Pelantikan itu dihadiri langsung oleh Koordinator Presidium Majelis Nasional (MN) KAHMI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, serta Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman.

Doli yang juga Ketua Komisi II DPR RI itu mengatakan, pengurus KAHMI merupakan aset berharga bagi Sulsel. Menurut dia, KAHMI merupakan mitra strategis untuk mempercepat pembangunan di daerah tersebut.

“Mereka ini adalah aset strategis yang bisa mempercepat pembangunan di Sulsel. Saya titip kepada Pak Gubernur Sulsel,” tambah Doli.

Dalam kesempatan itu, Doli mengucapkan selamat menjalankan tugas dan amanah baru kepada Koordinator Presidium Majelis Wilayah KAHMI Sulsel Muhammad Natsir dan jajaran pengurusnya.

Doli juga menyampaikan harapannya agar pengurus bisa menjalankan fungsi dan tugas utamanya, yakni menjaga eksistensi HMI.

“Kita harus sadar betul bahwa KAHMI ini ada karena HMI. Tidak mungkin ada KAHMI kalau tidak ada HMI. Oleh karena itu, kewajiban kita adalah bagaimana menjaga eksistensi HMI,” ujar Bang Doli dalam sambutannya.

Politisi Partai Golkar ini mengilustrasikan HMI seperti sumber mata air yang harus dijaga agar tetap jernih. “Seperti yang saya katakan tadi, KAHMI itu ada karena ada air. Jadi kalau sumber mata airnya kering tentu tidak lagi berproduksi, maka tinggal tunggu waktu pasti KAHMI akan mati,” tegasnya.

Karena itu, Doli menitip pesan tugas utama KAHMI adalah merawat sumber mata airnya, yakni HMI. Pesan kedua Doli, KAHMI juga harus bisa menggaransi, menjamin, dan memastikan sumber mata air ini tetap jernih atau tidak kotor. Terlebih lagi tidak terkontaminasi.

“Biarkanlah proses pengkaderan adik-adik kita berjalan original yang memang ada sejak dulu. Jangan kita kotori, karena kalau dari awal ngajarin adik-adik kita ini mengolah-olah, maka nanti tinggal nunggu waktu saja akhirnya juga dari KAHMI akan malah mengolahnya lebih canggih lagi,” papar Doli.

Lebih jauh, Doli menyatakan, jika di hulunya sudah terkontaminasi racun, maka pasti ujungnya di hilirnya tidak berkulitas. “Jadi selain secara kuantitas kita harus juga menjaga kualitas pengkaderan adik-adik kita,” jelasnya.

Artikel Ahmad Doli Kurnia Lantik MW KAHMI Sulsel pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Musda yang juga memilih Presidium Forum Alumni HMI-Wati/Kohati (Forhati), dilaksanakan di Convention Hall Siantar Hotel, Jl. WR. Supratman, Pematangsiantar, Sumatera Utara, Minggu (28/11). Sebelumnya, pada Minggu paginya dilaksanakan seminar nasional dengan materi Empat Pilar Kebangsaan.

Sementara, Presidium I, II dan III Forhati Pematangsiantar periode 2021-2026 terdiri Sri Ningsih, Rosmala dan Ismawati Nasution.

Anuwar yang juga penanggungjawab Musda menyebutkan setelah Musda, Ketua Umum MD KAHMI terpilih dan calon ketua yang diusulkan, akan segera menyusun kepengurusan MD KAHMI periode 2021-2026.

“Setelah kepengurusan dibentuk, disusun program ke depan, diantaranya melanjutkan program yang selama ini tertunda, karena pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Selain itu, menginventraisir seluruh calon anggota,” sebut Anuwar.

Sedang seminar nasional Empat Pilar Kebangsaan dengan mengusung tema “Pancasila Sebagai Dasar Negara, UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara, Tap MPR NKRI Sebagai Bentuk Negara dan Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara” menghadirkan dua narasumber.

Anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin sebagai narasumber pertama, memetik pernyataan Presiden Soekarno yang menyatakan Pancasila merupakan satu Welschatuung, satu dasar falsafah pemersatu bangsa Indonesia, sekaligus alat perjuangan melenyapkan segala penyakit, terutama imperialisme.

