitas politik kekinian yang sedang berjalan dan bagaimana konteks peristiwa politik itu terjadi. Pergaulan Ichan yang luas sangat dimungkinkan ia mendapat informasi yang baru dan segar mengenai dinamika politik yang teejadi di Tanah air. Ichan sangat diandalkan kami dalam mendapatkan informasi-informasi mutakhir selama sepekan. Kemudian, kami bersama-sama membahasnya dari sudut-sudut lain guna memperkaya wawasan.

Perkawanan yang mahal

Bagi Ichan, perkawanan itu mahal sekali harganya. Ia mampu mempertahankan perkawanan itu meski ongkosnya sangat mahal. Salah satu ongkos yang mahal itu adalah bagaimana dia membenamkan rasa benci dan ketidaksukaan atas seseorang. Ia hanya bisa luapkan hal itu pada orang-orang yag dianggap close untuk mengutarakannya. Berkali-kali bahkan bisa dianggap sering ia curhat soal seseorang yang tidak ia sukai kepada saya disela-sela senggang membersamai kami. Namun demi menjaga perkawanan itu ia menjaganya agar tidak dikonsumsi publik. Di sinilah pandainya Ichan dalam menjaga adab berteman. Meskipun untuk itu ia harus bersedia untuk terbakar sendiri. Disini pula mahalnya ongkos perkawanan versi Ichan yang unik itu.

Sosok yang moderat

Pertanyaan penting yang perlu dikemukakan adalah mengapa Ichan menjadi moderat? Menurut hemat saya, sikap moderat yang dipilihnya dengan sadar itu adalah konsekuensi logis dari kebutuhan dia akan pertemanan yang luas. Keinginan dia untuk terus berenang dalam pergaulan yang luas dan berbeda itu disadari atau tidak adalah konsekuensi logisnya adalah bersikap moderat. Sangat tidak masuk akal jika Ichan justru mengambil sikap radikal dan fundamentalis. Untuk semua itu, maka dia harus melonggarkan sejumlah nilai yang dianggapnya tidak selaras dengan keinginannya. Dia harus menjadi muara dari sejumlah perbedaan yang ada di antara aneka rupa pertemanan yang berbeda secara ideologis dan pilihan politis bahkan perbedaan agama dan mondialitas seseorang. Sebab, bagi Ichan, perbedaan itu adalah sesuatu yang taken for granted belaka.

Keberadaannya tidak perlu dipertentangkan dan dipertajam begitu rupa. Ichan seolah mengajak untuk sama-sama menjahit perbedaan itu menjadi rajutan tenun kebinekaan yang indah rupa dan enak dipandang. Namun, menurut saya, hal itu impian yang terlalu indah. Sebab, pada jamaknya kehidupan, pergesekan, perbenturan, bahkan konflik adalah bagian integral dari kehidupan itu sendiri. Konflik sangat dibutuhkan dalam usaha mendinamisasi keadaan agar tidak menuju titik jenuh. Justru salah satu maksud Tuhan menciptakan setan agar dunia bergerak secara dinamis. Di sinilah kita akan lihat dan menyaksikan manusia tamak dengan muka yang lucu. Dari pemandangan itu membuat kita bisa tertawa sehat.

Penyuka film dan kulineran

Mendengarkan Ichan dan Umar Husin bicara tentang film dan dunia intelijen sungguh sangat kaya. Mereka berdua sangat menyukai film. Informasi Ichan soal film biasanya sangat up date. Begitu pula Cak Umar Husin. Keduanya penyuka film dan dunia intelijen. Ia kerap merekomendasi sejumlah film baru yang layak kita tonton. Saya yang minim soal film hanya menyaksikan diskusi mereka dengan decak rasa kagum belaka.

Di samping menggandrungi film-film berkelas, Ichan juga menyukai aneka kuliner yang menurutnya enak rasanya. Jika lagi banyak duit, Ichan tak segan-segan mentraktir saya dan Zaki Mubarak untuk makan-makan. Suatu ketika, kami makan malam di restoran ala Timur Tengah di kawasan Santa, Kebayoran Baru. Begitu duduk, dengan muka tersenyum geli, dia bicara pada saya, “Ong, coba kau baca itu.” Kami kemudian memasangkan mata ke tulisan yang berbunyi, “Makanan ini paling enak nomor dua se-Timur Tengah.”

Kemudian, Ichan berucap, “Resto kau itu tulis saja seperti itu: masakan ini paling enak nomor dua se-Madura, yang nomor satunya suruh mereka cari, kan?” kelakarnya sambil tertawa lebar.