“Pancasila merupakan landasan moralitas dan haluan kebangsaan yang jelas serta visioner, suatu pangkal tolak dan tujuan pengharapan yang penting bagi keberlangsungan dan kejayaan bangsa,” sebut Zulfikar.

Bertindak sebagai moderator dalam seminar, Darma Kalbar dan key note speaker Wakil Sekretaris Umum MN KAHMI Dadang Dermawan.

Musda yang dihadiri 150 peserta, dibuka Wali Kota Hefriansyah dan dihadiri Majelis Nasional (MN) KAHMI dari Dewan Pakar Zulfikar Arse Sadikin yang juga anggota Komisi II DPR RI, sekaligus sebagai narasumber dan Majelis Wilayah (MW) KAHMI Sumut diwakili Wakil Ketua Muazzal.

Untuk pembahasan tata tertib, diusulkan lima orang formatur terdiri Narimo sebagai pimpinan sidang, Edi P Saragih, Dedek Sulaiman, Fikri Nasution dan Reza Damanik. Musda ditutup Wakil Ketua Bidang Organisasi MW KAHMI Sumut Reza Fahrumi Tahir.

Artikel MD KAHMI Pematangsiantar Gelar Musda dan Seminar Nasional pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Koordinator Presidium MD KAHMI Yogyakarta terpilih Martadani Noor dalam sambutannya menyampaikan bahwa kelemahan yang perlu dan penting untuk menjadi perhatian dengan mengutip dari buku Alm. Agus Salim S, (2008) ’44 indikator Kemunduran HMI’.

Martadani juga mengungkapkan, masih ada permasalahan dua kubu HMI sehingga mengesampingkan permasalahan yang lebih besar di tengah masyarakat. Seiring dengan itu, HMI juga menghadapi pelemahan tradisi intelektual.

“Kelemahan lain yaitu pengkaderan hanya berorientasi ‘solidarity making’ ketimbang ‘solving problemma,” kata Martadani, yang juga Dekan Fisipol pada salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta.

Untuk menjawab beberapa kelemahan itu, ujarnya, MD KAHMI Kota Yogyakarta akan menerapkan strategi menjunjung integritas, solidaritas, sinergitas dan kolaborasi.

Menyampaikan sambutan, Wakil Walikota Yogyakarta, Heru Purwadi mengatakan pandemi Covid-19 mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan kasus positif untuk kota Yogyakarta, namun di samping itu protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan.

Menurunnya kasus Covid 19, melahirkan beberapa kebijakan baru, salah satunya tentang pembelajaran tatap muka. Menurutnya sampai saat ini pembelajaran tatap muka bisa dianggap efektif dan berjalan sesuai protokol kesehatan.

“Melihat keadaan seperti ini, mengingatkan kita semua pada awal pandemi, dimana aktivitas tetap lancar serta perekonomian masih berjalan,” tutur Heru, yang juga Dewan Penasehat MD KAHMI Kota Yogyakarta.

Pada acara pelantikan dan pembukaan sarasehan bertema Peran KAHMI dalam Recovery dan Adaptasi Ekonomi Ummat tersebut, Heru juga mengatakan permasalahan di Kota Yogyakarta merupakan masalah bersama, baik itu kemiskinan dan ekonomi sosial yang belum merata.

Di samping menurunnya kasus Covid 19, yang sebagian orang menyimpulkan kembalinya kestabilan ekonomi, namun pada kenyataannya tidak begitu. Karena itu pemulihan ekonomi sosial perlu dilakukan untuk kestabilan kembali pendapatan masyarakat.

“Dan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan partisipasinya masyarakat,” tandas Heru.

Artikel Pelantikan MD KAHMI Yogyakarta, Singgung Melemahnya Tradisi Intelektual Kader HMI pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Riza Patria menyatakan, bahwa PKP bukan lah milik personal. Kata dia, yayasan tersebut milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

“Jadi PKP bukan yayasan milik pribadi, bukan yayasan keluarga. Dulu PKP didirikan oleh Kementerian Agama dan Gubernur DKI Bang Ali Sadikin. Dan sampai hari ini aset PKP milik Pemprov, gitu yak,” ujar Riza, Kamis (18/11/2021).

Riza menjabarkan, saat itu Ali Sadikin sudah berpikir jauh dengan membentuk yayasan tersebut pada 1976. Hingga hari ini, kurang lebih ada 2.200 siswa tingkat SD, SMP, SMA, Madrasah Aliyah (MA) sampai STIKes yang bernaung di bawag yayasan tersebut.

Koordinator Presidium KAHMI ini menerangkan mengenai awal mula pendirian Yayasan PKP. Itu bermula dari penyelenggaraan MTQ Nasional 1972.

“Berdirinya YPKP bermula dari momentum suksesnya pelaksanaan MTQ Nasional tahun 1972. Kemudian muncul gagasan untuk mendirikan lembaga pendidikan seperti madrasah yang lebih berkualitas di Jakarta,” ujar Riza.

Selain Pemprov DKI Jakarta, terlibat juga adalah Ditjen BIMAS Depag, Koordinator Dakwah Islam (KODI) DKI Jakarta, Panitia Nasional MTQ Nasional ke-V Tahun 1972 dan stake holder lainnya.

“Penggagas dan pendirinya: Letjend TNI (Purn) H. Soedirman, Laksamana Muda TNI (Purn) Dr. Muh. Sukmadi, Drs. H. Kafrawi Ridwan, MA, Drs. H. AM. Fatwa, Gub DKI Jakarta H. Ali Sadikin yang mendukung penuh ide meningkatkan derajat dan mutu pendidikan madrasah setara pendidikan umum,” ujar politisi Partai Gerindra ini.

Soal KH Amidhan Shaberah yang mengelola yayasan, Riza menegaskan, ayahnya baru menjabat ketua yayasan 5 tahun terakhir.

“Ayah saya baru 5 tahun lalu jadi ketua menggantikan Pak AM Fatwa yang meninggal,” tegasnya.

Riza juga memastikan alokasi anggaran Rp486 juta itu diperuntukkan buat subsidi dana konsumsi santri di yayasan PKP.

“Jadi dana hibah Rp486 juta bukan untuk yayasan. Dana ini adalah biaya untuk makan siswa atau santri sesuai dengan keinginan yayasan ingin menyiapkan pesantren bagi santri yatim-piatu dan kaum duafa,” imbuhnya.

Bantuan dari Pemprov DKI, katanya, berjalan sejak era Gubernur Ali Sadikin. Bahkan, gubernur setelahnya memiliki peran penting dalam kemajuan yayasan PKP.

“Kegiatan bantuan untuk PKP Zaman Bang Ali sudah disiapkan lahannya bangunannya, zaman Bang Yos dan Foke juga dibantu penataan dan pembangunan. Zaman Ahok juga dibantu, ada GOR di sana, itu yang bangun Pak Ahok. Asrama juga dibangun era Ahok. Zaman Pak Anies juga diresmikan asrama dan sekarang tinggal bagaimana mempersiapkan bantuan,” pungkasnya.

Artikel Soal Dana Hibah Rp486 Juta untuk Yayasan PKP, Begini Penjelasan Wagub DKI Jakarta pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.

Menurutnya, jika upaya menghentikan praktik pemilu distortif ini hanya berharap dari partai politik (parpol), dirasakan masih sulit diwujudkan. Salah satu cara efektif yang dapat diupayakan adalah gerakan dari semua elemen masyarakat untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya tahapan penyelenggaraan pemilu dan memilih capres-cawapres yang diyakini dapat menjadi harapan semua pihak dalam membangun Indonesia lebih baik lagi di masa mendatang.

“Bagaimana kita sekarang mampu tidak memutus mata rantai praktik pemilu yang distortif? Jangan pura-pura pemilunya oke,” ucap Siti Zuhro dalam diskusi Empat Pilar MPR RI dengan tema ‘Menebar Nilai Kepahlawanan dalam Kontestasi Politik Nasional’ di Media Center MPR/DPR/DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (15/11/2021).

Guru besar riset ilmu politik ini mengaku ada keinginan kolektif untuk menciptakan pola pemilu yang lebih mencerdaskan dengan menempatkan tingkat kualitas kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya pemilu.

Dalam konteks pemilihan capres-cawapres, Siti Zuhro meminta tokoh yang akan dicalonkan tidak perlu menyuguhi retorika berupa kebulatan tekad menjadikan rakyat sejahtera, maupun retorika dengan membawa angin surga kepada masyarakat.