Gagasan-gagasan Ichan

Ichan terbilang man of ideas yang produktif. Sebagai pemikir, ia memiliki banyak sekali ide dan gagasan yang tumpah ruah. Saat duduk sebagai anggota DPD yang pertama, Ichan memiliki banyak ide, yang menurut saya, masih relevan untuk diwujudkan segera. Misalnya, Ichan melihat pentingnya menyebar sejumlah kantor kementerian yang selama ini terpusat di Jakarta ke berbagai daerah di Indonesia. Lakukan saja secara bertahap, misalnya dimulai dari penyebaran kantor BUMN yang relevan dengan karakter wilayahnya seperti kantor BUMN yang sudah ada. PT PAL di Surabaya, PT KAI di Bandung, PT Dirgantara Indonesia (eks PT Nurtanio) di Bandung, PT Bukit Asam di Sumatra, dan lain-lain.

Dalam hal kementerian, misalnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Yogyakarta, Kementerian Kelautan di Sulawesi, Kementerian Lingkungan Hidup di Kalimantan, Kementerian Investasi dan Perencanaan Pembangunan di Jakarta, dan seterusnya. Harapan Ichan, agar orang daerah tidak tertarik ke Jakarta semua sebab daerah juga menarik perhatian mereka untuk hidup sejahtera.

Merintis koran politik

Suatu ketika, saya dipanggil Ichan untuk rapat bersama Bang Hamid Basyaib. Kami rapat bertiga untuk merintis sebuah koran politik yang diharapkan dapat menjadi salah satu referensi utama para pembaca, wabilkhusus para pengambil kebijakan negara. Kami berbagi tugas, Ichan menjadi Pemimpin Umum, Hamid Basyaib sebagai Pemimpin Redaksi,dan saya sebagai Redaktur Pelaksana. Sambil menunggu Ichan dapat investor, saya dan Bang Hamid Basyaib bekerja keras untuk membangun database mempermudah kerja-kerja jurnalistik selanjutnya. Bagi kami yang berlatar jurnalis, database itu sangatlah penting untuk mendukung akurasi dan kecepatan dalam menulis berita atau analisis. Kami sudah membicarakan secara detail aksi-aksi korporasi yang akan dilakukan. Kami bertekad untuk membangun kesadaran baru masyarakat Jakarta untuk bertoleh ke media yang akan kami bangun. Misalnya, koran politik akan memasang iklan-iklan jumbo di tempat-tempat strategis Jakarta, seperti Jalan Raya Sudirman, segitiga emas Kuningan, dan jalan-jalan tol di mana sejuta mata tertuju padanya.

Sayangnya, hingga beberapa bulan berlalu, rencana itu pun belum juga terwujud. Saya dan Bang Hamid Basyaib akhirnya menyerah pada keadaan. Andai saja koran itu terbit, tentu saja akan ikut menghiasi belantika politik nasional kita sebagai bangsa.

Dari pergaulan dengan Ichan dan teman-teman yamg mengitarinya, kita banyak belajar tentang arti pentingnya berteman. Namun, percayalah padaku bahwa berteman dengan cara Ichan sungguh mahal ongkosnya: memandam sakit hati dan ketidakcocokkan yang harus terpelihara. Saya pribadi tidak bisa menjadi Ichan. Lebih baik saya memilih berteman secara apa adanya belaka. Titik!

Artikel Penjahit perkawanan yang mahal ongkosnya pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

“Komitmen tersebut akan tetap dilanjutkan oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto, di pemerintahannya yang akan datang. Sehingga, pembangunan desa bisa menghidupkan daya saing, menarik minat generasi muda untuk tinggal di desa dan membangun desa,” katanya dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR bersama Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu (31/7).

“Insentif fiskal yang dihadirkan melalui program dana desa harus dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin agar tepat sasaran. Sehingga, dapat menjadi stimulus pembangunan desa,” sambung Bamsoet, sapaannya.

Eks Presidium MN KAHMI ini melanjutkan, slogan “tinggal di desa, rezeki kota, bisnisnya mendunia” harus menjadi tren dalam menurunkan laju urbanisasi. Pun mesti menjadi magnet yang menarik minat generasi muda untuk kembali ke desa, membangun daerahnya, dan mengoptimalkan berbagai potensi dan peluang.

“Arah kebijakan penggunaan dana desa harus tetap dikedepankan untuk program pemulihan ekonomi, antara lain untuk perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem, bantuan permodalan kepada BUMDes untuk menggerakkan perekonomian desa, dana operasional pemerintahan desa, serta dukungan program sektor prioritas di desa, termasuk penanganan stunting, mendukung ketahanan pangan dan hewani, serta pembangunan lumbung pangan desa, dan pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa,” tuturnya.

Menurut Bamsoet, pembangunan desa bisa menjadi stimulan bagi perubahan sosial yang bermuara pada pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan desa setidaknya memiliki peran sentral dalam dua aspek penting. Pertama, upaya pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan data BPS per Maret 2024, kemiskinan di desa mencapai 11,79% atau jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan perkotaan sebesar 7,09%. Dari aspek kualitas, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di desa juga jauh lebih tinggi dibandingkan di perkotaan.

“Kedua, pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah dan antara desa dan kota. Pembangunan desa menjadi penyeimbang untuk memangkas jurang perbedaan antara kehidupan di perkotaan dan pedesaan. Faktanya, meskipun dari aspek kewilayahan sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan, namun jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan lebih banyak dari pedesaan,” ulasnya.

Artikel Ketua MPR dorong peningkatan pembangunan desa pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Namun, politikus senior Partai Golkar ini juga mengingatkan adanya ancaman terhadap Pancasila dari internal. Dicontohkannya dengan radikalisme, narkoba, terorisme, dan liberalisme.

“Inilah ancamaan internal terhadap Pancasila. Mari kita perhatikan nilai Pancasila yang telah menjadi kesepakatan para pendiri bangsa,” katanya saat membuka Sosialisasi Empat Pilar MPR bertema “Desain Pemerintahan dalam Pembangunan Desa Berdasarkan UUD 1945” yang digelar KAHMI di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu (31/7).

Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo, juga mengajak masyarakat agar menjaga kemajemukan dan keragaman Indonesia yang berjalan rukun dan aman selama ini. Menurutnya, Indonesia yang kaya dan majemuk merupakan sumber kekayaann tersendiri.

Ia turut berpesan tentang peran pemerintahan desa yang selama ini sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Katanya, pemerintah telah mengucurkan dana desa secara rutin dan berhasil menggerakkan ekonomi perdesaan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Ma’mun Murod; Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Suparji Ahmad; dan Sekjen MN KAHMI, Syamsul Qomar. Acara juga dihadiri ratusan peserta dari KAHMI, HMI, serta mahasiswa dan ormas kepemudaan.

Artikel Ketua MPR beber hal-hal yang mengancam Pancasila pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Direktur Eksekutif Human Studies Institute, Rasminto, mengatakan, ini penting dilakukan mengingat ketahanan pangan bukan hanya tentang ketersediaan makanan, tetapi menyangkut kedaulatan, stabilitas, dan masa depan suatu bangsa. Apalagi, produksi pangan global tengah bergejolak karena beberapa faktor, salah satunya perubahan cuaca ekstrem.

“Problematika lainnya yang perlu jadi analisis kritis adalah konflik geopolitik, seperti perang Rusia-Ukraina, juga memperburuk situasi ketahanan pangan global. Rusia dan Ukraina adalah produsen utama gandum, menyumbang sekitar 25% dari ekspor gandum global. Konflik yang terjadi menyebabkan gangguan signifikan pada rantai pasok, dengan harga gandum global meningkat lebih dari 30% sejak perang dimulai pada tahun 2022,” tuturnya dalam keterangannya, Minggu (28/7).

“Krisis di Timur Tengah juga turut memperburuk situasi ketahanan pangan. Konflik berkepanjangan di kawasan ini mengakibatkan banyak lahan pertanian yang tidak bisa diolah dan menyebabkan pengungsian massal,” sambung Wakil Bendahara Umum MN KAHMI itu.

Rasminto melanjutkan, keterlibatan TNI dalam menjaga ketahanan pangan nasional sudah berlangsung sejak lama. Pada era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), misalnya, Kementerian Pertanian (Kementan) menggandeng TNI dalam program cetak sawah baru seluas 500.000 hektare di Papua Selatan.

“Jika saja produktivitas per hektare dapat menghasilkan minimal 5 ton gabah padi per panen, maka akan menghasilkan 2,5 juta ton gabah padi per musim panen. Dan jika saja setiap tahun dapat dua kali panen, maka setahun berkontribusi 5 juta ton gabah padi,” ucap pengamat geografi politik Universitas Islam ’45 (Unisma) Bekasi ini.