“Jangan kebulatan tekad, no way. Itu hanya kebohongan yang terjadi. Jangan ada kebulatan tekad sebelum mendengarkan secara seksama apa yang akan dia lakukan, kalau yang bersangkutan ingin mencalonkan atau melamar menjadi capres-cawapres. Jadi itu dulu,” ujarnya.

Presidium Majelis Nasional KAHMI ini juga meminta fenomena relawan yang mendeklarasikan capres-cawapres tidak menarik-narik masyarakat tanpa membekali masyarakat dengan kredibilitas, kapasitas dan kompetensi calon yang dideklarasikan.

“Jangan diajari masyarakat itu berbondong-bondong atas nama komunitas-komunitas, kita deklarasikan si Y, si X dan sebagainya,” tegas Siti Zuhro.

Terkait ambang batas pencalonan presiden-wakil presiden (presidential threshold), Siti Zuhro mengatakan, aturan tersebut merupakan jebakan yang diciptakan untuk menutup peluang orang lain.

“Ini tidak sehat, dan tidak mendidik. Intinya tidak hanya mengancam partai menengah dan kecil tapi membuat rakyat tidak bisa memilih selain calon dari parpol yang punya PT,” kata Zuhro.

Menurutnya, Indonesia menghadapi persoalan yang sangat kompleks, yakni calon pemimpin yang muncul tidak memiliki visi jangka panjang. Padahal, membangun Indonesia tidak hanya sekedar 3 atau 5 tahun.

“Mau tak mau kita harus punya pemimpin brilian. Dalam konteks Pemilu 2024. Kalau tidak mampu di-zero-kan (angka ambang batas pencalonan presiden, red) mungkin dikembalikan seperti pada Pemilu 2004,” tukas Zuhro.

Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad mengatakan tidak adanya revisi UU Penyelenggaraan Pemilu telah menutup harapan banyaknya memunculkan capres-cawapres pendatang baru dalam kompetisi politik Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Menurut Fadel, aturan ambang batas pencalonan presiden-wakil presiden dalam pilpres akan menyulitkan mereka yang muda dan yang berprestasi untuk maju dalam kontestasi pemilihan tingkat nasional.

“Kalau ada PT peluang itu akan terbatas. Padahal partai yang sudah lolos terdaftar sudah banyak. Saya berpendapat partai yang telah lolos ikut pemilu bisa mencalonkan. Kalau kita batasi capres dengan persyaratan yang tinggi 20 persen maksimum paling dua atau tiga pasangan calon,”ujar Fadel.

Cara lainnya, kata mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ini, ia mengusulkan parpol yang diberi kewenangan mengusung capres-cawapres bisa menggelar konvensi di internalnya seperti yang pernah dilakukan Partai Golkar.

“Bila dilakukan konvensi, maka capres-cawapres yang didapat akan lebih bagus. Selain itu, perlu ada survei mengenai kriteria seperti apa sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat untuk menjadi presiden,” kata alumni HMI ini.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron mendukung capres-cawapres dari generasi muda. Menurutnya, ada tidaknya kesempatan bagi sosok muda, sangat tergantung pada bangsa Indonesia.

“Khususnya pemimpin yang jauh dari oligarki, bersih dan ideal sebagai calon pemimpin masa depan,” ucap Herman Khaeron.

Herman Khaeron berpendapat, apakah sosok muda memang memiliki kesempatan, hal itu tergantung kita semua rakyat Indonesia. Sepanjang rakyat Indonesia memberikan kesempatan pasti bisa.

“Tetapi kalau mereka masih menahan PT 4 persen, bahkan akan dinaikkan 10 persen, ya tidak ada jiwa kepahlawanannya,” ucap Presidium MN KAHMI ini.

Menurutnya, mereka yang bersikukuh menerapkan angka PT berusasa mempertahankan hegemoninya dengan kemampuan atau kekuatan politik yang ada supaya tidak terbuka calon lain yang potensial untuk maju sebagai capres-cawapares.

Artikel Siti Zuhro: Praktik Pemilu Distortif Harus Dihentikan pertama kali tampil pada KAHMI Nasional.