TNI kembali dilibatkan dalam megaproyek lumbung pangan (food estate). Rasminto mengakui program ini memiliki kekurangan, tetapi mestinya dievaluasi agar hasilnya lebih optimal.

“Food estate, yang merupakan proyek pertanian skala besar untuk meningkatkan produksi pangan, memerlukan perbaikan dan penyesuaian dengan melihat berbagai tantangan yang ada,” katanya.

“Setidaknya terdapat catatan kritis yang diperlukan, yakni perlu adanya peningkatan infrastruktur irigasi, akses ke teknologi pertanian modern, dan dukungan logistik untuk memastikan hasil yang maksimal. Selain itu, partisipasi aktif petani lokal dan pemberdayaan masyarakat sekitar juga menjadi kunci keberhasilan program ini. Melalui perbaikan dan penyesuaian yang berkelanjutan, food estate dapat menjadi solusi strategis untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional,” sambungnya.

Rasminto mengingatkan, ketahanan pangan harus didukung kebijakan yang kuat, infrastruktur yang memadai, dan kerja sama internasional. Ini sesuai laporan World Food Programme (WFP) 2023.

Jika Indonesia gagal membangun ketahanan pangan nasionalnya, maka akan berdampak serius. Sebab, akan memengaruhi sektor lain, seperti kriminalitas, perekonomian, isu sosial, dan kesehatan.

“Ketidakmampuan untuk menyediakan pangan yang cukup bagi seluruh penduduk dapat menyebabkan kelaparan, malnutrisi, dan meningkatnya angka kematian. Ketidakstabilan pangan juga dapat memicu kerusuhan sosial dan konflik, seperti yang telah terlihat di negara-negara lain,” jelasnya. “Oleh karena itu, membangun ketahanan pangan yang kuat bukan hanya masalah kesejahteraan, tetapi juga merupakan isu strategis bagi keamanan dan stabilitas nasional.”

Ia juga mengajak masyarakat secara luas turut berpartisipasi aktif dalam menciptakan sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan. “Kita patut meyakini bahwa Indonesia dapat mengatasi tantangan krisis global dan memastikan ketersediaan pangan bagi seluruh rakyatnya sekaligus memperkuat kemandirian pangan nasional,” tandasnya.

Artikel Keterlibatan TNI dalam program ketahanan pangan perlu ditingkatkan pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

“Karena belajar di kampus dalam waktu terbatas sangat berbeda dengan belajar di luar kampus, yang penuh tantangan dan rentang waktu yang sangat panjang,” katanya saat menjadi tamu kehormatan di hadapan 5.000 wisudawan Universitas Harambee di Kota Adama, Ethiopia, pada Sabtu (27/7) waktu setempat.

Universitas Harambee adalah perguruan tinggi swasta terkemuka di Ethiopia dan kampusnya tersebar di berbagai kota. Universitas ini telah menandatangani 8 naskah kerja sama dengan perguruan tinggi Indonesia.

Al Busyra juga meminta wisudawan aktif membangun jaringan internasional yang luas. Pun berkontribusi untuk pembangunan global di berbagai bidang.

“Jaringan internasional sangat penting untuk membantu meningkatkan karier, apa pun profesi Anda, karena hampir semua profesi membutuhkan konektivitas global yang luas,” ucapnya dalam keterangannya.

Dalam kesempatan itu, Al Busyra turut menyampaikan berbagai perkembangan terkini diplomasi Indonesia-Ethiopia. Menurutnya, generasi muda Ethiopia, khususnya wisudawan, berperan lebih aktif dalam meningkatkan hubungan dan kerja sama Ethiopia dengan Indonesia.

Dalam 5 tahun terakhir, ungakpanya, KBRI Addis Ababa terus mendorong kerja sama antarperguruan tinggi yang ada di Indonesia dan Ethiopia. Saat ini, terdapat 34 naskah kerja sama yang telah ditandatangani perguruan tinggi kedua negara.

Tanggal 3-8 Agustus mendatang, delegasi Indonesia akan berkunjung ke Ethiopia. Lima anggota delegasi yang dipimpin Kementerian Agama (Kemenag) adalah pimpinan lima perguruan tinggi di Indonesia.

“Pada saat kunjungan di Ethiopia, akan ditandatangani sejumlah naskah kerja sama baru antarperguruan tinggi Indonesia dan Ethiopia,” ujar Al Busyra.

Artikel Dubes Al Busyra ajak generasi muda Ethiopia bangun jaringan internasional pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.